Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Arena Hukum Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Saryono Yohanes
Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

 1   2 
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Januaristi Bule Logo; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i1.765

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 mengatur persyaratan perubahan status kelurahan menjadi desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan dilakukan dengan teknik pengumpulan dengan dua cara yaitu: Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan atau dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dalam perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke Kabupaten Sabu Raijua dilakukan dengan sosialisasi peraturan terhadap masyarakat, mengumpulkan prakasa masyarakat, dan melakukan analisis syarat sebagai langkah awal, agar dapat memenuhi persyaratan dan kriteria mengubah status menjadi desa. (2) Ada beberapa faktor penghambat perubahan status kelurahan menjadi desa seperti, kurangnya pegawai kelurahan sehingga pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis yang diperlukan dalam perubahan status kelurahan menjadi desa menjadi terhambat, ketidaklengkapan dokumen yuridis yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memenuhi kriteria sebagai desa, seperti dokumen kependudukan, peta administrasi, dan sebagainya. dan faktor lainnya adalah dengan adanya moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke belum sepenuhnya berjalan.
Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara Junan Hastuty Christin Nalle; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i1.768

Abstract

Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (lybrary research), penelitian ini mengkaji bahan hukum, buku-buku, serta peraturan perundangundangan yang berkaitan erat dengan masalah hukum yang diangkat penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Ombudsman merupakan lembaga secondary atau extra auxiliary, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945. (2) Implikasi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak dapat memberikan suatu sanksi secara mutlak (execution) kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya, tetapi hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.
Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Maria Adventya Parnes Jani; Saryono Yohanes; Rafael Rape Tupen
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i1.774

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang dan (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris di mana datanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan menggunakan analisis secara yuridis deskriptif kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas, dan kaidah hukum. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara terhadap 18 narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang belum efektif dan (2) Faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang yaitu faktor pelaksana hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kesadaran hukum masyarakat.
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Klemens Ola Gelu; Saryono Yohanes; Ebu Kosmas
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.778

Abstract

Penguasaan terhadap hak atas tanah adat dan hutan adat merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan di Indonesia. Konflik yang sering terjadi adalah ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan. Hal ini disebabkan karena produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah menempatkan persepsi yang dominan terhadap peran dan fungsi pemerintah sebagai pelaku tunggal, akhirnya pada tanggal 16 Mei 2013, melalui putusan atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif (normative law research). Dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memperlakukan masyarakat hukum adat secara berbeda dengan subjek hukum yang lain. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturannya tentang haknya atas tanah maupun hutan. (2) Model penyelesaian konflik, Pertama, penyelesaiannya dilakukan langsung dengan pemegang ijin atau pengelola setempat, dengan pembayaran fee atas hasil hutan kayu kepada masyarakat sekitar, kedua adalah menegosiasikan akses atas kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan hutan, ketiga adalah menegosiasikan status tanahnya, dengan menegosiasikan wilayah tertentu dikeluarkan dari kawasan hutan.
Problematika Perekrutan Tenaga Kontrak di Lingkungan Kesekretariatan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Lidya Intan Taitoh; Saryono Yohanes; Hyronimus Buyanaya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.785

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya problematika dari perekrutan tenaga kontrak di lingkungan kesekretariatan pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif, yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasih penelitian dan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan teknik kepustakaan. Responden dalam penelitian ini sebanyak 19 orang dan Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada proses perekrutan tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami problematika dalam proses perekrutan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 yang mengatur tentang SOP perekrutan pegawai tidak tetap Kabupaten Timor Tengah Utara, dan tidak ada tranparansi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat atau para pelamar pegawai tidak tetap.
Tanggung Jawab Pemerintah Kota Kupang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi Theodorus Andreantoro Hamu; Ebu Kosmas; Saryono Yohanes
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.803

Abstract

Permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil dan menengah adalah faktor internal seperti sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum membuat iklim usaha yang kondusif dalam menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan meneliti peristiwa hukum yang terjadi di lapangan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara, kuesioner dan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Tanggung jawab Pemerintah Kota Kupang terhadap pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Kupang dalam hal Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik namun masih belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (2) Faktor yang menghambat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang adalah faktor Sumber Daya Manusia dan faktor Anggaran. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka penulis memberi saran terkait masalah tersebut adalah dalam pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang harus bekerja dengan semaksimal mungkin lebih berperan aktif di lapangan, saling berkoordinasi dengan masyarakat sehingga dapat meminimalisir masalah yang ada di Kota Kupang.
Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Jeckson Hapu Mbay; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.804

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu, (1) Untuk mengetahui dan mengananalisis penerapan prinsip demokrasi dijalankan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penerapan prinsip demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021. Metode penelitian ini yang digunakan merupakan metode empiris dimana hukum empiris yaitu mengkaji sejauh mana Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dengan melihat bagaimana Prinsip Demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa (1) Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi masih ada beberapa calon yang masih tidak jujur, adil, serta adanya strata sosial didalam masyarakat membuat kebebasan masyarakatnya dalam memberikan suara tidak sepenuhnya terjadi. (2) Terdapat berbagai hambatan sehingga penerapan prinsipdemokrasi belum sepenuhnya diterapkan baik itu dari sumber daya manusia yang masih belum memahami sepenuhnya aturan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena rendahnya pendidikan dari bebrapa anggota panitia serta kurangnya sarana prasarana karena adanya pandemi covid-19 dan faktor budaya berupa adat istiadat yang telah menjadi pegangan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam Pemungutan Retribusi Terminal Tegar Cakti Foes; Saryono Yohanes; Yosef Mario Monteiro
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.807

Abstract

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Perhubungan Kota Kupang memiliki tugas pokok: Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan darat, laut dan udara, penataan pelayanan, pengujian kendaraan bermotor serta pengelolaan terminal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan fenomena atau kasus yang terjadi menurut kupangterkini.com, dikatakan bahwa Pendapatan Retribusi Terminal Mengalami Penurunan, yang diakibatkan pandemic covid-19 yang berkepanjangan dan belum ada perkembangan yang berimbas pada para pelaku usaha angkutan umum yang memilih tidak beroperasi untuk sementara. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris untuk memberikan data secara bermutu dan mendalam sesuai dengan lingkup penelitian serta tidak ada bagian yang terlupakan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan: (1) Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal (a) Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi (i) Sistem Pemungutan Retribusi Terminal (ii) Alur Pemungutan Retribusi Terminal (b) Pengawasan (c) Tarif Retribusi (d) Hasil Retribusi Terminal (2) Faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Kupang Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Terminal (a) Sumber Daya Manusia (b) Sarana dan Prasarana (c) Anggran/Dana. Saran Peneliti adalah: Diharapkan untuk mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam hal Pemungutan Retribusi Terminal dan sebaiknya membuat pos pemantau dalam pemungutan retribusi yang lebih nyaman guna mendukung kelancaran pendataan yang lebih baik.
Sosialisasi Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Aksi Sinurat; Saryono Yohanes; Dhesy Arisandielis Kase; Markus Yohanis Hage; Detji K. E. R Nuban; Hironimus Buyanaya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.1003

Abstract

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, merupakan upaya penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua anggota masyarakat. Beberapa langkah penting yang telah diambil atau bisa diambil dalam konteks ini adalah: 1. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Upaya awal dalam penghapusan KDRT adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye edukasi dan pelatihan dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan. 2. Pembentukan Layanan Dukungan: Masyarakat dapat membentuk pusat atau lembaga yang menyediakan dukungan psikologis, hukum, dan medis kepada korban KDRT. Ini mencakup konseling, perlindungan fisik, serta bantuan hukum. 3. Kerja Sama dengan Pihak Berwenang: Penting untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti polisi dan sistem peradilan, untuk memastikan bahwa pelaku KDRT ditindak secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan. 4. Undang-Undang dan Kebijakan: Mendukung penerapan undang-undang yang melindungi korban KDRT dan menghukum pelaku. Desa Oematnunu dapat mempromosikan dan mendukung perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan korban. 5. Peran Aktif Perempuan: Memotivasi perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka, serta memberdayakan mereka dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi KDRT. 6. Sosialisasi Positif: Memajukan sosialisasi positif dan mendukung hubungan sehat dalam rumah tangga melalui program-program komunitas, pelatihan keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang konflik. 7. Monitoring dan Pelaporan: Masyarakat Desa Oematnunu dapat membentuk mekanisme pemantauan dan pelaporan KDRT yang efektif untuk memastikan kasus-kasusnya teridentifikasi dan ditangani dengan cepat. 8. Pendanaan dan Sumber Daya: Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung semua inisiatif penghapusan KDRT, termasuk pelatihan, penyuluhan, dan layanan dukungan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Desa Oematnunu diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung bagi seluruh anggota masyarakatnya, serta mengurangi kasus KDRT secara signifikan.
Fungsi Pemerintah Kelurahan Waso Dan Kelurahan Bangka Leda Dalam Mendukungpertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemic Albertus Tapuk Parus; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1071

Abstract

Penelitian ini berjudul: Fungsi Pemerintahan Kelurahan Waso Dan Bangka Leda Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai?,2) Apa saja upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19?. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan 1) Fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, 2) Upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Teknik pengumpulan data : wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dan Pembahasan : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan Daerah pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dari pemberdayaan masyarakat sedangkan pembangunan fisik selama masa pandemik untuk sementara dihentikan. Upaya dari Pemerintah Kelurahan Waso dan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan Daerah di era Pandemic Virus Covid-19. Pada umumnya berfokus pada peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar khususnya dalam bidang kesehatan dan juga pengembangan ekonomi produktif.
Co-Authors Albertus Tapuk Parus Aloysius Gonzaga T'ek Apliana P. R. P. L. Zogara Apolonius Mardi Pelealu Ariance Boboy Aryana Ruthstine Heo Bella Octavia Bole Padi Cyrilius Lamataro Detji K. E. R Nuban Dhesy Arisandielis Kase Ebu Kosmas Elisabeth Morib Herminus Ratu Udju Hernimuis Ratu Udju Hernimus Ratu Udju Hironimus Buyanaya Hyronimus Buyanaya Iriantini M.J Takalapeta Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Karolus Kopong Medan Klemens Ola Gelu Kotan Y. Stefanus Lidya Intan Taitoh Margareta Noviani Amus Maria Adventya Parnes Jani Maria De Fatima Barros Maria Esterisna Klau Markus Yohanis Hage Martina Paulina Manintamahu Martinus Bili Modestus Rapin Mourest Aryanto Kolobani Nuno Saldanha Da Silva Fatima Pello, Jimmy Rafael Rape Tupen Renaldo Lutu Roseno Napu Setiawan Rudepel Petrus Leo Samsida Ahmad Sinurat, Aksi Siti Ainul Kholipah Tegar Cakti Foes Theodorus Andreantoro Hamu Umbu L. Pekuwali Yanto Demetus Modu Yoh. G. Tuba Helan Yohanes G.Tubahelan Yosef Mario Monteiro