Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar Ilyas Ilyas; Ahyuni Yunus; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan nikah siri dan akibat hukumnya terhadap hak waris istri dan anak di Kota Makassar dan menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan nikah siri yang berakibat hukum terhadap hak waris istri dan anak di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sampel penelitian ini pelaku nikah siri, Pegawai KUA, Advokat, dan Anggota Masyarakat yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah siri di Kota Makassar masih sering terjadi yang mengakibatkan tidak adanya akta nikah sebagai bukti autentik dari pelaksanaan suatu perkawinan yang berimplikasi pada tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum Istri dan anak sehingga mereka akan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab nikah siri antara lain karena aturan tentang pencatatan perkawinan belum tegas, faktor pegawai pencatat nikah, faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor KUA, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya masyarakat. The purpose of this study is to: analyze and explain the implementation of Siri marriage and its legal consequences on the position of inheritance rights of wives and children in Makassar City; analyze and explain the factors that influence the implementation of Siri marriage which has legal consequences on the position of inheritance rights of his wife and children in the city of Makassar. This research method uses the type of empirical legal research. The nature of this research is analytical descriptive. The sample of this research is perpetrators of Siri marriage, KUA employees, lawyers, and community members who are selected by purposive sampling. The results of this study indicate that the implementation of Siri marriage in Makassar City still often occurs which results in the absence of a marriage certificate as authentic evidence of the implementation of a marriage which implies that there is no guarantee of certainty and protection of the legal status of his wife and children so that they will have difficulty in fulfilling their rights. certain rights arising from marriage such as inheritance rights, the right to obtain birth certificates and others. Factors causing siri marriage, among others, are because regulations governing marriages have not been explicitly stated, factors of marriage registrar, facilities and infrastructure factors owned by the KUA Office, factors of legal awareness of the community and cultural factors of the community

Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa Lilik Dwi Prasetio; Hambali Thalib; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, serta untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Penelitian ini dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, dimana Kejaksaan Negeri Sungguminasa merupakan gerbang wilayah selatan Propinsi Sulawesi Selatan yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada undang-undang Tindak Pidana Korupsi beberapa undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Faktor yang berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu aturan normaif yang begitu lemah. The purpose of this research is to find out and analyze the process of investigating criminal acts of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office, and to determine the factors that influence the resolution of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office. This research was conducted at the Sungguminasa District Attorney's Office, where the Sungguminasa District Attorney's Office is the southern region of South Sulawesi Province which is prone to corruption. Based on the results of research into the investigation of corruption in the Sungguminasa Public Prosecutor's Office, which is conducting an investigation of corruption as stipulated in the Corruption Crime Act, several laws relating to corruption. The influential factor in the investigation of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office is the weak normative rules.

Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Ayu Chairun Nisa; Dachran S. Busthami; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar. Selain itu akan dianalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena dari 15 jumlah perkara yang diterima tidak ada yang berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar adalah 1. Substansi hukum, 2. Struktur hukum, 3. Budaya hukum, 4. Sarana dan prasarana, 5. Kesadaran hukum masyarakat. This research aims to analyze the effectiveness of Islamic economic dispute resolution through mediation at the Makassar Religious Court. In addition, it will be analyzed regarding what factors affect the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court. The research method used is juridical empirical research. This research means that in analyzing the problem, it is done by combining secondary data with primary data obtained in the field. The results showed that the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court was ineffective because of the 15 cases received none were successful. The factors that influence the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court are 1. Legal substance, 2. Legal structure, 3. Legal culture, 4. Facilities and infrastructure, 5. Public legal awareness.

Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata: Studi Pengadilan Agama Maros Kelas I B Andi Bustanil Arifin Al; Ahyuni Yunus; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan Pemeriksaan setempat sebagai pendukung Pembuktian terhadap perkara perdata di Pengadilan Agama Maros serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros dalam menilai kekuatan hasil pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian dalam perkara perdata. Pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara dan pengisian quisioner tertutup yang disediakan terlebih dahulu oleh peneliti, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Bahwa Hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai pendukung pembuktian terkait dengan gambaran keadaan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas objek sengketa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (non executable) dan hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai dasar hakim pemeriksa memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta Hasil Pemeriksaan setempat berfungsi sebagai tambahan keterangan yang dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan Hasil Pemeriksaan setempat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan utamanya yang terkait dengan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas obyek sengketa.This study aims to examine government policies in land use in disaster-prone areas in Bone Regency. The type of research used is socio-juridical. The results showed that government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency consisted of policies and regulations for reducing the frequency and impact of flood disasters through the application of infiltration wells and biopores in disaster-prone areas, policies and regulations for protecting water catchment areas, namely reducing the frequency and impact of disasters. flood through protection of water catchment areas, Establishing a DAS Forum aims to reduce the frequency and impact of flood disasters through river restoration, policies and regulations for strengthening slopes in disaster-prone areas, namely reducing the frequency and impact of landslides, policies and regulations for management and monitoring of upstream watershed areas for detection and prevention of banjir bandang, policies and regulations for earthquake-resistant building permit systems in granting IMB in accordance with earthquake zoning rules, policies and regulations for the construction or revitalization of embankments, reservoirs, and city parks in prone areas flood. The factors that influence government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency are divided into three factors, namely, the main factor, the supporting factors for the policy and the factors inhibiting the policy.

Efektivitas Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Muh. Reza Zulfikar; Ahyuni Yunus; Anzar Anzar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian Hukum empiris yang dikonsepkan sebagai suatu pranata-pranata sosial secara nyata dikaitkan dengan variable-variable sosial lainnya. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan kuesioner sedangkan data sekunder bahan yang relevan dengan penelitian, buku-buku literatul dan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penanganan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah kurang efektif karena lemahnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah meliputi faktor internal penyelenggaraan pendaftaran tanah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengharapakan imbalan dari klien seperti uang, jasa, dengan kelancaran pelayanan sedangkan faktor eksternal kesadaran masyarakat pemohon yang ingin mendaftarkan tanah membawa berkas/dokumen yang tidak lengkap selain itu kekurang pahaman masyarakat terhadap prosedur dan peraturan pertanahan yang berlaku juga turut mempengaruhi. This study aims to determine the effectiveness of land registration in order to ensure legal certainty of land rights in Makassar City. The research method used is an empirical legal research that is conceptualized as social institutions which are actually associated with other social variables. Primary data collection techniques used interviews and questionnaires while secondary data were materials relevant to research, literary books and statutory regulations. The results of the study show that the handling of land registration in order to ensure legal certainty of land rights is less effective because of the weak factors that affect the effectiveness of land registration in order to ensure legal certainty of land rights including internal factors in the implementation of land registration and providing services to people who expect rewards from clients. such as money, services, with smooth service, while the external factor of public awareness of the applicant who wants to register land brings incomplete files / documents besides that the community's lack of understanding of applicable land procedures and regulations also affects.

Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Nurantiana Nurantiana; Ahyuni Yunus; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penulisan ini bertujuan menganalisa dan memahami fenomena sewa rahim atau surrogate mother melalui pandangan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan dilandasi dengan pendekatan yuridis perundang-undangan, serta pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis konten terhadap bahan-bahan hukum yang primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian didapat penganalisaaan pandangan hukum bervariatif dan komlikatif dari pandangan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam,bahwa; KUHPerdata menyamakan kedudukan status anak hasil surogasi dengan anak sah,menurut KHI anak hasil sewa Rahim adalah anak kandung diluar kawin sedangkan segi hak kewarisan menurut KUHPerdata anak hasil sewa Rahim tidak melebihi 1/3 bagian dari pewaris bagiana naksah sedangkan menurut KHI hanya boleh mendapat kewarisan dari garis turunan ibunya. This writing aims to analyze and understand the phenomenon of surrogate mother rent through the perspective of the applicable law in Indonesia, especially according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. This type of research is normative based on a statutory juridical approach, as well as a descriptive qualitative approach using content analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is that the analysis of the varied and comlicative views of law from the view of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, that; The Civil Code and KHI equalize the status of a child resulting from surrogation with a child outside of marriage, whereas in terms of the inheritance rights according to the Civil Code, the child who leases the uterus does not exceed 1/3 of the inheritance of the legal part of the child, while according to KHI only inheritance is allowed from the line of the mother'sdescent.

Perkawinan Anak Dibawah Umur Sebagai Upaya Menutup Malu (Massampo Siri’) Akibat Hamil Diluar Nikah Helvira Helvira; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengajuan permohonan dispensasi nikah setelah berlakukan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menangani perkara tersebut khususnya permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah dalam upaya menutup malu (massampo siri) di Pengadilan Agama Sengkang. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari dua tipe, yaitu penelitian normative dan penelitian empiris. Berdasarkan penelitian atau hasil pengolahan data menunjukkan bahwa (1) Pengadilan Agama Sengkang telah menerapkan prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019. (2) Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin cenderung akan selalu mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin karena alasan hamil di luar nikah dengan pertimbangan yang bersandar pada prinsip kemaslahatan dan living law yakni konsep adat siri yang dianut oleh masyarakat Bugis Wajo. This study aims to determine the implementation of regarding guidelines for the Marriage Dispensation case after the enactment of The Republic of Indonesia’s Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and to analize the consideration of judges in determining the dispensation of an early marriage particularly the one due to the illegal pregnancy as an effort to cover up the embarrassment (Massampo Siri) at Religious Court in Sengkang. The research metodh used is a combination of two types, namely normative and empirical research studies.Based on research or data processing results show that : (1) Religious Court in Sengkang has implemented the regarding guidelines for the Marriage Dispensation in accordance with The Republic of Indonesia’s Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 (2) The judges of Religious court in Sengkang when adjudicating the Marriage Dispensation case tend to grant the applicant of The Marrtiage Dispensation due to the illegal pregnancy in consideration which are based on the common good dan living law is the Bugis consept namely siri

Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Muhammad Richwan Hamid; Ahyuni Yunus; Muhhamad Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian betujuan untuk mengkaji Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A). Jenis penelitian ini yaitu penelitian field research. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupayah semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi kurang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan, selain itu ketersedian prosedur yang memadai bagi proses perdamaian bagi para yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah. The research aims to examine the Effectiveness of the Implementation of the Mediation Process in Inheritance Disputes according to Perma No.1 of 2008 (Study at the Class 1A Makassar Religious Court). This type of research is field research. The results of this study indicate that the role of the mediator in the mediation efforts at the Class 1A Makassar Religious Court has attempted to optimize the mediation process by making every effort to achieve a peace agreement between the parties. Mediation is not carried out in accordance with the procedures in the Supreme Court Regulation No.1 of 2008 concerning mediation in court. What hinders the mediation process is the weak participation of the parties in the peace process offered, in addition to the availability of adequate procedures for the peace process for those who litigate. Meanwhile, the effectiveness of the success rate of mediation in court is still very low.

Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-Undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat Hasmia Wahyunisa; Syahruddin Nawi; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan mengetahui Efektivitas Wakaf uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan wakaf uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perundang-undangan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf itu hanya sebatas benda tidak bergerak saja dan peruntukannya pun hanya sebagai tempat ibadah (masjid), sekolah/pesantren ataupun lahan kuburan, padahal potensi wakaf uang sangat besar. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum); penegak hukum (struktur hukum); sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. This research aims to look at the effectiveness of cash waqf according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Laws on Encouraging the Economic Empowerment of the Ummah and the factors that influence it. This research is an empirical legal research. The results of the research show that the implementation of cash waqf according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the law in its implementation is not appropriate according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This is considered by the public's understanding that waqf is only limited to immovable objects and its allotment is only as a place of worship (mosque), school / pesantren or grave land, even though the potential for cash waqf is very large. The implementation of Law Number 41 Year 2004 instructs several factors, including: the legal factor itself (legal substance); law enforcement (legal structure); facilities and infrastructure or facilities that support law enforcement; public legal awareness and legal culture

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang Andi Vickariaz Tabriah; Said Sampara; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang, dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang kurang efektif dikarenakan Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang seringkali menemukan anak sebagai pelaku tindak pidana berulang dengan ancaman pidananya diancam tujuh tahun keatas, sehingga penegakan hukum oleh jaksa penuntut umum tidaklah efektif dikarenakan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against children as perpetrators of recurring criminal acts, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research found that: The effectiveness of law enforcement against children as repeat offenders is less effective because the Public Prosecutor as an enforcer in handling children as repeat offenders often finds children as perpetrators of recurrent criminal offenses with the threat of punishment being threatened with seven years and above. , so that law enforcement by the public prosecutor is not effective due to the condition of the child as the perpetrator of the crime. Factors that influence law enforcement against children as perpetrators of recurring criminal acts include: legal substance, legal structure and legal culture.

Title

Found 30 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)