Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

8.316

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Al-'Adalah KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) JURNAL FIAT JUSTISIA LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Pembaharuan Hukum PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Widya Yuridika YUSTISI WAJAH HUKUM JURNAL CEMERLANG: Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Suara Keadilan Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Borneo Law Review Journal LEGAL BRIEF Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam PAMPAS: Journal of Criminal Law SABURAI INTERNASIONAL JOURNAL OF SOCIAL, SCIENCES, AND DEVELOPMENT (Saburai-IJSSD) Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia MAQASIDI International Journal of Science and Society (IJSOC) De Juncto Delicti: Journal of Law Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pro Justitia (JPJ) Influence: International Journal of Science Review J-CEKI ENDLESS : International Journal of Future Studies

Zainab Ompu Jainah

Bandar Lampung University

Author-ID : 2544200

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERSEPSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang) Zainab Ompu Jainah
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

ABSTRACT Criminal punishment to defendant by judge were such last combination from investigation process of criminal case. Criminal case of narcotic use until now still became problem which became attention from local, national and international levels. There were problem within this research were: 1) How society perception concerning narcotic criminal sanction application based on Arricle 85 verse (1), (2), (3) Act Number 35, 2009 about Narcotic and the explanation completely, 2). What became the application barrier factor of criminal sanction to narcotic criminal action subject based on Article 85 verse (1), (2), (3) Act Number 35, 2009 about Narcotic and the explanation completely. Problem approximation carried out by normative and empirical judicial with resource data both directly from informant as both primary and secondary data which came from primary, secondary and tertiary law materials, and data analyzed qualitatively Based on research result could conclude that criminal sanction or punishment perceived by society as retaine such prison punishment or revenge give to person who carried out criminal action or crime. Therefore punishment which acknowledged within reality of social people should content revenge element not such rehabilitation sanction application such include within article…, barrier factor to rehabilitation sanction application cause of lack Rehabilitation Institution of narcotic user which give free service. Place or institution which accommodate narcotic user who suffered dependence to rehabilitate in mental hospital and Rehabilitation of Sinar Jati Beringin Gemilang Raya Beringin only, whereas that both rehabilitation didn’t have proper facility and professional staff. Totally narcotic criminal action who punished by judge of especially Tanjung Karang Jurisdiction and Public Court within Lampung Court area were people who have no money to paid rehabilitation. There were no Narcotic Criminal Action defendant who stated guilty and get prison punishment by Judge based on definition Article 85 of Act narcotic materially proven as user. Keywords: Perception, Sanction application, Subject, Narcotic Criminal Action ABSTRAK Penjatuhan hukum pidana terhadap terdakwa oleh hakim merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sampai sekarang masih merupakan masalah yang menjadi perhatian baik dalam tinkat lokal, nasional dan internasional. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tantang Narkotika 2). Apa yang menjadi faktor penghambat penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tantang Narkotika. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data baik secara langsung dari informen sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sanksi pidana atau hukuman dipersepsikan oleh masyarakat sebagai imbalan berupa hukuman penjara atau pembalasan yang dikenakan kepada orang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Oleh karena itu sanksi pidana atau hukuman yang diakui dalam realitas sosial masyarakat haruslah mengandung unsur pembalasan bukan berupa penegrapan sanksi rehabilitasi seperti yang terdapat di dalam pasal 127, faktor penghambat terhadap penerapan sanksi rehabilitasi di karenakan Tidak ada Panti Rehabilitasi pengguna narkotika yang memberikan pelayanan secara agratis. Tempat atau lembaga yang menampung pengguna narkotika yang menderita ketergantungan untuk direhabilitasi hanya ada di Rumah Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Sinar Jati Beringin Raya Kemiling, dimana kedua tempat rehabilitasi itu tidak memiliki fasilitas yang baik dan tenaga ahli yang profesional. Secara keseluruhan pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan Negeri Tanjungkarang khususnya dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Lampung adalah orang-orang yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya rehabilitasi.Belum Ada Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Yang Dinyatakan Bersalah dan Dijatuhi Pidana Penjara Oleh Hakim Berdasarkan Ketentuan Pasal 127 ayat (3) undang-undang Narkotika secara Materil Terbukti Sebagai Pengguna. Kata Kunci: Persepsi, Penerapan Sanksi, Pelaku, Tindak Pidana Narkotika.

PENERAPAN REGULASI LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE Rinaldi Ramadhan; Zainab Ompu Jainah; Lintje Anna Marpaung
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN 2019 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.5869

Berdasarkan data dari Kementrian Kominfo yang di lansir oleh Kompas.com per 11 September 2018 sudah ada 16.678 laporan yang masuk merupakan tindak kejahatan penipuan transaksi online. Permasalahan dari tesis ini yaitu 1. Bagaimana implementasi dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Lembaga Sertifikasi Keandalan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi konsumen e-commerce dan 2. Apa saja faktor penghambat dibentuknya Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce.Metode penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara yang kemudian analisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif.Hasil penelitian yaitu 1. Implementasi dari pasal 10 UU ITE tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce sampai saat ini belum terbentuk. 2. Faktor – faktor penghambat terbentuknya Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah kurangnya sumberdaya, baik dana maupun tenaga ahli, adanya biaya yang dikenakan pada pelaku usaha untuk memperoleh Sertifikat Keandalan, tidak adanya keharusan untuk memakai sertifikat keandalan bagi pelaku usaha dan tidak adanya sosialisasi tentang Sertifikat Keandalan.Saran yang diberikan yaitu pemerintah hendaknya berinisiatif untuk menjadi perintis (pioneer) sebuah Lembaga Sertifikasi Keandalan pertama yang terpercaya dengan membangun infrastruktur memadai dan mendorong seluruh pelaku usaha online menggunakan Sertifikat Keandalan serta membangun iklim kesadaran pada masyarakat dan pelaku usaha online mengenai pentingnya keamanan informasi dalam transaksi elektronik.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/Pn.Tjk) Muhammad Arif Rinaldi Basri; Zainab Ompu Jainah; Indah Satria
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2206

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi permasalah di hampir seluruh negara, penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Maka perbuatan terdakwa Rendy Yuspriatama Bin Hendri diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.Kata kunci: pertanggungjawaban, tindak pidana, narkotika

Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/Pn.Tjk) Zainab Ompu Jainah; S. Endang Prasetyawati; Putri Mawardita Puspitasari
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.2221

Default is the implementation of obligations that are not fulfilled or broken promises or negligence made by the debtor either due to not carrying out what has been promised or even doing something that according to the agreement cannot be done. The problem in this study is how to resolve default disputes in the educational scholarship fund agreement based on decision Number 178 / Pdt.G / 2019 / PN.Tjk and how the judges' legal considerations against default disputes in the educational scholarship fund agreement based on decision Number 178 / Pdt.G / 2019 / PN.Tjk. The research method used is a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection procedure consists of the study of literature (Library Research)and field (Field Research). Meanwhile, data processing is done by using the methods of editing, systematizing and classifying the data. The analysis used is qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded that the settlement of default disputes in the educational scholarship fund agreement is the compensation for damages accompanied by the cancellation of the agreement. Then the judge's legal consideration of the dispute of default in the educational scholarship fund agreement is that the defendant has not at all carried out his achievements or obligations to the plaintiff since graduating from the Specialist Doctor Education Program (PPDS) Obstetrics and Gynecology Study Program at the Faculty of Medicine, Diponegoro University. The suggestion in this study is that dispute resolution using a non-litigation approach is the best way and judges in deciding a case must still refer to the agreement made by the parties.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN Muhammad Arif Rinaldi Basri; ZAINAB OMPU JAINAH; INDAH SATRIA
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i1.4782

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi permasalah di hampir seluruh negara, penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Maka perbuatan terdakwa Rendy Yuspriatama Bin Hendri diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dngan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dngan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan. Kata kunci: Pertanggungjawaban; tindak pidana; narkotika

THE ACTIVE MUSIC THERAPY AS A FORM OF SOCIAL REHABILITATION FOR DRUG ADDICTS IN WAY HUWI DEPARTMENT OF CORRECTIONS IN LAMPUNG PROVINCE Zainudin Hasan; Zainab Ompu Jainah; Erlina B
Saburai International Journal of Social Sciences and Development Vol, 2 No 2 (2018)
Publisher : University of Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/saburaiijssd.v1i1.373

The music therapy is the use of music intervention together with its elements by professionals in a therapeutic relation to obtain a particular objective. Why the music therapy is chosen as a rehabilitation media for drug addicts? Of course, because music is a fun activity which is relatively safe and good and this is one of social rehabilitation concepts by helping to recognize and accept different emotion types, to develop expressive abilities and self-awareness, to improve self-confidence, and facilitate relaxation to reduce stress. Based on the research conducted by the authors by using music therapy model for social rehabilitation, the authors conclude that music therapy for recovery of drug addicts can be done in two ways; passive and active music therapies. During the research in Way Huwi Department of Corrections for drug abusers, in Lampung province, by using passive music therapy, the research objects only reached a stage of having calm feeling, but did not yet reach the change of mindset stage significantly to leave old habits and to change into new habits, while activities in active music therapy such as singing, writing songs, improvisation, and doing performances which have therapy elementstend to provide more maximum roles than just listening music.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA Zainab Ompu Jainah; Intan Nurina Seftiniara; Muhammad Arief Rahman
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 1 No. 3 (2021): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

The crime of corruption is the misappropriation or misuse of state money for personal or group interests. The problem that most often occurs among the community, this Crime of Corruption is widely carried out by the State Civil Apparatus as a person who has a position or has a certain position that is wrongly used, basically this kind of deviant behavior that is very worrying can cause problems among the community, this Corruption Crime also has a very negative impact on the financial losses of the state, Criminal offenders must be held accountable for their actions in the form of imprisonment, fines or dismissal with disrespect as a state civil apparatus which of course in committing the crime is known there are several factors that result in the perpetrator committing a criminal act of corruption, due to criminal acts committed by the perpetrator resulting in an impact on the community, which resulted in state financial losses due to the misuse of state money in the form of corruption by the perpetrators. The crime of corruption is the misappropriation or misuse of state money for personal or group interests. The problem that most often occurs among the community, this Crime of Corruption is widely carried out by people who have a position or have a certain position basically deviant behavior like this which is very worrying can cause problems among the community, this Crime of Corruption also has a very negative impact on the financial losses of the country

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN Zainab Ompu Jainah; Intan Nurina Seftiniara; Sheila Monica Yohanes
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 1 No. 3 (2021): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Violence can be perpetrated by anyone, both adults and children. Children who are in conflict with the law are usually affected by bad things, both from internal factors and external factors. Children who are experiencing a period of growth will certainly experience identity crisis,where he does not know who he is. This causes children to become more irritable and arise a desire to commit violence. This article is intended to find out how criminal accountability and the factors that cause children to commit violent crimes. Violence is an expression or action that a person or more has done to cause pain or suffering towards another person. The methods used in this study are normative legal research and empirical law, namely research whose sources come from books, legislation, journals, interviews, and other sources which are then analyzed using qualitative analysis methods. In providing criminal liability to children, it is worth diversion first so that children do not feel burdened by the law. In addition, the role of parents is also needed to supervise children in the use of social media so as not to imitate bad things.

Enhancing Hard Skill and Soft Skill Learning by Implementing the MBKM Program Zainab Ompu Jainah; Muhammad Riza; Riza Muhida; Yanuar Dwi Prastyo; Intan Nurina Seftiniara
Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Lembaga Sosial Rumah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/njpi.2022.v2i1-10

Education has developed very rapidly marked by the increase in the quality of education and world knowledge. The Indonesian government is trying to improve the quality of education by issuing a policy of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). This study aims to describe the model for strengthening the role of lecturers and students to improve hard skills and soft skills through MBKM at Bandar Lampung University. This research is descriptive qualitative research. Data collection using observation and documentation techniques. The results showed that the presence of the MBKM activity was a grant of freedom to educational institutions to choose the system of authority needed to create independence from the bureaucracy. With this, it can improve students' hard skills and soft skills: 1) improving soft skills that are more able to appear to interact with communication both verbally and visually effectively based on context, 2) improve soft skills through the competence of the best graduates with integrity and work ethic good and able to adapt to the environment, 3) can analyze the turmoil that occurs in the world of work so that soft skills and hard skills can be further improved, 4) can create innovative and creative works, 5) improve skills in the fields occupied to produce a work competent.

PENGUATAN BAGI PELAJAR TERHADAP ANCAMAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NAPZA DI DESA REJOSARI LAMPUNG SELATAN Bambang Hartono; Zainab Ompu Jainah; Erlina B; Hendri Dunan; Intan Nurina Seftiniara; Suta Ramadan
JURNAL CEMERLANG : Pengabdian pada Masyarakat Vol 4 No 2 (2022): JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : LP4MK STKIP PGRI Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31540/jpm.v4i2.1564

Teenagers are the nation's next generation of young people in globalization in the era of the industrial revolution 4.0, where teenagers are required to be able to follow the transition to the millennial modernization era. The threat of the dangers of abuse of Narcotics, Psychotropics, and Addictive Substances (Drugs) in Indonesia is now increasingly prevalent, so it is increasingly worrying that drug abuse can increase from various circles of society, including teenagers who are still good students who are still in junior high school to high school. There are various reasons why students or students engage in deviant behavior such as drug abuse, namely: 1) the use of drugs in the social environment, especially in the association of teenagers, is considered normal and even becomes a modern trance, 2) begins with the persuasion of friends to try to feel the effects. of these drugs, 3) there is an excessive pressure of life burden so that a person is stressed and a desire arises to feel his pleasure for a moment, and 4) a user has an addiction so that he feels he can't stop. Increasing students' awareness and knowledge of the dangers of the threat of drug abuse must be done from an early age. The importance of providing education about the dangers of drugs to students in the school environment is the first step to prevent students from falling into juvenile delinquency, because teenagers are the nation's next generation of young people, which must be protected from drug abuse.

Co-Authors . Baharudin Agung Putra Fatullah Ahmad Hidayat Aldi Permana D Muhyi Alfonsus Demitrio Jehanu Aljura Aljura Alya Gustin Liantina Angely Gistaloka Angga lana Anggalana . Anggalana ANGGALANA Anggalana Anggalana Anggun Sabrina Aswin Surapati Ayo Vide Siratama Bambang Hartono Bareta Miki Putri Bonny Triatna Cayadi Cayadi Cintya Dwi Meilita C Desta Fani Acbel Dhani Handayani Dicky Hermawan Dwi Mahendra Erlina B Erlina B. Farizal Raname Rasyid Fasholli Milyar Sulaiman Frengki Sanjaya Gusti Wahyu Triyadi Heldi Feprizon Hendri Dunan Hengki Irawan Heru Sandi Susilo I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Wayan Nanda D INDAH SATRIA Indah Satria Intan Nurina Seftiniara Irsyadul Ikhsan Jimmi Santoso Joni Paamsyah Kornelius Sarmono Lintje Anna Marpaung M. Genta Lambang M. Rival Putra Mustafa M. Yusuf Fauzi Maretha Indri S Melisa Safitri Muhammad Arief Rahman Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Ridho Akbar Muhammad Yudha Novandre Muhammad Yudha Novandre Muhammad Zulkarnain Muharam Asih Novi Mulki Aja Perdana Mutiara Nabhila Putri Nada Alia Husna Nopeyan Smith Okta Ainita Okta Vianus Puspa Negara Putri Mawardita Puspitasari Putri Meira Yustika Rachmad Kurniawan Recca Ayu Hapsari Reza Fatika Yuniar Rinaldi Ramadhan Rinjani Dhea Gustiana Rinjani Dhea Gustiana Riza Muhida Riza, Muhammad Robert Enakesda S. ENDANG PRASETYAWATI S. Tri Herlianto Savitri Gautama Sheila Monica Yohanes Sigit Pamungkas Sija Putra Rulanda Suhery Suhery Sundari Prasetyani Suta Ramadan Tami Rusli Tandaditrya Ariefandra A Thia Remona Febrianti Titin Prihatiningsih Valian Trisnanto Budi N Yanuar Dwi Prastyo Yoga Dwi Anggara yohanes merci Zainudin Hasan Zulfi Diane Zaini

Title

Found 76 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 76 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 76 Documents
Search