Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Sinergi Kebijakan Penyediaan Benih Unggul Kopi, Kelapa dan Mete untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Ekspor ]]>
<![CDATA[Frendy Ahmad Afandi]]>;
<![CDATA[Feryanto]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.454-459
<![CDATA[Subsektor perkebunan menjadi tulang punggung perekonomian nasional (40 % dari PDB pertanian) karena menyerap tenaga kerja dan menyumbang devisa secara signifikan. Kebijakan penyediaan benih unggul berteknologi modern diperlukan untuk meremajakan tanaman perkebunan yang sudah tua agar meningkatkan daya saingnya. Validasi data dalam perumusan naksah kebijakan ini menggunakan metode in depth interview, FGD, observasi, dan rapat koordinasi yang disajikan secara kualitatif. Kebijakan pengembangan perbenihan tanaman perkebunan seperti kopi, kelapa, dan mete perlu dilakukan seperti kelapa sawit. Pilar sukses pengembangan pembibitan dilakukan dengan pemetaan kebutuhan pasar/industri, perancangan kebutuhan benih unggul, pemroduksian benih secara rutin, massal, serta mendekati lokasi penanaman. Selain itu diperlukan seleksi tanaman unggul untuk diperbanyak secara kultur jaringan dan menggunakan teknologi modern.]]>
<![CDATA[Strategi Pengendalian Stres pada Suami Pekerja Migran Indonesia ]]>
<![CDATA[Vivi Irzalinda]]>;
<![CDATA[Nia Reviani]]>;
<![CDATA[Mirdat Silitonga]]>;
<![CDATA[Herien Puspitawati]]>;
<![CDATA[Istiqlaliyah Muflikhati]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.460-464
<![CDATA[Stres dikategorikan ketika tuntutan dan beban tugas yang berat dialami seseorang namun tidak dapat menyelesaikannya, sehingga akan berdampak negatif pada tubuh seseorang. Respons tubuh tersebut disebut respons fisiologis dan psikologis. Suami akan mengalami stres saat istri memutuskan menjadi TKI karena merasa pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh istri sekarang menjadi tanggung jawab suami. Perginya istri menjadi masalah yang berat bagi suami. Banyaknya beban yang ditanggung suami dapat mengakibatkan suami mengalami gejala stres. Pentingnya pengendalian stres suami TKI sebagai masukan program relevan kerjasama kementerian yaitu integrasi pendidikan komunitas pembangunan keluarga (community parenting), meningkatkan akses kesehatan mental dan terapi keluarga bagi suami TKI]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemasaran Kopi Robusta di Kabupaten Bogor ]]>
<![CDATA[Vanesha Miranda]]>;
<![CDATA[Yusalina]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.465-469
<![CDATA[Potensi Kabupaten Bogor untuk pengembangan kopi Robusta pada faktanya melibatkan beberapa lembaga pemasaran yang melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Pelaksanaan fungsi pemasaran menjadikan adanya penambahan nilai produk, sehingga terdapat perbedaan harga ditingkat produsen dan konsumen. Keterbatasan petani dalam mengakses dan menjangkau pasar konsumen akhir menjadi alasan dalam keterlibatan lembaga pemasaran. Policy brief ini sebagai langkah strategis dalam optimasi peran stakeholder dan policy maker dalam kegiatan pemasaran kopi Robusta di Kabupaten Bogor.]]>
<![CDATA[Sinergisasi Kelola Perikanan Adat di Papua Barat ]]>
<![CDATA[Akhmad Solihin]]>;
<![CDATA[Hari Kushardanto]]>;
<![CDATA[Ray Chandra Purnama]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.470-474
<![CDATA[Masyarakat adat dengan keberagamannya diharapkan mampu mendukung praktik-praktik pengelolaan perikanan. Namun demikian, praktik-praktik pengelolaan perikanan berbasis adat lambat laun terkikis oleh kepentingan ekonomi dan heterogenitas masyarakat pesisir. Isu dan permasalahan ini terjadi juga di Provinsi Papua Barat yang juga memiliki nilai-lokal lokal pengelolaan perikanan berbasis adat yang dilaksanakan secara turun temurun. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan kolaboratif yang dinamakan Kelola Perikanan Adat (KPA).]]>
<![CDATA[Pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) dalam Pengelolaan ROB dan Banjir ]]>
<![CDATA[Yoppie Christian]]>;
<![CDATA[Andy Afandy]]>;
<![CDATA[Yonvitner]]>;
<![CDATA[Nurdin Ahmadi]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.475-481
<![CDATA[Persoalan penanganan banjir rob dan limpasan di Kabupaten dan Kota Pekalongan bersifat kompleks karena melibatkan banyak pihak. Kondisi ini semakin berat dengan kapasitas adaptif berada pada tingkat Rendah Sedang, dan persepsi risiko masyarakat pada level Rendah. Kajian PKSPL IPB (2021) memproyeksikan nilai kerugian dan kerusakan tahun 2030 mencapai Rp. 30,94 trilliun (penanganan business as usual). Sehingga perlu pendekatan ICM untuk mengidentifikasi solusi atas tantangan pembangunan melalui mekanisme pengambilan keputusan secara terpadu dan sistematis mulai dari perencanaan, inisiasi, implementasi, monitoring, evaluasi atas strategi dan program sebagai respon atas tantangan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ICM menyediakan panduan bagi semua aktor untuk menyusun rencana induk pengelolaan pesisir secara terpadu.]]>
<![CDATA[Penguatan Tata Kelola Perlindungan Buruh Migran Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Kapal Ikan Asing ]]>
<![CDATA[Akhmad Solihin]]>;
<![CDATA[Ahmad Mustofa]]>;
<![CDATA[Cut Desyana]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.482-486
<![CDATA[Pekerjaan menjadi buruh migran pada kapal ikan asing masih menjadi tujuan utama pada beberapa wilayah Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pantai utara Jawa. Namun demikian, tingginya minat menjadi buruh migran ABK di kapal ikan asing belum disertai dengan kesiapan Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap buruh migran tersebut. Selain disebabkan oleh konflik kewenangan antar lembaga penyelenggara, juga disebabkan oleh kapasitas SDM calon buruh migran ABK itu sendiri. Hal ini diperparah dengan lemahnya aturan perlindungan pekerja terhadap buruh migran oleh negara bendera kapal.]]>
<![CDATA[Rekomendasi Model Bisnis Bank Perekonomian Rakyat Syariah Melalui Pendekatan Blue Ocean Strategy ]]>
<![CDATA[Anisa Dwi Utami]]>;
<![CDATA[Lukman M Baga]]>;
<![CDATA[Rahmat Yanuar]]>;
<![CDATA[Tita Nur Syamsiah]]>;
<![CDATA[Busaid]]>;
<![CDATA[Yekti Mahanani]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.487-496
<![CDATA[Perubahan lingkungan bisnis yang terjadi, menuntut BPRS untuk dapat menyesuaikan strategi dan model bisnisnya. Potensi yang dimiliki oleh BPRS baik dari sisi internal dan dan eksternal serta dengan adanya peluang pasar UMKM yang begitu besar menuntut BPRS untuk dapat menyesuaikan kembali model bisnis yang akan dijalankan. Pendekatan Business Model Canvas (BMC) yang dikombinasikan dengan Blue Ocean Strategy (BOS) dalam model bisnis BPRS diharapkan dapat menciptakan inovasi nilai yang fokus pada pasar-pasar spesifik dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan BPRS untuk menjangkau pasar yang lebih dalam.]]>
<![CDATA[Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca terbit Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya ]]>
<![CDATA[Bramasto Nugroho]]>;
<![CDATA[Fitta Setiajiati]]>;
<![CDATA[Nur Hygiawati Rahayu]]>;
<![CDATA[Adi Misda Indarto]]>;
<![CDATA[Mayang Meilantina]]>;
<![CDATA[Rizaldi Boer]]>;
<![CDATA[Alwan Rafiuddin]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.497-499
<![CDATA[KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan negara di tingkat tapak memiliki peran sentral dalam masa depan kehutanan Indonesia. Pengelolaan KPH yang masih belum ideal, saat ini mendapat tantangan baru dengan adanya UUCK dan peraturan turunannya (PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan). Sejarah pembentukan KPH diawali dengan semangat pengelola tingkat tapak yang mandiri dan dapat berkontribusi kepada daerah, tetapi saat ini muncul kekecewaan dengan adanya perubahan wewenang, dari awalnya dapat “memanfaatkan hutan” menjadi “fasilitator kegiatan”. Pengurangan wewenang yang berimplikasi pada penurunan anggaran kegiatan ini berpotensi menyebabkan demotivasi para pengelola KPH, sehingga fungsi KPH sulit tercapai dan masa depan pengelolaan hutan Indonesia di tingkat tapak dipertanyakan.]]>
<![CDATA[Strategi Komunikasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Bogor ]]>
<![CDATA[Dyah Retna Puspita]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.500-504
<![CDATA[Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor disikapi DP3A Kota Bogor dengan merancang strategi komunikasi penanganan dan pencegahannya. Pertama, optimalisasi pencegahan kasusnya melalui sosialisasi dan edukasi ke berbagai elemen masyarakat dengan membentuk lembaga Puspaga, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh kelurahan serta Posyandu multifungsi yang menambahkan penyuluhan ketahanan keluarga di dalamnya. Kedua, optimalisasi penanganan kasusnya dengan membentuk UPTD PPA. Kendalanya adalah belum banyaknya PATBM dan Posyandu multifungsi yang beraktivitas, kurangnya tenaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lembaga UPTD PPA, serta minimnya anggaran. Untuk itu diajukan beberapa rekomendasi.]]>
<![CDATA[Perbaikan Kesejahteraan Nelayan Perikanan Skala Kecil ]]>
<![CDATA[Indra Jaya]]>
<![CDATA[ Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29244/agro-maritim.5.1.505-509
<![CDATA[Di pesisir-pesisir kepulauan Indonesia, kesejahteraan nelayan perikanan skala kecil praktis tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, padahal porsi produksi perikanan skala kecil adalah cukup signifikan. Dalam Policy Brief ini disampaikan potret nelayan perikanan skala kecil, harga ikan yang adil dan akses pasar dan teknologi, upaya peningkatan kesejahteraan mereka selama ini, dan beberapa implikasi dan rekomendasi terobosan kebijakan yang dapat memperbaiki situasi yang sudah berlangsung sejak lama agar kesejahteraan nelayan perikanan skala kecil dapat meningkat.]]>
