Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.612
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MANAJEMEN HUTAN TROPIKA Journal of Tropical Forest Management Jurnal Penyuluhan Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Jurnal Silvikultur Tropika (JST) Forest Science Jurnal Hidrolitan JOURNAL OF COASTAL DEVELOPMENT SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Penelitian Hutan Tanaman JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Jurnal Belantara Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Forest and Society PERENNIAL Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Bramasto Nugroho
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Social Sciences

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
INSTITUTIONAL ANALYSIS OF REVOLVING FUND LOAN (RFL) FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY FOREST PLANTATIONS (CFP) Hendartin, Entin; Nugroho, Bramasto; Kartodihardjo, Hariadi; Darusman, Dudung
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 8, No 2 (2011): Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Forestry Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to formulate effective and efficient institutions of Revolving Fund Loans for Community Forest Plantation development (RFL CFP) in accordance with variation of field conditions. Benchmarking techniques were used to formulate the institution of RFL CFP. For that purpose, Independent of Direct Assistance Rural Agribusiness Development (IDA RAD) from the Ministry of Agriculture was selected as a benchmark as it was good in performance. The study was conducted in three provinces, i.e. Riau, South Kalimantan (November 2008 to April 2009) and West Java (May 2009 to February 2011). Comparative study was used to analyze the institutions based on the agency theory. The results showed that the institutional of RFL CFP have not accomodated the differences in characteristics, perceptions and capacities of the parties. As a result, the institutions have not been able to overcome the risk of moral hazard, adverse selection and high transaction costs. On the other hand, the institution of IDA RADhas a positive impact on agency relationship. High repayments by IDA RADagent and the increasing number of agents each year have proved the impact.
STRATEGI KEBIJAKAN PEMASARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU Salaka, Fentie J.; Nugroho, Bramasto; Nurrochmat, Dodik R.
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) memiliki nilai sosial dan ekonomi yang penting bagi masyarakat di negara-negara berkembang yang menggantungkan hidup mereka pada HHBK yang merupakan mata pencaharian mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi kebijakan pemasaran HHBK. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan metode eksplorasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran dari HHBK mengutamakan pengembangan pemasaran dan pengembangan produk HHBK, dengan melaksanakan kebijakan: 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi HHBK; 2) Penguatan informasi pemasaran; 3) Peningkatan kualitas SDM petani melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan; 4) Peningkatan pemberian bantuan modal usaha, khususnya kepada petani minyak kayu putih; 5) Peningkatan kegiatan promosi pada tingkat provinsi dan nasional; 6) dan Penciptaan suatu mekanisme pengurusan izin yang mudah dan cepat.
ANALISIS FINANSIAL DAN KELEMBAGAAN RANTAI NILAI MEBEL MAHONI JEPARA Parlinah, Nunung; Nugroho, Bramasto; Purnomo, Herry
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri mebel umumnya termasuk dalam industri kecil dan menengah. Selain berperan dalam penerimaan devisa, bisnis di bidang mebel ini juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama di Kabupaten Jepara. Adanya hubungan (pemberi kepercayaan) - (penerima kepercayaan) yang terjadi antar aktor atau pelaku di dalam rantai berpengaruh terhadap besarnya distribusi nilai tambah yang diperoleh oleh masingmasing pelaku di sepanjang rantai nilai Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kelembagaan (aturan) yang terjadi antar pelaku di sepanjang rantai nilai mebel mahoni Jepara dan menentukan skenario kebijakan yang dapat mendukung bagi kelestarian industri mebel Jepara. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data meliputi identifikasi aktor dan kelembagaan (aturan) yang terjadi antar pelaku serta analisis manfaat biaya yang terdiri dari NVP, BCR dan IRR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) para pengrajin ( ) memproduksi mebelnya lebih didasarkan pada pesanan pembeli ( ). agent principal Asymetic information yang terjadi antara pedagang kayu dan petani juga telah mengakibatkan posisi petani sebagai (2) Nilai NPV, BCRdan IRR untuk tiap pelaku berbeda-beda tetapi nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa pola kemitraan yang terjadi antar pelaku dalam rantai nilai mebel mahoni saat ini sudah efektif. Skenario kebijakan yang dapat diterapkan adalah kebijakan yang bersifat insentif bagi petani hutan rakyat, peningkatan kemampuan pengrajin di bidang pemasaran; dan membangun aksi kolektif diantara pengrajin. price taker;
Proses Operasionalisasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Perspektif Teori Difusi Inovasi Julijanti, Julijanti; Nugroho, Bramasto; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam operasionalisasi KPH terdapat keraguan stakeholders terhadap legitimasi kebijakan KPH. Keraguan ini diperoleh dari interaksi stakeholders dalam operasionalisasi KPH. Hasil interaksi ini dapat mendukung atau menghambat adopsi kebijakan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses operasionalisasi KPH dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Proses operasionalisasi dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan tahap implementasi dan konfirmasi. Interaksi stakeholders dianalisis dengan metode IDS yaitu interaksi antara discourse/narrative, actors/networks dan politics/interest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KPH belum sepenuhnya diakui oleh stakeholders sehingga berimplikasi terhadap operasionalisasi di lapangan. Faktor-faktor yang memengaruhi operasionalisasi kebijakan KPH adalah kejelasan dan ketercukupan kewenangan KPH, legitimasi kebijakan KPH dan hak kelolanya, dukungan stakeholders terkait legalitas (kebijakan daerah) dan tindakan (aksi) serta hambatan psikologis dan trust. Strategi indikatif untuk mengatasi hambatan operasionalisasi KPH adalah membangun dan memelihara kepercayaan stakeholders guna mendukung operasionalisasi KPH (komitmen pada tujuan bersama dalam membangun KPH, alokasi kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan adopter serta perencanaan partisipatif).
Peranan Para Pihak Dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan Zubayr, Manifas; Darusman, Dudung; Nugroho, Bramasto; Nurrochmat, Dodik Ridho
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan mengetahui peranan dan hubungan antara para pihak dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan (PKH). Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode indepth interview, document and literature review dan observasi tak terstruktur digunakan dalam studi ini. Analisis para pihak dilakukan dengan mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh para pihak serta analisis terhadap rights, responsibility, revenues dan relationship (4Rs) para pihak. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat 19 pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan PKH. Kementerian Kehutanan menjadi pihak utama sedangkan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) menjadi pihak kunci dalam implementasi kebijakan PKH. Peranan keduanya menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan ini. Terdapat keseimbangan yang cukup baik antara rights, responsibility dan revenues untuk masing-masing pihak. Hubungan di antara para pihak terjalin dalam berbagai tingkat, dari bekerjasama sampai dengan adanya konflik. Kementerian Kehutanan perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengurangi kendala implementasi kebijakan PKH, sedangkan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi IPPKH.
Kepastian Hukum Dan Pengakuan Para Pihak Hasil Pengukuhan Kawasan Hutan Negara Di Provinsi Riau Sinabutar, Pernando; Nugroho, Bramasto; Kartodihardjo, Hariadi; Darusman, Dudung
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepastian hukum dan pengakuan para pihak atas kawasan hutan dihasilkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan dan diakhiri dengan penetapan. Di Provinsi Riau, proses itu stagnan, sehingga kepastian hukum dan pengakuan para pihak sulit dicapai. Apa saja yang mengakibatkan hal itu terjadi adalah sesuatu yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Dengan menggunakan analisis strategi tipologi dan analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa persoalan pengukuhan kawasan hutan terletak pada tiga aspek, yaitu: penunjukan, penataan batas dan penetapan. Konflik sosial yang muncul di balik penetapan dan pengakuan itu merupakan akumulasi selama proses berlangsung sehingga kepastian hukum tidak berimplikasi pada pengakuan. Penyebabnya antara lain: penghindaran klaim oleh panitia tata batas untuk menghindari kegagalan tata batas; narasi kebijakan tata batas yang tidak terinformasikan kepada masyarakat; inkonsistensi maksud tata batas dengan implementasinya; dominasi pengetahuan dan informasi; tahapan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi penyelesaian administrasi; persoalan tupoksi BPKH; dan hutan negara sebagai sumber daya milik bersama (CPRs). Hal ini membuktikan kegagalan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum dan pengakuan sehingga pemerintah perlu memperbaikinya.
INSTITUTIONAL ANALYSIS OF REVOLVING FUND LOAN (RFL) FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY FOREST PLANTATIONS (CFP) Hendartin, Entin; Nugroho, Bramasto; Kartodihardjo, Hariadi; Darusman, Dudung
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 8, No 2 (2011): Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Forestry Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/ijfr.2011.8.2.158-169

Abstract

The purpose of this study was to formulate effective and efficient institutions of Revolving Fund Loans for Community Forest Plantation development (RFL CFP) in accordance with variation of field conditions. Benchmarking techniques were used to formulate the institution of RFL CFP. For that purpose, Independent of Direct Assistance Rural Agribusiness Development (IDA RAD) from the Ministry of Agriculture was selected as a benchmark as it was good in performance. The study was conducted in three provinces, i.e. Riau, South Kalimantan (November 2008 to April 2009) and West Java (May 2009 to February 2011). Comparative study was used to analyze the institutions based on the agency theory. The results showed that the institutional of RFL CFP have not accomodated the differences in characteristics, perceptions and capacities of the parties. As a result, the institutions have not been able to overcome the risk of moral hazard, adverse selection and high transaction costs. On the other hand, the institution of IDA RADhas a positive impact on agency relationship. High repayments by IDA RADagent and the increasing number of agents each year have proved the impact.
PERAN PARA PIHAK TERHADAP KEBERLANJUTAN KESEPAKATAN KONSERVASI MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU Massiri, Sudirman Daeng; Nugroho, Bramasto; Kartodihadjo, Hariadi; Soekmadi, Rinekso
ForestSains Vol 14, No 1 (2016): Desember
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.903 KB)

Abstract

Management of National Parks cause interdependence of many parties so that required appropriate institutional arrangements. However, the rules which have been designed in an institution often not implemented by stakeholders sustainably. This phenomenon occurs in Lore Lindu National Park (LLNP), in which property rights and the rules of Community Conservation Agreement (CCA) designed since the early 2000s is not implemented by stakeholders in LLNP. This problem situation suspected closely related to the interests, capacity, rights, responsibilities, revenues and relationship between stakeholders in the management of national parks. This research aimed to understand how the interests, capacity, rights, responsibilities, revenues and relationship of the stakeholders affected the performance of CCA. To achieve these objectives, this study was using a stakeholder analysis with 4RS framework (rights, responsibility, revenues and relationship) and analysis of access. This study used qualitative research methods with conduct interviews with key informants to obtain deeply explanation about the role the stakeholders in the agreement. The study found that the high interests of stakeholders to resources of LLNP were land, timber for local need, biodiversity, water and tourism. Local community have high capacity to access gain of resources in LLNP, while the high control access capacity in LLNP were LLNP officer, Village Chiefs, Customary Institutions in homogenous villages and Village Conservation Council/LKD in Rimba zone. However, they did not have high capacity of access maintenance for the use of forest resources. Imbalance of rights, responsibilities and revenues of stakeholders became one the constraints for the sustainability CCA. The relationship between local communities, local institutions to BBTNLL was categorized as poor, even though it has constructed efforts of conservation agreements
JENIS VEGETASI DAN KARAKTERISTIK LAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG PULAU TARAKAN Sutrisno, Adi; Kartodihardjo, Hariadi; Darusman, Dudung; Nugroho, Bramasto
Jurnal Hidrolitan Volume 2 No. 3 Tahun 2011
Publisher : Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.935 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study aimed to describe the type of vegetation and soil fertility status in the protected forest areas of Tarakan Island (HLPT). The results showed that: (1) the dominant vegetation types in HLPT belong to a group of Dipterocarpaceae, such as meranti (Shorea sp), keruing (Dipterocarpus), Resak (Vatica sp), Merawan (Hopea sangal) and Tengkawang (Shorea pinanga); (2) The soil types in the HLPT area are dominated by Podsolic, with a very acid soil category to sour, having a low ability in holding and exchanging kation, total nitrogen levels from very low to low, levels of C-Organic from very low to high, the phosphorus (P) content available classified as very low to very high and the potassium (K) content available relatively moderate to very high, and (3) the soil fertility status of HLPT is very low to low with HLPT soil texture in form of clay, sandy loam and loamy sand.
ANALISIS PERSEPSI DAN MOTIVASI MASYARAKAT PEMANFAAT TERHADAP MANFAAT SUMBERDAYA HUTAN LINDUNG PULAU TARAKAN Sutrisno, Adi; Kartodihardjo, Hariadi; Darusman, Dudung; Nugroho, Bramasto
SOROT Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.433 KB) | DOI: 10.31258/sorot.6.1.1-9

Abstract

The research aims is to find the main causes of disharmony between behavior ofusers community and the management objectives of Protection Forest Resource of TarakanIsland that reviewed based on the perceptions and motivations. Based on the researchresults: First, the level of perception of the users of Protection Forest Resource of TarakanIsland included in the medium category, but for the functional benefits and the existentialbenefits included in the low category. While, the level perception of the existential benefitsincluded in medium category and other benefits include high category. Second, the level ofeconomic and environmental motivations of users’ communities in utilization of ProtectionForest Resource of Tarakan Island is low, but the level of social motivation toward ProtectionForest Resource of Tarakan Island is high. Third, the level of public perception of functionalbenefits is low. Low levels of economic motivation and the motivation of social environmentincluding the high motivation of the users’ community in utilization Protection ForestResource of Tarakan Island become the main causes of disharmony between behavior ofusers’ community and the management objectives of Protection Forest Resource of Tarakan Island.
Co-Authors Adam Malik Adi Misda Indarto Adi Sutrisno Ahmad Dermawan Ahmad Dermawan Alwan Rafiuddin Ardi Ardi Ari Ardelina Tatang Tiryana Muhdin, Ari Ardelina Tatang Tiryana Asihing Kustanti Asihing Kustanti Badi'ah Bambang Supriyanto Budi Budi Budi Dewi Untari Didik Suhardjito Dodik R. Nurrochmat Dodik R. Nurrochmat Dodik R. Nurrochmat Dodik Ridho Nurrochmat Dodik Ridho Nurrochmat Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman DUDUNG DARUSMAN Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Edi Kurniadi Eka Widiyastutik Entin Hendartin Fahrul Rozi Sembiring Faiqotul Falah Fentie J Salaka Fentie J. Salaka Fidelia Balle Galle Fitta Setiajiati Golar Golar Hajrah Hajrah Hamzari Hamzari Hardjanto Hardjanto Hardjanto Hardjanto Hardjanto Hariadi Kartodihardjo Hariadi Kartodihardjo Hariadi Kartodihardjo Hariadi Kartodihardjo Hariadi Kartodihardjo Hendrayanto . Hendrayanto Hendrayanto Herry Purnomo Herry Purnomo Herry Purnomo I Nengah Surati Jaya Iman Santoso Iman Santoso Irdika Mansur Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Kartodihadjo, Hariadi Kartodihardjo, Hariadi Kukuh Murtilaksono La Ode Ifrisala Manifas Zubayr Manifas Zubayr, Manifas Mayang Meilantina Messalina L Salampessy Muhamad Buce Saleh Muhamad Buce Saleh Muhammad Rifqi Tirta Mudhofir Mulyaningrum Mulyaningrum Nandang Prihadi Nandang Prihadi Nunung Parlinah Nunung Parlinah Nunung Parlinah Nunung Parlinah Nunung Parlinah Nur Hygiawati Rahayu Nur Laila Nurheni Wijayanto Nursidah Nyoto Santoso Oding affandi OK Hasnanda Ok Hasnanda OK Hasnanda Syahputra Omo Rusdiana Pernando Sinabutar Pernando Sinabutar Pernando Sinabutar Rahmat Budiono Rahmat Budiono Rina Kristanti Rina Kristanti Rina Mardiana Rinekso Soekmadi Rizaldi Boer Secunda Selamet Santoso Secunda Selamet Santoso Soedomo, Sudarsono Sri Suharti Sudirman Daeng Massiri Sudirman Daeng Massiri Sudirman Daeng Massiri Sudirman Daeng Massiri, Sudirman Daeng Sulistya Ekawati Sumardjo Sumardjo Sundawati, Leti Tri Mayasari Yosuke Okimoto Yuzirwan Rasyid