Claim Missing Document
Check
Articles

PERHITUNGAN DEFORMASI GEMPA KEBUMEN 2014 DENGAN DATA CORS GNSS DI WILAYAH PANTAI SELATAN JAWA TENGAH Budi Prayitno; Moehammad Awaluddin; Bambang Sudarsono
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1070.696 KB)

Abstract

ABSTRAK Pada tanggal  25 Januari 2014 terjadi gempa bumi pada pukul 12:14:18 WIB dengan momen magnituda (Mw) 6,1 dengan kedalaman 66 km yang berpusat di 7,986°LS 109,265°BT atau 38 Km arah Selatan-Tenggara dari Adipala, Jawa Tengah. Guncangan gempa ini dirasakan di lima provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Guncangan terkuat dirasakan di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian mendalam perhitungan Deformasi Gempa Kebumen 2014 dengan data CORS GNSS di wilayah pantai selatan Jawa Tengah, untuk mengetahui nilai dan arah vektor pergeseran deformasi akibat gempa Kebumen ini.Penelitian ini menggunakan data pengamatan empat stasiun CORS GNSS (CCLP. CPBL, CKBM, CMGL) dengan data pengamatan tahun 2013, 2014 dan 2015. Titik IGS yang digunakan yaitu BAKO, PIMO, COCO, DARW. Pengolahan data menggunakan software ilmiah GAMIT.Penelitian ini menghasilkan nilai velocity rate sebelum maupun setelah gempa Kebumen 2014 dan nilai pergeseran akibat gempa beserta arah vektornya. Vektor kecepatan pergeseran horizontal sebelum gempa mengarah ke tenggara, dengan nilai kecepatan rata-rata Vhor = -0,0282 ± 0,0057 m/tahun. Vektor kecepatan pergeseran horizontal setelah gempa mengarah ke tenggara, dengan nilai kecepatan rata-rata Vhor = -0,0281 ± 0,0063 m/tahun. Vektor pergeseran horizontal akibat terjadinya gempa mengarah ke tenggara, dengan nilai pergeseran rata-rata dhor = -0,0063 ± 0,0035 m/tahun. Kata Kunci : GAMIT, Kecepatan Pergeseran, Pergeseran, Stasiun CORS GNSS ABSTRACT On January 25, 2014 earthquake occurred at 12:14:18 AM with a moment magnitude (Mw) 6.1 with a depth of 66 km centered at 7,986 ° S 109,265 ° E or 38 Km South-East of Adipala, Central Java. The quake was felt in five provinces in Java, namely Jakarta, West Java, Central Java, East Java, and Yogyakarta. The strongest shaking was felt in Cilacap and Kebumen. Therefore, in-depth research conducted this calculation Earthquake Deformation Kebumen GNSS CORS 2014, with the data on the southern coast of Central Java, to determine the value and direction of the vector shift of the deformation caused by the earthquake this Kebumen.This study uses observational data four GNSS CORS station (CCLP, CPBL, CKBM, CMGL) with observational data in 2013, 2014 and 2015. The point IGS used are BAKO, PIMO, COCO, DARW. Processing data using GAMIT scientific software.This research resulted in the value of velocity rate before and after the earthquake Kebumen 2014 and the value displacement caused by the earthquake and its direction vector. Horizontal velocity rate vector before the earthquake towards southeast, with an average speed Vhor = -0.0282 ± 0.0057 m / year. Horizontal velocity rate vector after the earthquake towards southeast, with an average speed Vhor = -0.028064 ± 0.0063 m / year. Horizontal displacement vector due to the occurrence of the earthquake towards southeast, with an average shift value dhor = -0.0063 ± 0.0035 m / year. Keywords : CORS GNSS Station, Displacement, GAMIT, Velocity Rate  *) Penulis, Penanggungjawab
ANALISIS HUBUNGAN BATAS PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN BATAS MARITIM NEGARA INDONESIA MENGGUNAKAN CITRA SENTINEL-1A Panusunan Nauli Siregar; Bambang Sudarsono; LM Sabri
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProvinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang terdiri dari ribuan pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luas batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau menggunakan citra Sentinel-1A. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperlihatkan dan mengetahui perbedaan batas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau dan batas maritim Indonesia berdasarkan titik awal penarikan garis batas serta mengetahui selisih luas setelah dilakukan overlay antara kedua batas. Batas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau ditarik dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sedangkan batas maritim pada saat pasang tertinggi. Penentuan batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan metode kartometrik di atas citra satelit Sentinel-1A. Citra satelit tersebut dikoreksi radiometrik, speckle filtering, dan koreksi geometrik. Deliniasi batas dilakukan setelah menentukan titik dasar, penarikan garis dasar, serta klaim 12 mil laut. Penarikan batas wilayah laut antara dua pulau yang berhadapan dilakukan dengan menggunakan metode median line (garis tengah). Setelah melakukan penarikan batas maka akan diketahui batas dan luas pengelolaan wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. Overlay batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau menggunakan citra Sentinel 1-A dengan batas maritim Indonesia menggunakan batas eksistensi dari Badan Informasi Geospasial memperlihatkan selisih luas sebesar 55,814 km². Kata Kunci : batas wilayah laut, garis dasar, median line, titik pangkal, Sentinel-1A. ABSTRACTRiau Islands Province is an area consisting of thousands of islands that form a cluster of islands to become one unit. Riau Islands Province is directly adjacent to Malaysia and Singapore. This study aims to determine the extent of the management boundaries of the Riau Islands Province using Sentinel-1A imagery. This study also aims to show and determine the differences in the maritime boundaries of the Riau Islands Province and Indonesia's maritime boundaries based on the starting point of the boundary draw and to find out the difference in area after overlaying the two boundaries. The maritime boundary of the Riau Islands Province is drawn from the coastline at the highest tide while the maritime boundary is at the highest tide. The determination of the boundaries of the management of the marine area of the Riau Islands Province is carried out by using the cartometric method over the Sentinel-1A satellite imagery. The satellite image is corrected radiometric, speckle filtering, and geometric correction. Boundary delineation is carried out after determining the base point, drawing the baseline, and claiming 12 nautical miles. The drawing of the sea boundary between the two opposite islands is carried out using the median line method. After delineating the boundaries, it will be known the boundaries and extent of the management of the marine area of the Riau Islands Province. The overlay of the management boundaries of the marine area of the Riau Islands Province using the Sentinel 1-A image with the Indonesian maritime boundaries using the existing boundaries of the Geospatial Information Agency shows a wide difference of 55,814 km².
ANALISIS SEBARAN REKLAME BILLBOARD TERHADAP LOKASI DAN NILAI PAJAK REKLAME BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Dyah Widyaningrum; Bambang Sudarsono; Arief Laila Nugraha
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (830.643 KB)

Abstract

ABSTRAK                 Periklanan memegang peranan cukup penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Keberhasilan dari suatu perekonomian secara nasional banyak ditentukan oleh kegiatan-kegiatan periklanan. Reklame merupakan salah satu sarana dalam mempresentasikan suatu pesan berupa barang atau jasa. Reklame di kelola oleh pemerintah daerah dan terdapat pajak dari pemasangan iklan tersebut, yang sering disebut dengan pajak reklame. Penyelenggaraan reklame di kota Semarang diatur pada Peraturan Daerah no 14 tahun 2012, yang mana juga mengatur tentang pajak reklame. Salah satu faktor dalam penentuan pajak reklame adalah posisi strategis dari tempat reklame tersebut.Analisis dari persebaran  reklame dan nilai pajaknya dapat dilakukan dengan menggunakan software berbasis SIG dalam pengolahannya. Data yang digunakan adalah data spasial yang berupa pengambilan koordinat reklame di lapangan dengan memanfaatkan GPS Handheld, dan data non spasial yang berupa nilai pajak dan informasi pajak dari setiap titik reklame yang kemudian di overlay sehingga dari setiap titik reklame memiliki informasi spasial dan non spasial.Hasil dari penelitian ini adalah sebanyak 111 titik reklame yang telah di survei dilapangan dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp. 3.262.105.125,00 / tahun yang mana nilai tersebut akan masuk manjadi pendapatan asli  daerah kota Semarang dari sektor pajak reklame. Dalam evaluasi tatanan reklame terdapat 74 titik antar reklame yang belum sesuai dengan peraturan daerah dan 10 titik reklame yang belum sesuai dengan ketetapan APIL. Terdapat pula 8 titik potensi reklame baru yang penempatannya telah sesuai dengan peraturan yang ada yang tersebar di 5 jalan pada wilayah studi penelitian. Kata Kunci :  Reklame, Billboard, Pajak, SIG, Kota Semarang  ABSTRACT Advertising holding important role in economic development in Indonesia. The success of a national economy is largely determined by the activities of advertising.Advertisement is the one of that representing a message in the form of goods or services. Advertisement managed by goverments and there is a tax on the advertisement, which are often referred to by the advertisement tax. Implementation of billboards in the Semarang city set on Regional Regulation No. 14 of 2012, which also regulates the advertising tax. Many factors that influence the advertising tax, one of them is a strategic position of the advertisement location.Analysis of the distribution of the advertisement and the tax value could be processed by using GIS software. The data that used is the spatial data in the form of making billboards in the coordinates of the field by utilizing the GPS Handheld, and non-spatial data in the form of tax value and tax information from any point billboard then they got the overlay each other so that from all of the points of the billboard have a spatial and non spatial information.The results of this study are as much as 111 points which has been survey in the field with the amount of tax revenue of Rp. 3,262,105,125.00 / year in which the value will be entered become the local revenue of Semarang city from  the sector of advertisement tax. In the evaluation of the order there are 74 points of advertisement between the billboards which not in accordance with local regulations and 10 points of billboards which not in accordance with the provisions of APIL too. There are also 8 potential new points of billboard which are the placement is appropriate with the existing regulations ,they are spread across 5 road in the area of research studies. Keywords :  Advertisement, Billboard, Tax, GIS, Semarang City
ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN GARIS PANTAI TERHADAP BATAS PENGELOLAAN WILAYAH LAUT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Aruma Hartri; Bambang Sudarsono; Moehammad Awaluddin
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (775.312 KB)

Abstract

ABSTRAKNilai suatu wilayah laut beserta batas-batas pengelolaan wilayah lautnya bagi suatu pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga batas pengelolaan wilayah laut antara dua daerah yang berbatasan harus jelas. Oleh sebab itu, penelitian mengenai batas pengelolaan wilayah laut perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik antar daerah yang berbatasan.Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas batas pengelolaan wilayah laut Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengimplementasikan penggunaan citra satelit. Penentuan batas pengelolaan wilayah laut dilakukan setelah ditentukannya garis dasar dan garis klaim 12 mil laut. Kemudian penarikan batas pengelolaan wilayah lautnya dilakukan dengan menggunakan prinsip sama jarak (equidistance).Abrasi dan akresi mengakibatkan terjadinya perubahan batas pengelolaan wilayah laut Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan letak garis klaim 12 mil laut dan  perbedaan jumlah titik-titik penyusun ekuidistan. Jumlah titik batas pengelolaan wilayah laut Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2004 adalah 15 titik, sedangkan pada tahun 2014 adalah 12 titik. Sehingga dalam  kurun waktu sepuluh tahun luas area pengelolaan wilayah laut Daerah Istimewa Yogyakarta bertambah 2,889 Ha.  Kata Kunci : Batas Pengelolaan Wilayah Laut, Citra Satelit , Equidistance Line  ABSTRACTThe value of a sea area along the boundaries of the marine area management for a local government is very important note. So that the management of the territorial sea boundary between two adjacent areas should be clear. Therefore, research on the marine boundary zone management needs to be done in order to avoid conflicts between the adjacent areas.This study aims to reinforce the boundary sea area of Yogyakarta Special Region by implementing the use of satellite imagery. The determination of the boundary sea area made after the base line and the line of claim 12 nautical miles determined. Then the withdrawal limit of marine area management is done using equal distance principle (equidistance).Abrasion and accretion resulted in a change in the boundary sea area of Yogyakarta Special Region. It can be seen from the changes in the location of the line of claim 12 nautical miles and the difference in the number of dots making up equidistant. The number of points the boundary sea area of Yogyakarta Special Region in 2004 was 15 points, while in 2014 was 12 points. So that within ten years the area of management of marine areas of Yogyakarta Special Region increased 2,889 Ha. Keywords: Limit Sea Areas, Satellite Imagery, Equidistance Line  *)Penulis, Penanggung Jawab
ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN MANGROVE DAN TAMBAK DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (STUDI KASUS : KAB. PATI) Ita Asriani; Bambang Sudarsono; Yasser Wahyuddin
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKabupaten Pati merupakan wilayah di pesisir utara jawa yang memiliki pantai berlumpur sehingga ditumbuhi mangrove di beberapa area. Aktivitas masyarakat di pesisir pantai mayoritas sebagai petambak dan nelayan. Hal ini turut berdampak pada tingginya konversi hutan mangrove menjadi tambak yang menimbulkan permasalahan  seperti abrasi, banjir rob, dll. Sedangkan dari sudut pandang regulasi, konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak merupakan bentuk perubahan guna lahan yang tidak  terkontrol dan tidak sejalan dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Pati no. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penelitian tentang seberapa luas persebaran hutan mangrove dan tambak di kabupaten dibeberapa waktu tertentu dan kesesuiannya dengan RTRW Kabupaten Pati. Penelitian ini dilakukan secara multitemporal dengan satelit SPOT (Satellites Pour l’Observation de la Terre) pada tahun 2009,2015 dan 2019. Metode yang digunakan adalah digitasi on screen dan didapatkan penggunaan lahan di pesisir Kabupaten Pati pada tahun 2009-2019 didominasi oleh kawasan   peruntukan perikanan.  Terjadi peningkatan sebesar 255,92 ha ( 2,4 %) pada  kawasan peruntukan perikanan. Perubahan ini dikarenakan beberapa faktor  diantaranya yaitu adanya akresi dan abrasi di wilayah pesisir kabupaten Pati. Sedangkan untuk kawasan  mangrove mengalami  peningkatan sebesar  200,08 ha (952,38%). Tingkat kesesuaian setelah dilakukan overlay  peta penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah  adalah 63,18% pada tahun 2009, tahun 2015 sebesar 63,49 %, dan tahun 2019 sebesar 63,32%. Kawasan mangrove mengalami peningkatan kesesuaian sebesar 5,48% pada tahun 2019. Sedangkan untuk kawasan peruntukan perikanan hanya sebesar 1,33%. Prediksi model penggunaan lahan di tahun 2023 menggunakan metode ANN Cellular Automata pada MOLUSCE QGIS didapatkan nilai RMS  sebesar 0,00117. Pada tahun 2023 kawasan sempadan pantai (mangrove) menghasilkan tingkat kesesuaian sebesar 74,43% % dengan luas kawasan 220,57ha. Sedangkan untuk kawasan peruntukan perikananan menghasilkan tingkat kesesuaian 146,76 % (10.941,94 ha).
ANALISIS BATAS PROVINSI BALI DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN METODE KARTOMETRIK Muhammad Fadhli Auliarahman; Bandi Sasmito; Bambang Sudarsono
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (847.996 KB)

Abstract

ABSTRAK Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 27, bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberi kewenangan untuk mengelola wilayah lautnya. Ketentuan penetapan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut daerah telah diatur dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012. Garis batas pengelolaan wilayah laut ditentukan dari titik-titik dasar yang sudah ditetapkan di darat yaitu pada garis pantainya. Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Jarak garis pantai antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kurang dari 24 mil laut menyebabkan adanya tumpang tindih batas wilayah. Maka dari itu penentuan batas secara akurat diperlukan untuk menentukan batas kedua provinsi tersebut.Penentuan batas dengan metode kartometrik bertujuan untuk mengetahui batas wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan garis pangkal yang digunakan menggunakan data dari peta Lingkungan Pantai Indonesia dan citra Sentinel 2 menggunakan aplikasi ArcGIS. Adapun metode yang digunakan yaitu metode garis tengah karena kondisi garis pantai yang saling berhadapanDari penelitian diperoleh hasil yaitu penggunaan garis pangkal yang berbeda menyebabkan perbedaan luas klaim wilayah provinsi. Pada data peta LPI penggunaan garis pangkal normal menambah luas Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 0,463763 km2 , sedangkan jika menggunakan garis pangkal lurus akan menambah luas Provinsi Bali seluas 0,463763 km2. Pada data citra Sentinel 2 penggunaan garis pangkal normal menambah luas Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 0,226379 km2 , sedangkan jika menggunakan garis pangkal lurus akan menambah Provinsi Bali seluas 0,226379 km2. Kata Kunci : ArcGIS, Batas Wilayah, Kartometrik, ABSTRACTAerial photogrammetry mapping needs points that are known and have a ground reference coordinates of t              According to law number 23 year 2014 article 27, that region has a maritime territory were given authority to manage It’s maritime territory. Determination of condition and demarcation of the maritime territory has been set in Permendagri number 76 year 2012. Demarcation of maritime territory defined by the basepoint that have been defined on the coastline.Provincial authority to manage sea resources 12 nautical miles furthest measured from coastline towards the open sea. Coastline distance between Provinsi Bali and Provinsi Nusa Tenggara Barat that less than 24 nautical miles causing overlapping boundaries. Therefore accurate demarcation needed to determine boundaries between the two provincesMeasurements with carthometric method aims to discover boundaries between Provinsi Bali and Provinsi Nusa Tenggara Barat related to baselines are used using data from Lingkungan Pantai Indonesia map and Sentinel 2 images using ArcGIS software. The methods used is median line method because condition of coastline between two province are facing each other.From the research result that use different baselines causing different claims of Province area. On the LPI map data using normal baseline add Nusa Tenggara Barat Province area of 0,463763 km2, while if using straight baseline data will add Bali Province area of 0,463763 km2. On the Sentinel 2 image data using normal baseline add Nusa Tenggara Barat Province area of 0,226379 km2, while if using straight baseline data will add Bali Province area of 0,226379 km2.  Keywords : ArcGIS, Carthometric, Maritime Boundaries, 
EVALUASI KRITERIA KESESUAIAN LAHAN PERMUKIMAN DENGAN ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS ( Studi Kasus :Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan di Kabupaten Kendal ) Togi Pardo Siagian; Bambang Sudarsono; Arwan Putra Wijaya
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.745 KB)

Abstract

ABSTRAKTersedianya suatu ruang maupun lahan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai lokasi permukiman merupakan suatu jaminan akan kehidupan yang layak bagi setiap masyarakat. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan langkah yang tepat dalam menyajikan solusi tentang aspek spasial (keruangan). Dalam hal ini SIG  digunakan untuk menganalisa proses evaluasi kesesuaian lahan yang sesuai dengan parameter yang digunakan dalam menentukan kawasan permukiman yang ideal, yaitu tata guna lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, curah  hujan, jarak terhadap jalan  utama dan gerakan tanah.Berdasarkan analisis Sistem Informasi Geografis dan  hasil scoring atau pembobotan menggunakan metode AHP dari peta kemiringan lereng, gerakan tanah, jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan serta jarak terhadap jalan utama yang terdapat di Kecamatan Limbangan,  dengan luas 2.213,26 (ha) untuk lahan Sesuai (S2), 4.377,643 (ha) untuk lahan Cukup Sesuai (S3), 1.648,422 (ha) untuk kelas lahan Kurang Sesuai (N1) serta untuk lahan Tidak Sesuai (N2) memiliki lahan seluas 171,99 (ha). Untuk Kecamatan Boja, diperoleh 194,57 (ha) untuk lahan kelas Sangat Sesuai (S2), dan 3.779,58 (ha) untuk lahan Sesuai (S1), 1.945,98  (ha) untuk lahan Cukup Sesuai (S3), 1,5 (ha) untuk kelas lahan Kurang Sesuai (N1) serta untuk lahan Tidak Sesuai (N2) memiliki lahan seluas 9,79 (ha).Kata Kunci : Permukiman, AHP, SIG,Scoring. ABSTRACT                    The availability of area that has the criteria to be used as a residential location is a guarantee of a decent life  for every society. Geographic Information Systems (GIS) is a right choice in presenting  a solution on the spatial aspects (spatial). In this case the GIS was used to analyze land suitability evaluation process in accordance with the parameters used in determining the ideal area to be used as a residential area, in this research used land use, slope, soil type, rainfall, distance to the main road and ground movement.Based on Geographic Information System analysis and the results of scoring  using AHP of maps of slope, ground movement, soil type, rainfall, land use and the distance to the main road located in district Limbangan, with an area of 2213.26 (ha) of  match land class (S2), 4377.643 (ha) of  in quite appropriate land class (S3), 1648.422 (ha) of less suitable land class (N1) as well as for  not match land class (N2) has a land area of 171.99 (ha) , For the District Boja, gained 194.57 (ha) of very match land class (S2), and 3779.58 (ha) of Match land class (S1), 1945.98 (ha) of quite appropriate land class (S3), 1, 5 (ha) of  Less suitable land class (N1) as well as for not match land class (N2) has a land area of 9.79(ha).Keyword: Residential,AHP, GIS,Scoring. *) Penulis, Penanggungjawab
Pembuatan Peta Jalur Pendakian Gunung Ciremai Hasbie Rachmat Bachtiar; Bambang Sudarsono; Sutomo Kahar
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (832.619 KB)

Abstract

ABSTRAKGunung Ciremai adalah gunung api tertinggi di Jawa Barat, dengan ketinggian 3078 Mdpl. Gunung ini memiliki kawah ganda. Kawah barat yang beradius 400 m terpotong oleh kawah timur yang beradius 600 m. Pada ketinggian sekitar 2.900 mdpl di lereng selatan terdapat bekas titik letusan yang dinamakan Goa Walet. Kini gunung Ciremai termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), yang memiliki luas total sekitar 15.000 hektar. Sebagai salah satu gunung terpopuler di Indonesia dan tertinggi di Jawa Barat, gunung Ciremai merupakan salah satu gunung yang banyak diminati oleh para pendaki dari dalam negri maupun mancanegara, karena terkenal dengan jalur extrimnya yaitu jalur Linggarjati.Dalam pendakian gunung memerlukan peta pendakian yang menyimpan informasi tentang gunung yang didaki. Ketika sedang mendaki gunung pendaki tidak dapat membawa informasi dalam bentuk soft copy. Hal ini dikarenakan minimnya ketersediaan teknologi. Penyajian data dalam bentuk hard copy merupakan solusi untuk permasalahan tersebutPembuatan peta jalur pendakian gunung Ciremai ini dilakukan untuk menyajikan informasi tentang pendakian gunung ciremai secara lengkap, akurat dan sistematis. Penyajian informasi ini berupa buku saku panduan mendaki gunung Ciremai dan peta jalur pendakian gunung Ciremai. Penyajian informasi seperti ini merupakan salah satu solusi untuk menjawab permasalahan tersebut.Kata kunci: Gunung Ciremai, Buku saku panduan mendaki gunung Ciremai, Peta jalur pendakian gunung Ciremai. ABSTRACTCiremai mountain is the highest volcano in West Java, with an altitude of 3078 mdpl. This mountain has a double crater. Western crater radius of 400 meters is truncated by the eastern crater radius of 600 meters. At an altitude of about 2,900 meters above sea level on the southern slopes of the former eruption points are called Goa Walet. Now Ciremai mountain belongs to the National Park area of Mount Ciremai (TNGC), which has a total area of about 15,000 hectares. As one of the most popular mountain in Indonesia and the highest in West Java, Ciremai mountain is one of the many mountain climbers of demand by domestic and foreign, because it is famous for the track Linggarjati extreme lane.In mountaineering ascent requires a map that stores information about the mountain climb. When was climbing a mountain climber can not carry information in soft copy. This is due to the lack of availability of technology. Presentation of data in hard copy form is a solution to these problems.The development climbing lane map of Ciremai mountain was conducted to provide information about mountain climbing Ciremai complete, accurate and systematic. The presentation of this information in the form of a pocket book climbing guide of Ciremai mountain and the development climbing lane map of Ciremai mountain. Presentation of information like this is one of the solutions to these problems.Keywords: Mount Ciremai, Pocket book climbing guide of Ciremai mountain, Climbing lane map of Ciremai mountain.
ANALISIS NILAI WTP (WILLINGNESS TO PAY) UNTUK MENENTUKAN NILAI EKONOMI KAWASAN WISATA ALAM DI KABUPATEN SEMARANG BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) (Studi Kasus, Kecamatan Bandungan , Kecamatan Sumowono, Kecamatan Ungaran Barat) Mega Dwijayanti; Bambang Sudarsono; Andri Suprayogi
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (889.949 KB)

Abstract

ABSTRACTSemarang districtis geographically located inYogyakarta-Semarang-Solo tourism traffic lane,consists of 19 subdistricts and 235 villages, its location are strategic, it’son the economic growth path across the industrial, agriculture and tourism construction, and it has42 tourism object. The tourist area that are made for the object of research is Umbul Sidomukti, Semirang waterfall, and Seven Angels waterfall, the three of them make the wealth of natural resources as a visited tourism object.This study used aquestionnaire that are derived from BPN with 212 SPT form format for TCM (Travel Cost Method) approach  and the 211a form for CVM (Contingent Valuation Method) approach, the information obtained from this form are calculated with a double regression methods that were subsequently used in the calculation of consumer  surplus and the willingness to pay on the existence of the regionin order to obtain the total economy value of an area. By using 2010 Quickbird data image and the GPS’s data field coordinates, so the total economic value obtained can be visualized into an Economic Value Zone Map (ZNEK Map), Direct Use Value  Map and the Existence Value MaP From the research result, the consumer’s surplus value of Umbul Sidomukti is Rp. 660.501,- million, the value of willingness to pay is Rp. 200.634,- For the Semirang waterfall, the consumer’s surplus value is Rp. 164.350,- the willingness to pay is Rp. 75.801,- and for the Seven Angels waterfall, the consumer’s surplus value is Rp. 780.892,- the willingnessto pay is Rp. 99.150,-. The total economic value obtained over the benefits value from the existence of the regional and the regional economic value based on the travel provider function for the Umbul Sidomukti region is Rp. 29.814.200.280,- Semirang waterfall, Rp. 2.385.280.957,- and the Seven Angels waterfall is Rp. 5.214.848.904,-Kata Kunci : Total economic value, Willingness To Pay, Direct Use Value, Exixtence Value
ANALISIS PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERMUKIMAN TERHADAP RUANG TERBUKA HIJAU DAN SUHU PERMUKAAN TANAHn (STUDI KASUS : KECAMATAN KALIWUNGU DAN KECAMATAN BOJA, KABUPATEN KENDAL) Dwi Yulinanda Pratiwi; Bambang Sudarsono; Fauzi Janu Amarrohman
Jurnal Geodesi UNDIP Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.973 KB)

Abstract

ABSTRAKBerkembangnya kawasan industri di daerah Kendal membuat perpindahan penduduk dari luar wilayah Kendal ke dalam wilayahnKendal yang memiliki tujuan untuknmenetap dannmendapatkannpekerjaan. Oleh karena itu, fasilitas diperlukan dalam menunjangnkebutuhan pekerjanseperti kesehatan,npermukiman,npendidikan,nrekreasi, energi air dannsebagainya. Perubahannlahan keringnatau persawahannmenjadi lahannterbangun ini disebabkan karena adanya mobilisasi penduduk  ke dalam wilayah Kendal. Hal tersebut disinyalirnmenyebabkan luasnRTH menjadi berkurangndan suhunpermukaan mengaalami peningkatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu dilkukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan luasnlahannindustri dannpermukiman di KecamataannKaliwungu dannBoja akan berpengaruh terhadap luasnRuang TerbukanHijaun (RTH) dan suhu permukaan. CitranQuickbird tahunn2010 dan citranSPOT 6 tahunn2019, serta citranLandsat 7 tahunn2010 dan citranLandsat 8 tahunn2019 adalah datanyang digunakan dalam penelitian ini. Untuknmengetahui luasnlahan industrindan permukimanntahun 2010ndan 2019 dilakukan dengan digitasi onnscreen menggunakannperangkat lunaknArcGIS. Sedangkan perubahan suhu permukaan dihitung menggunakan algoritma Land Surface Temperature (LST) dengan perangkat lunak ENVI. Hasilndari penelitian ininmenunjukan adanyanpenambahan luasnlahan industrindan permukimanndi KecamatannKaliwungu dan KecamatannBoja sehingganberakibat padanpenurunaan luasnRuang TerbukanHijau (RTH). Penambahannluas lahan industri dannpermukiman juganmenyebabkan suhunpermukaan mengalaminpeningkatan. Suhunpermukaan di KecamatannKaliwungu mengalaminpeningkatan dari 22,926 ˚C padantahun 2010 menjadi 27,678 ˚C padantahun 2019, sedangkanndi KecamatannBoja suhunpermukaan mengalaminpeningkatan dari 21,525 ˚C padantahun 2010 menjadi 26,967 ˚C padantahun 2019.yangKata Kunci : DigitasinOn screen,nIndustri, Land SurfacenTemperature (LST), RuangnTerbuka Hijau, nPermukiman. ABSTRACTThe developmentnofnindustrial estates in thenKendal area made the migrationnof peoplenfrom outside the Kendalnarea into the Kendal region who intend to stay and get a job.  In this case, planning is needed to build the facility that can support the needs of the workersnsuch as health, housing,  education, nrecreation, water energynand etc. The change of dry land or rice fields to developed land was due to the mobilization of residents into the Kendal region. This matter allegedly causes the area of green open space to decrease and surface temperature to increase. The purposenof this research is to findnout whether there are changes in the area of industrial land and settlements in Kaliwungu and Boja Sub-Districts which will affect the areanof GreennOpen Spacen (RTH) and surfacentemperature. Quickbird images inn2010 and SPOTn6 images in 2019, as well as Landsatn7 images inn2010 and Landsatn8 images in 2019 are the data used in this study. To find out the area of industrial land and settlement inn2010 and 2019, it was carried out by digitizing on screen using ArcGIS software. While the change in surface temperature is calculated using the Land Surface Temperature (LST) algorithm with ENVI software. The results of this study indicate that there is an increase in the area of industrial land and settlements in Kaliwungu District and Boja District so that it results in a reduction in thenarea of vGreen OpennSpace (RTH). The addition of industrial land and settlement area also causes the surface temperature to increase. Surface temperature in Kaliwungu District increased fromn22,926n˚C inn2010 ton27,678 ˚C inn2019, while innBoja Subdistrict the surfacentemperature increased fromn21,525n˚C inn2010 to 26,967n˚C inn2019.xKeywords : Area ofnGreennSpace, DigitizednOn screen, nIndustry, nLand SurfacenTemperature (LST), nSettlement
Co-Authors Abdi Sukmono, Abdi Adi Nur Ikhsan Adnan Khairi Adri Panjaitan Agree Isnasatrianto Ajeng Dwi Maturinsih Aji Apri Setiawan Alfin Nandaru Amalia Permata Dewi, Amalia Permata Amalia Tyo, Almaas Zain Andika Malik Andri Suprayogi Annisa Usolikhah Archita Permata Santynawan Arga Fondra Oksaping Arief Laila Nugraha Arief Laila Nugraha Arliandy Pratama Arliandy Pratama Aruma Hartri Arwan Putra Wijaya Atriyon Julzarika Aulia Imania Sukma Aulia Rizky Awwaluddin, Moehammad Ayu Nur Safi'i Aziz Anjar Santoso Bagas S, Naldius Bambang Darmo Yuwono Bambang Darmo Yuwono Bandi Sasmito Bashit, Nurhadi Benita Roseana Bledug Kusuma Budi Prayitno David Beta Putra DEDI SETYAWAN Dina Wahyuningsih Dinda Anisa Anggraini Dini Ramanda Putri Dwi Yulinanda Pratiwi Dyah Widyaningrum Ega Siva Bellamy Elsa Regina Rizkitasari Enersia Ihda K. U Fadlil Zen, Alif Ahmad Faidal, Faidal Faizal Hafidz Muslim Fajar Rudi Purwoko Fajri Ramadhan Fanani Arif Ghozali Fathul Qodir, Fathul Fauzi Janu Amarrohman, Fauzi Janu Fetra Kristina Harianja Galih Rakapuri Gita Amalia Sindhu P. Guntur Bagus Pamungkas Hadi Winoto Hamid Nasrullah Hana Sugiastu Firdaus Hana Sugiastu Firdaus, Hana Sugiastu Handoko Dwi Julian HARDIAN ASTIANINGRUM Hasbie Rachmat Bachtiar Hisni Theresia Br Sinuraya Imam Mudita Indriyanto, Ignatius Wahyu Ita Asriani JACKIE SUPRAWITO NABABAN Jamal Jamal Jiyah Jiyah Jolangga Agung Budiman Kartiko Ardhi Widananto Khoirul Isnaini Aulia Laode M Sabri Lisa Nur Nur Istiqomah Lukman Jundi Fakhri Islam Maschoer, Maschoer Ma’ruf, Anang Mega Dwijayanti Meita Arddinatarta Michel Christiansen Sipayung Miftakhul ‘Ulya Rimadhani Moehammad Awaluddin Moehammad Awwaluddin MOHAMMAD YUSUP LUTFI Mualif Marbawi Muhammad Annis Wichi Luthfina Muhammad Arizar Hidayat Muhammad Asadullah Al Fathin Muhammad Fadhli Auliarahman Muhammad Haris Febriansya Nizma Humaidah Nur Aris Adi Nugroho Nur Rizal Adhi Nugroho Nur Wahidah Sudarsono, Nur Wahidah Nurhadi Bashit Nurul Huda Oki Samuel Damanik Panusunan Nauli Siregar Patriot Ginanjar Satriya Pratiwi Purba, Eleven Eleven Putri Ardianti Kinasih Putri, Erni Dwi Hapsari Raka Angga Prawira Rama Aditya Wiwaha Restu Fadilla Ridho Alfirdaus Rika Enjelina Pidu Riski Kadriansari Rizki Fadillah Rizki Widya Rasyid Rudi Cahyono Putro S Anugrahini Irawati, S Anugrahini Sanches Budhi Waluyo Sasongko Adhi Sawitri Subiyanto Sendy Brammadi Shindy Mariska Zulkarnain Siti Fathimah Siti Haeriah Sonny Mawardi Surbakti, Christman Sutomo Kahar Sutomo Kahar Syafiri Krisna Murti Sylvia Tri Yuliani Theodorus Satriyo Singgih Tika Christy Novianty Tito Wisnu Pramono Aji Tjiong Susilo Dinoto Togi Pardo Siagian Tri Rahmawati Winda Kusuma Tristika Putri Tristika Putri Try Jokosantoso Tsana’a Alifia Nauthika Ummi Athiyyah Yuniarti Vinsensia Hutagaol Virgus - Arisondang Virgus Arisondang Virgus Arisondang Wahyuddin, Yasser Wicke Widyanti Santosa Wijayanti Hutomo Putri Yasser Wahyuddin Yogi Wahyu Aji Yovi Adyuta Isdiantoro Yudo Prasetyo