Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA INGGRIS MELALUI TEKNIK 4/3/2 Harun, Harun; Raja, Patuan; Sasmiati, Sasmiati
Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
Publisher : Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objectives of the research are: a)  to design a speaking English learning in form of appropriate Lesson Plan using 4/3/2 technique at SMA N 1 Gedongtataan pesawaran lampung; b) to describe the implementation of appropriate speaking English learning using4/3/2 technique at SMA N 1 Gedongtataan; c) to arrange an appropriate evaluation system of speaking English learning using 4/3/2 technique. The subjects of the research were 32 students of special class of X b. The results showed that by the implementation of 4/3/2 technique, there were improvements not only in  students’ speaking ability but also in the improvements of students’ learning activities. The improvement of the speaking abilities can be seen from various aspects: comprehension, fluency, pronunciation, and vocabulary. This means that at the initial position the students score of speaking was 59.37 percent at cycle I, then it increased to 81.25 percent at the second sycle, and finally increased to 93.62 percent at the third cycle.Penelitian ini bertujuan untuk: a) mendesain pembelajaran berbicara Bahasa Inggris dalam bentuk RPP yang  tepat dengan menggunakan Teknik 4/3/2 di SMA Negeri I Gedongtataan Pesawaran Lampung, b) mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran berbicara bahasa Inggris dengan tepat menggunakan Teknik 4/3/2 di SMA Negeri 1 Gedongtataan, c) menyusun sistem evaluasi pembelajaran berbicara Bahasa Inggris yang tepat dengan menggunakan Teknik 4/3/2. Subjek penelitian adalah siswa kelas unggulan X b yang berjumlah 32 orang. Hasil Penelitian menunjukkan dengan penggunaan teknik 4/3/2 adanya peningkatan baik dalam hal kemampuan berbicara bahasa Inggris, maupun dalam aktivitas belajar siswa. Peningkatan kemampuan berbicara terlihat dari berbagai aspek baik dalam hal comprehension, fluency, pronunciation, vocabulary , yakni yang semula hanya 59,37 persen pda siklus I meningkat menjadi 81,25 persen pada siklus II, dan 93,62 persen  pada siklus III. Kata kunci : kelancaran, kemampuan, ketepatan berbicara dan teknik 4/3/2
RIBA MENURUT PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB (Tela’ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur’an) Harun, Harun
Suhuf Vol 27, No 1: Mei 2015
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontroversi seputar hukum bunga dan pembahasan riba telah menjadi perdebatan yang cukup lama. Masalah hukum bunga Bank sampai sekarang masih menjadi perselisihan para Ulama, meskipun sudah ada fatwa dari Majlis Ulama dan Majlis tarjih Muhammadiyah tentang haramnya bunga Bank.Perbedaan ulama  dalam merumuskan  hukum bunga Bank, lebih mengarah pada perbedaan memahami illat hukum larangan riba. Berdasarkan perspektif diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui   latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turunya ayat riba, dan apa yang menjadi illat hukum larangan riba dalam al-Qur’an menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab.Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan sosiologis historis . Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan analisa datanya secara kualitatif.Hasil penelitian ditemukan bahwa (1)  Latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turun ayat larangan riba dalam al-Qur’an adalah kebiasaan prilaku orang-orang jahiliyyah yang melipatgandakan pengembalian dari pokok hutang yang dipinjamkan kepada debitor yang sangat membutuhkan.(2) Illat hukum larangan riba dalam al-Qur’an adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan (zhulm). (3) Ciri perbedaan pemikiran ahli Fiqh dengan M.Quraish Shihab dalam merumuskan illat hukum larangan riba terletak pada perbedaan di dalam memahami teks (nash) al-Qur’an dan al Hadits tentang riba. Pendekatan Ahli fiqh lebih condong pada makna tekstual ayat ataupun hadits, sehingga setiap bentuk kelebihan dari jumlah hutang adalah riba yang diharamkan. Sementara pendekatan M.Quraish Shihab lebih menekankan pada pemahaman makna subtansi (kontekstual) dari ayat ataupun hadits, sehingga tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan. 
MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DANA BANTUAN ORANG TUA MURID PADA RSBI (STUDI KASUS SMPN RSBI DI KABUPATEN BOYOLALI) Marlina, Titin; Harun, Harun; Subekti, Natangsa
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 14, No 2: Agustus, 2013
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objective of this study was to identify the model of legal liability for the budget from the students’ parents in the international program of state junior high school level. The specific obtives of this study include three issues, namely: (1) the implementation of legal liability model for budget management derived students’ parents, (2) the compli- ance of legal liability model with the normative provisions rule of Regional autonomy legislation, education system law, and the provision of local financial management, (3) how to formulate the legal liability model is so applicable and in accordance with the provisions. This research was conducted at SMPN I and II Boyolali. The data analysis technique used was descriptive and predictive. The research findings are as follows: ( 1) there is no basic standards in the financial management legislations, ( 2) management of the funds do not have compliance with the rules of regional autonomy laws, and provision of local financial management, (3) the legal liability model used is a model of financial management in one way through the establishment of local regulation on APBD and accountability of budget legislation (APBD) by the Bupati, which is based on the involvement of parents partisipation either directly or through a committee, in the plan- ning stages.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BISNIS PERIKLANAN ADSENSECAMP PADA WEBSITE Harun, Harun
Suhuf Vol 27, No 2 (2015): Nopember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kemajuan teknologi, internet tidak hanya semata-mata sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, melainkan dapat digunakan sebagai sumber penghasilan. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini telah memberikan khasanah baru bagi perkembangan dunia bisnis untuk menghasilkan deviden. Berbagai model bisnis online mulai dikembangkan dari bisnis yang bermodal hingga bisnis tanpa modal. Model bisnis tanpa modal antara lain  adalah bisnis periklanan AdsenseCamp.AdenseCamp adalah website yang memberikan kesempatan bagi pemilik website (publisher) untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan menyediakan ruang pada websitenya sebagai tempat pemasangan iklan bagi advertiser (pemilik iklan). AdsenseCamp juga memberikan kesempatan kepada para Advertiser yang berkeinginan mempromosikan iklannya yang akan disebarkan kepada web owners yang telah terdaftar di AdsenseCamp. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui pandangan hukum Islam terhadap (a) status akad dan bentuk akad bisnis periklanan AdsenseCamp. (b) kepastian hukum tentang sistem kerja dan pembayaran dalam bisnis periklanan AdsenseCamp. Teori Hukum Islam yang digunakan untuk mengetahui atau menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah teori Syirkah (Kerja Sama Bisnis) dalam hukum muamalat. Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan normatif dan metode analisa  datanya  adalah deskriptif analitis.Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) status dan bentuk akad bisnis periklanan AdsenseCamp dalam hukum Muamalat termasuk akad Syirkah Abdan (‘amal). Akad Syirkah Abdan  ini dipandang sah menurut hukum Islam. (2) Sistem kerja maupun cara pembayaran AdsenseCamp tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak merugikan para pihak yang bertransaksi.
Praktek Penentuan Arah Kiblat Bagi Panitia Pembangunan Masjid At-Tawwabin Mangkuyudan Rt 01/04 Ngabeyan Kartasura Sukoharjo Harun, Harun; Darsono, Ruswa
WARTA WARTA Volume 13., N0. 2., September 2010
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.442 KB) | DOI: 10.23917/warta.v19i3.3224

Abstract

Member Of Mangkuyudan RT 01/04 mostly is majority religion islam havingstrong commitment to practice its(the religion teaching correctly as according tomanual al-Qur’an and al-Hadits. Constraint faced by them is Pertama, has not thereare a place to do religious service sholat fulfilling clauses fiqh, that is form of building mosque which its(the position towards direction of direction which tepatKedua, most of member of moslem mangkuyudan RT 01/04 still a few its(the knowledges about direction of direction according to calculation science falaq. Third, has not there is member of mangkuyudan RT 01/04 becoming place to enquire to religion problems, especially determination problem of direction of correct direction. Based on reasoning of this problem, hence some of member of sympathizer publics Muhammadiyah wishful to build mosque and formed [by] development committee of mosque’. As for becoming problems is development committee of mosque still be civil in the case of direction of correct direction and precise. They is there are strong desire to know about knowledge of direction of correct direction. Constraint faced by them is there is no institute or institution is its(the desire response. As according to problems is upper, hence solution done is perform [a] training of practice of determination of direction of direction with Resource person from the expert, in this case is Study Program Muamalat Islamic Religion faculty UMS. Determination Method of direction of direction applied in devotion of this public is apply object shadow because of sunshine. This model can be done by the way of determination with calculating difference Azimuth the sun and Kiblat of direction.Result practice of calculation determination of direction of direction in Mangkuyudan RT 01/04 Ngabeyan Kartasura Sukoharjo is Selisih Azimuth Kiblat ( Direction of Direction Counted - direction of Shadow) ) 294o 33’ 33,84" – 291o 47’ 58" = +1o 45’ 35,84". On the basis of inferential this that direction of its(the direction is +1o 45’ 35,84" dari shadow or 1o 45’ 35,84" right side shadow. Positive impact of activity of devotion at public is development committee of mosque ( member of sympathizer moslem Muhammadiyah) Mangkuyudan Rt 01/04, gets addition of theology ( though has not is optimal), especially determination of direction of correct qiblat as according to science falaq and they motivat is strong to be more deepens the science.
MULTI AKAD MUAMALAH DALAM PASAR UANG DAN MODAL SYARI’AH Harun, Harun
Suhuf Vol 29, No 1 (2017): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar Modal maupun Pasar Uang memiliki peran yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu Negara karena memiliki dwi fungsi utama yaitu ekonomi dan keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak pelaku bisnis yang mempunyai kelebihan modal (investor) dan pelaku bisnis yang memerlukan modal (issuer) untuk melakukan kerja sama bisnis yang sinergis yang dapat memperoleh keuntungan timbal balik. Fungsi keuangan karena pasar modal dapat memberikan kemungkinan dan kesempatan yang luas  untuk memperoleh tambahan dana bagi para investor sesuai dengan model investasi yang mereka pilih.Berangkat dari hal diatas, maka dalam artikel ini, penulis mencoba mengkaji secara deskriptif tentang pasar modal dan uang syari’ah lewat pendekatan hukum muamalat (fiqh muamalah).Hasil kajian ditemukan bahwa akad-akad muamalah yang digunakan dalam pasar modal dan uang syariah adalah Mudharabah, Musyarakah, Qardh, Wadi’ah, Wakalah,  Bay’ (Jual beli).
WAKAF TUNAI SEBAGAI REAKTUALISASI SHODAQAH JARIYAH (Tinjauan Istihsan Maslahah dan hukum Muamalat) Harun, Harun
Suhuf Volume 28., No.2., Nopember 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Obyek Wakaf berupa uang tunai, akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh para Ahli Fiqh, karena selama ini adat orang Islam di Indonesia jika mewakafkan benda berupa benda tetap seperti tanah, bangunan masjid, pondok pesantren, panti asuhan dan benda-benda tetap lainnya. Bisa jadi orang islam indonesia masih terpancang oleh  faham bahwa wakaf termasuk wilayah ibadah mahdhoh yang tidak bisa dirubah-rubah dan harus mengikuti menurut aturan semestinya. Secara explisit Istilah wakaf tidak dijelaskan dengan pasti dalam al-qur’an maupun hadits, oleh sebab itu penjabaran makna wakaf masih perlu diperluas lagi, karena mengingat wakaf disamping memiliki dimensi ritual tetapi memiliki juga dimensi sosial.Dalam tulisan ini. Penulis mencoba menelusuri subtansi makna wakaf dan pemberdayaannya dengan tinjauan Istihsan Maslahah dan Hukum Muamalat. Pokok masalah yang diangkat dalam tulisan ini menyangkut obyek wakaf, apakah harus benda tetap atau tidak. apakah boleh di-perjualbelikan atau ditukar guling dan bagaimana pemberdayaannya. Teori yang digunakan untuk menjawab persoalan tersebut dengan Istihsan bin maslahah.Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) semua barang yang bermanfaat boleh diwakafkan, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak tanpa melihat dari sifat fisik barang, karena hakekat akad muamalah yang berkaitan dengan benda, yang dituju bukan dzat bendanya tetapi nilai manfaatnya. (2). Jika benda wakaf itu sudah tidak berfungsi lagi untuk kepentingan sosial, maka solusinya mengambil jalan lain (dengan dalil Istihsan maslahah), yaitu benda wakaf itu dijual dan hasil dari penjualan itu tetap untuk kepentingan sosial sesuai dengan fungsi pokok dari benda wakaf. (3) Pemberdayaan wakaf tunai tidak hanya untuk kemaslahatan yang bersifat ritual, melainkan juga untuk kemaslahatan yang lebih luas, termasuk didalamnya adalah untuk memberdayakan ekonomi umat.
Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia Hedi, Fathol; Anshori, Abdul Ghofur; Harun, Harun
Hasanuddin Law Review VOLUME 3 ISSUE 3, DECEMBER 2017
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.567 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v3i3.1297

Abstract

Marriage is not just a bond between men and women, but the inner bond between a man and a woman based on the One and Only God. This research was a philosophical normative, thus the approaches used were philosophical, normative, and historical. Besides, a qualitative-descriptive strategy was used in finding a depth description of the law politics of interfaith marriage regulation in Indonesia based on the the 1974 Marriage Law. The results show that the interfaith marriage is not regulated in the 1974 Marriage Law, because: First, the rejection of the majority of Muslims and the faction in Parliament because the interfaith marriage is against the aqidah (matters of faith) of Islam; Second, the interfaith marriage is contrary to the marriage culture in Indonesia, because marriage contains legal, sociology and religious aspects; Third, the interfaith marriage is contrary to the theological teachings of religions in Indonesia that do not want interfaith marriages, such as Islam, Christianity, Protestantism, Hinduism and Buddhism. Furthermore, the interfaith marriage is inconsistent with the philosophical purposes of marriage in Indonesia where the purpose of marriage forms a happy and eternal family based on the One Supreme God.
RIBA MENURUT PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB (Tela’ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur’an) Harun, Harun
Suhuf Vol 27, No 1 (2015): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontroversi seputar hukum bunga dan pembahasan riba telah menjadi perdebatan yang cukup lama. Masalah hukum bunga Bank sampai sekarang masih menjadi perselisihan para Ulama, meskipun sudah ada fatwa dari Majlis Ulama dan Majlis tarjih Muhammadiyah tentang haramnya bunga Bank.Perbedaan ulama  dalam merumuskan  hukum bunga Bank, lebih mengarah pada perbedaan memahami illat hukum larangan riba. Berdasarkan perspektif diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui   latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turunya ayat riba, dan apa yang menjadi illat hukum larangan riba dalam al-Qur’an menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab.Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan sosiologis historis . Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan analisa datanya secara kualitatif.Hasil penelitian ditemukan bahwa (1)  Latar belakang sosiologis yang menjadi sebab turun ayat larangan riba dalam al-Qur’an adalah kebiasaan prilaku orang-orang jahiliyyah yang melipatgandakan pengembalian dari pokok hutang yang dipinjamkan kepada debitor yang sangat membutuhkan.(2) Illat hukum larangan riba dalam al-Qur’an adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan (zhulm). (3) Ciri perbedaan pemikiran ahli Fiqh dengan M.Quraish Shihab dalam merumuskan illat hukum larangan riba terletak pada perbedaan di dalam memahami teks (nash) al-Qur’an dan al Hadits tentang riba. Pendekatan Ahli fiqh lebih condong pada makna tekstual ayat ataupun hadits, sehingga setiap bentuk kelebihan dari jumlah hutang adalah riba yang diharamkan. Sementara pendekatan M.Quraish Shihab lebih menekankan pada pemahaman makna subtansi (kontekstual) dari ayat ataupun hadits, sehingga tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan. 
MULTI AKAD MUAMALAH DALAM REKSADANA SYARI’AH Harun, Harun; Al- Hakim, M. Hanif
Suhuf Vol 30, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reksadana adalah salah satu instrument yang cocok bagi para pemodal atau investor yang tidak mau dipusingkan oleh fluktuasi bisnis yang penuh persaingan. Para pemodal tinggal duduk manis menyetorkan modalnya kepada manajer investasi sebagai pihak yang dapat dipercaya dan paham akan seluk beluk bisnis atau ahli dalam memutar atau mengelola dana.Manajer Investasi, dengan kepiawaiannya dalam meracik instrument dan nilai efek dalam portofolio akan menentukan apakah dana yang sudah ditanamkan akan membuahkan keuntungan atau bahkan sebaliknya akan membawa kerugian. Bagi investor muslim yang akan menginvestasikan dananya harus pandai-pandai memilih Reksadana, yang mestinya reksadana yang dipilih tidak semata-mata soal untung dan rugi, tetapi harus memenuhi prinsip-prinsip syari’ah agar keuntungan yang diperolehnya membawa barokah baik di dunia maupun di akhirat.Berangkat dari hal diatas, maka dalam artikel ini, penulis mencoba mengkaji secara deskriptif tentang Reksadan Syari’ah lewat pendekatan hukum muamalat (fiqh muamalah).Hasil kajian ditemukan bahwa Reksadana Syariah adalah Reksadana yang beroperasi menurut prinsip-prinsip syariat Islam, dengan menggunakan akad Wakalah, Mudharabah dan Musyarakah ‘Inan.