Articles
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta Atas Video Yang Disiarkan Secara Langsung Di Instagram ]]>
<![CDATA[I Made Febrian Surtiana]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji perlindungan atas karya cipta sinematografi dalam bentuk video siaran langsung Instagram yang diunggah ke Instagram Televisi (IGTV) berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta serta untuk mengetahui sanksi hukum atas pelanggaran penyiaran kembali video siaran langsung Instagram tanpa seizin pencipta. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil studi menunjukan bahwa video siaran langsung di Instagram yang diunggah ke IGTV, digolongkan sebagai karya sinematografi sehingga pencipta /atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan Hak Cipta atas karyanya sebagaimana diatur didalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Namun ternyata pada penjelasan pasal tersebut masih ditemukan adanya norma kabur yaitu dari pengertian karya sinematografi yang hanya terbatas pada film. Sanksi hukum atas pelanggaran penyiaran kembali tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 113 ayat (2) dan sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi. Kata Kunci: Hak Cipta, Video Siaran Langsung, Instagram ABSTRAK The purpose of this research is to examine the protection of cinematographic copyright works in the form of Instagram live broadcast videos uploaded to Instagram Television (IGTV) based on the Copyright Law and to find out legal sanctions for violations of re-broadcasting of Instagram live video broadcasts without the author's permission. Using normative legal research methods through statutory approaches and analytical approaches. The results of the study show that live video broadcasts on Instagram uploaded to IGTV are classified as cinematographic works so that the creator / or copyright holder gets Copyright protection for his work as stipulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law. However, it turns out that in the explanation of the article there is still a vague norm, namely from the definition of cinematographic works which is only limited to films. Legal sanctions for violations of re-broadcasting without a license as regulated in the Copyright Law are criminal sanctions as regulated in Article 113 paragraph (2) and civil sanctions in the form of claims for compensation. Key Words: Copyright, live broadcast video , Instagram]]>
<![CDATA[INDIKASI PRAKTIK DUMPING MENURUT KETENTUAN PERUNDANGAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Edgar Tanaya]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.254 KB)
<![CDATA[Indications Dumping Practices Legislation Provisions According to Indonesia. The existence of fuzzy norms in the explanation of Act No. 7 of 1974 on Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization. This paper describes the indications that can be used to categorize an act into the practice of dumping pursuant to the laws of Indonesia. In addition, this paper also discusses the forms of dispute resolution pursuant dumping laws and regulations of Indonesia. In writing scholarly journals used this type of research is normative research. Indication of the existence of dumping of imported goods has seen the export price of the goods is lower than the normal value and import of goods. Dispute resolution developed in General Agreement on Tariff and Trade (GATT) done by non-litigation and litigation.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA PADA DESA PAKRAMAN PADANGSAMBIAN DENPASAR ]]>
<![CDATA[A A Raka Ika Paramitha]]>;
<![CDATA[A A Sagung Wiratni Darmadi]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (66.758 KB)
<![CDATA[Its business banking or other business entities are generally more emphasis on lending activities, as it can provide profit interest. Lending activities undertaken or banking institutions and other business entities are not purely lending capital to its customers, but it is complex include the sources of credit funds, allocation of funds, the organization and credit management, credit policy, loan documentation and administration, supervision credit, as well as the settlement of problem loans because of the bad faith of the customer (debtor), the denial of credit in the fulfillment of payment obligations (wanprestasi). Lending activities are conducted throughout the banking institutions, including other business entity called the Village Credit Institutions (hereinafter LPD) owned Pakraman village in Bali.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DIPERDENGARKAN DI TEMPAT USAHA KOMERSIL DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Putu Ayu Ersania Prami]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Lagu Yang Lagunya Diperdengarkan di Tempat Usaha Komersil di Kabupaten Badung” dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pelanggaran – pelanggaran dalam pelaksanaan pembayaran royalti dan rendahnya kesadaran tempat – tempat usaha komersil terhadap hak ekonomi pencipta lagu. Hal ini terlihat dari masih terdapat tempat – tempat usaha komersil yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar royalti dan tidak mengetahui tentang adanya hak ekonomi pencipta.Metode penulisan yang digunakan adalah hukum emipiris. Berdasarkan hasil penelitian di Karya Cipta Indonesia bahwa masih terdapat kafe yang belum melaksanakan pembayaran royalti terhadap lagu yang digunakan untuk tujuan komersil sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENETAPAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN PEER TO PEER LENDING ]]>
<![CDATA[I Made Dwi Rendra Hadi Pradnyana]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.447 KB)
<![CDATA[Munculnya inovasi dalam lembaga keuangan non bank seperti fintech yang salah satu keuntungannya yaitu memudahkan masyarakat Indonesia dalam hal melakukan kegiatan pinjam meminjam uang secara online. Dalam pengaturan penetapan suku bunga masih terdapat kekaburan norma yang mengakibatkan multitafsir.Tujuan daripada penulisan ini untuk mengetahui pengaturan penetapan suku bunga dalam perjanjian Peer to Peer Lending dan pertanggung jawaban pihak penyelenggara terhadap kreditur selaku penyalur dana apabila terjadi gagal bayar dalam perjanjian peer to peer lending. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun hasil yang diperoleh adalah Kredit yang diberikan oleh perusahaan fintech dalam pinjaman Peer To Peer tidak memiliki standarisasi yang pasti hanya menggunakan kata kewajaran. Dalam hal Terjadi Gagal Bayar Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending prinsip pertanggung jawaban pertanggung jawaban yang digunakan adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab dari penyelenggara peer to peer lending diatur dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 Kata Kunci : Suku Bunga, Pinjaman, Teknologi Finansial]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Ni Putu Cindy Lonanza Febriana Lofa]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.472 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Penulisan jurnal ilmiah ini di latar belakangi oleh PP Nomor 21 Tahun 2015 dimana jaminan dengan obejek fidusia didaftarkan dengan cara manual sebelum berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2015. Pendaftaran secara manual tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan jaminan fidusia ke Kantor Fidusia. Berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2015 berakibat pada didaftarkannya fidusia secara elektronik. Adapun permasalaan dalam penulisan jurnal ilmiah: 1) Bagaimana kepastian hukum dari dilakukannya atau didaftarkannya fidusia dengan cara dan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. 2) Faktor apa yang menghambat serta mendukung pelaksanaan pendaftaran fidusia melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Jurnal ini memakai metode penelitian hukum empiris. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan science as a process (ilmu sebagai proses) tentang pengaturan implementasi pendaftaran jaminan fidusia secara online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dan untuk mengetahui dan memahami mengenai prosedur pendaftaran fidusia secara online serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam proses pendaftaran fidusia online. Pendekatan perundangan dan pendekatanfakta digunakan pada penelitain ini. Jurnal ini menyimpulkan ini yaitu : Pendaftaran jaminan dengan objek fidusia melalui media computer dan internet telah memberikan jaminan kepastian hukum. Faktor penghambat didaftarkannya jaminan fidusia secara elektronik dan terhubung internet yaitu signal dalam mengakses jaringan internet yang lambat dan kadang mengalami gangguan signal. Faktor pendukungnya menghemat waktu dan transparasi data. Kata Kunci: Fidusia, Elektronik, Jaminan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN IZIN USAHA INDUSTRI KERAJINAN PATUNG KAYU DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[ANAK AGUNG GEDE RUUD SURYA DIPUTERA]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki dan memperoleh suatuperizinan untuk dapat melakukan suatu kegiatan industri. Adapun permasalahanyang dihadapi yaitu : Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap adanya pelanggaranizin usaha industri dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambatpenegakan izin usaha industri .Sedangkan untuk metodenya , makalah inimenggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ]]>
<![CDATA[Aditya Pranabayu]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.35 KB)
<![CDATA[Seringkali perlindungan hukum dan penyelesaian hubungan industrial terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tidak terlaksana dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi ialah pihak pengusaha tidak memberi pemberitahuan terlebih dahulu mengenai pemutusan hubungan kerja kepada pihak pekerja. Permasalahan tersebut melatarbelakangi penulisan karya ilmiah ini guna mengetahui bentuk perlindungan hukum serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kasus pemutusan hubungan kerja ini. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara menganalisa dari berbagai asas hukum, sistem hukum, dan peraturan hukumnya. Hasil dari karya ilmiah ini, Pertama yaitu perlindungan hukum kepada pekerja mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menentukan bahwa pekerja diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua yaitu tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase serta di Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Kata Kunci: Pekerja., Pengusaha., Pemutusan Hubungan Kerja]]>
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI DISPUTE SETTLEMENT BODY (DSB) WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) (TINJAUAN TERHADAP GUGATAN INDONESIA KEPADA KOREA SELATAN DALAM PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING PRODUK KERTAS) ]]>
<![CDATA[Diah Ratnasari]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (37.369 KB)
<![CDATA[This writing shall be entitled as “Mechanism of Trade Dispute Settlementthrough World Trade Organization (WTO) Dispute Settlement Body (DSB) (Analysistowards Indonesia vs South Korea on Income Tarrif of Anti-dumping for Paper-relatedProduct Case)”. This writing shall apply normative legal research method combinedwith several approaches of regulatory, casuistic, and factual approach respectively.This writing shall illustrate the chronological order of dispute settlement sequences ofthe related case between Indonesia and South Korea. Conclusion drawn from thiswriting shall be illustrating the mechanism initiated by bilateral consultation whichshall be proceeded with the establishment of WTO DSB Panel which furtherrecommended that the South Korea to conduct a review regarding Anti-DumpingAgreement (ADA) provision of Indonesian paper-related product.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN IZIN USAHA INDUSTRI KERAJINAN PATUNG KAYU DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[ANAK AGUNG GEDE RUUD SURYA DIPUTERA]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki dan memperoleh suatuperizinan untuk dapat melakukan suatu kegiatan industri. Adapun permasalahanyang dihadapi yaitu : Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap adanya pelanggaranizin usaha industri dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambatpenegakan izin usaha industri .Sedangkan untuk metodenya , makalah inimenggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan.]]>
