Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.132
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA) JURNAL EKSEKUTIF
T. A. M. Ronny Gosal
Sam Ratulangi University
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 104 Documents
Search
Journal : JURNAL EKSEKUTIF

 1   2   3   4   5 
STRATEGI DINAS TENAGA KERJA KOTA MANADO DALAM MENYUKSESKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Endah, Asri Nur; Mantiri, Michael Stepanus; Gosal, Tuerah Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN oleh Filipina, Indonesia, Singapura, dan Thailand (Founding Fathers). Pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, ASEAN menyepakati BALI CONCORD II yang memuat 3 pilar untuk mencapai ASEAN Vision 2020 yaitu, Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Keamanan. Terkait dengan ekonomi, diwujudkan dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Econimic Community (AEC). Menurut Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2014 Presiden Susilo Babang Yudhoyono membentuk Komite Persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diketuai oleh Menko Perekonomian. Kemudian, Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi MEA. dalam hal ini untuk memberdayakan masyarakat Kota Manado pada umumnya Dinas Tenaga Kerja untuk menyiapkan strategi baik tenaga kerja maupun pencari kerja yang terampil, ahli, professional, dan mandiri dalam menyukseskan Masyarakat Ekonomi ASEAN.Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, pada bulan Juni 2016. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi/pengamatan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja serta Kepala Bidang Informasi Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja. Teknis analisis data penulis berupaya dengan mereduksi data atau merangkum atau memilah hal yang pokok, menyajikan data, kemudian penarikan kesimpulan atau evaluasi.Berdasarkan penelitian diatas, maka secara umum bahwa strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Manado dalam menyukseskan Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu dengan membuat kebijakan yang terlebih dahulu melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan MEA dan melihat keuntungan dan kerugian serta peluang dan ancaman sehingga menghasilkan strategi yang dibuat dengan menggunakan analisis SWOT dan menghasilkan :Strength Opportunity Strategy, Weakness Opportunity Strategy, Strength Threats Strategy, Weakness Threats Strategy.Kata kunci: Strategi, Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO DALAM MENGELOLAH SAMPAH DI KOTA MANADO Mamile, Lukas Lucky; Gosal, Tuerah Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 8 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSampah adalah masalah umat manusia, hal-hal negatif yang bisa diakibatkan oleh sampah adalah (1) Secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar, karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit, (2) Sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana penanganan sampah yang buruk, (3) Sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk yang menyengat, (4) Sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan, dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air. Permasalahan mengenai sampah bukan hanya ada di Kota Manado tetapi merupakan masalah bagi setiap daerah di Indonesia. Manado merupakan ibukota provinsi yang dihuni oleh ratusan ribu masyarakat yang setiap harinya memproduksi sampah. Dinas Kebersihan dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari penelitian ini penulis ingin mengetahui peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dalam pengelolaan sampah. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil yang didapat dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kebersihan Kota Manado telah berusaha maksimal, namun keterbatasan fasilitas menghambat kinerja mereka.Kata Kunci : Peranan, Dinas Kebersihan, Sampah
PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ENEMAWIRA KECAMATAN TABUKAN UTARA KABUPATEN SANGIHE Makaminan, Henderson Christian; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengelolaan keuangan khususnya dibidang perpajakan, belumlah dapat difahami oleh masyarakat tentang obyek penggunaan dari pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan maka kurang memberikan kesadaran terhadap wajib pajak khususnya dalam membayarnya sehingga masyarakat bersikap pasif atau acuh tak acuh terhadap kepentingan wajib pajak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui tentang tata cara penyetoran dan pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetoran terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa Enemawira masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari Target dan realisasi penyetoran wajib Pajak Bumi dan bangunan dapat terlihat pada tiga tahun terakhir. Dari data yang ada di desa Enema2wira tentang pelaksanaan penyetiran tahun 2014 dari target yang dicapai sebesar Rp. 5.177.510. sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 4.142.008 dari tahun tersebut maka capan target dan realisasi hanya mencapai 80%. Di tahun 2015 target prncapaian hasil Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp. 5.177.510.- sedangkan capaiannya adalah sebesar Rp. 3.624.257. kalau diprosentasikan hanya mencapai 70%. Sedangkan tahun 2016 hasil target yang dicapai adalah Rp. 5.177.510 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 4.142.008 atau hanya sebesar 80%. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan penyetoran wajib Pajak Bumi dan Bangunan belumlah maksimal.Kata Kunci: Peran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pembangunan.
PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA KE’TE KESU DI KABUPATEN TORAJA UTARA Marampa, Madonna; Kimbal, Marthen; Gosal, Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKarakter warga Toraja yang kondusif bagi kepariwisataan itu belum diimbangi dengan kepekaan pemerintah setempat untuk menyiapkan sarana pendukung. Hampir semua jalan menuju tempat objek wisata, yang selama ini menjadi tujuan wisatawan, tidak memadai. Ruas jalan pada umumnya masih berupa tanah dan bebatuan dengan lebar kurang dari 3 meter. Walaupun keadaan seperti itu belum sepenuhnya dibenahi pemerintah kabupaten Toraja Utara, namun kunjungan wisatawan ke Toraja Utara menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, setiap tahunnya meningkat dapat dari pengunjung baik itu dalam negeri maupun luar negeri.dapat tercapai dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, hasil penelitian menunjukkann bahwa Dari unsur perencanaan, pemerintah sudah mempunyai rencana yang cukup baik untuk lebih memajukan Objek Wisata yang ada di Ke‟te Kesu‟. Dari unsur pelaksanaan, dari semua perencanaan yang ada belum semua kelihatan apa yang sudah di lakukan, namun ada beberapa hal yang sudah di lakukan oleh pemerintah untuk kemajuan dari Objek Wisata yang ada di Ke‟te Kesu. Akan tetapi masih ada saja keluhan dari para pengunjung, karena masih kurangnya lahan parkir dan infrastruktur berupa toilet serta akses jalan. Dari unsur pengeorganisasian, pemerintah Dinas Pariwisata sejauh penelitian di lakukan bahwa pemerintah sudah memberikan beberapa staf untuk terjun langsung ke Objek Wisata, dan dari unsur Pengawasan, walaupun dari pemerintah sudah menurunkan langsung stafnya, masih ada saja keluhan dari pengunjung. Namun sejauh ini pemerintah telah menurunkan Satpol PP untuk membantu mengawasi lokasi Objek Wisata, apalagi dalam hari libur.Kata Kunci: Peran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolaan Objek Wisata
PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN POSO STUDI DI KECAMATAN PAMONA SELATAN Rantelore, Marwan Rinaldy; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Poso Studi Di Kecamatan Pamona Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara di lokasi penelitian dan pengkajian dokumen pendukung. Salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung, Seperti yang telah dilakukan di kecamatan Pamona Selatan kabupaten Poso tahun 2015. Banyak hal menarik yang dapat ditemui pada pemilihan kepala daerah kabupaten Poso tahun 2015, salah satunya tentang perilaku pemilih. perilaku pemilih berbicara tentang keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pemilihan umum, mulai dari menentukan apakah akan ikut memilih atau tidak memilih sampai pada proses menentukan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum tersebut. Memilih berdasarkan ketertarikan terhadap partai politik tertentu paling dominan dilakukan oleh pemilih yang ada di kecamatan Pamona Selatan, Pemilih jenis ini menjadikan nilai ideologis partai dan ikatan emosional dengan partai sebagai dasar untuk menentukan kepada partai mana atau kandidat mana mereka menjatuhkan pilihan. Selain karena identifikasi partai, orientasi terhadap track record kandidat juga mempengaruhi perilaku pemilih yang ada di Pamona Selatan. pemilih jenis ini tergolong pada retrospective voters mereka adalah pemilih yang menentukan pilihan didasarkan pada evaluasi terhadap apa yang dilakukan sebelumnya oleh para kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menentukan pilihan saat mengikuti pemilihan umum juga dipengaruhi oleh faktor kesamaan suku, pemilih cenderung merasa bangga saat ada calon yang memiliki kesamaan dengannya apalagi dalam hal suku. Selain itu Ikatan kekeluargaan juga memberikan pengaruh kepada pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi melalui media dan ditambah dengan tingkat pendidikan yang semakin baik maka pemilih yang ada di kecamatan Pamona Selatan juga mulai rasional dalam menentukan pilihan politik.Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Pemilihan Umum Kepala Daerah.
PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PAALDUA KECAMATAN PAAL DUA KOTA MANADO Tiwa, Juita Lidya; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakLembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu lembaga yang menjadi mitra pemerintah kelurahan/desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, namun pada kenyataannya keberadaan LPM di Kelurahan Paaldua belum melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LPM Kelurahan Paaldua dalam pembangunan, hasil penelitian menujukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua belum optimal berperan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, hal ini dapat dinilai dari rendahnya kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua dalam merencanakan pembangunan, kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, dan kemampuan untuk melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembangunan yang ada di Kelurahan. Rendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua ini disebabkan oleh: keaktifan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua itu sendiri, dimana ada beberapa pengurus yang sudah toidak lagi berdomisili di Kelurahan Paal Dua, ditambah dengan rendahnya pengetahuan, keterampilan, keahlian sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, motivasi pengurus, serta permasalahan klasik yaitu tidak tersedianya dana operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal DuaKata Kunci : Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan.
FUNGSI PENGAWASAN DRPD DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TALAUD TAHUN 2015 Tamameu, Yohanis; Gosal, Ronny; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga legislatif yang salah satu fungsinya dibidang pengawasan terhadap peraturan daerah, keputusan/peraturan kepala daerah, dan kebiajkan daerah lainnya, dalam legislasi pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, penguatan peran DPRD disebabkan DPRD menjadi lembaga formal yang menampung aspirasi masyarakat, jika dikaitkan dengan kepemerintahan yang baik terdapat tiga domain yang berperan di dalamnya yaitu domain sektor publik, sektor swasta dan sektor masyarakat dimana masing-masing berada pada posisi yang sejajar hanya berbeda fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Talaud tahun 2015. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia, kegiatan dimaksud dapat dilihat pada program kerja dan penjabaran rencana kerja DPRD Kabupaten Talaud. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolahan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Pengawasan dapat dilaksanakan pada dasarnya pada empat hal, yaitu tinkat implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus kasus-kasus penting dan strategisKata Kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, Pembangunan.
STRATEGI BUPATI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (Studi di Kabupaten Minahasa Tenggara) Tuerah, Anita Debora; Gosal, Ronny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. berhak untuk mengaudit dan memberikan penilaian tentang pengunaaan keuangan dan memberikan rekomendasi tentang pengunaan keuangan kepada lembaga pemerintahan dan memberikan suatu bentuk penilaian yang berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi yang dicita-citakan oleh semua lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari Auditor Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada sasaran pengelolan keuangan yang ada bahwa ada penetapan yang akan dicapai dan penentuan tujuan sehingga pencapaian dalam proses pengelolaan keuangan daerah dapat diperkirakan sasaran yang henda dicapai di pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Garis Komando sangat jelas berperan dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan sehingga penting untuk mengetahui tentang tugas dan kewenangan yang ada dalam melaksanakan kegiatan sehingga para pengelola keuangan mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan dalam tugas dan kerja yang ada.Kata Kunci: Strategi Bupati, Pengelolaan Keuangan, Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
HUBUNGAN HUKUM TUA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KALI OKI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Bahihi, Reza Ricard; Gosal, Ronny; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan secara formal melalui undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) mengatakan implementasi pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing dalam tata pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, yang kemudian dibutuhkan kegiatan kemasyarakatan dalam rangkah mencapai pembangunan yang tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangkah pemberdayaan masyarakat desa. Wujud dari pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur yang meliputi pembuatan jalan dan pembangunan lainnya sebagai reprensentatif tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang kredibel dan inovatif sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan Hukum Tua dan BPD mengikuti aturan dan mekanisme yang ada ini dapat dilihat dari pelaksanaan program yang dilaksanakan akan tetapi peran BPD tidak terlihat dengan jelas dalam permusan kebijakan program yang dilaksanakan di desa kali oki kecamatan tombatu kabupaten minahasa tenggara di samping itu juga Hukum Tua dan BPD masih baru sehingga perluh pelatihan untuk mewujudkan setiap program yang dibahas mengingat proses maupun perencanaannya harus spesifik dan jelas dan tepat sasaran.Kata Kunci: Hubungan, Hukum Tua, BPD, Pembangunan.
PERAN LURAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Kelurahahn Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado) Pelenkahu, Micel George; Gosal, Ronny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu peranan penting pemerintah desa atau kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat, namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pemberdayaan yang dijalankan dimana sumber daya mereka tidak berkembang, musrenbang desa atau kelurahan sebagai bagian pemberdayaan masyarakat hanya sekadar tuntutan tugas semata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan peran Pemerintah lurah sebagai bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu bina manusia, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Sosialisasi didominasi dibidang usaha kreatif kepada masyarakat. Bina usaha: pemberdayaan masyarakat berfokus pada pengembangan usaha kelompok dengan memberikan pinjaman modal baik ditujukan untuk kelompok simpan pinjam maupun kelompok usaha yang diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan barang.Kata Kunci: Peran, Lurah, Pemberdayaan Masyarakat.
Co-Authors Albari, Adam H. Amar, Krisma Verselina Anggreini, Lidia Anthonie, Fenny W. Asri Nur Endah, Asri Nur Bahihi, Reza Ricard Bingku, Andini Eliesy Margaretha Bogar, Romi Bosman, Keisen Chalim, Dewi Mustika Coloay, Friska Anjelita Dapla, Nalis Daud Liando, Daud Daud M Liando, Daud M Dogowini, Rinaldo Christianto Dolongseda, Edmon Dolosi, Leurison Edison, Fernando Alva Frans Singkoh, Frans Gaghana, Meilany Treisy Saverini Gahung, Ersas A Gurumias, Marcylia Jacobus, Lucky Jamin Potabuga Jawali, Risno Jegiftha, Lumettu Jobe, Iandrus Johny Lumolos Josef Kairupan, Josef Kaaro, Stefan Brian Kalalo, Riken Kasenda, Patricia N.F. Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Kindangen, Ronaldo Ruland Kogoya, Temiton Koterisa, Randy Ladja, Firmansya Lamber, Dui Andayani Lambey, Trintje Langi, Aristo Christian Lapian, Marlien Lengkey, Fendi F. F. Lengkong, John Likuajang, Rafli Loda, Thomy Loho, Gelnata M. Lomboan, Wiklif Lukas Lucky Mamile, Lukas Lucky Lumendek, Chaynel Maga, Briet Mahmud, Yulianti Mailantang, Armando Maindoka, Militya C. Makagansa, Tommy Makaminan, Henderson Christian Makatumpias, Steffany Mamonto, Nazlina Mamoto, Gabriella G Mangolo, Endra Mantiri, Michael Marampa, Madonna Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Masambe, Ireine Marcelia Michael Mamentu, Michael Michael Stepanus Mantiri, Michael Stepanus Mokalu, Ersi Erlita Mongilala, Mestita Monintja, Donald Monintja, Donald Monintja, Donald K Musa, Arifin Nayoan, Herman Ngantung, Vinaldi Onibala, David Paendong, Ekaristi Junaidi Paisa, Liva Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pangumpia, Parlan Paparang, Boyke Richard Pasuhuk, Friend Jeinold Pelenkahu, Micel George Pinilas, Rifaldi Pinoke, Retno Poluan, Indra Pondaag, Alfira Pontoh, Mar'ie Moh. Pontolowokan, Arly Agung Porajow, Roy Cipta Rachman, Ismail Rantelore, Marwan Rinaldy Raspaty, Dana Rintjap, Gerry Henly Robot, Hengki Rolos, Readel Rompas, Romario Vernando Ruata, Ferlando Saleh, Linda Sangki, Adianto Asdi Sangkoy, Rifaldy Sarah Sambiran, Sarah Sasauw, Chindy Sasuang, Andreas Sembel, Rifo Sembel, Tesyalom Sendow, Yurnie Siburian, Ester Sylviana Sikome, Jorildo Sineke, Afdullah Sitepu, Andre Sondakh, Effendy Sondakh, Gerard Stefanus Sampe, Stefanus Sumampouw, Ismail Sumilat, Delvis Suyatman, Angga R.P Talumedun, Gryfid Joysman Tamameu, Yohanis Tamasiro, Ceria Tampake, Regynald Prasatya Tampongangoy, Deborah Claudia Tamuntuan, Nikai Taroreh, Gleydi Natalia Tiwa, Juita Lidya Tombokan, Romario Tryadmadja, Didda Erwin Tryadmadja Tuerah, Anita Debora Tulandi, Amelia Elfirra Tuwing, Oktavin Yudit Undap, Gustaf Wanembo, Tundeki Wangka, Afner Son Waworundeng, Welly Wenda, Olenus Wowor, Angga B.