Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

8.984

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Cita Hukum Jurisprudence Jurnal Selat Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Recital Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Simbur Cahaya Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum dan Peradilan

Budi Santoso

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 2957607

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

DINAMIKA LADA HITAM LAMPUNG SEBAGAI SALAH SATU INDIKASI GEOGRAFIS PROVINSI LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Jaka Sena Prakarsa; Budi Santoso; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1022.89 KB)

Lada Hitam Lampung terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis yang ada di Indonesia dengan Nomor Sertifikat ID G 000000042 tertanggal 2 Mei 2016.Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, hal tersebut juga diharapkan masyarakat Lampung dengan terdaftarnya Lada Hitam sebagai Indikasi Geografis. Atas hal tersebut , maka skripsi ini akan mengkaji eksistensi Lada Hitam Lampung setelah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung dan perlindungan hukum yang dapat diberikan, apabila Eksistensi Lada Hitam Lampung berkurang. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum positif. Penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, buku, jurnal, maupun hasil karya dari kalangan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi Lada Hitam Lampung cenderung mengalami penurunan dan sedang dalam tahap kritis, meskipun dikatakan mengalami penurunan dalam berbagai bidang, Lada Hitam Lampung masih tetap diakui dan eksis sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung, dan masih tetap dilindungi oleh hukum sebagai Indikasi Geografis sepanjang kenyataan nya masih ada, dan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis masih sesuai dengan buku persyaratan nya. Dibutuhkannya tindakan dalam mengatasi permasalahan Lada Hitam Lampung yang semakin hari semakin mengalami penurunan meski telah terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis, diperlukan langkah-langkah positif yang harus dilakukan Pemerintah bersama-sama masyarakat seperti melakukan pemberdayaan petani, pemberian pengetahuan tentang Lada Hitam secara luas dan menyeluruh, melakukan kerjasama dengan luar negeri berkaitan dengan ekspor impor, bekerjasama dengan pihak yang dapat membantu dalam kebutuhan teknologi dan bantuan teknis, serta mencari cara untuk meningkatkan harga lada di pasar nasional maupun internasional. Sehingga manfaat yang besar dari Lada Hitam Lampung dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) ASPECT IN THE FRANCHISE BUSINESS FORMAT Budi Santoso
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.8.1.2019.106-122

In the franchise business, there are several aspects of IPR involved in it, such as trademark, copyright, patent either ordinary or simple, industrial design, and trade secrets. Each field of IPR has its own character and forms of legal protection that differ from one another, while the most basic aspects of IPR in the world of the franchise business, name brands and trade secrets. This study aims to analyze the correlation between aspects of Intellectual Property Rights and the franchise business format and which aspects of the IPR correlate with the format of the franchise business. The results show that the franchise agreement can be categorized as a principal agreement, involving the government, and the parties, while additional agreements, which are purely an agreement between the franchisor and the franchise, can be in the form of an agreement to maintain company secrets.

Suatu Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Di Propinsi Riau Nur Aisyah Thalib; Budi Santoso; Sartika Nanda Lestari
Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Bahwa sesungguhnya Kekayaan Intelektual itu adalah suatu hak kebendaan yang memiliki nilai komersial dengan potensi yang besar. Perdagangan global dewasa ini sangat didominasi oleh beragam bentuk produk dari hasil Kekayaan Intelektual berbagai negara. Prinsipnya, Negara-negara yang memiliki banyak produk-produk tersebut, dan ketentuan Kekayaan Intelektual yang kuatlah akan mendominasi atau menguasai persaingan bisnis. Kajian di sini bermaksud untuk menganalisis tentang kebijakan dan hambatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya dalam bidang Indikasi Geografis di Propinsi Riau. Tulisan ini lebih dominan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Untuk melengkapi tulisan ini, turut digunakan bentuk penelitian empiris, dengan mengumpulkan data dari hasil survei di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kebijakan Pemerintah Propinsi Riau dalam memberikan perlindungan hukum terhadap IG tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terbukti belum adanya Peraturan Daerah di Propinsi maupun kabupaten dan kota yang mengatur tentang IG. Adapun faktor penghambat dalam melindungi IG yang ada di Propinsi Riau adalah belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang IG, kesadaran hukum masyarakat Propinsi Riau yang rendah terhadap IG, tidak adanya jiwa kewirausahaan di kalangan aparat PemerintahPropinsi Riau, serta belum cukupnya tenaga ahli dalam mengontrol produk IG yang berkualitas.

AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BAGIAN PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN BISNIS BAGI PERUSAHAAN Kusnandi Kusnandi; Budi Santoso
LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Apabila mengingat terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya (tangible assets). Namun disamping nilai ekonomi yang didapat, tidak jarang aset HKI tersebut memunculkan beragam potensi risiko seperti risiko hukum dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan HKI apabila aset HKI tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Dalam hal ini, konsep audit HKI menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi dan/atau meminimalisasi risiko kerugian bisnis terhadap aset perusahaan. Penelitian menganalisis mengenai konsep Audit HKI yang berbasis pada risiko kerugian bisnis yang diakibatkan dari ketidakmampuan perusahaan dalam mengelolaan aset-aset HKI miliknya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Audit HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan sebagai strategi kebijakan internal perusahaan dalam mengantisipasi beragam risiko kerugian. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur. Berdasarkan penelitian perlu diadakannya suatu usaha untuk mengkaji kembali terhadap posisi tawar yang diberikan dari audit HKI yang lebih mengedepankan risiko-risiko bisnis dimana secara bersamaan akan menghasilkan nilai dan keuntungan ekonomi bagi pemilik perusahaan. dan secara praktisi, para pengusaha perlu membuat divisi/departemen khusus dalam struktur organisasinya menjadi bagian dalam pengelolaan aset perusahaan dalam bentuk kekayaan intelektual serta membangun sistem perlindungan secara mandiri terhadap aset HKI tersebut untuk mencegah atau meminimalisir risiko-risiko kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran-pelanggaran hukum HKI.

EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN WAYANG ORANG SRIWEDARI SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HAK CIPTA Maharsidewi Kusharyani; Budi Santoso; Fifiana Wisnaeni
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Wayang Orang Sriwedari Surakarta merupakan salah satu pertunjukan kesenian budaya yang harus dilestarikan dan dilindungi. Wayang Orang Sriwedari adalah ekspresi budaya tradisional atau folklor yang berhak mendapat perlindungan Hak Cipta. Wayang Orang Sriwedari Surakarta dapat dilindungi apabila pertunjukan tersebut masih tetap eksis Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta ditinjau dari hukum Hak Cipta dan untuk mengetahui peran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk melestarikan dan melindungi Wayang Orang Sriwedari Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis. Hasil penelitian mengajukan bahwa Wayang Orang Sriwedari Surakarta hingga saat ini masih dapat mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah tontonan pertunjukan tradisional yang masih diminati masyarakat. Wayang Orang Sriwedari Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional atau folklor berhak memperoleh perlindungan hukum Hak Cipta. Unsur-unsur yang ada dalam Wayang Orang Sriwedari Surakarta yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah berupa folklor lisan atau tulisan, musik, gerak atau tari, teater, sandiwara, pertunjukan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam melestarikan Wayang Orang Sriwedari Surakarta adalah dengan mengangkat pemain Wayang Orang Sriwedari Surakarta menjadi Pegawai Negeri Sipil dan melakukan regenerasi pemain dengan membuka rekruitmen pemain baru.

Kajian Yuridis Gugatan Penghapusan Paten Karena Bukan Invensi Baru Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst Fajar Ariyantono Pangestu; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.33702

AbstractAdult IPRs are very important in trade competition, including patent rights. It can even be said that a patent is a right that is considered the most valuable compared to other rights. Patents will only be granted to an invention that is new, whether it is an invention of a product, process or method, or tool as mandated by Article 27 of the TRIPS Agreement. However, in reality there are patents that have obtained a Patent certificate even though it is not a new invention, namely Patent ID No P0031670. The research in this article is normative research using qualitative methods, namely an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two research results, namely: First, the TRIPS Agreement regulates new inventions in Article 27 while Law No. 13 of 2016 concerning Patents regulates New Patent Invention in Article 5 which is limited by the provisions of Article 6. Second, the judge's consideration in deciding the annulment of Patent No. ID P0031670 because claims 6 to 10 on a patent are not invented and have no novelty value.Keywords: abolition; patents; not novelty inventionsAbstrakDewasa HKI yang sangat penting dalam persaingan dagang, tak terkecuali hak paten. Bahkan dapat dikatakan paten merupakan sebuah hak yang dianggap paling berharga dibandingkan hak yang lainnya. Paten hanya akan diberikan kepada sebuah invensi yang baru, baik invensi produk, proses atau metode, maupun alat sebagaimana amanat Pasal 27 TRIP’s Agreement. Namun, kenyataannya terdapat paten yang mendapatkan sertifikat Paten meskipun bukan invensi baru yaitu Paten No ID P0031670. Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: Pertama, TRIP’s Agreement mengatur invensi baru dalam Pasal 27 sedangkan UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten mengatur Invensi Baru Paten dalam Pasal 5 yang dibatasi dengan ketentuan Pasal 6. Kedua, Pertimbangan hakim dalam memutus hapusnya Paten No. ID P0031670 karena klaim nomor 6 sampai 10 pada Paten milik tidak bernilai invensi dan tidak mempunyai nilai kebaruan (novelty).Kata kunci: penghapusan; paten; bukan invensi baru

Kajian Yuridis Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Model BOT (Build Operate Transfer) Sektor Infrastruktur Jalan Di Indonesia Fajar Kusuma Pratama; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36033

AbstractBOT (Build Operate Transfer) is one form of financial cooperation agreement in the development, maintenance and or management. One of its kind is Road Infrastructure / Toll Road. In Indonesia, the State needs a budget / capital to finance infrastructure development in various fields, one of which is Road Infrastructure / Toll Road, but funds owned by the government / State through APBN / APBD are limited, in the sense that it is not yet equal to the amount of budget required for various Infrastructure projects. The approach method used in this article is a normative juridical approach. In this research, it is reviewed from the perspective of written regulations based on a literature study which is secondary data. Therefore, it takes the cooperation of third parties as investors / funders to cooperate with the government on infrastructure projects, on the principle of mutual benefit, in order to meet the financing needs and funding of infrastructure projects so as not to overload or be concentrated on funding using government budget funds ( APBN / APBD).Keywords : BOT; infrastructure; road; regulation; agreementAbstrakBOT (Build Operate Transfer) adalah salah satu bentuk perjanjian hubungan kerjasama pembiayaan dalam pembangunan, pemeliharaan dan atau pengelolaan. Salah satu jenis nya yaitu Infrastruktur Jalan/ Jalan Tol. Di Indonesia, Negara membutuhkan anggaran/ modal untuk pembiayaan pembangunan Infrastruktur di berbagai bidang, salah satu nya adalah Infrastruktur Jalan/Jalan Tol, namun dana yang dimiliki pemerintah/Negara melalui APBN/APBD terbatas, dalam artian belum sebanding dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk berbagai proyek infrastruktur tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini ditinjau dari segi peraturan-peraturan dan studi kepustakaan. Hasil dalam artikel ini bahwa dibutuhkan kerjasama dari pihak ketiga selaku investor/ pemberi modal untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah pada proyek infrastruktur, dengan prinsip saling menguntungkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pendanaan proyek infrastruktur sehingga tidak terlalu membebani atau tertumpu pada pendanaan menggunakan dana anggaran pemerintah (APBN/APBD).Kata kunci: BOT; infrastruktur; jalan; peraturan; perjanjian

Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta PT Metro Hotel Internasional Semarang (Studi Putusan:43PK/Pdt.Sus-HKI/2017) Sifa Fauziah; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37605

AbstractInter Sprot Marketing Company (ISM Company) filed a lawsuit at the Semarang Commercial Court. At the judicial review level, the Panel of Judges at the Supreme Court stated that the Defendant was proven to have committed an illegal act in the form of copyright. There needs to be a juridical study of the judges' considerations in adjudicating copyright cases between ISM Company and Metro Hotel Internasional Semarang Company at the Judicial Review level. The approach method that will be used by the writer is normative juridical and comparative study. The results of the discussion of the problem are 1) The basis for the consideration of the Supreme Court Council on the Judicial Review Decision is in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, because world broadcasts are included in the category of cinematographic works, so they are automatically protected by copyright. 2) The World Cup broadcast is a cinematographic work based on Article 40 paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: decision; supreme court; copyrightAbstrakPT Inter Sprot Marketing (PT ISM) mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Semarang. Pada tingkat Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Tergugat terbukti sudah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta Perlu adanya kajian yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara pelanggaran hak cipta antara PT ISM dengan PT Metro Hotel Internasional Semarang pada tingkat PK. Metode pendekatan yang akan digunakan Peneliti adalah pendekatan yuridis normative dan studi komparatif. Hasil pembahasan permasalahan adalah 1) Dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali dinilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena tayangan siaran piala dunia masuk dalam kategori karya sinematografi, sehingga secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. 2) Tayangan siaran Piala Dunia merupakan karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata kunci: putusan; mahkamah agung; hak cipta

Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Essy Ayudyah Ningputri; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37463

AbstractImplementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in practice often experiences obstacles or problems, so the National Land Agency (BPN) is obliged to take responsibility for these problems and constraints. The research method used in this journal is normative research. The results of the discussion of this journal, namely the implementation of PTSL in practice there are obstacles or problems related to the collection of juridical data and physical data in the village concerned and measurement errors in land parcels, the responsibility of BPN is related to measuring errors in land parcels, namely by canceling the title certificate and re-measuring. , whereas related to the constraints of collecting physical and juridical data is the responsibility of the local village adjudication committee. The conclusion from this journal is that BPN's responsibility in implementing PTSL is limited to problems due to errors from the adjudication committee from BPN office employees such as errors in measuring land boundaries, and the form of BPN's responsibility, namely by limiting title certificates and taking re-measurements.Keywords: land registration; land registry; land disputeAbstrakPelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam praktiknya sering mengalami kendala atau masalah, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib untuk bertanggungjawab atas permasalahan dan kendala tersebut. Metode peenlitian yang digunakan jurnal ini yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu pelaksanaan PTSL dalam praktiknya terdapat kendala atau permasalahan terkait dengan pengumpulan data yuridis dan data fisik di desa yang bersangkutan dan kesalahan pengukuran dalam bidang tanah, tanggungjawab BPN terkait dengan kesalahan pengukuran bidang tanah yaitu dengan melakukan pembatalan sertifikat hak dan melakukan pengukuran ulang, sedangkan terkait dengan kendala pengumpulan data fisik dan yuridis merupakan tanggungjawab oleh panitia ajudikasi desa setempat. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu tanggungjawab BPN dalam pelaksanaan PTSL hanya sebatas permasalahan yang dikarenakan adanya kesalahan dari panitia ajudikasi dari pegawai kantor BPN seperti kesalahan pengukuran batas tanah, dan bentuk tanggungjawab BPN yaitu dengan melakukan pembuatan sertifikat hak serta melakukan pengukuran ulang.Kata kunci: pendaftaran tanah; akta pendaftaran tanah; sengketa tanah

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Elektronik Ellena Balqis Sekti; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36721

AbstactAs technology develops, the registration of Mortgage Rights is carried out electronically, PPAT plays a role in the registration of Electronic Mortgage Rights. The purpose of writing this article is to determine the role of PPAT in registering Electronic-Based Mortgage guarantees and to find out how to improve Electronic Mortgage Rights that have been issued. The research method used is normative research. The result of the discussion of this article is that the collateral right imposition agreement is set out in the form of a Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) drawn up by PPAT as the authorized official. Application for HT-el repair is submitted through the HT-el System no later than 30 (thirty) days from the date the HT-el Certificate is issued. The conclusion of this article is the role of PPAT in registering electronic-based Mortgage Rights, namely by making APHT and submitting deeds and documents that are complete requirements in the form of registration of Mortgage Rights through an electronic system of partners that are integrated with the HT-el system. HT-el is no later than 30 (thirty) days from the date the HT-el Certificate is issued.Keywords: bank; land deed official; mortgage rightAbstrakSemakin berkembangnya teknologi maka pendaftaran Hak Tnaggungan dilakukan secara elektronik, PPAT berperan dalam pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui peran PPAT dalam pendaftaran jaminan Hak Tanggungan Berbasis Elektronik dan mengetahui cara memperbaiki Hak Tanggungan Elektronik yang sudah diterbitkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu Perjanjian pembebanan hak tanggungan dituangkan dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT selaku pejabat berwenang. Permohonan perbaikan HT-el diajukan melalui Sistem HT-el paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Sertipikat HT-el diterbitkan. Simpulan dari artikel ini adalah peran PPAT dalam melakukan pendaftaran Hak Tanggungan berbasis elektronik yaitu dengan pembuatan APHT dan menyampaikan akta dan dokumen kelengkapan persyaratan berupa pendaftaran Hak Tanggungan melalui sistem elektronik mitra kerja yang terintegrasi dengan Sistem HT-el, Permohonan perbaikan HT-el diajukan melalui Sistem HT-el paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Sertipikat HT-el diterbitkan.Kata kunci : bank; PPAT; hak tanggungan

Co-Authors Adelia Dwi Anggraen Adya Paramita Prabandari Agil Febriansyah Santoso Alam, Faris Satria Almira Sari Ananza Alya Nuzulul Qurniasari Anak Agung Sinta Paramisuari Anjelina Pratiwi Annisa Fita Cintani Annisa Nur Asrini Arifah Ayundari Dwitriani Arnita Febi Maharani Bagus Rahmanda Bernadete Sonia Surya Santika Bimo Satria Hutomo Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Danti Yudistiara Dewi Ajipawang Setyawati Dewi Sarah Afifah Diannita Anjar Prasomya Dinda Prostina Nukfikhasari Dita Dwinanta Garvania Tumangger Dyah Wijaningsih Edy Sismarwoto Ellena Balqis Sekti Elsya Lucia Gracella Essy Ayudyah Ningputri Fabela Rahma Monetery Fajar Ariyantono Pangestu Fajar Kusuma Pratama Felenvi Olivia Umbas Gabriel Rhema Chrisnando Gabriela Pristya Cahyaningtyas Hari Sutra Disemadi Heni Tri Susilowati Ika Yuliyanti Imroatun Akromah Iqbal Satrio Putra Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas Jaka Sena Prakarsa Kartika Ira Widyanti Katinka Dyah Kusumawati Kornelius Benuf Kusnandi Kusnandi Larasta Shabillia Maharsidewi Kusharyani Marchananda Diva Engracia Muhammad Dzikirullah H. Noho Muhammad Ilham Rysaldi Muhammad Masudi Mujiono Hafidh Prasetyo Nabella Devy Maharani Nadhila Adani Nadya Fairuz Ghassani Nila Erdiana Nur Aisyah Thalib Nur Aisyah Thalib Olivia Gunawan Putri Oren Basta Anugerah Paramita Prananingtyas Raden Raihan Hijrian Rafli Adlana Firstanier Rayshan Mirza El Muhammady Razhez Akbar Wildan Utama Riasti Elsadira Koesnindar Rinda Fitria Tamara Puteri Rinitami Njatrijani Ruri Suci Muliasari Sarah Nabila Satya Lejar Wijaya Selma Azama Shibghatillah Shafira Inan Zahida Sifa Fauziah Sonya Putri Oktavia M Sarno, Stevan Shaan Sudarto Sudarto Tharra Fariha Trinah Asi Islami Waras Putri Andrianti Wizna Gania Balqis Yuliana Duti Harahap Yunanto Yunanto Yurist Firdaus Muhammad Yustina Dhian Novita Yustisiana Susila Atmaja Zeehan Fuad Attamimi

Title

Found 75 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 75 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 75 Documents
Search