Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum JIM-FH UNIMAL Socius: Social Sciences Research Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Arif Rahman
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Nasabah Unit Link dalam Risiko Penurunan Nilai Investasi Arif Rahman; Tri Widya Kurniasari
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11, No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i1.10766

Abstract

Studi ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Asuransi yang mengambil produk Unit Link terhadap risiko penurunan nilai investasi. Produk asuransi sekarang tidak hanya sebagai produk proteksi tetapi juga telah berkembang dengan kombinasi produk investasi. Produk ini dikenal sebagai Unit Link. Unit link adalah produk asuransi yang tujuan utamanya adalah proteksi, namun memiliki instrumen investasi yang juga bertujuan mendapatkan untung. Namun sama denganproduk investasi lain, Unit Link juga tidak bebas risiko. Antara lain risiko penurunan nilai investasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang permasalahan bagaimana skema produk Unit Link dalam menginvestasikan dana nasabah serta perlindungan hukum nasabah unit link dalam risiko penurunan nilai investasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif (legal research) untuk menemukan apakah hak nasabah asuransi dalam memilih produk asuransi di Indonesia telah diakomodir oleh Undang-Undang Perasuransian. Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko penurunan nilai investasi telah diakomodir oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 22 ayat (4) mewajibkan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai langkah preventif dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi administrasi dan Pasal 74 ayat (2) mengatur sanksi pidana sebagai langkah represif. Artinya, secara instrumen hukum. negara telah hadir melindungi warga negaranya sebagai nasabah Unit Link. Hanya pelaksanaan penegakkannya yang masih perlu mendapat perhatian intens mengingat masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum dalam hal asuransi, 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi Fitri Suryani; Arif Rahman; Fatahillah Fatahillah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 2 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.9243

Abstract

Abstrak               Peralihan minyak tanah ke gas LPG menjadi salah satu kemajuan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendistribusian kepada masyarakat dilakukan dengan menjalin kerjasama antara agen dan pangkalan yang nantinya akan menjual gas LPG tersebut langsung kepada konsumen. Dalam hal ini pemerintah memberikan batasan harga bagi pengguna LPG 3 kg yang telah diberi subsidi oleh pemerintah. Dalam surat keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 792 tahun 2015 menentukan bahwa HET LPG 3 kg adalah senilai Rp. 22.500,-/tabung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kenaikan harga LPG 3 kg yang melampaui harga eceran tertinggi di Aceh Barat Daya, mengetahui faktor hambatan dalam perlindungan hukum bagi konsumen, dan mengetahui upaya yang dapat di lakukan oleh konsumen untuk memenuhi haknya agar tidak dirugikan. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat. Yang sangat dibutuhkan konsumen LPG 3 kg bersubsidi adalah pengawasan ketat oleh pemerintah atau lembaga yang bertugas melindungi konsumen, dalam transaksi jual beli LPG bersubsidi konsumen sering mengalami kerugian karena hak mereka yang tidak terpenuhi terutama hak untuk mendapatkan barang sesuai nilai tukar yang dijanjikan dan hak dilayani secara benar dan jujur tertera dalam Pasal 4 UUPK tentang hak konsumen. Faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan konsumen adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsumerisme, berdasarkan Pasal 5 UUPK tentang kewajiban konsumen adalah tidak membaca petunjuk informasi yang tertera didinding pangkalan. Maka upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam mengganti kerugiannya adalah melapor kepada pihak yang berkewajiban dalam melindungi konsumen seperti agen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penyelesaian Sengketa, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian izin usaha, bahkan bisa mendapatkan sanksi pidana apabila melakukan penimbunan LPG 3 kg. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi, Gas Elpiji, Bersubsidi,                             Harga, Eceran Tertinggi
ENHANCING LEGAL OVERSIGHT FOR THE MANAGEMENT OF OLD OIL WELLS IN NORTH ACEH REGENCY, INDONESIA Arif Rahman; Jamaluddin Jamaluddin; Elidar Sari; Faisal Faisal; Nurdin Nurdin; Dilshad Shaik
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.33377

Abstract

The control and exploitation of aging oil and gas wells in North Aceh Regency present intricate challenges and conflicts. This article sheds light on the various conflicts arising from this issue and propose potential solutions for their resolution. This article adopts a normative legal research approach, complemented by in-depth interviews, to examine the legal dimensions of control and exploitation by local communities. The findings highlight the necessity of clear regulations in the management of old oil wells to prevent illegal drilling or unauthorized tapping. Specifically, the government should establish robust regulations concerning the mechanism for transferring old oil wells left by companies. In this context, corporations can involve local residents who engage in activities to rejuvenate the wells. While local communities rely on customary law for control and exploitation of old oil wells, the government's approach is based on statutory regulations. By addressing these legal aspects and promoting collaboration between stakeholders, a more effective and harmonious management of aging oil and gas wells can be achieved in North Aceh Regency.
Analisis Sanksi Hukum Terhadap Produk Minuman Yang Tidak Mencantumkan Logo Halal di Lhokseumawe Berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2016 ( Studi kasus pada MPU Kota Lhokseumawe) Oka Febriansyah; Fatahillah F; Arif Rahman
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 4 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

All products circulating in Aceh are required to have halal certification, as regulated by Qanun No. 8 of the year 2016. Article 34 stipulates that business operators are obligated to apply for halal certification for their products. However, in reality, not all business operators or SMEs (Small and Medium Enterprises) possess halal certification. Therefore, the aim of this research is to address the issue of how sanctions are imposed on products that do not have halal certification, yet are produced or circulated in the city of Lhokseumawe. This research employs a qualitative research method with an empirical approach, focusing on field research and presented in a descriptive manner to depict the issues and existing facts. Sanctions will not be imposed on products lacking halal certification if violations occur among business operators. The reason for not imposing sanctions is the expectation that these business operators and SMEs can contribute to the economic recovery and enhancement of the community's income in the city of Lhokseumawe. Additionally, factors such as limited public awareness and financial constraints hinder the implementation of the regulations stated in Qanun No. 8 of the year 2016.
Co-Authors - Fakhrurrazi Adelia Chairas Asrillah Asrillah Dilshad Shaik Echa Yuana Urvash Elidar Sari F, Feliatra Faisal Faisal Fatahillah Fatahillah F Fitri Suryani Jamaluddin Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Khairatus Sulma Layla Tun Nur Malahayati Malahayati Marlia Sastro Nia Fadhillah Hanim Nurdin MH Nurdin MH Oka Febriansyah Razif Razif Roiyani R Siti Lukmana Sofyan Jafar Tri Widya Kurniasari Widyana Verawaty Siregar Yusrizal, Yusrizal