Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 2 (2021)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Aidil]]>;
<![CDATA[Kasjim Salenda]]>;
<![CDATA[Alimuddin Alimuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19467
<![CDATA[ Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemahaman dosen FAI Unismuh Makassar terhadap fatwa MUI dan fatwa majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai bunga bank dan pengaruhnya terhadap penggunaan bank konvensional dengan sub masalah: 1) Bagaimana kedudukan fatwa MUI dan fatwa Tarjih tentang penggunaan Bank Konvensional. 2) Bagaimanakah persfektif dosen FAI Unismuh Makassar terhadap bank konvensional. 3) Faktor apa saja yang menjadi pendorong penggunaan bank konvensional bagi dosen FAI Unismuh Makassar. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah field research kualitatif deskriftif, dengan tiga pendekatan yaitu: Pendekatan syar’i, Pendekatan sosiologis dan Pendekatan yuridis empiris Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap Dosen di Unismuh Makassar. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)perspektif dosen Unismuh Makassar terhadap bank konvensional yaitu: Mereka semua paham tentang produk dalam bank konvensional menngandung bunga yang diharamkan dan semuanya setuju akan hal itu, namun bank konvensional memilki keunggulan yang belum bisa dipenuhi oleh lembaga keuanan syariah, seperti fasiltas/kemudahan menjaukau disetiap daerah berbeda dengan lemabaga keuangan syariha hanya ada di kota-kota.2)kedudukan fatwa MUI dan fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid tentang penggunaan Bank Konvensional yaitu: fatwa mengenai pengharaman bunga bank diwilayah kampus unismuh Makassar terkhusus untuk dosen FAI Unismuh Makassar mereka semua sepakat tentang fatwa yang ada dan harus dipatuhi, namun ada situasi kondisi tertentu secara individu yang harus jadi pertimbangan dalam penerapan fatwa tersebut.3)Faktor pendorong penggunaan bank konvensional bagi dosen UNISMUH Makassar yaitu: Faktor kemudahan/fasilitas, faktor gaji/pendapatan yang dihasilkan dari luar kampus Unismuh, dan faktor beasiswa menjadi faktor darurat dalam penggunaan bank konvensional.Implikasi Penelitian ini adalah: 1) Hendaknya dosen Unismuh Makassar dalam memahami penggunaan bank konvensional bukan dari sisi manfaatnya saja namun selalu mengedepankan faktor hukum dalam setiap tindakan yang harus dilakukan. 2) Terkait tentang pemahaman kedudukan fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang pengharaman bunga bank sekiranya bisa dimaksimalkan bukan hanya dalam wilayah kelembagaan saja namun dalam bentuk perorangan/pribadi. 3) Sehubungan dengan Faktor penggunaan bank konvensional tinggal dimaksimalkan, yaitu dengan cara sebisa mungkin menghindari peraktek bunga yang ada dibank konvensional.Kata kunci : Fatwa, Bunga Bank, Bank Konvensional]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Muh. Ilham Azis]]>;
<![CDATA[Achmad Musyahid]]>;
<![CDATA[Fatmawati Fatmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.22481
<![CDATA[Penelitian ini merupakan field research kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian lapangan (field research) maka metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Teologi Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yaitu data primer yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari Sayyid atau Syarifah. Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Data Tersier Sumber data tersier ini dimaksudkan sebagai bahan penunjang sumber dan primer dan sekunder. Tekhnik pengumpulan data melalui Observasi, Interview (wawancara), dan dokumentasi.Selanjutnya data pada penelitian ini menggunakan Riset Lapangan dengan melalui wawancara serta observasi, sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep Kafaah dalam perkawinan keturunan Sayyid di Sulawesi Selatan masih mempertahankan konsep Kafaah nasab. (2) Kriteria Kafaah yang ada dalam masyarakat Sayyid ada tiga, yang pertama agama yaitu seorang Syarifah tidak sekufu dan tidak dibenarkan menikah dengan seseorang yang berbeda agama, yang kedua nasab seorang syarifah tidak sekufu dengan laki-laki yang non sayyid, dan yang ketiga Aliran seorang syarifah ahlussunnah wal jamaah tidak sekufu dengan laki-laki yang yang bukan ahlussunnah wal jamaah . (3) Hukum Islam dalam permasalahan kafaah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab./ Namun semua tetap mendasarkan pada faktor agama yang diharuskan pada kesepadanan dalam perkawinan selain faktor yang lain (nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan).Implikasi Penelitian Konsep (1) kafaah hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. (2) Dalam sistem perkawinan, persoalan nasab hendaknya tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga, asalkan calon mempelainya adalah seorang muslim yang memiliki akhlakul karimah. (3)Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam fiqih munakahat dengan kafaah yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat serta perkembangan zaman. Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Kafaah, Praktik Perkawinan Sayyid]]>
<![CDATA[Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo ]]>
<![CDATA[Musbirah Arrahmania]]>;
<![CDATA[Abd Asis]]>;
<![CDATA[Audyna Mayasari Muin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19541
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan untuk menganalisis konsep ideal pelaksanaan terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) implementasi terkait dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja dilakukan dengan kontrak antara Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja yang terdiri atas bidang pertanian, peternakan, bengkel las dan meubel. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi namun telah terdapat upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang timbul, dan (2) konsep ideal pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan merujuk National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ) contohnya dengan pelaksanaan work release. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan adanya upaya dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannya.Kata kunci—Efektifitas, Pemasyarakatan, Hak, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros ]]>
<![CDATA[Maghfirah Nasruddin]]>;
<![CDATA[Haeranah Haeranah]]>;
<![CDATA[Amir Ilyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.20246
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian Ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Anak Didik Pemasyaratan yang mengalami kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Kabupaten Maros dan untuk menganalisis faktor penghambat pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Kabupaten Maros. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan yang diterapkan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah mengasingkan pelaku kekerasan terhadap anak ke dalam sel pengasingan (tutup sunyi) karena melakukan kekerasan terhadap anak didik pemasyarakatan merupakan pelanggaran disiplin berat (2) Faktor yang menghambat pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan adalah faktor sarana dan fasilitas umum di lingkungan lembaga pembinaan khusus anak yang digunakan masih secara bersama-sama oleh anak didik pemasyarakatan dan warga binaan yang lain (dewasa) dan faktor biaya yang menyebabkan hingga saat ini belum dapat dilaksanakan pemisahan lembaga pembinaan khusus anak dan dewasa.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Menangani Kebakaran Hutan ]]>
<![CDATA[Suarni. S]]>;
<![CDATA[A.M. Yunus Wahid]]>;
<![CDATA[Anshori Ilyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.18509
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana politik hukum pemberantasan kerusakan hutan dapat menangani kebakaran hutan, tujuan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder diolah dan dianalisis menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan mulai pelaksanaan peraturan sampai pada penegakan hukumnya belum maksimal yang dipengaruhi oleh penanganan kebakaran yang lambang, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya penegakan hukum, dan lebih mengutamakan upaya represif dalam mengendalikan kebakaran hutan. Adapun upaya kebijakan hukum pemerintah dalam menanagani kebakaran hutan yaitu upaya pencegahan membuat peta rawan kebakaran dan memudahkan akses ke daerah yang rawan kebakaran, upaya pemadaman, upaya pasca kebakaran meliputi evaluasi, identifikiasi, rehabilitasi dan penegakan hukum, termuatnya larangan dan pengenaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, instruksi presiden dalam melibatkan semua lembaga negara, Pendekatan UU Tipikor dan pelibatan KPK dalam menangani kebakaran hutan, penggunakaan strict liability, pemberian insentif bagi perusahaan atau masyarakat yang tidak melakukan pembakaran hutan, dan perbankan hijau berupa sanski kepada pembakar hutan dengan tidak memberikan atau mengurangi kredit perusahaan.]]>
<![CDATA[Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020) ]]>
<![CDATA[Nur Fitri Hariani]]>;
<![CDATA[Muh. Saleh Ridwan]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19414
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perdata anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan teologi normatif (syar’i), pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil surrogate mother juga telah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dapat dibuktikan dengan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Anak hasil surrogate mother adalah anak bilogis dari pasangan suami isteri yang sah namun dalam hukum positif dan hukum islam anak hasil surrogate mother anak luar nikah yang digolongkan ke dalam anak zina. Meskipun tidak melalukan perbuatan zina secara langsung, namun esensi dari perbutaan zina terdapat dalam praktik tersebut. maka dari itu hubungan anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis terhalang dalam tiga perkara, yaitu tidak boleh menggunakan nama ayah dalam nama anak tersebut, tidak berhak mendapat perwalian ketika ingin menikah, serta tidak berhak mewarisi harta dari orang tuanya. Meski demikian, anak tersebut masih bisa menjadi anak dari pasangan suami isteri tersebut dengan cara pengangkatan anak, dari ibu surrogatenya (ibu kandung) ke orang tua biologis (asal sperma dan ovum) dan mendapatkan hak1) hak perlindungan (elimentasi); 2) hak mendapatkan biaya hidup; 3) hak mendapatkan biaya kesehatan; 4) hak untuk biaya pendidikan, serta 5) wasiat wajibah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Penatagunaan Tanah Pada Bangunan Gedung Usaha yang Berdiri di Kawasan Permukiman ]]>
<![CDATA[Muhammad Alfa Fathansyah]]>;
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Sri Susyanti Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19648
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 telah sejalan dengan regulasi bangunan komersial dan pengawasan pemerintah daerah terhadap bangunan komersial di kawasan pemukiman. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif tipe sosio yuridis yang terdiri dari penelitian hukum normatif serta penelitian hukum empiris dengan mendapatkan dan menganalisa data primer dalam bentuk hasil wawancara dengan narasumber. Penelitian ini dilakukan di bangunan gedung usaha yang berdiri di kawasan permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Bangunan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dengan populasi seluruh bangunan gedung usaha di Kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan penggunaan lahan pada bangunan komersial yang berada di kawasan pemukiman belum dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang pengelolaan penggunaan tanah. Hal ini terlihat dari masih adanya hal-hal yang belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan, misalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Meskipun penyelengaraan penataan ruang dalam pembangunan gedung usaha di kawasan permukiman telah berjalan, banyaknya jumlah gedung usaha pada kawasan permukiman menandakan bahwa pengawasan Dinas Penataan Ruang dan Bangunan belum berjalan baik dan optimal karena apabila hal ini terjadi terus menerus dan terjadi pada kawasan perumahan/permukiman yang lain, maka fungsi kawasan perumahan/permukiman tidak menutup kemungkinan dapat berubah seluruh kawasan dan fungsinya. Kata Kunci: Penatagunaan Tanah, Bangunan Gedung Usaha, Kawasan Permukiman. This study aims to determine whether the implementation of Government Regulation No. 16 of 2004 has been in line with commercial building regulations and local government supervision of commercial buildings in residential areas. This study uses a socio-juridical type of qualitative approach consisting of normative legal research and empirical legal research by obtaining and analyzing primary data in the form of interviews with interviewees. This research was conducted in business buildings that stood in residential areas, the Office of Spatial Planning and the National Land Agency of Makassar with a population of all business buildings in Makassar. The results of this study are the management of land used in commercial buildings located in residential areas has not been implemented properly and thoroughly in accordance with Government Regulation No. 16 of 2004 concerning land use management. This can be seen from there are still things that have not been implemented properly according to the provisions, for example the use and utilization of land must be in accordance with the Regional Spatial Plan. Although spatial planning has been implemented in the construction of business buildings in residential areas, the large number of business buildings in residential areas indicates that the supervision of the Spatial Planning and Building Services has not been running well and optimally because if this happens continuously and occurs in other housing / settlement areas , then the function of the housing / settlement area does not rule out the possibility of changing the entire area and its functions. Keyword: land use, business buildings, residential areas]]>
<![CDATA[Eksistensi hibah yang Diperhitungkan sebagai warisan (Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam) ]]>
<![CDATA[Amirullah Amirullah]]>;
<![CDATA[Lomba Sultan]]>;
<![CDATA[Supardin Supardin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.22896
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi antara hibah dan warisan, untuk mengetahui kedudukan kompilasi hukum islam dalam hukum nasional serta untuk mengetahui analisis terhadap hibah yang diperhitungkan sebagai warisan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan syariah yakni pendekatan masalah dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist, serta dasar hukum Islam lainnya yang disepakati. Pendekatan yuridis formal yakni pendekatan masalah dengan berlandaskan kepada hukum utama yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan system hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Serta pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dengan institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. Artinya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat terkait dengan hibah.Jenis penelitian digunakan adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka atau studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jika dikhususkan pada penelitian hukum, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berorientasi pada bahan hukum tertentu yakni hukum tertulis atau hukum tercatat.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Hibah dan warisan memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya. Kemudian Kompilasi Hukum Islam ini memuat hukum materil berkaitan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya mereka yang beragama Islam. Alasan-alasan tersebut sudah cukup menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim- hakim dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan pada intinya apa yang dirumuskan oleh para ulama Indonesia dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia ]]>
<![CDATA[Khairun Inayah Aliah]]>;
<![CDATA[Lomba Sultan]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.22974
<![CDATA[Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan maka metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan hukum dan Pendekatan Normatif. Sumber data yaitu data primer dan sumber data sekunder yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari Hakim. Data sekunder serta data Tersier. Tekhnik pengumpulan data melalui Observasi, Interview (wawancara), dan dokumentasi. Selanjutnya data pada penelitian ini menggunakan Riset Lapangan dengan melalui wawancara serta observasi, sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Nafkah iddah dan nafkah mut’ah dalam Islam pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang mengganggap sunnah. (2) Persperktif Hakim Pengadilan Agama Makassar terkait dengan pemberian nafkah iddah dan mut’ah adalah pada dasarnya sejalan dengan yang diungkapkan oleh para ulama dalam Islam yang juga mewajibkan keduanya. (3) Implikasi pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan istri yang ditalak oleh suaminya, bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.]]>
