Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : PRofesi Humas

MANAJEMEN KAMPANYE ELIMINASI KAKI GAJAH DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN DI KABUPATEN BOGOR Seftia Rahmaning Tyas; Hanny Hafiar; Anwar Sani
PRofesi Humas Vol 2, No 1 (2017): PRofesi Humas
Publisher : LP3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.084 KB) | DOI: 10.24198/prh.v2i1.12008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses prakampanye, proses pengelolaan kampanye, dan hasil evaluasi kampanye oleh Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan konsep manajemen kampanye oleh Antar Venus yang dikembangkan berdasarkan Model Kampanye Ostergaard. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, teknik dokumen, studi kepustakaan, dan angket menggunakan teknik pengumpulan informan dengan purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa proses kampanye Belkaga dibagi dalam tiga tahap yaitu prakampanye, pengelolaan kampanye, dan evaluasi kampanye. Hasil prakampanye menyatakan bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang merupakan daerah endemis dan belum melaksanakan program Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis (POPMF). Hasil pengelolaan menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan RI tidak melakukan identifikasi segmentasi sasaran berdasarkan klasifikasi warga yang sehat, terduga tertular virus, serta warga yang teridentifikasi penyakit sehingga pesan yang disampaikan dibuat sama rata. Selain itu, penyebaran informasi yang kurang jelas mengakibatkan pesan yang diterima khalayak tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan komunikator. Kesimpulannya, masalah kampanye Belkaga timbul karena manajemen kampanye yang kurang efektif oleh Kementerian Kesehatan RI. Peneliti menyarankan agar Kementerian Kesehatan RI menyesuaikan pesan berdasarkan klasifikasi warga sehat, terduga tertular virus, serta warga yang teridentifikasi penyakit sehingga pesan tepat sasaran, mengoptimalkan media yang digunakan, memberikan pelatihan penyampaian informasi kepada kader kesehatan.
Pemahaman petugas kehumasan Kementerian Dalam Negeri tentang peran Humas Pemerintah Anwar Sani; Mien Hidayat; Nuryah Asri Sjafirah
PRofesi Humas Vol 4, No 2 (2020): PRofesi Humas Accredited by Kemenristekdikti RI SK No. 10/E/KPT/2019
Publisher : LP3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.047 KB) | DOI: 10.24198/prh.v4i2.23528

Abstract

Pelaksanaan tugas pokok Pemerintah yakni Pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan pada masyarakat berusaha dioptimalkan melalui berbabagi revitalisasi salah satunya adalah dengan membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2011 dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Humas Pemerintah termasuk Humas Kemendagri berperan sebagai tempat komunikasi Pemerintah kepada masyarakatnya sekaligus menjalankan peran Pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan sesuai dengan tuntutan publik. Lahirnya Permendagri 13/2011 menuntut Kemendagri untuk melakukan pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia yang menempati posisi di lembaga Kehumasan di lingkungannya termasuk pmenanamkan pemahaman peran Humas Pemerintah pada tenaga Humas di Kementrian Dalam Negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Pemahaman petugas kehumasan Kementerian Dalam Negeri tentang peran Humas Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang tergolong sebagai satu objek (single case study) dengan penentuan key informan yakni purposif. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini diketahui bahwa pemahaman petugas kehumasan Kementerian Dalam Negeri tentang peran Humas Pemerintah adalah sebagai berikut: 1) Menciptakan goodwill; 2) Menjaga hubungan baik dengan Stakeholder; 3) Membangun pemahaman masyarakat tentang kebijakan Pemerintah; dan 4) Membangun kepercayaan (trust) masyarakat terhadap sebuah pemerintahan. Simpulan dan saran dari penelitian ini adalah Humas Pemerintah Kemendagri telah menyadari pentingnya peran Humas dalam sebuah lembaga Pemerintahan dan perlu dilakukan revitalisasi untuk mengoptimalkan peranannya. Sebaiknya Humas Pemerintah Kemendagri melakukan revitalisasi berupa penempatan SDM yang berlatarbelakang Humas dalam struktur Humas Pemerintah, dilakukan inovasi dalam mengoptimalkan peran Humas.
Implementasi Kegiatan Corporate Communication oleh Divisi Corporate Secretary PT. Bio Farma (Persero) Raesita Rakhmawati; Anwar Sani
PRofesi Humas Vol 1, No 1 (2016): PRofesi Humas
Publisher : LP3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.675 KB) | DOI: 10.24198/prh.v1i1.9485

Abstract

Perkembangan komunikasi perusahaan juga melibatkan perluasan orientasi komunikasi dari yang berfokus pada pengembangan merek (brand), menjadi kombinasi dari image, profil, dan karakteristik perusahaan termasuk produk dan jasa yang dihasilkan. Wilayah komunikasi merupakan pertemuan dari pengembangan karakter merek perusahaan, pengembangan pemahaman publik, dan terkomunikasikannya nilai dan komitmen perusahaan.Beberapa transformasi komunikasi perusahaan yang berkembang adalah brand perusahaan sebagai konsekuensi dari manajemen CSR, komunikasi perusahaan sebagai perspektif dan fungsi manajemen, pengembangan dialog, keterlibatan dan partisipasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, dan memperkuat nilai dari proses bisnis perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program CSR Mizumi Koi Sukabumi.
West Java Regional Police Public Relations Personnel’s adaptation to digital age communication Anwar Sani; Suwandi Sumartias; Hanny Hafiar; Nurzali Ismail
PRofesi Humas Vol 7, No 1 (2022): PRofesi Humas Accredited by Kemenristekdikti RI SK No. 230/E/KPT/2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/prh.v7i1.38645

Abstract

The development of communication and information technology supports the use of various media to convey messages or information to the public. Therefore, the National Police of the Republic of Indonesia, as one of the largest institutions in Indonesia, is expected to be proactive in utilizing new media to utilize information. Various new policies will be implemented, including using the NCO as the spearhead of public communication in this digital era. However, these non-commissioned officers are uncomfortable sitting in their position as public relations officers who act as police communicators with digital technology that accompanies their work. This study explores the adaptation process carried out by young non-commissioned officers who manage police communications through social media and the obstacles they face in the adaptation process. To explore these activities, the researchers will use two theories: technological adaptation and the Social Construction of Technology. This research is a case study research with the descriptive data type. Data collection is based on interviews, observation, and also documentation. The results and discussion of this research show that public relations personnel at the West Java Police must adapt because they do not have a qualified educational background in public relations, especially communication in the digital era. SOPs and management for communication depend on what the leader is inclined to do. Public Relations personnel attended training from within the police organization. However, the training cannot improve their abilities in the short term. Ensuring that our Regional Police have SOPs in managing social media and conducting training could be the problem-solving needed.