cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23389613     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 62 (2018)" : 12 Documents clear
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA (STUDI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD) HALEAN, MELKI GUSTAP; LENGKONG, FLORENCE DEISY JETTY; TAMPI, GUSTAAF BUDDY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKabupaten kepulauan Talaud merupakan daerah perbatasan antar negara, sebagaimana daerahperbatasan pada umumnya permasalahan yang dialami pada sisi pembangunan, ekonomi, sosial,pendidikan serta badan yang mengelola wilayah perbatasan tidak hadir di daerah perbatasan.Penelitian ini membahas tentang proses implementasi kewenangan pemerintah daerah padapengelolaan wilayah perbatasan antar negara. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yangmerujuk sebagai daerah otonomi. Melalui penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif, denganpengumpulan data sekunder dan primer yang dilakukan pada kondisi alamiah, menggunakan teknikanalisis data Miles dan Humberman, Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasilpenelitian menunjukan bahwa proses implementasi kewenangan pengelolaan wilayah perbatasansangatlah kompleks, dikarenakan dalam proses implementasi kewenangan pengelolaan wilayahperbatasan disana ada kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disisi lainpermasalahan yang ada pada proses implementasi pemerintah daerah tidak ada badan pengelolaperbatasan daerah, oleh sebab itu sangatlah penting untuk membentuk badan pengelola perbatasandaerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasanKata Kunci: Implementasi, Kewenangan, Daerah Perbatasan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KOKA KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA SONDA, JULIANA; KIYAI, BURHANUDDIN; Kolondam, Helly
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakImplementasi Kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahsebagai pelaksana kebijakan yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalamsuatu keputusan kebijakan. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan salah satu programkebijakan yang dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat Desa dimana Masyarakatmerupakan tujuan atau yang menjadi sasaran utama dari tiap kebijakan yang dilakukan olehpemerintah. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakanyang dilakukan Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Koka KecamatanTombulu Kabupaten Minahasa. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian kualitatif yang berpacu pada teori Edward III sebagai fokus penelitian dalam mengukurkeberhasilan Implementasi Kebijakan yang dibuat Pemerintah Desa Koka dalam Pelaksanaanprogram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berdasarkan Aspek komunikasi, Sumber daya,Disposisi/Sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini merupakan aspek yang sangatberpengaruh yang dapat menentukan berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Hasilpenelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi danwawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di DesaKoka sampai saat ini terealisasi atau berjalan dengan baik.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
EVALUASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Studi di BKKBN Prov. Sulawesi Utara) MANDAS, ISRAEL SAMUEL THEODORUS; LENGKONG, FLORENCE DEISY JETTY; RURU, JOORIE
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini diangkat berdasarkan masalah yang ditemui yaitu: distribusi alat dan obat kontrasepsi kuranglancar, terbatasnya kemampuan pengelola di kab/kota, tenaga petugas lapangan keluarga berencana menurunsehingga pemakaian alat kontrasepsi terus mengalami penurunan untuk itu tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan menggambarkan Evaluasi Kebijakan kependudukan program keluarga berencanaberdasarkan kriteria evaluasi seperti Efektivitas, Efesien, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan ketepatanadapun objek penelitiannya di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara. Jenispenelitan adalah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dandata primer. Sementara teknik analisis dengan cara, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. HasilKajian menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan telah terlaksana dengan baik terbukti dari indikatorefektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan sedangkan pada indikator responsivitas masih kurangbaik. Efektifitas sudah baik karena terbukti dengan telah berhasilnya menekan laju pertumbuhan penduduklewat penggunaan alat dan obat kontrasepsi (Alkon), efisiensi sudah baik karna biaya untuk mengikuti programKB yang dibayarkan sebanding dengan pelayanan yang diberikan dan sesuai dengan yang telah ditetapkan,kecukupan sudah cukup membantu pemerintah karena banyak program keluarga berencana yang dikeluarkanuntuk mengatasi serta mengurangi permasalahan kependudukan yang terjadi di lapangan, pemerataan sudahbaik karena program KB sudah di ikuti oleh semua kalangan baik yang ada di perkotaan maupun yang ada dipedesaan lewat program kampung KB, ketepatan sudah baik karena program KB sudah tepat dalammengendalikan laju pertumbuhan penduduk lewat penggunaan alat dan obat kontrasepsi sedangkanresponsivitas masih kurang baik karena masih banyak keluhan dari masyarakat tentang alur/prosedur dalammengikuti program KB.Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KAPOYA KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN REGAR, VRIANDY HALENS; LENGKONG, FLORENCE DEISY JETTY; RURU, JOORIE MARHAEN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDesa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Berbagai bentuk program untukmendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah namunhasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Olehkarena itu pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuhkebutuhan real masyarakat desa. Secara garis besar garis besar perencanaan desa mengandungpengertian sebagai berikut; pertama, perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dariidentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. Kedua, Perencanaanpembangunan lingkungan yaitu semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman,kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dandesa. Ketiga, Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumberdaya masyarakat setempat. Dan keempat, Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran sertamasyarakat dalam membangun masa depan. Sangatlah jelas bahwa perencanaan adalah prosespenting dalam pelaksanaan pembangunan dan keterlibatan masyarakat merupakan upaya untukmendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan. Denganperencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebihbaik serta bersifat jangka panjang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PerencanaanPembangunan Di Desa Kapoya di lihat dari empat aspek yaitu: Analisis dan identifikasi, perencanaanberbasis lingkungan, perencanaan bertumpu pada masalah kebutuhan aspirasi dan sumber dayamasyarakat, dan peranan masyarakat maka dapat dikatakan belum maksimal karena darikeseluruhan fokus masalah masih banyak kekurangan seperti kebutuhan masyarakat yang belumterpenuhi secara keseluruhan kemudian masyarakat belum dilibatkan secara maksimal dalamperencanaan dan juga proses analisis dan identifikasi dalam perencanaan pembangunan yang tidakmaksimal. Oleh karena itu diharapkan pemerintah bisa lebih memperhatikan empat aspek penting diatas agar perencanaan pembangunan di desa kapoya bisa maksimal dan menyentuh kebutuhan yangsebenarnya guna kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Desa
KINERJA BPJS KESEHATAN PADA PELAYANAN DI KECAMATAN TUTUYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DOHMI, NAJILA; KIYAI, BURHANUDDIN; Kolondam, Helly Febrina
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBangsa Indonesia bermaksud mengatasi berbagai persoalan yang berhubungan dengan biayakesehatan dan mutu pelayanan kesehatan maka pada Tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang ini mengamanatkanbahwa jaminan sosial yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan KesehatanNasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jaminan KesehatanNasional (JKN) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya sudah dimulai sejaktanggal 1 Januari 2014. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan melalui mekanisme asuransikesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesiaterlindungi dalam suatu sistem asuransi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatanmasyarakat yang layak. Peneliian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (naturalsetting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu, penelitian inidisebut penelitian kualitatif untuk melihat Kinerja BPJS Kesehatan pada pelayanan di KecamatanKotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Variabel yang akan diteliti dalam rincian yangterukur, yang akan diteliti menggunakan dimensi penilaian kinerja Menurut Robert L. Mathis danJhon H. Jackson yaitu: Kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan tempat kerjadan hubungan dengan organisasi. Hasil analisis kinerja BPJS Kesehatan cabang Tutuyan KabupatenBolaang Mongondow Timur dilihat dari semua indikator meliputi: Kemampuan, motivasi, dukunganyang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan dan hubungan mereka dengan organisasimenunju bahwa kinerja yang dilakukan pegawai BPJS sudah sesuai dengan yang diharapkan hal inidinilai dengan kualitas pelayanan berdasarkan wawancara yang didapat kepada peserta BPJSKesehatan bahwa pelayanan yang berkualitas kepada peserta yang mendukung.Kata Kunci: kinerja, pelayanan kesehatan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA RADANGKILAT, REYNE IVONE; PIO, RIANE; TAMPI, JOHNY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of public policy is something that is complex, involving various actors, parties, relatedto the environment or the context in which the policy is to be implemented to achieve its objectives. In thisregard, the existence of various models used to see how policies are implemented that are associated withthat goal is not to measure the extent to which policies have been implemented to achieve their objectives.Based on the problems raised, this study was designed using a qualitative approach. Researchers chose thecity of Manado as the location of the study; this was because in this city there was clearly a growth inboarding houses. Based on the analysis based on the theory of policy implementation by Van Meter andVan Horn, the Implementation of Hotel Taxation Policy Category of Kos Houses in Manado City, NorthSulawesi Province has not gone well. This research suggests: socialization and affirmation to staff aboutactivities that are part of the work program and field duties; staff and operational funds are developed;compile SOPs for the implementation of tasks, both at the subfield level and at the field level; follow up onstaff who do not carry out their duties properly and taxpayers who are not tax conscious; and conductfurther analysis on the lack of legislative support in the hotel tax collection policy for boarding houses.Keywords: Implementation, Kos House Tax
EVALUASI KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA POHI, IDHAM; POSUMAH, JOHNNY HANNY; PALAR, NOVIE
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan penelitian adalah untuk menjelaskan Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan metodedeskriptif-kualitatif. Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tiga indikator yaitupengetahuan akan tugas pekerjaan yang dihadapi, output yang efektif, pengambilan keputusan.Informan penelitian adalah Kepala Dinas, Pegawai Staf Pelaksanaan, Masyarakat. Pengumpulan datamenggunakan pedoman wawancara, observasi studi dokumentasi sedangkan teknik analisis dilakukanmelalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Berdasarkan hasil analisa dataditarik kesimpulan bahwa Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenKepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dilihat dari indikator pengetahuan akan tugas pekerjaan yangdihadapi, output yang efektif, dan pengambilan keputusan masih belum secara maksimaldilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil belum maksimal sehingga dapat direkomendasikan saran : meningkatkanpengetahuan akan tugas dan pekerjaan para pegawai selain melalui evaluasi mesti ada pelatihan danpendidikannya terutama tentang sistem informasi, komunikasi dan teknologi yang berkembangsekarang agar tercipta pemikiran-pemikiran baru untuk berinovasi dalam bekerja dan lebihmeningkatkan kualitas pelayanan, adakan sosialisasi dan penyuluhan terkait proses serta alurpengurusan administrasi kepada masyarakat, tak lupa pula gunakan pengeras suara, papaninformasi, baliho, spanduk dan hal-hal sejenis untuk memberi penjelasan lebih kepada masyarakatsetiap kali berkunjung ke kantor untuk mengurus masalah administrasi, sediakan waktu merespondan mendengarkan keluhan serta masukan dari masyarakat tak lupa pula penambahan infrastrukturdan fasilitas dalam hal ini teknologi harus ditingkatkan agar lebih mempermudah proses pelayanankepada masyarakat, dalam pengambilan keputusan koordinasi antara semua pihak yang bertanggungjawab harus terjalin baik dan intens.Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja
PENGARUH KESEJAHTERAAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA BAGO, SYUKURMAN DEARJOY; LENGKONG, FLORENCE DEISY JETTY; TAMPI, GUSTAAF BUDDY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of welfare on the performance of Minahasa UtaraInspectorate.The research method is a quantitative research method, it is a research method based on thephilosophy of positivism, used to examine the population or a particular sample. The sampling techniqueis a saturated sampling technique in the Inspectorate of Minahasa Utara, there are 38 aparatus. The usingof data analysis techniques are simple linear regression analysis and simple correlation analysis. Based onthe results of analysis using correlation pearson product moment, the outcome of correlation coefficient is(r) = 0,382 while the coefficient of determination is (r²) = 0,146. Based on this research, the hypothesispresented can be accepted that there is a degree of linkage and determination of the welfare to theperformance of apparatus in Inspectorate of Minahasa Utara. Based on the results of the study, it can beconcluded that the welfare has a relationship and has a significant effect on performance of apparatusservice in Inspectorate of Minahasa Utara. This means that welfare is one of the determinants of theimprovement of performance of the apparatus.Keyword: Welfare, Apparatus Performance
FUNGSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA STUDI KASUS DI DESA TUGUIS KECAMATA TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT DIONIKI, FEBRINA; RORONG, ARIE JUNUS; RARES, JOYCE JACINTA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBerdasarkan hasil penelitian maka terdapat permasalahan-permasalahan yaitu adanya kekuranganatau kelemahan dalam pelaksanaan atau dalam mengfungsikan anggaran pendapatan belanja desa inidalam pembangunan desa, salah satunya yaitu keterlambatan pemerintah desa dalam menyusunperencanaan kegiatan keuangan desa kemudian kurangnya koordinasi antara kepala desa denganBPD dan LPM dalam penyusunan APB-Des kemudian kurangnya transparansi pertanggungjawabanpemerintah desa kepada masyarakat mengenai pelaksanaan APB-Des yang wujud nyatanya padapembangunan desa, masih kurangnya pemberdayaaan masyarakat desa melalui APB-Des, di sampingitu pengawasan BPD terhadap pelaksanaan APB-Des masih kurang. Pendekatan penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama dalamkata-kata, dan tindakan; sisanya adalah data tambahan seperti dukumen dan lainya. Penelitiankualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu observasi, wawancara, atau pengeditandokumen.penelitian bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana desa yang digunakan sesuaidengan program, hasil pemanfaatan dana desa dan keterlibatan masyarakat di desa tuguis, kecamatanibu tabaru, kabupaten Halmahera Barat. Kepada informan yang dianggap memiliki potensi untukmemberikan informasi tentang penggunaan dana desa dalam pengembangan desa tuguis, kecamatantabaru, kabupaten Halmahera Barat. Juga melalui observasi dan dokumentasi hasil penggunaan danadesa.fungsi anggaran pendapatan belanja desa APB-Des dalam pembangunan desa. Dalam hal inifungsi APB-Des dalam pembangunan desa di atur pada empat faktor utama fungsi anggaran yang dikemukakan oleh Deddy Ismatullah ( 2010 ) yakni sebagai alat perencanaan, sebagai alat pedomankerja, dan sebagai alat koordinasi. Hasil penelitian di desa tuguis menunjukan bahwa fungsi APB-Dessebagai alat perencanaan, pedoman kerja, alat pengawasan, dan alat koordinasi suda di laksanakan didesa tuguis namun belum maksimal. Oleh karna itu implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunyamelakukan upaya-uapaya konkrit untuk memaksimalkan fungsi APB-Des sebagai alat perencanaan,pedoman kerja, alat pengawasan, dan alat koordinasi dalam pembangunan desa tuguis agarkeberhasilan pembangunan di desa tuguis dapat di tingkatkan. berdasarkan hasil penelitian tentangfungsi APB-Des dalam pembangunan desa dapat di tarik kesimpulan yaitu APB-Des berfungsi sebagaialat perencanaan, alat pedoman kerja, alat pengawasan, alat koodinasi. Bertolak dari kesimpulanhasil penelitian tersebut dapat di rekomendasikan beberapa saran yaitu perencanaan pembangunandan pengawasan pelaksanaan program pembangunan desa yang di danai dengan APB-Des perlu ditingkatkan kualitasnya di desa tuguis Kata Kunci: anggaran pendapatan belanja desa dalam pembangunan desa.
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BONDE, FAISAL; RARES, JOYCE JACINTA; LONDA, VERY YOHANIS
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam sejarah peradaban bangsa, pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilaiharganya. Kemajuan atau kehancuran suatu bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanyasebagai agent of change (agen perubahan). Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu adagenerasi muda atau pemuda yang memeloporinya. Namun, pemuda Indonesia dewasa ini telah banyakkehilangan jati dirinya, terutama dalam hal wawasan kebangsaan dan patriotisme (cinta tanah air)Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan adanya re-thinking (pemikiran kembali) dan re-inventing(penemuan kembali) dalam nation character building (pembangunan karakter bangsa) bagi pemuda yangberwawasan kebangsaan dan patriotisme untuk menemukan kembali jati diri bangsa. Oleh karena itu, untukmengoptimalkan peranserta organisasi kepemudaan, terutama di wilayah pedesaan, diperlukan upayapemberdayaan pemuda melalui wadah organisasi kepemudaan dalam bidang kompetensi tertentu, terutamakompetensi yang berkaitan dengan keterampilan hidup (life skills) sehingga mereka mampu menciptakanlapangan pekerjaan sendiri, yang pada gilirannya akan mampu menampung pemuda di desa sehingga dapatmengurangi pengangguran dan mencegah kriminalitas serta meminimalisir terjadinya urbanisasi.KecamatanDumoga Barat sebagai lokasi penelitian ini, masyarakatnya memiliki berbagai lapangan usaha atau pekerjaanutama, yakni dibidang pertanian dan yang terbanyak adalah padi sawah, kemudian dibidang industri sesuaidata terakhir sebanyak 27 unit industri yang terdiri dari industri batu bata sebanyak 8 unit usaha dan industrimeubel sebanyak 19 unit usaha. Ke dua jenis industri ini bisa dikembangkan apabila para pemuda ataugenerasi muda di Kecamatan ini memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola industri tersebut.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Pemuda di Kecamatan Dumoga terdiri datitiga faktor antara lain sebagai berikut : 1. Pemberdayaan pemuda melalui program usaha ekonomi,Keagamaan dan Sosial Budaya. Penyelenggaraan pemberdayaan pemuda melalui program usaha ekonomi,Keagamaan dan Sosial Budaya dilakukan dengan beberapa tahap yakni penyadaran, perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi. Tahap penyadaran mencakup diskusi/sharing, pembukaan akses informasi dansosialisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk menanamkan kepekaan dan kepedulian akan diri danterlebih bagi lingkungannya. Tahap selanjutnya yaitu perencanaan yang mencakup identifikasi kebutuhan danperencanaan. Perencanaan dilakukan agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan dapatmencapai tujuan. Pelaksanaan program dimaksudkan sebagai upaya-upaya yang dapat digunakan untuk lebihmendayagunakan potensi yang ada agar lebih berkembang yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihanketrampilan dan pelatihan penambah wawasan yang diselenggarakan oleh pemuda di Kecamatan Dumoga.Kata Kunci: Pemberdayaan organisasi kepemudaanAbstract

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 4 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 3 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 126 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 115 (2022) Vol 8, No 114 (2022) Vol 8, No 113 (2022) Vol. 8 No. 4 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 3 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 112 (2021) Vol 7, No 111 (2021) Vol 7, No 110 (2021) Vol 7, No 109 (2021) Vol 7, No 108 (2021) Vol 7, No 107 (2021) Vol 7, No 106 (2021) Vol 7, No 105 (2021) Vol 7, No 104 (2021) Vol 7, No 103 (2021) Vol 7, No 102 (2021) Vol 7, No 101 (2021) Vol 7, No 100 (2021) Vol 7, No 99 (2021) Vol 6, No 98 (2020) Vol 6, No 97 (2020) Vol 6, No 96 (2020) Vol 6, No 95 (2020) Vol 6, No 94 (2020) Vol 6, No 93 (2020) Vol 6, No 92 (2020) Vol 6, No 91 (2020) Vol 6, No 90 (2020) Vol 6, No 89 (2020) Vol 6, No 88 (2020) Vol 6, No 87 (2019) Vol 5, No 86 (2019) Vol 5, No 85 (2019) Vol 5, No 84 (2019) Vol 5, No 83 (2019) Vol 5, No 82 (2019) Vol 5, No 81 (2019) Vol 5, No 80 (2019) Vol 5, No 79 (2019) Vol 5, No 78 (2019) Vol 5, No 77 (2019) Vol 5, No 76 (2019) Vol 5, No 75 (2019) Vol 5, No 74 (2019) Vol 5, No 73 (2019) Vol 5, No 67 (2019) Vol 5, No 66 (2018) Vol 4, No 65 (2018) Vol 4, No 64 (2018) Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018) Vol 4, No 61 (2018) Vol 4, No 60 (2018) Vol 4, No 59 (2018) Vol 4, No 58 (2018) Vol 4, No 57 (2018) Vol 4, No 56 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 55 (2018) Vol 4, No 54 (2018) Vol 4, No 53 (2018) Vol 4, No 52 (2018) Vol 4, No 51 (2018) Vol 4, No 50 (2018) Vol 3, No 046 (2017) Vol 4, No 49 (2017) Vol 4, No 48 (2017) Vol 4, No 47 (2017) Vol 3, No 45 (2017) Vol 3, No 400 (2016) Vol 3, No 038 (2016): Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 044 (2016) Vol 1, No 043 (2016) Vol 3, No 42 (2016) Vol 3, No 41 (2016) Vol 1, No 37 (2016) Vol 1, No 36 (2016) Vol 3, No 031 (2015) Vol 2, No 029 (2015) Vol 1, No 028 (2015) Vol 1, No 010 (2015) Vol 4, No 35 (2015): Jurnall Administrasi Publik Vol 4, No 32 (2015) Vol 2, No 30 (2015) Vol 1, No 12 (2015) Vol 3, No 004 (2014) Vol 2, No 002 (2014) Vol 2, No 001 (2014) Vol 4, No 5 (2014): Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014) Vol 1, No 1 (2014) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue