Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Strategi Implementasi Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Kuningan: Studi Kasus Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Ciremai Nana Diana; Bambang Heru Purwanto; Ipik Permana
ijd-demos Volume 4 Issue 1 (2022)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v4i1.228

Abstract

AbstractThe conservation of Gunung Ciremai National Park is based on Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. In practice, many conflicts occur between local governments, local communities and the management of TNGC. This is generally due to restrictions on local community access to the area and the lack of fair use of natural resources in the area. This research aims to analyze the problems and obstacles in the implementation of biodiversity conservation policies in the utilization zone in Gunung Ciremai National Park. The research method used is a mix method with a concurrent embedding strategy. Collecting data using survey methods, interviews, documentation, and questionnaires as supporting data. The research uses the MSN-Approach Kadji theory with data analysis using the Miles and Huberman approach. The implementation strategy is formulated using SWOT analysis. From the results of the research, it can be concluded that the implementation of conservation policies has not been effective due to several factors: policy implementers have not implemented policies in a fair and balanced manner and the central government's role in management is still dominant. For this reason, several implementation strategies are formulated to overcome the existing problems.Keywords: Strategy, Policy Implementation, Conservation. AbstrakKonservasi Taman Nasional Gunung Ciremai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam praktiknya, banyak terjadi konflik antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan pengelola TNGC. Hal ini umumnya disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat lokal ke kawasan tersebut dan kurangnya pemanfaatan sumber daya alam di kawasan tersebut secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan hambatan dalam implementasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati pada zona pemanfaatan di Taman Nasional Gunung Ciremai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan strategi embedding konkuren. Pengumpulan data menggunakan metode survei, wawancara, dokumentasi, dan angket sebagai data pendukung. Penelitian ini menggunakan teori MSN-Approach Kadji dengan analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman. Strategi implementasi dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan konservasi belum efektif karena beberapa faktor: pelaksana kebijakan belum menerapkan kebijakan secara adil dan seimbang dan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan masih dominan. Untuk itu, beberapa strategi implementasi dirumuskan untuk mengatasi permasalahan yang ada.Kata Kunci: Strategi, Implementasi Kebijakan, Konservasi.
Collaborative Governance dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kota Cirebon Nanang Sulaeman; Ipik Permana; Moh. Taufik Hidayat
ijd-demos Volume 4 Issue 1 (2022)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v4i1.204

Abstract

AbstractThis study aims to analyze collaborative governance in the context of optimizing Motor Vehicle Tax receipts at SAMSAT Cirebon City, supporting and inhibiting factors in collaborative governance in order to optimize Motor Vehicle Tax receipts at SAMSAT Cirebon City, and the efforts made to improve collaborative governance. in the context of optimizing the receipt of Motor Vehicle Taxes at the Cirebon City SAMSAT. The research was conducted using qualitative methods. Data was collected by using literature study techniques, documentation studies, interviews and observations. Data analysis was carried out by reducing data, displaying data, as well as verifying and drawing conclusions, while testing the validity of the data was carried out using triangulation techniques. Of the 28 collaborative governance indicators, 21 (75%) indicators are in an effective condition and 7 (25%) indicators are in an ineffective condition. Therefore, overall collaborative governance has not been effective in optimizing the receipt of Motor Vehicle Taxes at SAMSAT Cirebon City.Keywords: Collaboration, Collaborative Governance, Motor Vehicle Tax. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cirebon, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam collaborative governance dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cirebon, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan collaborative governance dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cirebon. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur, studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data, display data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan, sedangkan pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Dari 28 indikator collaborative governance, sebanyak 21 (75%) indikator dalam kondisi efektif dan 7 (25%) indikator dalam kondisi tidak efektif. Oleh karenanya, secara keseluruhan collaborative governance belum efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cirebon.Kata Kunci: Kolaborasi, Collaborative Governance, Pajak Kendaraan Bermotor.
PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA DI KABUPATEN BUNGO Hamiru Hamiru; Darmanto Darmanto; Joko Snaryo; Poiran Poiran; Nanang Al Hidayat; Nova Elsyra; Ipik Permana; Widya Pratiwi
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 1 No. 6: Juni 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (827.349 KB)

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh minimnya para generasi muda yang terlibat dalam pelestarian budaya bungo diantaranya adalah prosesi bapak angkat dalam perkawinan serta tidak ada proses pewarisan tongkat estafet dari proses budaya ini. Penelitian ini bertujuan untuk melestarikan budaya serta adat istiadat yang ada di kabupaten Bungo dimana langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengumpulkan ketua adat untuk meng invetalisir budaya apa saja yang akan di ajarkan melalui pelatihan kepada generasi muda bungo, kemudian diadakan festival kebudayaan dan dengan bantuan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bungo dapat memasukan muatan lokal dalam kurikulum pembelajaran. serta pembuatan situs tentang budaya bungo serta disebarkan melalui media sosial. Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode studi kasus dan eksploratif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan informan 15 orang. Proses pewarisan budaya dan adat istiadat kabupaten Bungo melalui experience culture dan knowledge culture yakni dengan pelatihan kepada generasi muda yang diberikan oleh Ninik mamak melalui LAM (Lembaga Adat Melayu) serta peranan pemerintah daerah terutama Dinas pendidikan dan Kebudayaan dalam memasukan muatan lokal tentang adat istiadat serta budaya dalam kurikulum di persekolahan.
SEBUAH FILOSOPI ADAT PERKAWINAN BEUSIK SIRIH BERGURAU PINANG DALAM SEBUAH PENDAMPINGAN PELESTARIAN BUDAYA BAGI GENERASI MUDA BUNGO Hamirul Hamirul; Ariyanto M; Sasmita Rusnaini; Ipik Permana; Zulkifli Zulkifli; Syahwami Syahwami; Nanang Al Hidayat; Syah Amin Albadry
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 1 No. 6: Juni 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (932.863 KB)

Abstract

Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan kami sebagai dosen serta warga bungo yang melihat semakin tersingkirnya budaya Bungo yang sebetulnya banyak sekali manfaatnya dan dapat dilestarikan oleh generasi muda sebagai pedoman nilai dari kearifan lokal, dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta pengumpulan data dengan menggunakan FGD serta pelatihan dengan prosedur serta tata cara yang sudah ditetapkan, maka hasil dari pengabdian ini Filosopi Beusik sirih begurau pinang adalah sebuah kearifan yang keberadaannya harus dilestarikan oleh generasi muda karena didalamnya ada sebuah nilai baik yang dapat diamalkan untuk kehidupan sebelum sebuah pernikahan terjadi dan peran ninik mamak tuo tengganai serta LAM membantu mentransformasi budaya tersebut kedalam bentuk pelestarian melalui knowledge culture dan experience culture.
PESUGIHAN ALA NYI BLORONG MASA KINI (STUDI PADA GROUP TELEGRAM DUKUN PESUGIHAN TANPA TUMBAL) Hamirul Hamirul; Nanang Al Hidayat; Nova Elsyra; Joko Sunaryo; Ipik Permana; Widya Pratiwi
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 8: September 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi saat ini tentang pesugihan yang dilakukan di era digitalisasi saat ini dengan menggunakan studi fenomenologi dengan pendekatan kualitatif serta pengumpulan data menggunakan hasil percakapan di group telegram Dukun pesugihan tanpa tumbal. Perkembangan Media sosial saat ini terutama telegram menjadi salah satu media dalam penyampain informasi termasuk salah satunya adalah grup pesugihan tanpa tumbal yang dijadikan obyek mencari korban untuk melakukan ritual pesugihan dan tak sedikit dari anggota grup menjadi korban dari praktek pesugihan sehingga diperlukan mental yang sehat untuk tidak tertipu dan menjadi korban dari salah satu praktek pesugihan karena hal tersebut tidak real dan hanya mimpi dan angan-angan dari orang yangg tidak mau berproses dan bekerja keras dalam mencapai kekayaan maunya serba instan sehingga dengan mudahnya tergiur dengan janji-jani manis dukun pesugihan dan diperlukannya mental yang sehat agar tidak tertipu pada hal-hal yang tidak masuk akal.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON Permana, Ipik; Hardiawan, Iwan Ridwan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.313 KB)

Abstract

Penelitian ini berawal dari masalah yaitu pelayanan umum di Kec.Karangsembung Kab. Cirebon kurang maksimal, hal tersebut diduga akibat belumoptimalnya implementasi kebijakan Paten. Metode penelitian yang penelitiangunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan/menjelaskanimplementasi kebijakan Paten di Kec. Karangsembung Kab. Cirebon dengandukungan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber.Paten merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkanpelaksanaan pelyanan umum di wilayah kewenngan Kecamatan. Paten diterapkandengan maksud untuk menghilangkan rantai pelayanan, dimana pelayanan umumcukup sampai tahap kecamatan dan tidak perlu sampai pada tingkat Kabupaten.Namun dalam perkembangannya beberapa pelayanan umum (seperti KTP) masihdilakukan di tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).Kebijakan Paten di Kec. Karangsembung sudah diimplementasikan namun masihbelum optimal, hal tersebut masih belum optimal seperti pada sumber daya,komunikasi, kecenderungan-kecenderungan (Disposisi), serta struktur birokrasi.Belum optimalnya implementasi kebijakan Paten di Kec. Karangsembungdikarenakan masih adanya beberapa faktor penghambat yaitu Pemda Cirebonsebagai aktor pendukung dilihat dari dukungan finansial dan peralatan sertakewenangan yang diberikan. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten juga sekaligussebagai aktor penghambat, karena belum adanya ketegasan perihal kewenanganpelayanan KTP. Disatu sisi menurut Paten pelayanan umum (termasuk KTP)dilaksanakan dilevel kecamatan, sebab Paten merupakan upaya penghilanganrantai pelayanan dari warga ke Pemerintah Kabupaten. Artinya bahwa pelayananumum berhenti sampai pada tingkat kecamatan. Akan tetapi kenyataannyapelayanan KTP sampai dengan sekarang (hingga diberlakukannya Paten)pelayanan KTP dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Halini merupakan dualisme mekanisme pelayanan umum yang tidak segeradiselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Paten
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR KUWU DESA TEGALSARI KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON Permana, Ipik; Jaya, Tosa Median
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.249 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa kepuasan masyarakat yangmempengaruhinya adalah pelayanan administrasi. Maka penulis ingin mengetahuipengaruh pelayanan administrasi terhadap kepuasan masyarakat di kantor kuwudesa Tegalsari Kecamatan Plered. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian iniadalah pelayanan administrasi tangibles (bukti langsung), reliability (keandalan),responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati)berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat di kantor kuwu DesaTegalsari Kecamatan Plered. Penelitian ini menggunakan desain penelitiandeskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif atau hubungan. Teknikpengumpulan data melalui angket atau kuesioner, dan observasi. Jumlah sampelpenelitian 43 orang Desa Tegalsari yang mendapatkan pelayanan di kantor kuwuDesa Tegalsari Kecamatan Plered dengan menggunakan rumus slovin dan teknikpengambilan sampel secara proposional. Dari hasil analisis skor variabel bebas(pelayanan administrasi) terhadap variabel terikat (kepuasan masyarakat)diperoleh nilai rata-rata dengan kategori sedang, dengan hasil uji statistikmenunjukan bahwa terdapat pengaruh pelayanan administrasi terhadap kepuasanmasyarakat sebesar 49,65% yang terdiri atas pengaruh tangibles (bukti langsung)sebesar 10,32%, pengaruh reliability (keandalan) sebesar 5,89%, pengaruhresponsiveness (daya tanggap) sebesar 9,39%, pengaruh assurance (jaminan)sebesar 10,66%, pengaruh emphaty (empati) sebesar 13,39%. Sedangkan pengaruhvariabel lain sebesar 50,35%. Semua pengaruh bersifat positif artinya semakinbaik pelayanan administrasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, makaakan semakin meningkatkan kepuasan masyarakat.Kata Kunci : Pelayanan Administrasi, Kepuasan Masyarakat.
Evaluasi Kebijakan Publik Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Cirebon Ipik Permana
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 3 (2006)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9534.984 KB) | DOI: 10.31845/jwk.v9i3.431

Abstract

Sebagai bagian inti dari sistem ekonomi kerakyatan, sampai saat ini sistem pertanian dan pangan nasional belum mampu memecahkan masalah-masalah pertanian. Kebijakan pupuk bersubsidi menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikkan harga pupuk. Akibatnya daerah-daerah seperti Cirebon yang merupakan daerah penghasil beras dan penghasil beberapa komoditas unggulan tanaman pangan dan holtikultura di Jawa Barat, belum dapat berproduksi secara optimal. Karena begitu kompleks, masalah perpupukan nasional tidak bisa diselesaikan secara parsial, namun harus dipertimbangkan secara menyeluruh baik aspek politik, ekosistem, ekonomi, sosial, budaya dan kelembagaan. Adapun pokok kelemahan yang terjadi dari pola pemberian subsidi kepada industri pupuk yaitu sebagai berikut: 1) kelangkaan pupuk terjadi karena otoritas yang diberikan kepada Menperindag saat ini pincang, 2) kebijakan subsidi gas yang diberikan kepada pabrik dan jalur distribusi, 3) subsidi gas tidak langsung dibayar pemerintah (Departemen Keuangan), 4) perbedaan antara harga pupuk domestik dan internasional yang cukup tinggi.
Evaluasi Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Pada Kampung Keluarga Berkualitas Kunir Sejahtera di Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon) Yuliana Yuliana; Ipik Permana; Moh. Taufik Hidayat
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1493.54 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i3.6534

Abstract

Kampung keluarga berkualitas adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sector terkait yang akan dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program kampung keluarga berkualitas, mengevaluasi pelaksanaan program kampung keluarga berkualitas dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan program kampung keluarga berkualitas. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Penyuluh Keluarga Berencana, Pengurus Kampung Keluarga berkualitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program kampung keluarga berkualitas Kunir Sejahtera di Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan pedoman pengelolaan kampung keluarga berencana, ada beberapa indikator kurang terlaksananya kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas dengan baik. Hasil evaluasi berdasarkan kebijakan William N. Dunn dengan menggunakan 6 indikator yaitu : 1).efektivitas, 2).efisiensi, 3).kecukupan, 4).perataan, 5). responsivitas, 6).ketepatan menunjukkan program kampung keluarga berkualitas belum optimal. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian tujuan yaitu antara lain: 1).sosialisasi dan pembinaan dari dinas terkait, 2). pemanfaatan potensi yang ada di sekitar kampung keluarga berkualitas, 3).monitoring dan evaluasi program dilakukan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan kampung, 4).peran aktif dari tenaga lini lapangan dalam perumusan program, 5).melakukan komunikasi secara aktif dengan semua elemen masyarakat agar dapat secara terbuka menyampaikan informasi secara jelas dan terperinci, 6).pembinaan dari dinas terkait tentang peningkatan ketrampilan dan juga pemahaman tentang program kampung keluarga berkualitas.
The Role of The Use of Information Technology in Orderly Financial Administration and Tax Compliance in Digital Business Linda Afriani; Ipik Permana; Dewi Muliasari; Uswatun Khasanah
IJESS International Journal of Education and Social Science Vol 4 No 2 (2023): VOL 4 NO 2 OCTOBER 2023
Publisher : INTERNATIONAL PENELITI EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/ijess.v4i2.184

Abstract

This study aims to examine the role of information technology on financial administrative order and tax compliance. We collected data through a survey on 136 digital business or startups owners/financial managers in Malang. The results show that the use of information technology has a positive effect on financial administration order; financial administration order has a positive effect on tax compliance; and the use of information technology has a positive effect on tax compliance mediated by the financial administration order. This research contributes to the knowledge by determining the relationship between the use of information technology and financial administration order as well as tax compliance to increase tax revenue in Indonesia. The digital businesses or startups use technology to maintain businesses’ financial administration order and hence, make easier calculation of taxable amounts. This research implies that the easiness of taxes payment through the online tax administration.