Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
6.455
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Etika Demokrasi Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran WIDYA LAKSANA International Journal of Social Science and Business JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Komunitas Yustisia Indonesian Journal of Educational Development (IJED) Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Dewa Bagus Sanjaya
Universitas Pendidikan Ganesha
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : Jurnal Komunitas Yustisia

 1 
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAKLUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL 863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) (STUDI KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA) Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi; Sudiatmaka, Ketut; Sanjaya, Dewa Bagus
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui mengenai upaya perlindungan hak sipil dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana, serta (2) mengetahui dan menganalisa kedudukan hak waris anak luar kawin ditinjau dari perspektif KUHPerdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan mengunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara empiris upaya perlindungan hak sipil anak adalah Hak untuk mempertahankan identitas, Hak Kebebasan berkespresi atau menyampaikan pendapat. Prosedur pencatatan anak tidak ada yang membedakan antara anak sah dengan anak kawin semua tetap mendapatkan hak pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan terhadap anak sebagai identitas dan status kewarganegaraan, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.  Kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin ditinjau dari pespektif KUHPerdata bahwa anak luar kawin berhak memperoleh warisan sesuai dengan pasal 863 KUHPerdata.
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS DI DESA PELAPUAN, BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG) Mahendra, I Dewa Ketut Indra; Sudiatmaka, Ketut; Sanjaya, Dewa Bagus
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya budaya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.  Jenis penelirian yang digunakan dalam penelirian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan adalah adanya adat istiadat yang kental dari masyarakat hindu yang tidak menginginkan keturunannya untuk melaksanakan perkawinan dengan orang lain karena masalah kasta. Serta, (2) Upaya yang telah dilakukan desa adat dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa telah berusaha melakukan penyuluhan kepada pemangku kepentingan atau ketua kelompok masyarakat yang ada di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tetap tidak berhasil karena masyarakat sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang mereka percaya.
PELARANGAN PENJUALAN MINDOIN TANAH KARANG DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (Studi Kasus Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali) Kesawa, I Nyoman Widi Gita; Sudiatmaka, Ketut; Sanjaya, Dewa Bagus
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan abang, kabupaten Karangasem, Bali, (2) penjualan mindoin di Desa Tista di tinjau dari prespektif Undang – Undang No. 5 tahun 1960 dan juga (3) kendala dalam penjualan Mindoin di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. objek penelitian berpusat di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Dsedangkan instrument penelitiannya menggunakan studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian di olah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Pelarangan Penjualan Mindoin bertujuan untuk mengontrol penjualan tanah di desa adat tista. Dimana dalam halini penjualan tanah karang desa yang ada di desa adat tista hanya dapat di jual 1 (satu) kalisehingga jika masyarakat ingin memembeli tanah untuk membuat pekarangan haruslah membeli tanah yang belum pernah di jual
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAKLUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL 863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) (STUDI KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA) I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi; Ketut Sudiatmaka; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui mengenai upaya perlindungan hak sipil dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana, serta (2) mengetahui dan menganalisa kedudukan hak waris anak luar kawin ditinjau dari perspektif KUHPerdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan mengunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara empiris upaya perlindungan hak sipil anak adalah Hak untuk mempertahankan identitas, Hak Kebebasan berkespresi atau menyampaikan pendapat. Prosedur pencatatan anak tidak ada yang membedakan antara anak sah dengan anak kawin semua tetap mendapatkan hak pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan terhadap anak sebagai identitas dan status kewarganegaraan, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.  Kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin ditinjau dari pespektif KUHPerdata bahwa anak luar kawin berhak memperoleh warisan sesuai dengan pasal 863 KUHPerdata.
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS DI DESA PELAPUAN, BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG) I Dewa Ketut Indra Mahendra; Ketut Sudiatmaka; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya budaya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.  Jenis penelirian yang digunakan dalam penelirian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan adalah adanya adat istiadat yang kental dari masyarakat hindu yang tidak menginginkan keturunannya untuk melaksanakan perkawinan dengan orang lain karena masalah kasta. Serta, (2) Upaya yang telah dilakukan desa adat dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa telah berusaha melakukan penyuluhan kepada pemangku kepentingan atau ketua kelompok masyarakat yang ada di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tetap tidak berhasil karena masyarakat sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang mereka percaya.
PELARANGAN PENJUALAN MINDOIN TANAH KARANG DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (Studi Kasus Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali) I Nyoman Widi Gita Kesawa; Ketut Sudiatmaka; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan abang, kabupaten Karangasem, Bali, (2) penjualan mindoin di Desa Tista di tinjau dari prespektif Undang – Undang No. 5 tahun 1960 dan juga (3) kendala dalam penjualan Mindoin di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. objek penelitian berpusat di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Dsedangkan instrument penelitiannya menggunakan studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian di olah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Pelarangan Penjualan Mindoin bertujuan untuk mengontrol penjualan tanah di desa adat tista. Dimana dalam halini penjualan tanah karang desa yang ada di desa adat tista hanya dapat di jual 1 (satu) kalisehingga jika masyarakat ingin memembeli tanah untuk membuat pekarangan haruslah membeli tanah yang belum pernah di jual
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI KERAMBITAN TABANAN) I Kadek Sukadana Putra; Ketut Sudiatmaka; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51691

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap status kedudukan masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian dalam Perkawinan Nyentana menurut Hukum Adat Bali dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Prajuru Adat agar dampak dari akibat perceraian perkawinan Nyentana tidak mempengaruhi kehidupan masing-masing Pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Perkawinan Nyentana masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kerambitan. Namun, perkawinan nyentana yang sudah berlangsung bisa saja mengalami perceraian. Langkah perceraian ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan nyentana. Sebab, cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pasangan nyentana tersebut tidak mendapatkan hasil yang tepat walaupun adanya Peran Prajuru Adat yang membantu. Setelah terjadinya perceraian, laki-laki yang melaksanakan perkawinan Nyentana di kerambitan kembali ke kediaman keluarga asalnya bukan sebagai ahli waris atau dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan status Mulih Daha. Status Mulih Daha ini ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh keluarganya bersama dengan Prajuru Adat. Meskipun laki-laki tersebut kedudukannya bukan sebagai ahli waris, orang tuanya bisa saja memberikan sebagian harta warisannya dengan sukarela berdasarkan persetujuan dari saudara-saudaranya serta tetap melaksanakan kewajiban (swadharma) di keluarga asalnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI AFGHANISTAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI WINA 1963 (STUDI KASUS AMBIL ALIH AFGHANISTAN OLEH KELOMPOK TALIBAN) Gede Yudiarta Wiguna; Dewa Gede Sudika Mangku; Dewa Bagus Sanjaya; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51838

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Agar dapat mengetahui dan mengkaji pengaturan mengenai hubungan diplomatik dan konsuler yang memuat tentang perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di suatu negara (2) Agar dapat mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum suatu negara yang mengalami konflik terhadap Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 (Studi kasus Warga Negara Indonesia pada kasus ambil alih kekuasaan Afghanistan oleh kelompok taliban). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara library research atau studi kepustakaan dengan menelaah kerangka normatif serta teknik studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang memuat tentang hukum diplomatik dan konsuler. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Upaya untuk memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan bentuk pelaksanaan tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik dan konsuler yang telah diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Poin (a) Konvensi Wina 1963 serta Pasal 3 Ayat (1) Poin b dan c Konvensi Wina 1961 (2) Perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan bantuan kemanusiaan. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah memberikan upaya perlindungan secara politis dan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lembaga Internasional dengan melakukan perundingan serta membuat suatu perjanjian.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA ADAT BULELENG I Dewa Putu Surya Wardana; I Nengah Suastika; Dewa Bagus Sanjaya; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51839

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan menurut hukum adat di Desa Adat Buleleng, dan untuk mengetahui (2) syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Adat Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng adalah sebagai berikut: Pihak keluarga laki-laki mengadakan penjantosan (menyantosin), Pihak laki-laki melakukan peminangan, Upacara widhi widana, .Upacara Mejauman/mebebasan juga disebut dengan “ngabe tipat bantal”. (2) Mengenai syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng secara umum dilakukan melalui pelibatan prajuru desa adat, perangkat desa dinas, dan pegawai pencatat perkawinan, tetapi tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan belum menjalankan proses pengumuman, sehingga pemenuhan syarat perkawinan tidak melibatkan masayarakat banyak/umum.
Co-Authors ., Ni Made Purnamita Sari Akrom, Akrom Anak Agung Gede Sugianthara Anggariyana, I Kade Desak Made Dwipayani Dewa Ayu Puteri Handayani Dewa Nyoman Sudana Dewantara, Putu Mas Emanuel Deon Gede Weda Rukmana Gede Yudiarta Wiguna Gusti Ayu Sri Mahartini Gusti Ayu Sri Martini . I Dewa Ketut Indra Mahendra I Dewa Putu Surya Wardana I Gede Astawan I Gusti Ayu Kade Wulandari I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi I Gusti Ketut Arya Sunu I Gusti Ngurah Kade Mudiana I Kade Anggariyana I Kadek Sukadana Putra I Ketut Gading I Ketut Sudita I Made Darmada I Made Yudana I Made Yudi Candra Negara I Negah Suastika I Nengah Suandi I Nengah Suastika I Nyoman Widi Gita Kesawa I Wayan Indra Wirawan I Wayan Kertih I Wayan Landrawan Ida Ayu Agung Kriszika Putri . Ida Ayu Putu Yuni Pramita Dewi Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Putrayasa Indra Wirawan, I Wayan Ira Octaviyani . Jumiati Nur Kadek Agus Suantara Kadek Gesa Ananda Jati Utama Kesawa, I Nyoman Widi Gita Ketut Susiani Ledwina Ajung Lesta Pradika, Putu Liyana Pranita Sari M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Sugi Hartono Mahendra, I Dewa Ketut Indra Moch. Toha Syamsul Arifin Musdalifah Syahrir Nengah Arnawa Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. . Ni Made Purnamita Sari Ni Made Purnamita Sari . Ni Nyoman Suantini Ni Nyoman Yusi Angriyani Ni Putu Ratna Febriani Ni Wayan Arini Nice Maylani Asril Nopiani, Putu Pratiwi, I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Putu Agus Ariana Putu Indah Sintya Dewi Putu Lesta Pradika Putu Mas Dewantara Putu Nopiani Putu Yuni Pramita Dewi, Ida Ayu Ratna Febriani, Ni Putu Sari, Liyana Pranita Sari, Ni Made Purnamita Saverinus Darmin Sharah Adriani Jafar Sinta Ainayah Putri1 Siswanto Bukit Sukadi Sukadi . Sukadi . Titi Chandrawati Venny Rika Wahyu Aolia Wirabrata, Dewa Gede Firstia Ya’kub Ya’kub Yohana Fatima Hibur