Claim Missing Document
Check
Articles

Found 104 Documents
Search
Journal : JURNAL EKSEKUTIF

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN TAGULANDANG Bosman, Keisen; Gosal, Ronny; Lengkong, John
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disiplin merupakan sifat patuh dan taat terhadap aturan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di kantor Camat Tagulandang. Penelitian ini dilakukan untuk memberi motivasi dalam peningkatan disiplin pegawai, sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Disiplin kerja aperatur kelurahan dalam jam masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja masih kurang. Dalam hal memberikan pelayanan di kantor camat tagulandang pada umumnya sudah cukup baik, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor camat tagulandang belum terlaksana dengan baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan di berlakukannya kebijakan Disiplin Pengawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di kantor Camat Tagulandang.Kata Kunci : Disiplin, PNS, kebijakan
KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN HALAHERA BARAT Loda, Thomy; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Di Bidang Legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis data interaktif, Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Bidang Legislasi masih belum baik, karena kemampuan dari personil anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam proses legislasi tidak sesuai dengan harapan, Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2014-2019 adalah sebanyak 20 Perda dari 55 Ranperda DPRD dalam menjalakan Legislasi belum sepenuhnya berjalan dan berfungsi secara maksimal dan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena Ranperda yang dijadikan Peraturan Daerah sebagian besar berasal dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.Kata Kunci : Kinerja, DPRD, Fungsi Legislasi
PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUWANGO KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO Mahmud, Yulianti; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai Rencana dan Program-Program Telah di buat dan di manfaatkan Desa, salah satunya ialah program Dana Desa. Melihat pada apa yang di amanatkan melalui Dana Desa ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tujuan utamanya.Di Desa Huwongo kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa sebesar 183.011.408 Dalam pemanfaatan, Masyarakat tidak mengetahui adanya program kerja pemberdayaan masyarakat dan tidak paham dengan program tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagian besar tidak di libatkan dalam musyawarah Desa. Kegiatan Pemberdayaan yang ada tidak sesuai dengan yang di harapkan masyarakat. BUMDesa hanya memiliki kegiatan yang tidak rutin seperti Sewa Tenda dan balai Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Huwongo. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan Data adalah melalui observasi,Wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan program Dana Desa dalam pemberdayaan sudah terlaksana. Hal ini dapat di lihat dengan di bentuknya tim pengelola kegiatan yang menuntun jalannya kegiatan Pemberdayaan masyarakat. Dalam penafsiran program Dana Desa juga melibatkan stakeholder yang ada di Desa. Dan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sudah terlaksana anatara lain bantuan untuk Desa, pengelolaan posiyandu dan bimtek pengurus Desa.Kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINSINGON KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mokalu, Ersi Erlita; Gosal, Ronny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Berkaitan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong good governance, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah. Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance.Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan, APBDes
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA SADAR PARIWISATA DI KAWASAN WISATA DANAU MOOAT (Studi di desa Mooat Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) Langi, Aristo Christian; Gosal, Ronny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata Daerah merupakan suatu potensi yang semakin berkembang, hal ini menunjukkan identitas daerah yang dapat mengeksplorasi budaya, alam maupun ekonomi. Hal ini juga didukung kekayaan alam dan kearifan lokal, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur lebih tepatnya di desa Mooat Kecamatan Mooat. Dengan seiring berkembangnya pembangunan, Kabupaten Boltim ternyata mempunyai potensi besar bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan pangan. Potensi pangan dan lokasi wisata yang sangat besar serta terbuka untuk dikembangkan. Daya tarik wisatanya merupakan perpaduan yang harmonis antara kekayaan alam, tradisional dan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata banyak memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat.. Pemerintah Desa Mooat melakukan pemberdayaan masyarakat terlebih di sektor pariwisata dengan melihat peluang dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, pada tanggal 15 September 2016 pemerintah desa membentuk Organisasi Pemuda Sadar priwisata. Dengan harapan setelah dibentuknya organisasi ini dapat menjadi solusi dari masalah-masalah masyarakat desa. Setelah organisasi pemuda sadar pariwisata dibentuk pemerintah desa dan organisasi ini membuat beberapa program kerja seperti mengadakan pembinaan dan pelatihan bagaimana memanfaatkan dan mengembangkan lokasi-lokasi kawasan wisata, pelatihan membuat kerjaninan tangan khas desa mooat, mengadakan jasa-jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh pengunjung objek wisata, juga bagaimana mengolah hasil pertanian untuk dijadikan kuliner khas desa Mooat agar bisa di pasarkan di lokasi-lokasi kawasan wisata danau mooat. Tujuan dibentuknya organisasi ini sangat baik akan tetapi Organisasi Pemuda Sadar Pariwisata saat ini di dapati terbengkalai dan program kerja dari organisasi ini banyak yang tidak terlaksana.Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan, Pengelolaan, Pariwisata.
MOTIVASI CAMAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI (STUDI DI KANTOR CAMAT MALALAYANG) Tombokan, Romario; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motivasi pada suatu organisasi bertujuan untuk mendorong semangat kerja para pegawai agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan ketrampilan demi terwujudnya tujuan suatu organisasi. Pimpinan yang mengarahkan pegawainya dengan memberikan motivasi akan menciptakan kondisi dimana pegawai merasa mendapat inspirasi untuk bekerja keras. Pegawai yang mempunyai motivasi tinggi merupakan salah satu syarat jika hasil-hasil kerja yang tinggi ingin dicapai secara konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi camat dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai pada Kantor Camat Malalayang. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil peneliti menemukan bahwa Motif yang diberikan camat Malalayang kepada para staf yang ada untuk meningkatkan efektifitas kerja pegawai sudah baik, karena camat selalu melakukan bujukan-bujukan kepada pegawai yang bekerja, bujukan-bujukan yang dilakukan camat berupa ajakan, himbauan dan nasehat yang diberikan secara langsung biasanya bujukan-bujukan yang dilakukan pimpinan pada saat apel pagi, rapat staf dan dalam ruang kerja para pegawai agar setiap pegawai tetap melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannyaKata Kunci : Motivasi, Camat, Efektivitas Kerja
KUALITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK {e-KTP} DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Gurumias, Marcylia; Gosal, Ronny; Kimbal, Marthen
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasa pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, luasnya cakupan jasa layanan publik mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan, dan kependudukan, memerlukan suatu tindakan yang professional dari aparatur pemerintah, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir setiap kelemahan dan ketidakpuasan dari masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik, secara khusus Pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan di bidang kependudukan banyak mendapatkan respon dari masyarakat, adanya pelayanan yang lama membuat masyarakat menjadi pesimis dan tidak mau tahu terhadap pelayanan kependudukan, hal ini disebabkan oleh lamanya proses dari setiap pelayanan kependudukan. Pelayanan publik yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya ditopang oleh mekanisme dan sistem yang terbuka serta penentuan standar pelayanan prima, karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yang cenderung belum dapat memberikan kepuasan kepada penggunanya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai peran penting dalam penyelenggarakan pelayanan publik, khususnya di lingkup daerah (Kepulauan Sangihe). Guna mengetahui kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, peneliti menggunakan dimensi kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (Fandy Tjiptono, 2005:70). Dimensi yang dimaksud meliputi bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiviness), jaminan (assurance) serta empati (emphaty). Selain itu, peneliti juga meneliti kendala dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Dindukcapil Kepulauan Sangihe serta upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di instansi tersebut.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
STRATEGI PENINGKATAN KUALITS PELAYANAN SURAT IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MIODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Robot, Hengki; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perizinan usaha merupakan alat untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan alat pengendalian pengelolaan usaha. Perizinan usaha ini dilakukan atau diwajibkan agar tercapai ketertiban di dalam usaha, kelancaran arus barang, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Izin usaha dapat juga diartikan sebagai identitas dari usaha sehingga usaha yang anda jalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Usaha yang berizin akan dapat menjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dari pengertian yang ada, sudah dapat di lihat bahwa betapa pentingnya surat izin usaha dalam hal menunjang kegiatan-kegiatan ber-usaha dari masyarakat dalam rangka penciptaan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah mempunyai strategi yang baik dan tepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan surat izin usaha. Dibutuhkan suatu strategi yang dapat memangkas kelambanan birokrasi dalam hal pemberian pelayanan public terhadap masyarakat. di era distrupsi saat ini, kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang berbagai aktifitas manusia, maka dari itu penggunaan teknologi dalam pelayanan public cukup efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri menggunakan suatu inovasi pelayanaan public yang berbasis teknologi atau E-Goverment. Aplikasi  E-Government yang di gunakan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow adalah system OSS atau online single submission. System ini sudah terintegrasi secara online, maka dari itu dapat memangkas waktu dan biaya dalam hal pengurusan surat izin usaha. Tapi memang dalam penerapannya masih memiliki beberapa kendala dalam hal penerpannya seperti kurangnya SDM, jaringan internet yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum merata, dan juga belum adanya sinkronisasi data penduduk di antara instansi kedinasan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow. Maka dari itu, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bolaang Mongondow berupaya untuk mengadakan berbagai macam sarana prasaran penunjang yang bisa menghilangkan-kendala yang ada sampai saat ini.Kata kunci: strategi, kualitas, surat izin usaha.
KINERJA INSPEKTORAT KOTA MANADO DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Mangolo, Endra; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inspektorat merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan di lingkungan pemerintah. Inspektorat daerah adalah Perangkat derah yang bertugas sebagai pengawas sebagai penjabaran fungsi manajemen yakni controlling. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Inspektorat Kota Manado dalam Penyelenggaran Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Inspektorat Kota Manado Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan peneliti menyimpulkan bahwa Hasil kerja dari Inspektorat Kota Manado belum optimal, dikarenakan masih ada hasil kerja yang ditargetkan belum semua tercapai, masih ada yang tidak memenuhi target. Pengetahuan kerja dari Inspektorat Kota Manado rata-rata sudah baik, tapi belum semuanya memenuhi kompetensi sebagai pengawas atau pemeriksa. Inisiatif dari Inspektorat Kota Manado masih terbatas pada aturan dan program kerja yang telah disusun selama setahun atau yang disebut PKPT Program Kegiatan Pengawasan Tahunan. Kecekatan mental dari Inspektorat Manado dapat disimpulkan bahwa kecekatan mental Inspektorat Manado sudah baik dalam menerima instruksi kerja dan dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada karena mereka mempunyai loyalitas yang tinggi. Sikap dari Inspektorat Kota Manado dalam melaksanakan tugas sudah baik tapi semangat untuk bekerja harus lebih ditingkatkan untuk penyelesaian tugas yang diberikan karena masih ada laporan yang lama penyelesaiannya. Disiplin waktu dari Inspektorat Kota Manado belum maksimal dikarenakan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan masih ada yang terlambat diselesaikan, kemudian untuk absensi dari Inspektorat Kota Manado sudah baik dapat dilihat dari hasil absen yang tingkat kehadirannya diatas 90%.Kata Kunci : Kinerja, Inspektorat, Penyelenggaraan Pemerintahan.
PENGAWASAN KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBNGUNAN DI DESA WENAM DISTRIK PIRIME KABUPATEN LANNY JAYA Wanembo, Tundeki; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini bermaksud untuk mengetahui pengawasan kepala kampung dalam pembangunan di kampung wenam distrik pirime kabupaten lanny jaya dilihat. Dari Tugas Pokok Fungsi Pengawasan Kepala Kampung Menurutdari mengemukakan bahwa pengawasan dapat dianggkap sebagai aktifitas untuk menemukan menkoreksi, penyimpangan- penyimpagan peting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pelaksanakan pembangunan menurut pembangunan mempunyai tiga sifat penting yaitu:1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus- menerus 2. Usaha untuk menaikan pendapatan per kapita itu harus terus menerus dan berlangsung dalam jangka panjang sehingga setiap pembangunan sarana fisik harus lebih di perhatikan dalam hal seperti pendanaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan, namun perlu juga kerjasama yang begitu erat sehingga tidak adanya keterlambatan dalam koordinasi dan komunikasi dari pemeritah kabupaten kepada kepala kampungapa yang di harapkan dalam pelaksanaan program pembangunan hal yang mengadapi di lapangan.Kata Kunci: Pengawasan Kepala Kampung, Dalam Pembangunan
Co-Authors Albari, Adam H. Amar, Krisma Verselina Anggreini, Lidia Anthonie, Fenny W. Asri Nur Endah, Asri Nur Bahihi, Reza Ricard Bingku, Andini Eliesy Margaretha Bogar, Romi Bosman, Keisen Chalim, Dewi Mustika Coloay, Friska Anjelita Dapla, Nalis Daud Liando, Daud Daud M Liando, Daud M Dogowini, Rinaldo Christianto Dolongseda, Edmon Dolosi, Leurison Edison, Fernando Alva Frans Singkoh, Frans Gaghana, Meilany Treisy Saverini Gahung, Ersas A Gurumias, Marcylia Jacobus, Lucky Jamin Potabuga Jawali, Risno Jegiftha, Lumettu Jobe, Iandrus Johny Lumolos Josef Kairupan, Josef Kaaro, Stefan Brian Kalalo, Riken Kasenda, Patricia N.F. Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Kindangen, Ronaldo Ruland Kogoya, Temiton Koterisa, Randy Ladja, Firmansya Lamber, Dui Andayani Lambey, Trintje Langi, Aristo Christian Lapian, Marlien Lengkey, Fendi F. F. Lengkong, John Likuajang, Rafli Loda, Thomy Loho, Gelnata M. Lomboan, Wiklif Lukas Lucky Mamile, Lukas Lucky Lumendek, Chaynel Maga, Briet Mahmud, Yulianti Mailantang, Armando Maindoka, Militya C. Makagansa, Tommy Makaminan, Henderson Christian Makatumpias, Steffany Mamonto, Nazlina Mamoto, Gabriella G Mangolo, Endra Mantiri, Michael Marampa, Madonna Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Masambe, Ireine Marcelia Michael Mamentu, Michael Michael Stepanus Mantiri, Michael Stepanus Mokalu, Ersi Erlita Mongilala, Mestita Monintja, Donald Monintja, Donald Monintja, Donald K Musa, Arifin Nayoan, Herman Ngantung, Vinaldi Onibala, David Paendong, Ekaristi Junaidi Paisa, Liva Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pangumpia, Parlan Paparang, Boyke Richard Pasuhuk, Friend Jeinold Pelenkahu, Micel George Pinilas, Rifaldi Pinoke, Retno Poluan, Indra Pondaag, Alfira Pontoh, Mar'ie Moh. Pontolowokan, Arly Agung Porajow, Roy Cipta Rachman, Ismail Rantelore, Marwan Rinaldy Raspaty, Dana Rintjap, Gerry Henly Robot, Hengki Rolos, Readel Rompas, Romario Vernando Ruata, Ferlando Saleh, Linda Sangki, Adianto Asdi Sangkoy, Rifaldy Sarah Sambiran, Sarah Sasauw, Chindy Sasuang, Andreas Sembel, Rifo Sembel, Tesyalom Sendow, Yurnie Siburian, Ester Sylviana Sikome, Jorildo Sineke, Afdullah Sitepu, Andre Sondakh, Effendy Sondakh, Gerard Stefanus Sampe, Stefanus Sumampouw, Ismail Sumilat, Delvis Suyatman, Angga R.P Talumedun, Gryfid Joysman Tamameu, Yohanis Tamasiro, Ceria Tampake, Regynald Prasatya Tampongangoy, Deborah Claudia Tamuntuan, Nikai Taroreh, Gleydi Natalia Tiwa, Juita Lidya Tombokan, Romario Tryadmadja, Didda Erwin Tryadmadja Tuerah, Anita Debora Tulandi, Amelia Elfirra Tuwing, Oktavin Yudit Undap, Gustaf Wanembo, Tundeki Wangka, Afner Son Waworundeng, Welly Wenda, Olenus Wowor, Angga B.