Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2019 - 2024

4.424

P-Index

This Author published in this journals

All Journal MLJ Indonesian Journal of Criminal Law Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Generalis (JLG)

Ahyuni Yunus

Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564195

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 36 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2 3

Implementasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Studi Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Muhammad Ahsan; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitan menganalisis implementasi penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar dan faktor-faktor implementasi penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa Implementasi Penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Makassar, yaitu Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), Melalui reconditioning (persyaratan kembali), Melalui restructuring (penataan kembali), Faktor-faktor implementasi penyelesaian kredit yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. The research objective was to analyze the implementation of the settlement of bad credit which is tied to a mortgage at PT. Makassar National Pensiunan Savings Bank and the implementation factors of bad credit settlement at PT. Makassar National Pension Savings Bank. This research was conducted using an empirical juridical approach. The results showed that the implementation of the settlement of bad credit with mortgage rights at PT. National Pension Savings Bank in Makassar, namely through rescheduling, through reconditioning, through restructuring, credit settlement implementation factors, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors and factors. culture.

Efektivitas Peran Mediator Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Syamsul Zainal Siddiq; Ahyuni Yunus; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara perdata tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 juncto Perma No.1 Tahun 2016, sekaligus mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian ini terfokus di Kota Makassar dan pelaksanaan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menggambarkan pelaksanaan proses mediasi sudah efektif, tetapi hasilnya masih minim yakni sebesar 1.07%. Tidak efektifnya Lembaga mediasi dalam hal ini mediator dalam menyelesaikan persengketaan khususnya sengketa tanah disebabkan adanya pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, kemampuan SDM dan sarana dan fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing civil procedural law norms or rules regarding mediation as regulated in Perma No.1 of 2008 in conjunction with Perma No.1 of 2016, as well as to find out the factors that influence it. The location of this research is focused on the city of Makassar and the implementation of research at the Special Class IA Makassar District Court uses descriptive research methods through normative and empirical approaches. The results showed that the implementation of the mediation process was effective, but the results were still minimal, namely 1.07%. The ineffectiveness of the mediation institution, in this case the mediator in resolving disputes, especially land disputes, is due to the influence of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, human resource capacity and facilities and facilities.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausul Baku Dalam Suatu Perjanjian Oleh Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Rika Hardiana; Ahyuni Yunus; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.998 KB)

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan klausul eksonerasi dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian menggunaka penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pencantuman klausula baku atau klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian merupakan hal yang wajar yang dibuat oleh pelaku usaha sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan aturan mengenai klausula baku/klausul eksonerasi dalam perundang-undangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha dibidang jasa pengiriman barang sebab pada dasarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen. The research objective is to analyze the legal protection of consumers for the inclusion of an exonation clause in an agreement and to find out and analyze the arrangement of the exonation clause in statutory regulations. The research method uses normative juridical research. The results of this study indicate that the inclusion of standard clauses or exoneration clauses in an agreement is a natural thing made by business actors as long as these rules do not contradict Article 18 paragraphs (1), (2), (3), (4) and The rules regarding standard clauses / exoneration clauses in legislation are things that need to be considered by every business actor in this case business actors in the field of goods delivery services because basically the Consumer Protection Law regulates the rights and obligations of business actors and consumers.

Sinkronisasi Perjanjian Hukum Perkawinan Di Indonesia Meli Angriyani; Ahyuni Yunus; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.261 KB)

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian terhadap perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkn bahwa apabila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan terdapat persaman-persamaan, yaitu : Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata dan Akibat hukum perceraian terhadap perjanjian kawin, yaitu: Akibat hukum terhadap pihak yang membuatnya mengikat bagi suami istri yang sepakat membuat perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung, akibat hukum terhadap harta benda yang meliputi pemisahan harta kekayaan, pemisahan hutang, akibat hukum terhadap pihak ketiga yang terlibat dari pembuatan perjanjian kawin. The research objectives are to determine and analyze the synchronization of marriage agreement law in Indonesia and to find out and analyze the consequences of divorce law on marriage agreements. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study show that when viewed from the procedure or process of making a marriage agreement regulated in the Civil Code and the Marriage Law, there are similarities, namely: Article 29 of the Marriage Law and Article 147 of the Civil Code and the legal consequences of divorce on the marriage agreement, namely: Legal consequences for parties that make it binding on husband and wife who agree to make a marriage agreement during the marriage, legal consequences for property which include separation of assets, separation of debts, legal consequences for third parties involved in making the marriage agreement.

Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online Ayesha Haiqa Nurlette; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.573 KB)

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan perjanjian jual beli kosmetik secara online terhadap syarat sah nya perjanjian serta akibat hukum terhadap produk kosmetik yang dijual secara online apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Keabsahan Jual Beli Kosmetik Secara Online dalam KUHPerdata, adalah tidak sah jika menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena masih banyak ditemukannya penjual kosmetik online yang belum cakap hukum serta masih ditemukannya produk kosmetik online yang kandungannya tidak jelas.(2) akibat hukum dari Perjanjian Jual Beli Kosmetik Secara Online yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. The research objective is to analyze the validity of the online cosmetic sale and purchase agreement against the legal terms of the agreement and the legal consequences for cosmetic products sold online if they do not meet the valid terms of the agreement. This research is included in normative legal research. The results of this study indicate that (1) the legitimacy of buying and selling cosmetics online in the Civil Code is not valid according to Article 1320 of the Civil Code because there are still many online cosmetic sellers who are not legally competent and online cosmetic products with unclear content are still found. (2) the legal consequence of the Online Cosmetics Sale and Purchase Agreement that does not meet the valid terms of the agreement, namely if the subjective conditions are not met, the agreement can be canceled. Meanwhile, if the objective conditions are not met, the agreement is null and void.

Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris Nurul Wafiqah Ashar; Ahyuni Yunus; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.769 KB)

Tujuan penelitian menganalisis peralihan dalam hibah menurut Hukum Perdata serta untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum hibah terhadap bagian mutlak ahli waris dalam Hukum Perdata. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis peralihan tergantung pada benda yang akan dialihkan, yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tetap atau tidak bergerak, maka dalam hal peralihan benda-benda tersebut diatur dalam KUHPerdata Pasal 612, dan Pasal 613. Dan Secara hukum tertulis, akta wasiat atapun hibah wasiat yang melanggar “legitieme portie” dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap legitieme portie ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” namun menjadi “dapat dibatalkan. The research objective is to analyze the transition in grants according to Civil Law and to find out and analyze the legal basis of the grant on the absolute portion of the heirs in Civil Law. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study indicate that the object of the grant agreement is all property belonging to the donor, both tangible and intangible, fixed and movable objects. tangible and immovable objects, then in the case of the transfer of these objects is regulated in Article 612 and Article 613 of the Civil Code. and is considered to have no binding strength from the start. However, in practice, the Supreme Court makes a new rule that a will deed / testament is valid even if it contains a violation of the legitieme portie of the heir, as long as it has not been canceled by the injured heir, so that it is no longer "null and void" but becomes "Can be canceled".

Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Di Kepolisian Resort Maros Roby Robinsar R; Baharuddin Badaru; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.211 KB)

Tujuan penelitian menganalisis optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dengan responden: Penyidik 10 orang, Advokat 5, dan Masyarakat Umum 10 orang. Secara keseluruhan sampel untuk seluruh lokasi penelitian sebanyak 25 orang yang dipilih secara random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros kurang optimal. Kurang optimalnya penyidikan dikarenakan terkendala oleh identitas beberapa terlapor yang menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros yang dilaporkan ke Polres Maros adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penyidik, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. The Research objective to analyze the optimization of criminal defamation investigations through social media at Polres Maros and the factors that influence it. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. This research was conducted in Maros Regency, with the respondents: 10 investigators, 5 advocates, and 10 general public. Overall, the sample for all research locations was 25 people who were selected by random sampling. The results of this study indicate that the investigation of criminal acts of defamation through social media at the Maros Police Station is less than optimal. The investigation was not optimal because it was constrained by the identity of several reported parties using fake accounts or the identity of the owner of the account was known. The factors that influence the optimization of criminal defamation investigations through social media at the Maros Police Station that are reported to the Maros Police Station are the legal substance factor, the investigator apparatus factor, the infrastructure factor, the community legal awareness factor and the community's legal culture.

Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi Proyek Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pengaman Pantai (Studi Kasus Pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk) Palu - Sulawesi Tengah Sovyan H.A.D. Abdullah; Ahyuni Yunus; Arfah Tjolleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.778 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pemahaman pada perjanjian pada pembangunan Project Rehabilitation and Reconstruction of Palu Coastal Protection, dan untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor atau pemborong dalam melaksanakan pekerjaan di Kota Palu-Sulawesi Tengah. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Tanggung jawab PT. Adhi Karya (Persero) Tbk berupa mengambil langkah berdasarkan SK Direksi Nomor 014-6/2020/055A Tanggal 14 Maret 2020 untuk mensubkontraktorkan pekerjaan tanggul dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 32 Ayat 4 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah, dengan persetujuan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah memenuhi syarat – syarat doumen dan standar pekerjaan konstruksi. Output dari perjanjian pemborongan yang di rasakan sampai saat ini berupa belum dipenuhinya substansi pada kontrak, khusunya pada pekerjaan tambatan perahu. Solusi yang diberikan pekerjaan tambatan perahu dari pihak kontraktor itu sendiri berupa turut serta mendukung dan melakukan observasi dan pengamatan uji kadar lumpur dasar laut dengan dilakukan melalui tahap Uji Sondir dan pekerjaan tambatan perahu sementara yang dilakukan pihak kontraktor. The purpose of this study is to analyze the understanding of the agreement on the construction of the Project Rehabilitation and Reconstruction of Palu Coastal Protection, and to determine the responsibility of the contractor or contractor in carrying out the work in Palu City, Central Sulawesi. The research method uses empirical legal research. The results of the study that the responsibility of PT. Adhi Karya (Persero) Tbk in the form of taking steps based on the Decree of the Board of Directors Number 014-6/2020/055A dated March 14, 2020 to subcontract the embankment work and based on Presidential Decree Number 80 of 2003 Article 32 Paragraph 4 concerning guidelines for the implementation of government goods/services, with approval PPK (Commitment Making Officer) has complied with the document requirements and construction work standards. The output of the chartering agreement that has been felt so far is in the form of not fulfilling the substance of the contract, especially for boat mooring work. The solution provided by the boat mooring work from the contractor itself is in the form of participating in supporting and observing and observing the seabed mud content test by going through the Sondir Test stage and temporary boat mooring work carried out by the contractor.

Aspek Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Luwu Utara Andi Muhammad Rizki; Ahyuni Yunus; Muh. Fachri Said
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.019 KB)

Tujuan penelitian menganalisis aspek keadilan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Luwu Utara. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam pembangunan jaringan irigasi D.I Baliase di Kabupaten Luwu Utara ini, panitia pengadaan tanah dalam menetapkan besarnya ganti rugi telah berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berjalan dan harga pasar. Harga yang diberikan telah sesuai dengan harapan masyarakat yang di mana harga tersebut di atas harga NJOP dan harga pasar. Pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi D.I Baliase telah memenuhi asas keadilan dan pembangunan tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat; Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan khususnya dalam hal pengadaan /pembebasan tanah adalah disebabkan oleh faktor internal yaitu pemerintah dan masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal warga masyarakat di luar pihak yang terkait dalam lingkaran pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan. The research objective to analyze.the aspect of justice in the implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest in North Luwu Regency. The type of legal research used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the procedures for implementing land acquisition and providing compensation in the construction of the Baliase D.I irrigation network in North Luwu Regency, the land acquisition committee in determining the amount of compensation has been guided by the current Tax Object Selling Value (NJOP) and market prices. The price given is in accordance with the expectations of the community where the price is above the NJOP price and the market price. The provision of compensation for land acquisition for the construction of the D.I Baliase irrigation network has fulfilled the principle of justice and the development has provided many benefits to the community; Factors that affect the implementation of development, especially in terms of land acquisition/acquisition, are caused by internal factors, namely the government and the community itself and external factors of community members outside the parties involved in the circle of land acquisition implementation for development purposes.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan Widya Dwi Oktavia; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.195 KB)

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene dan memahami perlindungan hukum anak angkat yang pengangkatannya tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan di Kabupaten Majene. Penelitian ini adalah menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetepan pengadilan tentu saja akan berakibat terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan tentu akan menyulitkan pembuktian terhadap status hukum anak angkat hal ini akan berakibat tidak jelasnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang mana anak angkat akan menjadi korban terhadap ikatan hukum dengan orang tua angkatnya. The research objective to analyze the legal consequences of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency and to understand the legal protection of adopted children whose adoption without going through a court order procedure in Majene Regency. This research is using empirical juridical. The results of this study indicate that the legal consequences of adopting a child that do not go through a court decision will of course result in the legal status of an adopted child whose legal relationship is not clear with his adoptive parents so that the adopted child will not be properly cared for and contrary to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Legal protection for adopted children whose adoption is not through a court order will certainly make it difficult to prove the legal status of adopted children, this will result in unclear legal relations between adopted children and adoptive parents in which adopted children will become victims of legal ties with their adoptive parents.

Co-Authors Ahmad Farid Saputra Ahmad Jamil Andi Bustanil Arifin Al Andi Muhammad Rizki Andi Vickariaz Tabriah Anzar Anzar Arfah Tjolleng Ayesha Haiqa Nurlette Ayu Chairun Nisa Ayu Isfany Fachry Azis Baharuddin Badaru Dachran S. Busthami Farids Dhestarastra Musa Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hasmia Wahyunisa Hasrul Hasrul Helvira Helvira Ilham Abbas Ilyas Ilyas Inka Ayu Lestari La Ode Husen Lilik Dwi Prasetio Meli Angriyani Mohammad Arif Muh. Fachri Said Muh. Hafiluddin Muh. Reza Zulfikar Muhammad Ahsan Muhammad Richwan Hamid Muhhamad Syarief Nuh Mushlih Mushlih Nahdiyanti Nahdiyanti Nurantiana Nurantiana Nurmiati Nurmiati Nurul Qamar Nurul Wafiqah Ashar Rika Hardiana Rizmayana Ma’rif Appe Roby Robinsar R Said Sampara Sovyan H.A.D. Abdullah Sri Lestari Poernomo Sudirman Sudirman Sufirman Rahman Syahruddin Nawi Syamsul Zainal Siddiq Viky Vinola Widya Dwi Oktavia

Title Search

Found 30 Documents Search Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)