Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OVER DIMENSION AND OVER LOADING (ODOL) ANGKUTAN BARANG INDUSTRI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Muhammad Alwan Yassin; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan tentunya menjadi yang terpenting dalam mewujudkan keinginan guna mencapai tujuan. Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Salah satunya kebijakan yakni over dimension and over loading. Kebijakan ini dibuat guna mengatasi kendaraan yang melanggar dengan mematuhi aturan layak jalan. Pada implementasi tentunya perlu instansi terkait agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang dimana instansi terakit yang menangani kebijakan over dimension and over loading di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian membahas terkait imlementasi kebijakan over dimension and over loading angkutan barang industri di kabupaten sidoarjo hal ini bertujuan sejauh mana dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimana dalam menemukan hasil penelitian dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan dengan baik berdasarkan indikator keberhasilan implemenatsi kebijakan. Mulai dari sosialisasi, peningkatan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, sertas struktur birokrasi. Namun hal ini perlu adanya konsistensi dan tindakan tegas lagi dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang melanggar aturan. Diharapkan kerja sama antar pihak terkait bisa dilaksanakan mulai dari perusahan, pengguna angkutan, serta pihak yang memungkinkan terlibat dalam aturan tersebut.
PENERAPAN SIM-LONTAR DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR Nurma Nabila; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan  menganalisis penerapan SIM-LONTAR di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini menggunakan teori  Indikator keberhasilan dari hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government pada buku Indrajit (2006) meliputi tiga indikator keberhasilan, yakni komunikasi; support; capacity; dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penerapan SIM-LONTAR dapat dikatakan berhasil, meskipun masih ditemukan kendala yang sedikit menghambat kinerja dalam memberikan pelayanan tetapi tidak berpengaruh sehingga masih dapat melayani pemulangan orang terlantar dengan baik dan penerapan aplikasi ini sangat memberi manfaat sehingga membantu pelayanan berjalan dengan efisien.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KENDANGSARI KOTA SURABAYA Rizka Amelya Fitri Amanda; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Kendangsari Kota Surabaya. Penelitian ini mencakup semua masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Kendangsari Kota Surabaya, yang terdiri dari 15.680 orang. Dengan metode simple random sampling untuk mengumpulkan sampel sebanyak 50 responden. Permasalahan penelitian ini adalah pemerintah tidak memenuhi standar pelayanan masyarakat yang diharapkan. Ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan yang diskriminatif. Misalnya, beberapa orang menghadapi kesulitan saat pengurusan mengurus KTP, kesulitan mengurus KK, dan ketidakpastian waktu, yang menyebabkan kualitas pelayanan menurun. Ketidakpastian waktu dapat berdampak negatif pada kinerja pemerintah. Jenis data pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini bahwa kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kendangsari Kota Surabaya secara signifikan meningkatkan kepuasan masyarakat.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAKATOBI Dilla Chyntia; Achluddin Ibnu Rochim; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan iUntuk imendeskipsikan idan imenganalisis iKualitas iPelayanan iPublik di Dinas iKependudukan idan iPencatata iSipil iKabupaten iWakatobi. iJenis penelitian iini imerupakan ipenelirian ikualitatif iyang iditelan idengan menggunakan imetode ideskriptif ianalitik, iuntuk imemperoleh ihasil isecara mendalam idan imenyeluruh. Teknik ipengumpulan idata idilakukan idengan teknik iobservasi, iwawancara, idan idokumentasi. iPenelitian iini imenunjukkan kualitasipelayananipublikidiiDinas Kependudukan idan iPencatatan iSipil idi KabupateniTemanggungidinilaiidari dimensi ibukti ifisik i(tangible), ikehandalan (reliability),idayaitanggap (responsiveness), ijaminan i(assurance), idan iempati (empathy).iBerdasarkani(1) dimensi ibukti ifisik i(tangible), ifasilitas ipendukung pelayananidiiDindukcapil Kabupaten iWakatobi ibelum imemadai idan memuaskan imasyarakat. iHal iini idi itandai ibelum adanya ipengeras isuara untuk imemanggil iantrian, iserta ibelum iadanya ibuku ibacaan atau ikoran iyang dapatidibacaiselamaimenungguiantrianiprosesilayanan,i(2) dimensi ikehandalan (reliability), ipegawai imelakukan ipemrosesan iproduk layanan dengan itepat waktu, iselain iitu ibiaya iyang idibebankan ikepada masyarakat terperinci isecara jelas, i(3) idaya itanggap i(responsivenes), ipegawai imerespon ihal-hal iyang ditanyakan imasyarakat idan imemberi ipengarahan iterkait idengan pertanyaan itersebut, i(4) ijaminan i(assurance) iberupa ikemudahan ilayanan idanjaminan ikeamanan ikepada imasyarakat iyang imengajukan ipermohonan layanan, dan i(5) iempati i(empathy) isikap ipetugas iyang iramah idalam menghadapi permintaan, ikritik, idan isaran iyang idiberikan ioleh imasyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN SKILL DALAM OPTIMALISASI KEMAMPUAN PENCARI KERJA DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO Dewi Ratna Swari; Achluddin Ibnu Rochim; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu inisiatif yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi masalah dengan tindakan numerik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah program pengembangan keterampilan, yang bertujuan untuk memaksimalkan bakat pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana program pengembangan keterampilan dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan kemampuan pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan program pengembangan keterampilan dalam rangka memaksimalkan kemampuan pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Studi ini menerapkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang mencakup faktor-faktor seperti ukuran dan tujuan kebijakan, kebijakan sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, sikap atau rencana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. Dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, sumber data berupa data dan data primer, metode pengumpulan data berupa wawancara dan snowball sampling, dokumentasi, dan metode analisis data berupa reduksi dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah program pengembangan skill  sudah berjalaan dengan baik namun belum optimal karena terdapat beberapa hambatan yakni bahan persediaan yang datang tidak sesuai dengan catatan pelatih, kurangnya memberikan informasi mengenai program pengembangan skill, kurangnya sosialisasi mengenai program pengembangan skill, Dinas Tenga Kerja Kabupaten Sidoarjo tidak memilki tempat khusus seperti BLK, dan mengalami kebingungan pada awal pelatihan.
Implementasi Pengembangan Pariwisata Di Pantai Gresik Harjo Kelurahan Gresik Harjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Siti Sutria; M. Kendry Widiyanto; Anggraeny Puspaningtyas
Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2023): Desember: Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mutiara.v1i6.592

Abstract

Gresik Harjo Beach, which is located in Tuban Regency, East Java Province, namely located on the border of Palang and Tuban Regency, is one of the famous beach tourist attractions and is visited by many tourists. Based on the existing potential and existing opportunities, tourism development needs to be carried out in order to increase economic growth by empowering the community's economy. Researchers are interested in knowing how tourism development is implemented in Tuban Regency, and knowing the right model for developing the tourism potential of Kelapa Beach in improving the welfare of the surrounding community. This research is a qualitative descriptive study, with the research object at POKDARWIS Gresik Harjo village and using triangulation techniques. The results of this research are 1. Implementation of Regional Regulation number 9 of 2012 concerning Tuban Regency Spatial Planning for 2012-2032.
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WATESWINANGUN KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN Ahmad Adhi Suprayitno; Yusuf Hariyoko; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pengelolaan Dana Desa di desa wateswinangun. Salah satu desa di Jawa Timur yang telah menerapkan Siskeudes dan sistem berbasis Website yaitu Desa Wateswinangun dengan tujuan agar dapat lebih mudah dalam proses peneglolaan dana desa terkhusus untuk pemberdayaan masyarakat. Desa Wateswinangun telah menjalankan proses perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa dengan melibatkan lembaga BPD serta perwakilan tiap kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta- fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen. Hasilnya adalah (1) Pemerintah desa dalam proses perencanaan membuat rancangan terlebih dahulu baru kemudian dimusyawarahkan bersama masyarakat (2) Pengelolaan dana desa saat ini diketahui berfikus pada program prioritas sebagaimana visi dari pemerintahan Jokowi, (3) Penatausahaan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mencatat segala keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran, (4) Pelaporan dilakukan secara rutin untuk pemerintah daerah, hal ini dilakukan juga melalui Siskeudes dan lebih sering sjjecara manual dan (5) Pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka mengundang masyarakat perwakilan untuk disampiakn pertanggungjawaban kinerja pemeirntah desa selama satu periode diseratai dengan bukti pendukung.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKU UMKM BERBASIS “DIGITAL”: (Studi Pada Program Edukasi Pemasaran Usaha Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto) Emilda Roudah Salsabilla; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program pelatihan edukasi pemasaran usaha oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto terhadap pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan di Kantor Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Adapun teknik pengambilan data ini diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu program penelitian berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang sangat baik bagi pelaku UMKM Kabupaten Mojokerto. Implementasi kebijakan yang diterapkan Diskominfo Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi tiga indikator implementasi kebijakan yang ideal.
PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN: (Studi Kasus di Desa Kramat Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang) Ach Dzulfikar Iskandar; Adi Soesiantoro; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan, seluruh potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setelah disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014, kerangka hukum keberadaan desa menjadi kuat karena desa diatur berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, kebhinekaan, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, kerakyatan, kemandirian dan partisipasi , Inklusi: Pemberdayaan dan Keberlanjutan. Maka dengan berdasarkan legalitas tersebut maka pemerintah desa memiliki otoritas dalam pembangunan infrastuktur jalan khususnya di Desa Kramat. Dimana, berdasarkan hasil observasi langsung dengan menggunakan metode wawancara terhadap pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, ketua BPD, serta anggota masyarakat sebagai informan atau narasumber, didapatkan bahwa pada indikator perencanaan diperlukan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) sebagai alat kerja perencanaan pembangunan desa, dan pemerintah desa selalu melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu, pada indikator pelaksanaan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang sudah dibentuk, serta pada indikator pengawasan atau pemantauan peran pemerintah desa Kramat yaitu sudah melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala. Masyarakat sudah merasa puas dan memberikan tanggapan baik terhadap proses pembangunan infrastruktur jalan di desa Kramat. Selanjutnya berdasarkan teori oleh Simamora sudah sesuai dengan konsep pembangunan.
EFEKTIVITAS BANTUAN KARTU PRAKERJA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI MASA COVID-19 DI KOTA SURABAYA Fransiskus Sunato Kwure; Adi Soesiantoro; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui keefektivitasan bentuk kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Kartu Prakerja serta mengetahui hambatan pemerintah melaksanakan penyaluran bantuan Kartu Prakerja, juga untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan keefektivitasan bantuan kartu prakerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, dengan mengumpulkan data di lapangan, wawancara dan, dokumentasi. Berdasarkan  hasil penelitian, peran dinas ketenagakerjaan Kota Surabaya dalam melaksanakan program Kartu Prakerja sudah seefektiv mungkin melalui berbagai tindakan dari penyediaan sarana dan prasarana hingga bimbingan khusus perorangan bagi masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran. Bahkan masyarakat ini dibimbing sampai melaju pada tahap peelatihan. Namun dalam beberapa kesermpatan, pemerintah Dinas Ketenagakerjaan mengalami beberapa kendala misalnya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kartu prakerja juga masyarakat yang masih belum melek teknologi, sehingga membutuhkan bimbingan ekstra dari petugas di Dinas Ketenagakerjaan.