Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA DESA MUNTANG KABUPATEN PURBALINGGA Chofifah Nur Azizi; Tobirin Tobirin; Lilis Sri Sulistiyani
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 19, No 2 (2021): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.264 KB) | DOI: 10.46730/jiana.v19i2.7986

Abstract

Artikel ini mendiskusikan tentang kepemimpinan kepala desa sebagai pemimpin tingkat bawah yang bertanggungjawab terhadap penangganan Covid-19 yang dihadapkan pada berbagai permasalahan. Kapasistas yang rendah, relasi yang kurang, komunikasi organisasi yang bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang responsivitas dan tangungjawab pemimpin tingkat kepala desa dalam menagani bantuan sosial ditingkat desa. Metode penelitian adalah kualitatif, lokasi penelitian di Desa Muntang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, sedangkan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat responsivitas kepala desa masih rendah karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi bencana yang multikompleks, Namun demikian kepala desa dan perangkat lainnya bertanggungjawab terhadap keberhasilan dalam penanganan Covid-19 di desa dengan bertanggungjawab penuh dalam menangani warga desa yang berdampak pandemi. Hal itu terlihat dari proses pemberian bantuan sosial yang sesuai dengan aturan dan tepat sasaran dengan pola verifikasi yang sesuai dengan penataan data dari tingkat RT, dan RW.
A lesson learned from the success of disaster prone village transformation into a socioeconomic cultural safety net and environmental conservation Tobirin Tobirin; Sunee Hongwiset; Ali Rokhman; Slamet Rosyadi; Song Seang
Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktek dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi Vol 28, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um017v28i22023p145-157

Abstract

The villages in the Slamet mountain area has two exciting sides, as it carries abundant potential but is prone to disasters. Fascinatingly, the local community can transform disaster-prone villages by hammering the development of potential natural tourism potential, bringing benefits for nature conservation and economic resilience. Therefore, this study aims to describe the disaster-prone village’s processes in developing their tourism potential into a source of socioeconomic and cultural resilience, as well as safe tourism. This qualitative research used purposive sampling for selecting the informant, while the data collection methods were carried out through in-depth interviews, observations, and focus group discussions (FGDs). Then, the interactive data analysis methods were adopted in analyzing the data, while data validity was examined through triangulation. The results show that the key to success in developing disaster-prone villages into safe tourism and environmental preservation is determined by community resilience and leadership, the development of pro-disaster villages into tourism potential with a social, economic, cultural, and environmental safety net, the success of village institutions to encourage community change. This study concludes that disaster-prone villages in the mountainous region of Slamet can turn threats into potential benefits for rural communities. Therefore, the presence of disaster areas is needed not only for concepts but as an example of implementations that benefit local communities.
TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA PADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI DAERAH Tobirin Tobirin
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.903 KB)

Abstract

Tulisan ini menganalisis implikasi dari penerapan UU ASN kaitanya dengan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberadaaan PPPK dalam UU ASN dianggap sebagai problem solving dalam pengelolaan pegawai pemerintah non PNS. Harapanya PPPK mampu menciptakan transfer knowledge dan semangat baru dalam penyelesaian tugas-tugas pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, pemeratan dan pemersatu bangsa. Melalui kajian pustaka dan hasil penelitian yang relevan dengan pengembangan SDM aparatur di daerah, diperoleh gambaran tentang tantangan dan peluang penerapan manajemen PPPK. Diantaranya adalah kompleksitas masalah pada SDM aparatur yang berkaitan budaya organisasi, tidak adanya data base kepegawaian tidak tetap, kooptasi dan intervensi politik, tidak optimalnya proses rightsizing. Kondisi demikian menjadi tantangan sekaligus mempengaruhi pola manajemen PPPK di daerah ke depan. Oleh karenanya diperlukan manajemen yang praktis, effisien terukur dalam pengelolaan PPPK. Salah satu yang perlu dilakukan adalah manajemen berbasis kinerja dengan tingkat akuntabilitas dan responsibilitas yang tinggi dengan strategi implementasi yang berbasis pada data. Kata Kunci; akuntabilitas, kinerja, manajemen, pegawai pemerintah
PENERAPAN ETIKA MORALITAS DAN BUDAYA MALU DALAM MEWUJUDKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL Tobirin Tobirin
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.83 KB)

Abstract

Existence of PNS become keyword from taking place an state especially in service of public. Big role which is accountability this civil servant make civil servant required by society and have to domicile strategic in life of have state and go into society. But along with the role of strategic of civil servant confronted by various problem embosoming, of low performance storey;level, and ethics of morality which not yet been woke up, low prosperity storey;level, ill defined career ladder, and reward , construction and observation . Various this problems become bureaucracy reform starting point to improve;repair performance of aparatur bureaucracies. One other primal are how to apply ashamed culture in bureaucracy. Role of humanist a leader needed especially to give example to his him. Beside that in improve;repairing performance of civil servant this is needed stages;steps, like repair of system of rekruitmen, punisment and reward the fairness, clear and coherent law, slogan civil servant , correcting political system. Keyword : performance, cultural of shame, leader.
PELAYANAN TATA PERSURATAN DAN PENJADWALAN PIMPINAN DI REKTORAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Sudaryadi Sudaryadi; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.22316

Abstract

Universitas Jenderal Soedirman terus berupaya meningkatkan kualitas layanan tata persuratan dengan baik agar pengelolaan berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satunya melalui transformasi pelayanan surat berbasis offline menjadi online. Sistem persuratan di Unsoed disampaikan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) adalah suatu aplikasi persuratan yang dirancang untuk menangani pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan persuratan pimpinan ini pada prinsipnya adalah proses persuratan yang ditujukan kepada Pimpinan/Rektor dan Para Wakil Rektor Unsoed. Dalam implementasinya masih ada masalah dan hambatan pada system persuratan, berikut solusi pemecahan masalah yang penulis usulkan: Pertama membuat jadwal dalam membuka aplikasi system persuratan untuk pimpinan. Kedua pengembangan aplikasi SIKD di TAB/Handphone untuk Pejabat Struktural dan bernotifikasi, Ketiga pengawasan berkala dan arahan dalam pelaksanaan SIKD di masing – masing unit kerja.
Pengejawantahan Etika dalam Kinerja Pelayanan Publik dilihat dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kelurahan Sambek Wonosobo Farah Fauziya; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7638

Abstract

Kepuasaan masyarakat adalah tolak ukur sebuah pelayanan publik sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Dalam pelayanan publik tidak lepas dari peran aktor birokrasi selaku pemberi pelayanan dan tak terlepas dari etika pelayanan publik. Penelitian ini berbeda dengan yang lain, dimana disini mencoba menganalisa pengejawantahan nilai etika penyelenggara pelayanan publik dengan mengkorelasikannya dengan indikator dalam Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh pengguna layanan. Apakah etika penyelenggara pelayanan publik berpengaruh terhadap capaian kinerja pelayanan publik yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional, melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner elektronik (e-survei) kepada sampel yang dipilih secara acak dihitung dari jumlah populasi penerima layanan. Kuesioner dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa indikator Survey Kepuasan Masyarakat yaitu: (1). Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (2). Waktu Pelayanan; (3). Biaya/Tarif; (4). Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (5). Kompetensi dan Sikap Pelaksana; (6). Sarana dan prasarana dan (7). Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, merupakan perwujudan nyata nilai etika aparatur penyelenggara layanan publik. Etika aparatur yang sesuai dengan ketentuan mendorong capaian indikator SKM Kelurahan Sambek menunjukkan kategori Baik sampai dengan Sangat Baik, hal ini berkorelasi terhadap capaian kinerja Pelayanan Publik Kelurahan Sambek yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan kategori Sangat Baik (A).
PENGARUH FAKTOR DETERMINAN TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS Amyati Amyati; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9410

Abstract

Abstrak Permasalahan dalam implementasi program Kampung keluarga berencana hingga saat ini masih banyak mengalami kendala, sehingga realisasi program KB bagi masyarakat masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap tingkat keberhasilan implementasi program Kampung KB. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, menerapkan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian menggambarkan keberhasilan implementasi program Kampung KB mengalami peningkatan, meliputi pencapaian program Tribina 67% dan tingkat kesadaran masyarakat dalam program Kampung KB 71,1% sehingga mampu mendorong pertumbuhan pencapaian keikutsertaan Program KB, peningkatan keharmonisan rumah tangga dan keikutsertaan masyarakat dalam penggunaan produk KB. komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB. Sumber daya memiliki pengaruh yang lemah terhadap keberhasilan implementasi program Kampung KB yang disebabkan perencanaan kegiatan dan anggaran, sarana dan prasarana kurang sesuai dengan kebutuhan alokasi di lapangan. Namun pelaksanaan program tetap didukung terpenuhinya kebutuhan SDM pelaksana teknis sebagai tenaga lini lapangan dengan sebagian besar IMP atau kader memiliki masa kerja lebih dari lima tahun sehingga sudah memiliki ketrampian dan pengalaman dalam program Kampung KB. Sebagai kesimpulan peningkatan keberhasilan program Kampung KB ditentukan oleh faktor komunikasi yang jelas dan berkelanjutan, disposisi para implementator khususnya IPM sebagai tenaga lini lapangan, dan struktur birokasi perangkat daerah dan BKKBN. Sumber daya masih menjadi faktor penghambat program disebabkan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran yang bersifat topdown yang berdampak pada ketidak sesuaian rencana kegiatan dan alokasi anggaran dengan kebutuhan prioritas kelompok sasaran. Kata Kunci: Disposisi, Implementasi, Komunikasi, Program Kampung KB, Struktur Birokrasi, Sumber Daya
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DI KABUPATEN BANYUMAS Indra Gunawan; Paulus Israwan Setyoko; Tobirin Tobirin
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9541

Abstract

Abstrak Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, program tersebut dimulai sejak tahun 2015. Program yang berlangsung lama tersebut rupanya belum dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya. Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya angka kemisikinan dan masih lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gagalnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas dengan lokus Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 20 desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena pendampingan yang ada baru dapat mewujudkan partisipasi yang ada masih sebatas mobilisasi, belum merupakan partisipasi yang sesungguhnya. P3MD gagal dalam memberdayakan masyarakat karena belum dapat meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi lokal di Kabupaten Banyumas dengan baik. Kapasitas organisasi lokal masih lemah karena belum pendampingan yang kurang intensif sehingga para pengurus organisasi lokal belum memiliki bekal yang cukup tentang ilmu-ilmu pemberdayaan. Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Organisasi Lokal Abstract The Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) is an effort to develop community independence and welfare by increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through establishing policies, programs, activities, and assistance that are in accordance with the essence of the problem and prioritize the needs of the Village community. In Banyumas Regency, Central Java Province, the program was started in 2015. It seems that this long-running program has not been able to create an empowered society. This is indicated by the still high poverty rate and the weak community involvement in the development process. The purpose of this study is: to describe and explain the failure of the Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) in empowering communities in Banyumas Regency. This study used qualitative methods with research locations in Banyumas Regency with the locus of Cilongok District, Banyumas Regency consisting of 20 villages. The conclusion of this research is that the Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) in Banyumas Regency has not been successful in empowering the community to actively participate in development planning, implementation and monitoring because the existing assistance can only realize that existing participation is still limited to mobilization, not yet participation. The real. P3MD failed to empower the community because it had not been able to properly increase the capacity of social institutions as local organizations in Banyumas Regency. The capacity of local organizations is still weak because there is no less intensive assistance so that the administrators of local organizations do not have sufficient knowledge about empowerment. Keywords: Community Empowerment, Village Development, Local Organizations .
Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Tata Kelola Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kabupaten Pemalang Aula Fatania Zahro; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 4 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 13
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i4.30761

Abstract

Markets have an important role as a means of fulfilling community needs and also the economic welfare of a region. The government is responsible for authorizing the existence of markets, both traditional markets and modern markets. The aim of this research is to determine the transparency of traditional market and modern market governance policies in Pemalang Regency. This research uses a qualitative descriptive research method with a case study approach and the data required is primary and secondary data obtained through observation, interviews and documentation. The results of this research use the transparency dimension which shows that there is openness of the Pemalang Regency regional government in determining governance policies in traditional markets and modern markets in Pemalang Regency. The inhibiting factors in implementing this policy are communication between regional governments and third parties, cooperation partners, and inaccuracies in regional government strategies.
Persepsi Masyarakat Terhadap Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Banyumas Wiji Lestari; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3916

Abstract

Stunting merupakan permasalahan gizi yang dihadapi oleh banyak masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia dengan angka prevalensi stunting yang cukup tinggi. Meningkatnya kasus stunting tidak terlepas dari persepsi yang terbentuk di masyarakat itu sendiri serta tingkat kesadaran akan potensi bahaya yang dimiliki stunting, baik dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam waktu selama 1 (satu) bulan pada September-Oktober 2023 dengan menggunakan metode teknik pengamatan (observasi lapangan), studi kepustakaan, dokumentasi, dan catatan lapangan, metode analisis menggunakan metode interpretatif dan penalaran induktif yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi stunting di masyarakat Kabupaten Banyumas memiliki keterkaitan dengan angka prevalensi stunting di daerah tersebut, masyarakat menilai edukasi dan pemberian informasi secara berkelanjutan dapat meningkatkan daya ingat dan kepahaman serta kepedulian masyarakat terhadap stunting, selain itu pembentukan regulasi yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi lapangan, juga mempercepat penurunan stunting di suatu daerah.