cover
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015" : 12 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Diah Fatma Sjoraida
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.608 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338

Abstract

Dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi public (UU Nomor 14 tahun 2008), Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, masyarakat tidak puas atas pelayanan informasi yang diberikan, hal ini terlihat dari tingginya sengketa informasi publik di Jawa Barat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor lemahnya implementasi kebijakan tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif eksplanatif. Dari hasil penelitian diperoleh temuanmengenai faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KIP tidak berjalan efektif,yaitu : (1) struktur organisasi dan kewenangan pelaksana yang tidak memadai; (2) sosialisasi pelaksanaan kebijakan kepada target sasaran (masyarakat) tidak terlaksana dengan baik dan luas; (3) Program aksi yang tidak menyeluruh dan lengkap sesuai dengan UU; (4) Sumber daya yang tidak cukup membiayai kegiatan operasional; serta (5) pemahaman kebijakan keterbukaan informasi publik belum membuka mindset ketertutupan sehingga atmosfer keterbukaan menjadi tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Saran yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah (1) perlu dibentuk struktur organisasi khusus dengan membentuk PPID utama, sekretaris PPID, dan PPID pembantu sehingga pelayanan informasi public lebih sistematis, terkoordinasi dan sinergis; (2) melakukan sosialisasi efektif kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tata cara permohonan informasi public; (3)Meningkatkan sumber daya seperti melengkapi dan memperbaharui sarana dan prasarana dan pemanfaatan TIK, serta penyediaan anggaran khusus pelaksanaan fungsi PPID diantaranya biaya koordinasi, pelayanan informasi dan sosialisasi; (4) pentingnya menanamkan kesamaan faham tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dalam benak aparat, sehingga transparasi dan akuntabilitas dapat terwujud.
STRATEGI PENINGKATAN KEBERDAYAAN PETANI KECIL MENUJU KETAHANAN PANGAN Sitti Aminah; Sumardjo -; Djuara Lubis; Djoko Susanto
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.802 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8343

Abstract

Pembangunan pertanian belum menciptakan petani yang berdaya. Sebagian besar petani Indonesia adalah petani kecil yang pendapatan rendah, sehingga tergolong penduduk miskin. Kondisi ini menyebabkan ketidaktahanan pangan pada sebagian besar keluarga petani. Penelitian bermaksud untuk merumuskan strategi peningkatan keberdayaan petani kecil menuju ketahanan pangan. Data dikumpulkan pada Bulan Maret-Mei 2012 menggunakan metode: observasi, wawancara dan focus group discussion. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan structural equation modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Keberdayaan petanikecil berada pada kategori rendah, dipengaruhi oleh lemahnya faktor-faktor: kualitas penyelenggaraan program, peran agen (pendamping/penyuluh/petugas), akses dan dukungan lingkungan, karakteristik petani kecil dan ketepatan proses pembelajaran. (2) Karakteristik petani dan keberdayaan petani kecil yang tergolong rendah berpengaruh terhadap rendahnya ketahanan pangan keluarga petani kecil. Strategi peningkatan keberdayaan untuk meningkatkan ketahanan pangan petani kecil melalui upaya perbaikan: kualitas penyelenggaraan program, peran pendamping, akses dan dukungan lingkungan, karakteristik petani kecil dan proses pembelajaran petani kecil.
PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI PROMOSI PARIWISATA OLEH PEMERINTAH KOTA MANADO Elfie Mingkid
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.859 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8334

Abstract

Kurangnya akses informasi yang menyangkut potensi pariwisata maupun kegiatan – kegiatan pemerintahkota dalam bidang pariwisata menunjukkan pada tidak difungsikannya media komunikasi dalam menunjangkegiatan yang berkaitan dengan promosi pariwisata. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan penyebabbelum difungsikannya dengan baik media komunikasi dalam promosi pariwisata oleh Dinas Pariwisata danKebudayaan Kota Manado serta menunjukkan pentingnya unsur media dalam tataran komunikasi khusunyapada kajian komunikasi organisasi publik. Dengan menggunakan desain deskriptif kualitatif ditemukan bahwapenggunaan media komunikasi yang dimiliki dalam kegiatan promosi kepariwisataan belum menjadikan promosipariwiata berjalan dengan baik disebabkan oleh kurangnya dana untuk membiayai operasional, sistem jaringansering bermasalah, belum adanya pegawai dalam struktur organisasi yang ditempatkan secara tetap memilikikeahlian di bidang teknologi informasi dan desain grafis, serta sarana dan prasarana kantor termasuk kompleksperkantoran yang belum memadai. Oleh karenanya Pemerintah Kota Manado perlu memanfaatkan website www.pariwisatakotamanado.go.id penyediaan infomasi kepariwisataan, promosi wisata, agenda – agenda pariwisataKota Manado.
KELEMBAGAAN PENGUPAHAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DI JAWA BARAT Erna Maulina; Nur Efendi
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.069 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8339

Abstract

Industri tekstil adalah salah satu industri padat karya yang terkena dampak langsung dari kebijakan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan sebuah analisis kritis atas kelembagaan pengupahan pada industri tekstil di Jawa Barat. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pengupahan pada industri tekstil di Jawa Barat di tandai oleh banyaknya pelanggaran atas aturan pengupahan dan lemahnya upaya penegakan oleh pemerintah.Pelanggaran yang terjadi diantaranya adalah membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum atau tidak sesuai dengan norma pengupahan. Penegakan aturan yang diterapkan oleh pemerintah tanpa diikuti sanksi hukum telah memunculkan aturan informal dalam bentuk konvensi untuk memberikan suap kepada oknum pengawas.Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelembagaan pengupahan pada industri tekstil di Jawa Barat ditandai oleh masih banyak perusahaan yang melanggar aturan pengupahan. Hambatan dalam kelembagaan pengupahan ini adalah mekanisme penetapan upah minimum yang kurang memperhatikan kondisi riil perusahaan tekstil danlemahnya penegakan aturan formal oleh pemerintah.
FRASA DIREKTIF YANG BERUNSUR DI, DARI, DAN UNTUK DALAM BAHASA INDONESIA: KAJIAN SINTAKTIS DAN SEMANTIS Agus Nero Sofyan
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.326 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8344

Abstract

Penelitian ini berjudul “Frasa Direktif yang Berunsur Di, Dari, dan Untuk dalam Bahasa Indonesia: Kajian Sintaktis dan Semantis”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan diambil dari surat kabar yang ada pada situs internet dan data buatan (penulis). Teori yang digunakan adalah frasa, preposisi, jenis frasa, distribusi frasa, inti kategori frasa, makna gramatikal, dan peran semantis. Masalah yang dibahas adalah distribusi frasa direktif yang berunsur di, dari, dan untuk, kategori konstituen pascafrasa direktif yang berunsur di, dari, dan untuk, makna frasa direktif yang berunsur di, dari, dan untuk, sertaperan semantis konstituen pascafrasa direktif yang berunsur di, dari, dan untuk. Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa unsur frasa direktif yang berunsur di, dari, dan untuk berdistribusi di depan, di tengah, dan di akhir suatu kalimat. Kategori konstituen pascafrasa direktif yang berunsur di, dari, dan untuk adalah nomina, ajektiva, frasanominal, frasa verbal, dan frasa numeralia. Makna yang diemban frasa direktif yang berunsur di, dari, dan untuk adalah tempat berada yang permananen, waktu sedang berlangsung, tempat yang beruang/berdimensi, tempat asal, bahan, sebab/alasan, hasil/perolehan, waktu berjangka, peruntukan, dan kegunaan. Peran semantis konstituen pascafrasa direktif yang berunsur di, dari, dan untuk adalah pelaku, pengalam, penderita, tempat, perlawanan,penyebab, hasil, dan keadaan.
KOMITMEN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KOTA MANADO PADA PENANGANAN KELUHAN PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Shirley Y. V. I. Goni
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.224 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8335

Abstract

Keluhan masyarakat dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor secara umum terjadi karenabeberapa hal yang antara lain organisasi pelayanan gagal mewujudkan kinerja yang dijanjikan. Memperhatikanberbagai keluhan, maka sebagai organisasi pemberi layanan sangat penting meresponi berbagai keluhan gunadijadikan sebagai komitmen dalam perbaikan kinerja dan memperbaiki pelayanan menujuh ke arah yang lebihbaik. Untuk hal tersebut maka penelitian ini berupaya menjelaskan komitmen penanganan keluhan pelayanan pajakkendaraan bermotor oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Unit Pelaksana Teknis Daerah KotaManado bagi pengembangan ilmu sosial humaniora. Dengan menggunakan desain deskriptif kualitatif penelitianini menekankan bahwa komitmen penanganan keluhan belum sepenuhnya nyata dijalankan pada pelayanan pajakkendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Unit Pelaksana Teknis Daerah KotaManado karena pengembangan kinerja pegawai lebih menekankan pada terwujudnya Pendapatan Asli Daerahsebagai sumber utama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bukan pada peningkatan kualitas pelayanan. Olehnyaperlu dilakukan dengan cara perbaikan pada pengembangan kinerja pegawai yang mencakup perbaikan padamenyusun visi, misi dan rencana organisasi, tindakan pelaksanaan, pengawasan jalannya dan hasil pekerjaan,evaluasi atas kemajuan serta kegagalan organisasi, sistem karier, kompetensi, kompensasi dan motivasi kerja
KEMAMPUAN PEREMPUAN TANI DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA Hayati -; Siti Amanah; Aida Vitayala Hubeis; Prabowo Tjitropanoto Tjitropanoto
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.851 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8340

Abstract

Perempuan tani di Kabupaten Lombok Timur berperan intensif dalam produksi, pengolahan, penyiapan dan pendistribusian pangan keluarga, namun kualitas konsumsi pangan rumah tangga masih rendah. Rata-rata asupan energi hariannya di bawah skor nasional. Kondisi ini dikarenakan kemampuan perempuan tani sebagai pelaku penting belum memadai untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor yang berhubungan dengan kemampuan perempuan tani, dan menganalisis kemampuan perempuan tani mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Penelitian menggunakan metode penelitian survei dengan jumlah sampel sebanyak 300 rumah tangga yang tersebar di Kecamatan Terara danAikmel Kabupaten Lombok Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pribadi perempuan tani kuat dalam hal kematangan dan motivasi, namun lemah dalam pendidikan formal dan non formal.Perempuan tani dominan dalam pengambilan keputusan rumah tangga tetapi rendah pendapatannya. Perempuan tani tidak mendapatkan dukungan sosial budaya, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif. Secara umum, dukungan penyuluhan terhadap perempuan tani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga juga lemah. Tingkat kemampuan perempuan tani secara teknis lebih baik daripada secara manajerial dan sosial rendah. Kemampuan perempuan tani dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga berhubungan positif dan nyata dengan pendidikan non formal, motivasi, tanggungan keluarga, luas lahan, keputusan, akses sumberdaya dan penyuluhan. Untuk itu, diperlukan penyuluhan ketahanan pangan yang intensif dan spesifik bagi perempuan tani.Katakunci: perempuan tani, kemampuan, extension, ketahanan pangan rumah tangga
DINAMIKA TRANSPARANSI DAN BUDAYA BADAN PUBLIK PASCA REFORMASI BIROKRASI (Studi Kasus tentang Badan Publik se-Indonesia sebagai Badan Publik Perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik No.14/2008 di Propinsi Jabar dan Kalbar) Atie Rachmiatie; Dadi Ahmadi; Ema Khotimah
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.591 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8345

Abstract

Keterbukaan informasi berdasarkan UU 14/2008 telah menjadi momentum bagi upaya merealisasikan good governance dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Implikasinya, masyarakat diberi akses dan hak atas informasi publik yang merupakan hak asasi manusia serta dijamin oleh undangundang.Selain itu, keterbukaan informasi publik seharusnya mendorong partisipasi masyarakat untuk turut “mewarnai” berbagai kebijakan pemerintah yang “pro publik”. Pemerintah Daerah, tidak terkecuali, dituntut melakukan pelayanan informasi terhadap publik yang ingin mengakses segala jenis informasi yang diatur oleh undang-undang. Namun, berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menempati urutan pertama yang banyak memperoleh keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikannya. Permasalahannya : “Bagaimana Dinamika dan Transparansi Budaya Badan Publik Se-Indonesiadalam Meningkatkan Kualitasnya sebagai Badan Publik perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik no. 14/2008 ? Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dan FGD, terhadap pejabat Humas, PPID, Komisi Informasi di Pemprov Jabar dan Pemprov Kalbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwatransparansi dalam konteks keterbukaan informasi publik di badan publik pemerintah daerah, secara formal telah memenuhi kesiapan kelembagaan, infrastruktur dan SDM , namun masih terkendala oleh “mindset” sebagai bagian penting budaya pasca Reformasi Birokrasi yang belum berubah. Semangat dan filosofi “good and cleangovernance” sendiri, umumnya tidak mendapat penentangan dalam tataran praksis, namun ada “hidden resistency” para pejabat, sehingga belum optimalnya pelayanan informasi publik.
PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM KEBUN TALUN DI DESA KARAMATMULYA, KECAMATAN SOREANG,KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT Dede Tresna Wiyanti
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.528 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8336

Abstract

Ketika figur seorang petani digambarkan, seringkali gambaran yang diperoleh adalah seorang laki-laki dengan pakaian penuh lumpur sedang membajak sawah atau mencangkul. Jarang sekali seorang petani digambarkan sebagai seorang perempuan yang sedang mencangkul lahan pertanian sambil menggendong anak kecil di punggungnya, seorang perempuan yang sedang mencari dan mengumpulkan kayu bakar, atau seorang perempuan muda yang sedang memotong rumput untuk memberi makan ternaknya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan ikut berperan di dalam sistem pertanian, namun seringkali peran perempuan terabaikan.Selain itu, hubungan/relasi antara perempuan dan laki-laki atau relasi gender biasanya dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dirubah. Untuk dapat mengetahui bagaimana peran perempuan, kerja yang merekalakukan, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dalam kegiatan pertanian di lahan kering dalam hal ini di kebun talun maka dilakukan penelitian tentang permasalahan tersebut di Desa Karamatmulya, KecamatanSoreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan focuss group discussion dengan kelompok petani perempuan yang melakukan kegiatan pertanian dengan sistem kebun talun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan terlibat di hampir semua kegiatan kebun talun, termasuk pada kegiatan yang termasuk kategori sangat berat dan berat. Ini ditunjukkan dengan tidak ada jenis tanaman yang ditanam di kebun talun yang termasuk kategori tanaman laki-laki (men’s crop). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan memberikan kontribusi yang tidak lebih kecildibanding laki-laki pada kebun talun. Namun, tidak sebanding dengan peran dan kontribusi perempuan terhadap kebun talun, pengambilan keputusan dalam sistem kebun talun masih didominasi laki-laki. Perempuan dapatmemberikan saran, namun keputusan akhir tetap pada pihak laki-laki. Faktor utama yang mempengaruhi relasi (hubungan) antara laki-laki dan perempuan atau relasi gender di lokasi penelitian adalah kondisi ekonomi.
KETERLIBATAN SELEBRITI DALAM PEMILU INDONESIA PASCA ORDE BARU Ikhsan Darmawan
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.523 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8341

Abstract

Politik Indonesia pasca Orde Baru ditandai oleh banyak perubahan. Salah satunya adalah makin pentingnya peran calon di dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan kunci: (1) Bagaimana keterlibatan selebriti dalam Pemilu Legislatif Indonesia pasca Orde Baru? (2) Mengapa ada kecenderungan makin banyak selebriti yang terlibat dalam pemilu legislatif nasional di Indonesia? (3) Apa saja dampak dari keterlibatan selebriti dalam pemilu legislatif nasional Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama bulan April-Mei 2014. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur berupa pengumpulan referensi dan data-data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan langkah-langkah yaitu analisis reduksi dan analisis penyajian data. Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, terdapat perubahan model keterlibatan selebriti dalam Pemilu Legislatif pasca Orde Baru. Kedua, keterlibatan selebriti dalam pemilu disebabkan oleh perubahan dalam sistem pemilu, perubahan dalam perilaku memilih pemilih di Indonesia, dan makin pragmatisnya kebanyakan partai politik. Ketiga, dampak dari keterlibatan selebriti di pemilu Indonesia

Page 1 of 2 | Total Record : 12


Filter by Year

2015 2015


Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue