Articles
<![CDATA[KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP COVER LAGU MILIK MUSISI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Jeremy Zefanya]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.599 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i12.p08
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan terkait dengan kewajiban pembayaran royalti terhadap perbuatan mengcover lagu musisi indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila para pihak menolak membayar royalti kepada musisi selaku pencipta lagu dan musik. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan mengkaji dari literatur-literatur kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual ini dilakukan dengan tujuan memberikan suatu penghargaan kepada kelompok atau perseorangan yang telah memberikan ide dan gagasannya dalam menciptakan sebuah karya Dalam perkembangannya, industri digital telah mengalami pasang surut khususnya yang dirasakan oleh para musisi. Musisi yang juga sekaligus sebagai pencipta, penyanyi, pemusik dan bahkan produser dari rekaman suara ataupun video klipnya dapat mendistribusikan karyanya bukan hanya melalui CD dan radio, namun juga dapat mengunggahnya ke media internet untuk dipublikasikan serta mendapatkan royalti. Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalty berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. LMK selaku penerima kuasa dari pencipta lagu memiliki kewenangan untuk melaporkan pihak (users) tersebut ke pihak yang berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan hak cipta lagu dan musik untuk kepentingan komersial. The purpose expected in this writing is to find out the legal protection regarding the obligation to pay royalties for covering songs by Indonesian musicians based on the provisions of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and the legal consequences that arise if the parties refuse to pay royalties to musicians as song and music composers. The research method used in this paper is normative legal research using a statutory approach and reviewing the literature literature. The results of the study show that the protection of Intellectual Property Rights is carried out with the aim of giving an award to groups or individuals who have given their ideas and ideas in creating a work. In its development, the digital industry has experienced ups and downs, especially those felt by musicians. Musicians who are also creators, singers, musicians and even producers of sound recordings or video clips can distribute their works not only via CD and radio, but can also upload them to the internet for publication and get royalties. Commercial use of songs is not considered a copyright infringement as long as users fulfill their obligations under the agreement with the Collective Management Institute (LMK) to pay for royalty songs based on article 87 paragraph (4) of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright . LMK as the recipient of power from the songwriter has the authority to report the users to the authorities that there has been a violation of the use of song and music copyright for commercial purposes.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KESALAHAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DOKTER: STUDI KASUS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Ni Komang Manik Meira Setiarini]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasien merupakan salah satu pihak awam yang tidak mengerti tentang penyakit yang dideritanya sehingga membutuhkan jasa pelayanan kesehatan seperti dokter untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang penyakitnya. Namun dalam beberapa kasus sering terjadi kesalahan informasi yang diberikan oleh dokter sehingga menimbulkan kerugian terhadap pasien. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas kesalahan informasi yang diberikan dokter dan bagaimana upaya BPSK dalam menangani sengketa antara dokter dengan pasien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya kecocokan antara das sollen (apa yang seharusnya dilakukan) dan das sein (apa yang terjadi) yaitu pasien mendapatkan perlindungan hukum represif dengan dikabulkannya gugatan pasien dalam bentuk pemberian ganti rugi dalam bentuk materiil oleh pihak rumah sakit. Dan BPSK telah melakukan upaya sesuai dengan tugas dan wewenang BPSK yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang UU Perlindungan Konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENYERAHAN DATA DOKUMEN NASABAH TERHADAP PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK (STUDI KASUS: P.T. RASYA JAYA SEJAHTERA) ]]>
<![CDATA[Ivana Bunga Wahyuni]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.882 KB)
<![CDATA[The implementation of handover documents data customers to foreign currencytrader non-bank. Company in doing their business activity is obliged to get the protectionlaw. The applications restrict transactions with the limits higher through the handoverdocument data customers at odds with the law - The regulations limited company to gainany profit. The purpose of this writing, to analysis Bank Indonesia regulation in foreigncurrency traders identified customer non-bank in P.T. Rasya Jaya Sejahtera. The methodsused in this writing as empirical judicial with approaching problems from based on rulesand regulation as approach. From research in, found results the implementation fromIndonesian central bank’s policy experienced profit benefits company P.T. Rasya JayaSejahtera.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DALAM HAL PIHAK NASABAH WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Ketut Hari Purnayasa Tanaya]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Rudy]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.705 KB)
<![CDATA[The position of factoring company in customer breach of contracts. Factoring isa finance activity which buying the short term receivable of a company includingcharges of it. Transfer of receivables in a factoring agreement consist of several party,there are the client, the client of factoring company and costumers party. Receivablesthat arise from a transaction trade between the client and costumers party, because itneeds capital to the company, the client can sell their receivable to the companies’factor. The Research that have done with this writing is an normative legal study. Thisjournal will explain about the position of factoring company during on transfer ofreceivables in an agreement of factoring. On the other hand this journal also explainsabout the legal consequences that will occur if the debtor breach of contracts inagreement of factoring. The purpose of this research is to know and understand thepositions of factoring company party at transfer of receivable in agreement of factoring,and to know and understand about the consequence if debtor breach of contract inagreement of factoring. The position of factoring company party in transfer ofreceivable in transfer of receivable in factoring agreement as new creditor base onarticle 1400 of civil law book. The consequence that will occur in debtor breach ofcontract in factoring agreement, depends on type of factoring agreement that choose byevery party, if every party choose kind of resource factoring it will cause debtor breachof contract will responsible for customer party because of its inefficient, if every partychose kind of factoring agreement without recourse factoring it will makes only thefactoring company takes the responsible for the inability of debtor party.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENGGUNAAN DESAIN YANG SAMA PADA PRODUK MOBIL YANG MEREKNYA BERBEDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI ]]>
<![CDATA[I Putu Adi Dana Pratama]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.756 KB)
<![CDATA[Desain Industri merupakan salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yangdikelompokan kedalam Industrial Property Right, sehingga Desain Industri memilikipengaturan dan dilindungi hukum. Terhadap permasalahan pengaturan penggunaandesain yang sama pada produk mobil yang mereknya berbeda ditinjau dari UndangUndangNomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Bertujuan untuk mengetahuisuatu produk Merek berbeda memiliki Desain yang sama merupakan suatu pelanggaranatau tidak jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang DesainIndustri. Metode penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian iniberhasil menyimpulkan bahwa produk yang desainnya sama namun mereknya berbedabukan merupakan sebuah pelanggaran karena kesamaan tesebut terjadi atas dasarperjanjian kolaborasi dimana para pihak sepakat untuk memproduksi produk dengandesain yang sama namun dengan merek masing-masing.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BIDANG KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA WANITA PADA PACTO LTD TOUR AND TRAVEL DI SANUR KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ledi Rufina Sinuhaji]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.464 KB)
<![CDATA[This papper titled “Legal Protection of Workers Against Occupational Health Division of Women In Pacto Ltd Tour And Travel in Sanur, Denpasar ". Pacto Ltd Tour And Travel is a company engaged in the field of travel services firm centered in Jakarta, and has employed 400 staff across the Pacto Ltd Tour And Travel. As a company that provides employment, Pacto Ltd Tour And Travel must have a working standards in accordance with Law No. 13 on Labour. In obtaining the necessary data the authors use empirical research to conduct research directly to the Pacto Ltd Tour And Travel. The purpose of this paper is to understand the application of the labor that affect the implementation of occupational health, relating to working time, work breaks, menstruation leave, and maternity leave for women workers at a travel company Pacto Ltd Tour and Travel in Sanur, Denpasar.]]>
<![CDATA[PENGALIHAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UNDANG–UNDANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Ketut Indriyani]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.494 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i05.p13
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengalihan harta bersama dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif, serta memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang dimana salah satunya perkawinan mengatur tentang harta pribadi yang telah dibawa dari masing-masing kedua belah pihak. Pengalihan atau juga disebut dengan suatu pemindahan ini ialah perbuatan yang memilki suatu tujuan memindahkan sesuatu dari satu orang ke orang lainnya. Dengan telah dialihkannya suatu hak maka telah terlihat adanya suatu perbuatan hukum disengaja yang bermaksud untuk melakukan suatu pemindahan hak miliknya ketangan orang lain yang mereka inginkan. Dengan penjelasan tersebut sangatlah penting diatur secara baik dan benar agar tidak terdapat kesalahan tentang hak milik dan harta bersama. Apabila terjadi perpecahan antara pasangan didalam rumah tangga tersebut melakukan sebuah perceraian, pasangan tersebut yaitu suami dan istri memiliki hak seutuhnya jika memperbuat masalah hukum yang mengenai harta bersama. Dan juga selain itu haruslah dibuat suatu perjanjian pranikah tentang harta bersama yang mereka miliki karena untuk memberikan perlindungan kepada suami maupun istri dalam sebuah hungungan perkawinan. The research objective is to see the transfer of joint assets in marriage based on the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019, amendments to Law No.1 of 1974 concerning marriage from the perspective of the Civil Code. The method used in this research is normative law, and uses an invitation and conceptual approach. Where the research results show that the transfer of joint assets in marriage according to Law No. 16 of 2019, where one of which is marriage regulates personal assets that have been brought from both parties. This transfer or also called a transfer is an act that has the purpose of moving something from one person to another. With the transfer of a right, it has been seen that there has been a deliberate legal act that orders a transfer of rights which states in the hands of other people they want. With this explanation, it is very important to arrange it properly and correctly so that there are no mistakes about joint property and property rights. If there is a split between the couple in the household to do a divorce, the couple is the husband and wife who have full rights if they make a legal problem concerning joint property. And also apart from that, a prenuptial agreement must be made regarding the joint assets they have because it provides protection to the husband or wife in a marriage hunger.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PRODUK BELLEZA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 911/Pdt.Sus-HKI/2019 ]]>
<![CDATA[A. A. Alit Mas Surya Mahadewi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.372 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i06.p06
<![CDATA[Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 911/Pdt.Sus-Hki/2019. Penulisan dalam studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian dalam studi ini adalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut memberikan pertimbangan bahwa produk Belleza atas nama PT. Mitramulia Makmur (Tergugat) memiliki perbedaan yang signifikan dengan produk Blossom milik Dart Industries, Inc (Penggugat), sehingga kasasi yang diajukan oleh Penggugat ditolak okeh Hakim Mahkamah Agung. Ditolaknya putusan tesebut menimbulkan akibat hukum, yakni tidak adanya pembatalan pendaftaran Desain Industri pembebanan biaya perkara yang dilimpahkan kepada Dart Industries, Inc. The purpose of writing this scientific paper is to find out the basis for the judge's considerations and the legal consequences arising from the Supreme Court. This study follows normative law with a conceptual approach and legislation research method which is then grouped systematically. The research’s result is the Supreme Court Judge considered the Belleza product on behalf of PT. Mitramulia Makmur (Defendant) has a significant difference with Dart Industries, Inc's Blossom product (Plaintiff). Accordingly, Supreme Court Judge rejected the appeal filed by the Plaintiff. The rejection of the statement of claim resulted in legal consequences, namely the absence of cancellation of the registration of Industrial Designs and the imposition of court fees which were delegated to Dart Industries, Inc.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENGUSAHA ATAS PEMBERIAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI TENAGA KERJA ANAK : PERSPEKTIF UU KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.073 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v10.i01.p20
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaturan bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak dan akibat hukum terhadap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja anak ke dalam bentuk pekerjaan terburuk. Larangan pemberian bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak diatur secara eksplisit dalam Pasal 74 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan dasar hukum berupa perundang-undangan yang kerap disebut penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini dimana setiap anak yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan diperbolehkan untuk bekerja kecuali dalam bentuk pekerjaan terburuk. Bentuk pekerjaan terburuk bagi tenaga kerja anak diatur secara eksplisit pada Pasal 74 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditegaskan dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep.235/MEN/2003. Akibat hukum terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk diatur dalam Pasal 183 UU Ketenagakerjaan. The aim of this study is to understand the regulation of the worst forms of child labor and the legal consequences for employers who employ child labor into the worst forms of labor. The prohibition of providing the worst forms of child labor is explicitly regulated in Article 74 paragraph (1) of the Labour Law. This research used a legal basis in the form of legislation which is often called normative legal research. The results of this study show that every child who has met the elements in Article 69 paragraph (2) of the Labour Law concerning Manpower is allowed to work except in the worst form of labor. The worst forms of child labor are explicitly regulated in Article 74 paragraph (2) of the Labour Law which is further stipulated in a Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republik Indonesia Number Kep.235/MEN/2003. The legal consequences for employers who employ children in the worst forms of labor are regulated in Article 183 of the Labour Law.]]>
<![CDATA[LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Indah Pratiwi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.529 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i07.p15
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pengaturan tanda tangan elektronik pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 beserta legalitas suatu tanda tangan elektronik dalam sertifikat hak tanggungan elektronik, dimana berkaitan dengan mekanisme pendaftaran hak tanggungan elektronik yang hasilnya akan menghasilkan sertifikat hak tanggungan elektronik dimana didalamnya dibubuhi tanda tangan elektronik. Kemudian jurnal ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah legalitas tanda tangan elektronik termuat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 dimana mengatur bahwa tanda tangan elektronik dinilai sah secara hukum jika telah terpenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012. This research has the purpose, that is to know digital signature arrangement in law number 19 of 2016 and the legality of a digital signature in an electronic mortgage certificate, which is related to the electronic mortgage right registration mechanism which results will produce an electronic mortgage certificate in which a digital signature is attached. Then, this journal is use normative legal research type by using conceptual approach and statute approach. The result of this research is that legality of digital signatures is that regulated in the Law number 11 of 2008 and government regulation number 82 of 2012 which regulates that electronic signatures are considered legally valid if the requirements as stipulated in article 11 the law number 11 of 2008 and in article 52 section (2) government regulation number 82 of 2012 have been met.]]>
