Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PARKIR DALAM HAL TERJADINYA KEHILANGAN TERHADAP KENDARAANNYA ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Ismayani]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.631 KB)
<![CDATA[Consumer protection laws against parking services in the event of loss of the vehicle. The need for parking services are very important to the company established parking area of Denpasar. Practicing of standard clause to redress loss motor vehicle contrary to law customer protection laws. The purpose of this paper, to assess the regional regulations compensates lost motor vehicle. The method used in this paper with the empirical method juridical approach the problem from the provisions of laws - laws. In order to redress loss vehicle, the consumer must meet the requirements set.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI HAK PATEN YANG DIBEBANKAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Pio Salvator Ginting Suka]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.644 KB)
<![CDATA[In the progression economic development, should also be accompanied by thedevelopment of the maximum law. But in reality, the law is always behind theconstruction of the development that need by society. Currently, fiduciary, evolvetoward more advanced as well as many objects fiduciary evolve toward newer. Forexample, patents are charged with a fiduciary, but the execution of the patent has notbeen clearly set out in Fiduciary Act Number. 42 of 1999. Therefore, this paper madetitled "Execution Patents Charged With Fiduciary”. By using the normative method ofwriting, this article will provide knowledge about the execution process patent if thedebtor defaults. In UUJF, no mention of how the execution process patent if the debtordefaults, but in the Patents Act Number. 14 of 2001 is set way transfer of patents thatcan be used as an execution in a fiduciary patents is through the transfer of patentrights in writing made in the form of certificate notary and registered / recorded in theDirectorate General of Intellectual Property Rights (IPR DG) and the administrativecost. The transfer of patent rights writing is intended to capitalize on the inherenteconomic rights in patents by patent licensees. Furthermore, from the results obtainedthrough the implementation of the economic rights of repayment of debt taken bycreditors.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN ENDEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Pande Nyoman Yori Pratana]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Dharmawan]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.929 KB)
<![CDATA[Motif kain tenun Endek termasuk motif-motif kontemporer terus berkembang dan semakin banyak digunakan oleh para desainer. Berdasarkan Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, motif-motif Endek mendapatkan perlindungan Hak Cipta serta wajib diimplementasikan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum terhadap motif kain Endek di Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum berkaitan dengan perlindungan motif kain Endek di Kabupaten Gianyar belum dilaksanakan secara efektif, disebabkan oleh faktor masyarakat sebagai pencipta motif dan pemilik motif yang belum sepenuhnya mengetahui ketentuan hukum tersebut, khususnya dalam hal prosedur pendaftaran dan biaya pendaftaran.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.503 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahantransaksi secara elektronik (e-Commerce) yang di atur dalam Undang-undangNomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KitabUndang-undang Hukum Perdata(KUHPerdata). Dalam penulisan skripsi inipenulis menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatanfakta dan pendekatan perundang-undangan.Kesimpulan dari penulisan skripsiini, Keabsahan jual beli secara elektronik(e-commerce) dengan menggunakankartu kredit dapat menerapkan KUHPerdata sebagai dasar diakui keabsahannyadimana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdatayaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yanghalal.Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjiansecara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yangmenegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orangatau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN KOMPOSISI OBAT ASLI ]]>
<![CDATA[Kadek Dwi Giovanni]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.192 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p05
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat melalui online yang tidak sesuai dengan komposisi obat asli serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan terhadap sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa pelindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Pelindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pelaksanaan jual beli melalui e-commerce telah diatur dalam UU ITE. Pengedaran obat-obatan oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian mengenai obat, telah dilarang oleh UU Kesehatan. Tidak sepenuhnya perlindungan hukum dapat berjalan sesuai yang dijanjikan, sering terjadi pelanggaran terhadap hak daripada konsumen, yang berujung dengan lahirnya sengketa antara para pelaku usaha dengan konsumen. Upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak konsumen jika merasa haknya dilanggar melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen. The purpose of this study is to examine the legal protection for consumers against drug distribution via online that is not in accordance with the original drug composition and to find out legal remedies that can be taken by consumers for the losses incurred by business actors. This study uses normative legal research methods, by approaching primary legal sources and secondary legal sources. The results of the study show that legal protection for consumers in buying and selling activities is regulated in the Consumer Protection Law. Legal protection for consumers can be done through preventive protection and repressive protection. The implementation of buying and selling through e-commerce has been regulated in the ITE Law. Distribution of drugs by someone who does not have the authority and expertise regarding drugs, has been prohibited by the Health Act. Not fully legal protection can run as promised, there are frequent violations of the rights of consumers, which leads to the birth of disputes between business actors and consumers. Legal remedies can be taken by the consumer if they feel that their rights have been violated through court or out of court, based on the provisions of Articles 45 to 48 of the Consumer Protection Law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA CIPTA OGOH-OGOH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TANTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[I Wayan Agus Pebri Paradiska]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.222 KB)
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dilatarbelakangi dari tidak adanya pengaturan khusus mengenai hasil karya seni ogoh-ogoh. Mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Bagaimana upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh. Digunakannya metode penelitian normatif. Bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh secara umum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Upaya perlindungan hukum terhadap karya seni ogoh-ogoh sebagai hasil karya seni dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.]]>
<![CDATA[INFORMED CONSENT DALAM PENANGANAN PASIEN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Jayarajendra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (583.689 KB)
<![CDATA[Informed Consent adalah persetujuan oleh pasien yang di mana persetujuan itu diberikan ketika telah mendapat informasi mengenai tindakan penyembuhan yang telah disampaikan oleh dokter. Untuk terciptanya suatu Informed Consent tersebut, maka dokter harus memberikan informasi -informasi mengenai keadaan pasien dan prosedur penyembuhan kepada pasien berkaitan. Namun pada kenyataanya, tidak semua pasien dapat dimintai persetujuan, seperti contohnya pasien yang mengidap disabilitas mental. Maka dari itu Penelitian ini berjudul Informed Consent Dalam Penanganan Pasien Penyandang Disabilitas Mental. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengaplikasikan dua unsur masalah yaitu apakah peran penting Informed Consent dalam upaya penanganan pasien penyandang disabilitas mental dan bagaimana penyampaian informed consent dalam penanganan pasien penyandang disabilitas mental tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Informed Consent memiliki arti penting untuk menghargai hak – hak dasar pasien tersebut serta sebagai acuan dan alat bukti dokter dalam mengambil keputusan penyembuhan. Dan juga Informed Consent tetap berjalan meski pasien mengidap disabilitas mental sekalipun dengan cara diwakilkan oleh orang tua terdekat maupun pengampu. Kata Kunci : Persetujuan Tindakan Medik, Perjanjian Terapeutik, Disabilitas mental]]>
<![CDATA[Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni Shoes Garment Dengan Toko Yolo Concept Store Yang Dirugikan Di Kota Denpasar ]]>
<![CDATA[Putu Sellya Dani Listiyanti]]>; I Wayan Wiryawan;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.75 KB)
<![CDATA[Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara Yanni Shoes Garment dengan Toko Yolo Concept Store terdapat permasalahan yaitu suatu produk sudah selesai dalam tahapan pembuatan sandal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada dan didalam penelitian ini penulis tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum. Faktor penyebab Yanni Shoes Garment tidak melakukan prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang pertama adalah kurang telitinya pemilik Yanni Shoes Garment terhadap pesanan-pesanan sebelumnya maupun pesanan dari konsumen baru sehingga membuat kewalahan di dalam perusahaan itu sendiri. Kedua, karena kurangnya pengetahuan pekerja freelance atau pemahaman mengenai bahan-bahan dalam pembuatan pesanan sandal yang pemesanannya menggunakan perjanjian sehingga pembuatannya tidak boleh disepelekan. Tanggung jawab Yanni Shoes Garment sebagai pelaku usaha terhadap pihak Toko Yolo Concept Store sebagai konsumen terkait kualitas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian adalah dengan membayar ganti kerugian. Yanni Shoes Garment membayar denda akan tetapi tidak sesuai dengan persentase yang ditulis dalam perjanjian. Sesuai hasil negosiasi antara kedua belah pihak, Yanni Shoes Garment membayar biaya ganti rugi dengan nominal Rp. 3.000.000,00 kepada pihak Toko Yolo Concept Store sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kata Kunci : Wanprestasi, Tanggung jawab Perusahaan, Perjanjian]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMEN MOBIL PADA PT. CLIPPAN FINANCE DENPASAR ]]>
<![CDATA[Anak Agung Anom Dimas Wiraputra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.991 KB)
<![CDATA[Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/ 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. Pembiayaan Konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Namun, dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalahan seperti wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil. Maka, permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah tata cara untuk menyatakan debitur wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil pada PT.Clippan Finance Denpasar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu melakukan penelitian lapangan didukung dengan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah tata cara menyatakan debitur wanprestasi pada PT. Clippan Finance Denpasar yakni PT. Clippan finance selaku pihak kreditur dengan debitur telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan menandatangani perjanjian pembiayaan yang didalamnya telah diatur mengenai kejdian kelalaian, dalam perjanjian tersebut telah di tentukan terlebih dahulu saat adanya kelalian dari debitur Sedangkan, upaya penyelesaian wanprestasi pada PT. Clippan Finance Denpasar dilakukan secara non litigasi dengan cara melakukan musyawarah dengan debitur.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SEWU KABUPATEN TABANAN MELALUI BALAI LELANG BALI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gede Surya Septiawan]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.12 KB)
<![CDATA[Penelitian kaitannya dengan penulisan skripsi ini berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Kabupaten Tabanan Melalui Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI)” memiliki tujuan yaitu untuk memahami bagaimana proses eksekusi hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Kabupaten Tabanan melalui Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI) dan hambatan-hambatan yang dialami pada saat eksekusi hak tanggungan pada Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI). Kesimpulan dalam penulisan ini yaitu eksekusi hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Kabupaten Tabanan telah terselesaikan hanya sampai pada tahap pra lelang pada Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI). Mengenai hambatan yang terjadi yaitu proses pengajuan berkas yang cukup memakan waktu dapat diatasi dengan adanya saling komunikasi antara kedua belah pihak dan hambatan dari pihak debitur berupa ancaman keselamatan petugas dapat diatasi dengan cara pengiriman surat pemberitahuan melalui surat pos.]]>
