Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum JIM-FH UNIMAL Socius: Social Sciences Research Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Arif Rahman
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : JIM-FH UNIMAL

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Pada Depot Air Minum Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang) Echa Yuana Urvash; Marlia Sastro; Arif Rahman
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.5362

Abstract

Legal Protection for Drinking Water Consumers at Drinking Water Depots That Do Not Meet Health Standards (Research Study in Aceh Tamiang District)
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Sebagai Pemberi Layanan Jasa Pembayaran Listrik Kepada Konsumen Pengguna Listrik (Studi Penelitian Di Wilayah Kota Lhokseumawe) Adelia Chairas; Marlia Sastro; Arif Rahman
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 1 (2019): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i1.4065

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pihak ketiga sebagai agen penyedia jasa pembayaran listrik dengan konsumen, tanggung jawab hukum pihak ketiga sebagai agen penyedia jasa pembayaran listrik dan akibat hukum yang diterima oleh pihak ketiga sebagai agen penyedia jasa pembayaran listrik kepada konsumen yang telah dirugikan. Tanggung jawab hukum pelaku usaha telah diatur sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut pihak ketiga sebagai pemberi layanan jasa pembayaran listrik merupakan pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab atas pelayanan dan penawaran atas barang dan/atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen, namun masih ada agen penyedia jasa pembayaran listrik yang belum melaksanakan tanggung jawab kepada konsumen yang telah dirugikan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hubungan hukum yang terjadi antara agen penyedia jasa pembayaran listrik dengan konsumen terjadi atas dasar perjanjian secara lisan. tanggung jawab hukum pihak ketiga sebagai agen penyedia jasa pembayaran listrik kepada konsumen tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 19 UUPK. Akibat hukum yang diterima oleh pihak ketiga sebagai agen penyedia jasa pembayaran listrik yang telah merugikan konsumen dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek perdata, administratif dan aspek pidana.
perlindungan hukum terhadap kerajinan kerawang gayo lues (studi penelitian di kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues) Roiyani R; Nasrianti N; Arif Rahman
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4052

Abstract

Salah satu kebanggan dari masyarakat gayo lues adalah kerawang gayo, tetapi banyak masyarakat luar yang mengira kerawang gayo ini hanya dimiliki oleh satu daerah yaitu Aceh Tengah padahal setiap daerah ini memiliki motif yang berbeda dari masing-masing kerawang. Selain itu, kerawang gayo juga terdapat di daerah lain seperti lukup (Aceh Timur). Dikatuktan akan diambil oleh pihak lain maka pemerintah berinisiatif mengajukan hak cipta nya. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap kerajinan kerawang gayo lues, serta bagaimanakah hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kerajinan kerawang gayo lues serta apakah upaya mengatasi hambatan dari perlindungan terhadap kerajinan kerawang gayo lues. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Kerajinan kerawang gayo lues telah mendapatkan perlindungan hukum yaitu mendapat hak cipta pada awal 2020. Hambatan yang didapat ialah kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya mendaftarkan kerawang gayo lues serta kurangnya pemahaman dari masyarakat gayo lues tentang perlindungan hukum dan upaya pemerintah adalah mendaftarkan kerawang gayo lues kepada HKI dan melakukan seminar sosialisasi kepada masyarakat yang membuka usaha di bidang kearwang gayo lues tersebut atau yang menggunakan motif kerswang gayo lues. Kata kunci : perlindungan hukum, kerawang gayo lues.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU DALAM WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Nia Fadhillah Hanim; Sofyan Jafar; Arif Rahman
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4035

Abstract

Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya di sebut UUHC). Perlindungan hak cipta lagu di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta. Semakin canggihnya teknologi elektronik dan banyaknya pengguna lagu menggunakan website yang sebagian besar tidak diketahui domisilinya menyebabkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk melakukan perjanjian lisensi dan menarik royalti yang digunakan users. Hal tersebut yang menimbulkan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta atau pengguna hak cipta atas karya ciptanya. UUHC telah mengatur mengenai penggunaan hak cipta, hak-hak yang terdapat dalam hak cipta, jangka waktu hak cipta, dan sanksi berupa ketentuan perdata dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di media internet yang dilakukan oleh pengguna internet, bentuk-bentuk pelanggaran dan upaya pemerintah dalam memberantas pelanggaran hak cipta lagu di internet. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat di ketahui upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta lagu dan penegakan hukum yang di atur dalam Pasal 113 ayat (1) dan (4) UUHC serta bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Karena kurangnya kesadaran dari pengguna internet dalam menghargai karya cipta orang lain dan kebiasaan untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu dengan cara gratis. Disarankan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah serius dalam menanggapi masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya dalam illegal downloading. Dan diharapkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu untuk melakukan pedaftaran atas ciptaannya hal ini dapat mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan hak cipta.
Peran pemerintah daerah dalam penerangan jalan umum menurut peraturan menteri perhubungan nomor 27 Tahun 2018 tentang alat penerangan jalan (studi kasus di kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil Layla Tun Nur; Yusrizal Y; Arif Rahman
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.6565

Abstract

Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan Umum. Lampu penerangan jalan umum sangat diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran dalam mobilitas perekonomian suatu daerah khususnya di Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, pelaksanaan tugas dari PJU dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan berkerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Aceh Singkil. PJU merupakan salah satu pelayanan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dan digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari, namun di Kecamatan Simpang Kanan lampu PJU tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lampu penerangan jalan banyak yang padam dan belum diperbaiki tentu hal tersebut membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman bahkan keamanannya terasa terancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam penerangan lampu jalan di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil serta mengetahui apa hambatan dan upaya pemerintah daerah dalam penerangan lampu jalan di Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian deskriptif, bentuk penelitian yaitu diagnostik, dan lokasi penelitian di kecamatan Simpang Kanan kabupaten Aceh Singkil. Dan sumber data yang di gunakan sumber data primer, sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data berdasarkan teknik penelitian lapangan. Alat pengumpulan data berupa wawancara dan pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah daerah sangat berperan penting dalam penggerak berjalannya suatu kegiatan pembangunan, tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PJU yaitu mengontrol, memelihara dan mengelola, agar PJU dapat berfungsi dengan baik dan permasalahan tentang padamnya PJU di Simpang Kanan secara garis besar disebabkan karena anggaran tidak memadai, kurangnya sumber daya manusia, faktor alam, fasilitas tidak memadai sehingga hal tersebut membuat penerangan jalan tidak berjalan maksimal. Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk meminimalisir semua hambatan yang ada agar PJU berjalan sebagaimana mestinya. Saran untuk pemerintah daerah yaitu harus lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan membuat Qanun khusus terkait penyelenggaraan PJU serta lebih aktif dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata Khairatus Sulma; Jamaluddin Jamaluddin; Arif Rahman
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.7107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik jika dilihat dari perspektif Hukum Acara Perdata serta untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa pada dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan lewat analisis, deskripsi, dan kajian atas bahan-bahan pustaka yang berbentuk isi perjanjian, undang-undang dan literatur yang berkenaan dengan masalah yang hendak dikaji. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keabsahan suatu kesepakatan yang dilaksanakan dengan memakai tanda tangan elektronik pada perspektif hukum perdata ialah berlandaskan pada asas-asas perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata, selanjutnya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektonik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Transaksi Elektronik. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik sama dengan kekuatan pembuktian sertifikat atau akta otentik yang dibuat oleh aparat umum yang berkuasa. Usaha hukum penyelesaian sengketa mengenai transaksi elektronik yang dokumen elektroniknya ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik didasari persetujuan antar kedua belah pihak tentang alternatif hukum serta badan yang merampungkan persoalan yang berlangsung. Penyelesaian sengketa sendiri umumnya bisa diklasifikasikan jadi penyelesaian sengketa secara litigasi ataupun nonlitigasi.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi Fitri Suryani; Arif Rahman; Fatahillah Fatahillah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 2 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.9243

Abstract

Abstrak               Peralihan minyak tanah ke gas LPG menjadi salah satu kemajuan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendistribusian kepada masyarakat dilakukan dengan menjalin kerjasama antara agen dan pangkalan yang nantinya akan menjual gas LPG tersebut langsung kepada konsumen. Dalam hal ini pemerintah memberikan batasan harga bagi pengguna LPG 3 kg yang telah diberi subsidi oleh pemerintah. Dalam surat keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 792 tahun 2015 menentukan bahwa HET LPG 3 kg adalah senilai Rp. 22.500,-/tabung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kenaikan harga LPG 3 kg yang melampaui harga eceran tertinggi di Aceh Barat Daya, mengetahui faktor hambatan dalam perlindungan hukum bagi konsumen, dan mengetahui upaya yang dapat di lakukan oleh konsumen untuk memenuhi haknya agar tidak dirugikan. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat. Yang sangat dibutuhkan konsumen LPG 3 kg bersubsidi adalah pengawasan ketat oleh pemerintah atau lembaga yang bertugas melindungi konsumen, dalam transaksi jual beli LPG bersubsidi konsumen sering mengalami kerugian karena hak mereka yang tidak terpenuhi terutama hak untuk mendapatkan barang sesuai nilai tukar yang dijanjikan dan hak dilayani secara benar dan jujur tertera dalam Pasal 4 UUPK tentang hak konsumen. Faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan konsumen adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsumerisme, berdasarkan Pasal 5 UUPK tentang kewajiban konsumen adalah tidak membaca petunjuk informasi yang tertera didinding pangkalan. Maka upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam mengganti kerugiannya adalah melapor kepada pihak yang berkewajiban dalam melindungi konsumen seperti agen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penyelesaian Sengketa, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian izin usaha, bahkan bisa mendapatkan sanksi pidana apabila melakukan penimbunan LPG 3 kg. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi, Gas Elpiji, Bersubsidi,                             Harga, Eceran Tertinggi
Co-Authors - Fakhrurrazi Adelia Chairas Asrillah Asrillah Dilshad Shaik Echa Yuana Urvash Elidar Sari F, Feliatra Faisal Faisal Fatahillah Fatahillah F Fitri Suryani Jamaluddin Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Khairatus Sulma Layla Tun Nur Malahayati Malahayati Marlia Sastro Nia Fadhillah Hanim Nurdin MH Nurdin MH Oka Febriansyah Razif Razif Roiyani R Siti Lukmana Sofyan Jafar Tri Widya Kurniasari Widyana Verawaty Siregar Yusrizal, Yusrizal