cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika" : 25 Documents clear
Tata Kelola Bahaya Ekowisata di Kawasan Rawan Bencana di Taman Nasional Gunung Rinjani Rinekso Soekmadi; EKS Harini; Eva Rachmawati; Ziyadatul Hikmah; Tri Rahayuningsih
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.3.668-672

Abstract

Guna mewujudkan TNGR sebagai destinasi pendakian berkelas dunia, kejadian kecelakaan wisata harus dihindarkan dengan angka risiko terkecil (zero accident). Kalaupun tidak terhindarkan terjadinya kecelakaan, maka penanggulangan (evakuasi, dan pasca kejadian) dilakukan secara efektif dan efisien. Tiga langkah manajemen internal yang perlu disiapkan oleh BTNGR; (1) manajemen jalur pendakian, (2) manajemen pendakian, (3) manajemen risiko bahaya/bencana (aksi mitigasi dan penanganan kecelakaan/bencana). Selain itu diperlukan langkah strategis penguatan tata kelola penanganan bahaya wisata yang melibatkan berbagai stakeholders. Penyiapan tata kelola bahaya ekowisata ditujukan untuk pengembangan harmoni dan sinergi stakeholders, menghindarkan terjadinya kecelakaan wisata, meminimalkan dampak negatif saat terjadi kecelakaan/bencana, mempercepat pemulihan pasca kejadian. Agar memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa, rumusan tata kelola bahaya/bencana ekowisata harus dituangkan ke dalam instrumen kebijakan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sosialisasi dan eduksai publik terkait pentingnya tata kelola ini perlu dilakukan secara sistematis dan masif, mulai anak tingkat pra-sekolah hingga mahasiswa, serta masyarakat umum.
Strategi Konservasi Mangrove di Pulau Bangka melalui Perdagangan Jasa Karbon Kastana Sapanli; Tridoyo Kusumastanto; Novindra; A. Faroby Falatehan; Irma Akhiranti; Yeyen Mardyani; Mega Natasha Indah; Aditya Handoyo Putra
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.3.673-677

Abstract

Beberapa langkah dalam upaya penerapan jasa perdagangan karbon mangrove: (1) Pemetaan dan inventarisasi wilayah mangrove; (2) penilaian karbon dilakukan untuk mengukur stok karbon yang disimpan dalam ekosistem mangrove; (3) mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk melindungi dan memulihkan ekosistem mangrove; (4) proyek konservasi mangrove dapat didaftarkan pada program perdagangan karbon di tingkat nasional atau internasional; (5) pengukuran karbon harus dilakukan untuk memantau efektivitas proyek konservasi mangrove secara berkala, (6) konservasi mangrove yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat lokal (7) penerapan jasa perdagangan karbon dalam konservasi mangrove juga harus disertai dengan upaya edukasi dan kesadaran untuk menginformasikan masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove dalam mitigasi perubahan iklim.
Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Sebagai Solusi Permasalahan Pencemaran Udara dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Bahroin Idris Tampubolon; D.S. Priyarsono; Adi Hadianto; Ujang Sehabudin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.3.678-683

Abstract

Data menunjukkan bahwa sebagian besar konsentrasi PM2.5 dan PM10 telah melebihi standar rata-rata tahunan dari peraturan Indonesia dan Standar WHO. Pencemaran udara menimbulkan dampak negatif pada aspek kesehatan dan kerugian ekonomi. Kebijakan berbasis instrumen ekonomi lingkungan terbukti dapat memberikan penurunan pencemaran di beberapa negara. Indonesia telah mendesain dan menerapkan kebijakan namun perlu beberapa penyempurnaan. Pemerintah Indonesia dapat melakukan penyempurnaan kebijakan berbasis instrumen ekonomi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pencemaran udara dengan penerapan insentif trade-in, penerapan pajak karbon dan pasar karbon nasional, serta insentif penerapan teknologi ramah lingkungan bagi PLTU. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperhatikan resistensi pelaku ekonomi terhadap penerapan kebijakan, kurangnya pengetahuan tentang kerusakan yang terjadi dalam bentuk moneter, kebutuhan untuk mempertahankan status quo dalam masyarakat, "kesenjangan peraturan" antara teoretis dari pajak dan kesulitan praktis dalam legislasi dan implementasi serta ketakutan akan kemungkinan hilangnya efisiensi atau daya saing produk yang dihasilkan oleh perusahaan/produsen.
Community of Practice sebagai Bentuk Penyuluhan dari dan oleh Masyarakat dalam Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Ekowisata Siti Amanah
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.3.684-689

Abstract

Keberdayaan masyarakat dalam mengelola ekowisata Situgede memberikan manfaat positif secara sosial, lapangan kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Pembelajaran dengan pola CoP merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat. Implementasi CoP merupakan suatu bentuk penyuluhan antar anggota masyarakat (penyuluhan swadaya). Peran pihak eksternal dalam CoP ini dapat berupa penyediaan informasi yang relevan, teknologi tepat guna, dan sistem pendukung yang sesuai kebutuhan setempat. Keberdayaan masyarakat dalam mengelola ekowisata Situgede memberikan manfaat positif secara sosial, lapangan kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Pembelajaran dengan pola CoP merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat. Implementasi CoP merupakan suatu bentuk penyuluhan antar anggota masyarakat (penyuluhan swadaya). Peran pihak eksternal dalam CoP ini dapat berupa penyediaan informasi yang relevan, teknologi tepat guna, dan sistem pendukung yang sesuai kebutuhan setempat.
Strategi Konservasi dan Pelestarian Lebah di Indonesia Damayanti Buchori; Windra Priawandiputra; Sih Kahono; Rika Raffiudin; Ramadhani Eka Putra; Tri Armowidi; Araz Meilin; Adha Sari; Rosyid Amrulloh; Dewi Sartiami
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.3.690-694

Abstract

Rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam Strategi Konservasi dan Pelestarian Lebah di Indonesia: 1) Penghentian alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan dan pertanian monokultur 2) Penggunaan pestisida yang bijaksana 3) Memperbanyak jumlah dan keragaman tanaman penyedia pakan lebah 4) Mempromosikan taman kehati dan ruang terbuka hijau yang ramah lebah 5) Pengembangan kawasan konservasi untuk habitat lebah di perkebunan 6) Mempromosikan konsep pertanian regenerative 7) Meningkatkan peran petani dalam pertanian berkelanjutan yang ramah lebah 8) Pembuatan kebijakan untuk menetapkan spesies lebah yang terancam punah
Determinan Proporsi Pembiayaan Modal Kerja Sektor UMKM oleh Bank Syariah di Indonesia Diva Athaya Fairuz Siradju; Neneng Hasanah; Marhamah Muthohharoh
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.3.695-700

Abstract

Rekomendasi yang diperoleh sebagai berikut, 1. BSI sebagai perbankan syariah harus mengatasi keterbatasan modal kerja UMKM, yaitu dengan memberikan pembiayaan modal, berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, bahwa perbankan syariah adalah seluruh hal mengenai bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi perantara, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak menggunakan konsep bunga dan riba, tetapi menggunakan konsep bagi hasil dan menggunakan akad sewa atau jual beli. 2. BUS dan UUS juga perlu mendorong pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan mengatur nilai return of assets (ROA) dan financing to deposit ratio (FDR), karena variabel-variabel tersebut berpengaruh positif sehingga dapat meningkatkan proporsi pembiayaan modal kerja UMKM. 3. Pemerintah sebagai regulator perlu mendorong pertumbuhan PDB agar perekonomian semakin membaik dan tetap stabil, mengingat produk domestik bruto (PDB) memberikan kontribusi terbesar dalam memengaruhi keragaman proporsi pembiayaan modal kerja UMKM.
Diversifikasi Pasar Ekspor CPO: Antisipasi Black Campaign Sri Mulatsih; Nilam Cahyani Br. Laoli; Dian Verawati Panjaitan
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.3.701-704

Abstract

Berdasarkan hasil kajian direkomendasikan hak-hak berikut. 1) Ekspor CPO ke India dan China sebagai pasar optimis, perlu dipertahankan, sementara di pasar malaysia dan Singapura yang berstatus pasar potensial perlu ditingkatkan daya saingnya. 2) Ekspor RPO perlu dipertahankan dan ditingkatkan di pasar China, India, Pakistan, Mesir, Amerika Serikat, Rusia, Afrika Selatan, dan Turki yang memiliki pengembangan pasar optimis. 3) Daya saing CPO yang cenderung menurun dan RPO yang meningkat, maka perlu meningkatkan hilirisasi CPO dengan memberikan insentif bagi investor pada industri pengolahan CPO menjadi RPO.
Strategi Indonesia untuk Menjadi Negara Eksportir Utama Industri Unggas Arief Darjanto; R. Dikky Indrawan
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.3.705-708

Abstract

Strategi peningkatan ekspor dan daya saing sektor perunggasan perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan pada setiap tahapan rantai nilai, yaitu pada aktivitas penyediaan input mencakup: fluktuasi kualitas dan harga DOC, fluktuasi harga pakan, importasi bahan baku, dan penyakit. Kebijakan pemerintah yang inovatif harus dilakukan untuk melakukan transformasi sistem pangan yang masif, cepat, dan berkesinambungan. Hal ini diperkuat oleh dukungan penelitian dan pengembangan, diferensiasi produk, perubahan preferensi konsumen ke arah makanan olahan, dan penerapan digitalisasi akan mampu mentranformasi peternak skala kecil ke arah yang lebih modern, serta , transformasi di aktivitas bisnis ritel. Transformasi tersebut dilaksanakan dengan memperkuat model bisnis, yaitu model bisnis yang terintegrasi secara vertikal, model bisnis yang terintegrasi secara horizontal, dan model bisnis kemitraan yang modern dan berorientasi pasar
Strategi Peningkatan Kota-Desa Layak Huni dan Investasi Bisnis Agro-Maritim R. Dikky Indrawan; Asaduddin Abdullah; Achmad Fadillah; Asep Rakhmat
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.3.709-713

Abstract

Strategi peningkatan pembangunan Kota-Desa menjadi layak huni dan investasi agro-maritim yang berkelanjutan membutuhkan dasar acuan dalam menyusun rencana pembangunannya. Kebijakan pemerintah yang terarah dapat dilakukan melalui kriteria kelayakan huni dan kelayakan investasi di sektor agro-maritim secara sistematis, cepat, dan berkesinambungan. Hal ini menjadi dasar dalam pegambilan intervensi dan penggunaan anggaran pemerintah untuk dukungan transformasi Kota-Desa dari tidak layak menjadi layak. Penerapan strategi pembangunan yang tepat akan mampu mentranformasi Kota-Desa ke arah yang lebih modern terintegrasi dengan jaringan bisnis secara vertikal dan horizontal yang berorientasi pada kelayakan hunian dan kelayakan investasi sektor agro-maritim.
Kebijakan dan Strategi Logistik Mengatasi Hambatan Rantai Pasok Pangan saat Bencana R. Dikky Indrawan; Drajat Martianto; Alim Setiawan; Galih Saputra Arista; Stevia Septiani; Purnawati Hustina Rachman; Muhammad Ridwan; Asep Rakhmat
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.5.3.714-718

Abstract

Koordinasi yang efisien antara BNPB, BPBD, Pusat Produksi Pangan, dan BULOG sangat penting dalam mendukung kelancaran logistik kemanusiaan selama bencana. Kolaborasi yang erat antara lembaga-lembaga ini dapat membantu menghindari birokrasi yang bisa memperlambat distribusi bantuan pangan kepada mereka yang membutuhkannya. Selain itu, perluasan model sistem pangan berkelanjutan yang mempertimbangkan seluruh rantai pasokan pangan, aspek lingkungan pangan, perilaku konsumen, dan pola makan menjadi sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan di masa depan. Model ini harus memperhitungkan berbagai faktor seperti kondisi biofisik, teknologi, aspek ekonomi, dan nilai-nilai sosial budaya. Dalam mengembangkan kebijakan yang memengaruhi rantai pasokan pangan, upaya untuk menjaga keseimbangan antara produksi pangan sumber zat gizi makro dan mikromenjadi faktor kunciuntuk memastikan bahwa kebutuhan gizi masyarakat dapat dipenuhi dengan optimal. Kolaborasi yang kuat antara berbagai lembaga dan perencanaan yang matang akan menjadi kunci dalam memastikan ketahanan pangan dan kesehatan gizi masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana yang mungkin terjadi.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue