Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
6.474
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi Jurnal Akses
Anak Agung Sri Indrawati
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 77 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 77 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 307/Pdf.G/2016/Pn.Dps Terkait Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Kresna Yoga Mahaputra; Anak Agung Sri Indrawati; Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didalam putusan pengadilan Negeri Denpasar nomor 307/Pdt.G/2016/PN.Dps dinyatakan bahwa pihak tergugat telah dipanggil untuk menghadiri persidangan namun dalam kasus ini pihak tergugat tidak menghadiri persidangan sehingga membuat penyampaian pengumuman putusan tidak sampai secara langsung pada dirinya. Masalah timbul ketika ternyata pihak tergugat yang awalnya dipanggil untuk menghadiri persidangan ternyata mengaku tidak mengetahui adanya gugatan serta panggilan oleh pihak pengadilan sedangkan putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Tentunya pihak tergugat verstek tersebut merasa dirugikan karena dengan tidak hadirnya ia dalam persidangan menjadikan semua dalil yang diajukan oleh penggugat menjadi tanpa bantahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak oleh orang tua pasca perceraian pada putusan Pengadilan Negeri Badung nomor dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 307/Pdt.G/2016/PN.Dps , mengenai hakasuh anak oleh orang tua pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris Hasil penelitian ini adalah dimana dasar pertimbangan dari hakim dalam memutus perkara hak asuh anak oleh orang tua pasca perceraian pada putusan Pengadilan Negri Denpasar nomer 307/Pdt.G/2016/PN.Dps adalah pihak penggugat memenangkan pengadilan untuk perkara perceraian yang dipicu oleh perselisihan antara pihak tergugat dan penggugat. Kata Kunci : pengadilan Negeri, perceraian, hak asuh Anak
PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Pande I Putu Cahya Widyantara; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk menentukan kesalahan seseorang yang melakukan kejahatan wajibmemperhatikan asas legalitas, yang memberikan arti bahwa tiada orang yangdapat di pidana sebelum adanya suatu aturan/hukum yang mengatur. Adabeberapa pengecualian dari asas ini yakni memberlakukan asas retroaktif yangmemberikan arti bahwa suatu aturan diberlakukan surut Pemberlakuan asasretroaktif pada hukum pidana Indonesia hanya terdapat pada hukum pidanamateriil, asas retroaktif tidak ada pada hukum pidana formil.
Pengaturan Hak Cipta Terhadap Karya Seni Lukis Di Ubud Yang Tidak Diketahui Penciptanya I Putu Bawa Wicaksana; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i09.p06

Abstract

ABSTRAK UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memasukan karya seni lukis dalam karya ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Ubud merupakan salah satu daerah pariwisata yang terkenal dengan karya seni lukisannya. Namun kurangnya kesadaran para seniman di Ubud akan pentingnya hak cipta atas karya ciptaan membuat banyak karya seni lukisan di Ubud tidak diketahui secara pasti siapa penciptanya, selain itu faktor kecenderungan sifat komunal masyarakat di Ubud sebagai masyarakat Bali yang menganggap segala sesuatu sebagai milik bersama. Penulisan jurnal ini adalah bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemegang hak cipta pada karya seni lukis di Ubud yang penciptanya tidak diketahui, serta analisis terkait akibat hukum jika hak cipta sebuah karya seni lukis di Ubud yang tidak diketahui penciptanya dipegang oleh pemerintah kabupaten. Metode penelitian dan penulisan pada jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan socio-legal dengan melihat hukum melalui perbandingan antara aturan atau hukum yang ada dengan implementasinya di masyarakat sebagai kelompok sosial, penelitian empiris dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap seniman di Ubud sebagai narasumber. Hasil studi menunjukkan bahwa melalui Pasal 39 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, negara memiliki kewenangan untuk memegang hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Pada implementasinya, banyak terjadi perkara perebutan hak cipta pada karya seni lukis di Ubud yang tidak diketahui penciptanya oleh para pihak baik orang perorangan ataupun badan hukum. Kata Kunci : Hak Cipta, Karya Seni Lukis, Pencipta, Ubud. ABSTRACT The Law number 28 of 2014 regarding Copy Rights for artworks, including painting. Ubud is one of places of interest famous for artworks, especially paintings. The lack of consciousness of the artists in Ubud regarding Copy Rights for their work creates a situation in which many of paintings in Ubud are anonym. The other reason is the communal characteristic of the people of Ubud in which they consider that every piece of artwork belongs to the community. This paper is aimed at finding out about regulations on the exclusive copy right holder for any anonymous paintings in Ubud, and analyzing the law consequences if the copy right of any anonymous painting in Ubud is managed by the regency authority. The method used of this research is empirical research by using socio-legal approach to observe the law through a comparison between rules of law and the applications of law to the society as the social group, the empirical research obtained by doing interview to local artist in Ubud as the interviewees. The research shows that based on article 39 (section 1) Law No. 28 of 2014 regarding Copy Rights, the government has the rights to hold the copy rights for anonymous artwork pieces. As a matter of fact, there are many cases on copy rights claims on anonymous paintings in Ubud by many parties, whether person to person or institution to institution. Keywords: Copy Rights, Paintings, Artists, Ubud.
PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Ida Ayu Sri Mas Prawreti; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p2

Abstract

Penulisan daripada jurnal ini yakni bermaksud mempelajari arti penting dilakukannya pendaftaran merek sebagai Perlindungan Hukum pada UMKM dan mengetahui akibat hukum yang timbul apabila merek UMKM tersebut tidak didaftarkan. UMKM merupakan bisnis profitable milik atau dijalankan oleh perseorangan(individu), rumah tangga, ataupun badan usaha yang sudah lolos standard selaku usaha mikro, UMKM berkedudukan signifikan bagi ekonomi Negara khususnya Negara Indonesia dimana UMKM sebagai tulang punggung untuk menopang ekonomi Negara saat terjadi krisis global. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikerjakan melalui mendalami bahan pustaka dan undang-undang yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penulisan ini menyakatakan bahwa arti penting dilakukannya pendaftaran merek bagi UMKM yaitu untuk memperoleh perlindungan hukum supaya tidak dipakai pihak yang tidak bertanggung jawab secara melawan hukum semacam pembajakan atau penjiplakan produk yang bisa merugikan pemegang hak atas merek itu sendiri. Apabila merek sudah di daftarkan terlebih dahulu maka merek tersebut akan memperoleh Proteksi Hukum. Di Indonesia memeluk Sistem Konstitutif (first to file) artinya pihak pertama kali yang melangsungkan registrasi Merek diberikan pengutamaan guna memperoleh registrasi Merek serta dinyatakan Pemegang Resmi Merek. Adapun syarat wajib dipenuhi supaya Merek bisa di daftarkan adalah bahwa merek tersebut harus memiliki daya pembeda. Dan akibat hukum yang muncul bila merek belum atau tidak dicatatkan sehingga Merek tertera tak memperoleh perlindungan hukum atas Negara. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. ABSTRACT The writing of this journal is intended to study the importance of registering a trademark as legal protection for SMEs and knowing the legal consequences that arise if the UMKM trademark is not registered. MSMEs are profitable businesses owned or run by individuals (individuals), households, or business entities that have passed the standard as micro-enterprises. MSMEs have a significant position for the country's economy, especially the Indonesian state, where MSMEs are the backbone to support the country's economy during the global crisis. The method of writing this journal uses a normative legal research method which is carried out through studying library materials and laws related to this writing. The results of this paper state that the importance of trademark registration for SMEs is to obtain legal protection so that it is not used by irresponsible parties against the law such as piracy or product plagiarism that can harm the right holder of the mark itself. If the mark has been registered in advance, the mark will get legal protection. In Indonesia, adopting a Constitutive System (first to file) which means that the first party to register a Mark is given priority to obtain a Mark registration and is declared an Official Mark Holder. The conditions that must be met in order for a mark to be registered are that the mark must have distinguishing power. And the legal consequences that arise if the mark has not been or is not registered so that the listed mark does not get legal protection over the state. Key Words: Protection of Laws, Trademarks, Micro, Small and Medium Enterprises.
Subtitling Pada Konten Video Berbahasa Asing Tanpa Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta I Gusti Agung Alit Agung Sri Arsedi; A.A. Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i02.p04

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji legalitas subtitling pada konten video berbahasa asing serta akibat hukum terhadap subtitling pada konten video berbahasa asing tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Hasil studi menunjukan bahwa subtitling pada suatu konten video berbahasa asing dapat dilakukan secara sah apabila mendapat izin berupa lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Apabila dilakukan tanpa persetujuam dari Pemegang Hak Cipta ataupun Pencipta, maka dapat melanggar hak ekonomi yang dimilikinya. Akibat Hukum dari subtitling tanpa memperoleh izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dengan mendapat suatu keuntungan finansial dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam hal terdapat pengaduan dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan. Kata Kunci: Subtitling, Konten Video Berbahasa Asing, Hak Cipta. ABSTRACT This study aims to examine the legality of subtitling on foreign language video content and the legal consequences of subtitling on foreign language video content that is done without the permission of the Creator or Copyright Holder. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study suggest that subtitling on a foreign language video content can be done legally if a license is obtained from the Creator or Copyright Holder following the provisions in Article 9 Paragraph (2) of Law Number 28 The Year 2014 concerning Copyright. If it is conducted without permission from the Copyright Holder or the Creator, it can violate the economic rights of the Creator or Copyright Holder. Legal consequences of subtitling without obtaining permission of the Creator or Copyright Holder by obtaining a financial gain may be subject to sanctions based on the provisions of Article 113 Paragraph (2) of Law Number 28 The Year 2014 concerning Copyright in the event that there is a complaint from the Creator or Copyright Holder who feels aggrieved. Key Words: Subtitling, Foreign Language Video Content, Copyright.
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN TABUNG OKSIGEN KOSONG OLEH PELAKU USAHA DI MASA PANDEMI Ni Ketut Dewi Sri Murti; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p7

Abstract

Virus covid-19 kian merebak diberbagai negara termasuk Indonesia. Kebutuhan Alat Medis dan obat – obatan kian meningkat bersamaan dengan melonjaknya kasus covid-19. Para Pelaku usaha melihat bencana sebagai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menimbun alat medis. Hal tersebut membuat alat medis menjadi langka dipasaran sehingga mulai beredar produk kesehatan palsu. Salah satu produk kesehatan palsu yang beredar saat ini adalah tabung oksigen kosong. Di tulisnya jurnal bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan hukum apa saja yang di dapatkan konsumen terkait perilaku curang pelaku usaha yang mengadarkan tabung oksigen kosong serta bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terkait masalah tersebut. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu pada sumber perundang – undangan, buku, dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah statue approach dan fact approach. Hasil penulisan ini yaitu perlindungan hak konsumen atas kesehatan serta keselamatan saat menggunakan produk telah secara hukum dilindungi dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Kata kunci : Perlindungan Konsumen , Covid – 19 , Pelaku Usaha , Tabung Oksigen ABSTRACT Covid-19 virus is increasingly spreading in various countries, including Indonesia. The need for medical equipment and medicines is increasing along with the soaring cases of covid-19. Business actors see disaster as an opportunity to enrich themselves by hoarding medical equipment. This makes medical devices become scarce in the market so that fake health products began to circulate. One of the fake health products currently circulating is an empty oxygen cylinder. In Writing of this journal is to get understand what is legal protections that consumers get regarding the fraudulent behavior of busineses actors who distribute empty oxygen cylinders and the form of responsibility of busines actors related to this problem. The study methoed use in this journal is a normative research method that refers to sources of legislation, books, and journals. The approach used is the statue approach and also the fact approach. The results of this paper are legal protection for consumers regarding their rights to health and safety in using products that have been legally protected in the Consumer Protection Act. Key Words : Consumer Protection , Covid 19, Bisnis Actors, Oxygen Tube
KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT TERHADAP UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH OJK DAN BI Nuly Patandung; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p18

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK dan BI terkait penyaluran kredit UMKM dan peran OJK dalam mengawasi kegiatan penyaluran kredit UMKM di masa pandemi covid-19. Penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif secara deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Pasal 8, Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2008 dan PBI No. 17/12/PBI/2015 menjadi dasar pengawasan terhadap alokasi kredit UMKM. Kebijakan penyaluran kredit yang diubah dan dikeluarkan oleh lembaga pengawas di masa pandemi covid-19 yakni POJK No. 11/POJK.03/2020 dan PBI No. 23/13/PBI/2021 diantaranya mengenai restrukturisasi kredit dan pembiayaan, kenaikan rasio kredit perbankan kepada UMKM dan penerapan sanksi denda pada bank yang tidak melaksanakan pemenuhan RPIM serta aturan lainnya yaitu PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Hambatan seperti prosedur pengajuan kredit dan persyaratan jaminan menjadi kelemahan UMKM, sehingga OJK sebagai lembaga pengawas bertugas untuk memberikan kemudahaan dan memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan kredit secara efektif disamping itu juga mengawasi kesehatan dan kualitas bank serta berwenang memberikan sanksi atau teguran langsung kepada bank yang melakukan penyimpangan atau tidak memenuhi kewajiban syarat penyaluran kredit. Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, Kredit, UMKM ABSTRACT The purpose of this study is to determine the policies issued by FSA and Bank Indonesia related to the credit distribution for MSMEs and the role of FSA in overseeing the activites of MSMEs credit in the pandemic covid-19. This journal writing uses a normative method and descriptive with statute approach. The results of study show that the Article 8, Article 22 of Law Number 20 of 2008 and Bank Regulation Number 17/12/PBI/2015 became the basic of supervision of MSMEs credit allocation. The policy of credit distribution were changed and issud by supervisory agencies in the pandemic is FSA Regulation Number 11/POJK. 03/2020 and Regulation of Bank Indonesia Number 23/ 13/PBI/2021 some of credit restructuring and leasing, increasing the ratio of banking credit to MSMEs and the application of fines on banks that don’t implement RPIM, as well as other rules is Government Regulation Number 7 of 2021 about Ease, Protection, and Empowernment of Cooperatives and MSMEs. Barriers such as the procedure for filing credit and terms of guarantee to be the weakness of MSMEs, so that the FSA as a supervisory agency tasked to provide comfort and facilitate the MSMEs in getting credit effectively it also oversees the health and the quality of the bank as well as the authorities impose sanctions or reprimand directly to the bank that performs the deviation or does not meet the obligations of the terms of lending. Key Words: Financial Services Authority, Bank, Credit, The Micro, Small, and Medium Entreprises (MSME)
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA TARI ABUANG DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN SEBAGAI SATU BENTUK EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA Putu Sandimas; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Adapun tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengetahui pihak yang menjadi pemegang Hak Cipta atas karya ekspresi budaya tradisional yaitu pada karya Tari Abuang dan untuk mengetahui perlindungan hukum atas karya ekspresi budaya tradisional kajian terhadap karya Tari Abuang sebagai satu bentuk ekspresi budaya tradisional dalam perspektif Hak Cipta. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Serta dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa pemegang Hak Cipta atas karya Tari Abuang sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional masyarakat adat di suatu daerah di Bali yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakatnya adalah Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC dan perlu mendapatkan perlindungan hukum salah satu bentuk EBT sebagaimana rezim Hak Cipta yang mengatur bahwa karya seni termasuk seni tari merupakan objek perlindungan Hak Cipta termasuk tari warisan turun temurun. Bahwa di dalam UUHC telah diatur perlindungan hukum mengenai karya ekspresi budaya tradisional dalam UUHC pada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 60 UUHC. Kata Kunci: Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional, Tari Abuang ABSTRACT The purpose of this study is to find out who is the Copyright holder of the work of traditional cultural expression, namely the Abuang Dance work and to know the legal protection of the traditional cultural expression work of the study of Abuang Dance as a form of traditional cultural expression in the Copyright perspective. In this study using a normative legal research method with a research approach that is the legislation approach and legal concept analysis approach. And the data analysis technique used is qualitative descriptive analysis technique. The results of this study are that the Copyright holder of the Abuang Dance works as a form of traditional cultural expression of indigenous peoples in an area in Bali which is still preserved by the people is the State as stipulated in Article 38 paragraph (1) of the UUHC and needs to get protection the law is one form of EBT as the Copyright regime regulates that works of art including dance are objects of copyright protection including legacy dance. Whereas the UUHC regulates the legal protection regarding the work of traditional cultural expressions in the UUHC in Article 38, Article 39 and Article 60 of the UUHC.
KAJIAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA LAYANAN PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGE SERVICE) ANTARA PT XL TBK DAN PT TELKOMSEL DENGAN OPERATOR SELULER TERKAIT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SMS OFF-NET) Ida Ayu Wedha Arisanthi; Ida Ayu Sukihana; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper entitled “Study Contract of Pricing Short Message Service Determination Between PT.XL TBK and PT.Telkomsel against the cellular operators related with unfair business competition”. This paper uses normative analysis method. The formed of Telecommunications of Law 1999 No.36 trigger a competition in telecommunication. Now as a result of the law about unfair competition had been regulated in The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition 1999 No.5
Akibat Hukum Terhadap Sengketa Kesamaan Desain Industri Antara Eco Bottle Tupperware Dengan Biolife Borneo Ni Kadek Yuwinda Dewi; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i12.p05

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa desain industri antara “Eco Bottle Tupperware” dengan “Biolife Borneo” dan akibat hukum terhadap sengketa desain industri antara “Eco Bottle Tupperware” dengan “Biolife Borneo.” Metode penulisan hukum normatif digunakan sebagai metode penulisan ini. Metode normative merupakan sebuah metode yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan penelitiannya dan bertumpu pada kekuasaan negara (normatif) yaitu peraturan, yang mengharuskan kepatuhannya dapat dipaksakan. Desain Industri termasuk salah satu ketegori yang diatur oleh Kekayaan Intelektual (KI) dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Adanya desain industri dapat memajukan perekonomian Negara dan mengembangkan bisnis baik Nasional maupun Internasional. Sengketa antara “Eco Bottle Tupperware” dengan “Biolife Borneo” mulanya terjadi karena adanya kesamaan desain industri yang menyebabkan PT. Dart Industries tidak terima dan merasa dirugikan yang akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga.Smg, namun gugatan tersebut ditolak karena dianggap salah alamat maka pihak PT. Dart Industries mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 594K/Pdt.Sus-HKI/2017. Syarat mutlak agar desain industri diberikan perlindungan hukum adalah pendaftaran, hak atas desain industri tidak akan ada tanpa pendaftaran. Berdasarkan Peraturan di Indonesia yaitu Undang – Undang Desain Industri menyatakan fisrt to file system atau sistem pendaftaran pertama merupakan sistem yang digunakan agar hasil ciptaan desain industri baru mendapat perlindungan secara hukum. Kebaruan menjadi prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam melindungi hak desain industri. Jika desain industri telah dilindungi membuat terbukanya peluang besar untuk para pengusaha berkreasi membuat banyak desain baru. Kata Kunci: Desain Industri, Perlindungan, Kebaruan ABSTRACT The purpose of this writing is to find out the basis of the judge's consideration in resolving the industrial design dispute between "Eco Bottle Tupperware" and "Biolife Borneo" and the legal consequences of the industrial design dispute between "Eco Bottle Tupperware" and "Biolife Borneo." Normative legal writing methods are used as this method of writing. Normative method is a method that uses library materials as research material and relies on state power (normative) i.e. regulations, which require compliance can be forced. Industrial Design is one of the categories regulated by Intellectual Property (KI) in Law No. 31 of 2000 on Industrial Design. The existence of industrial design can advance the country's economy and develop business both nationally and internationally. The dispute between "Eco Bottle Tupperware" and "Biolife Borneo" initially occurred because of the similarity of industrial design that led to PT. Dart Industries did not accept and felt aggrieved who finally filed a lawsuit with the Commercial Court in Semarang District Court in Decision No. 02 / Pdt.Sus-HAKI / 2016 / PN. Niaga.Smg, but the lawsuit was rejected because it was considered the wrong address then pt. Dart Industries filed its lawsuit with the Supreme Court in Supreme Court Decision No. 594K/Pdt.Sus-HKI/2017. The absolute requirement for industrial design to be granted legal protection is registration, the right to industrial design would not exist without registration. Based on regulations in Indonesia, namely the Industrial Design Law states that the fisrt to file system or the first registration system is a system used so that the creation of new industrial designs gets legal protection. Novelty becomes a legal principle that must be considered in protecting industrial design rights. If industrial design has been protected, it opens up great opportunities for creative entrepreneurs to create many new designs.
Co-Authors A. A. Alit Mas Surya Mahadewi Agung Yudha Dharma, I Gede Made Anak Agung Anom Dimas Wiraputra Anak Agung Deby Wulandari Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Agung Dharmakusuma Anak Agung Gede Brahma Aditya Pemayun Anak Agung Gede Jayarajendra Anak Agung Gede Krisna Prabhawisnu Anak Agung Ngurah Adhi Surya Utama Anak Agung Satria Mahardika D. G. Rudy Deti Yustina Dewa Ayu Devi Dwiva Sari Dewa Gde Rudy Dewa Gede Jeremy Zefanya Dwipayana, Kadek Ari Enjita Hairindika Griyo Mandraguna I Gede Surya Septiawan I Gusti Agung Alit Agung Sri Arsedi I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Githa Dewantari Yasa I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan I Gusti Ayu Nevrita Dwi Anjani I Gusti Made Andika Surya Adi Putra I Kadek Bayu Sihandharma I Ketut Haris Wiranata I KETUT WESTRA I Made Dedy Priyanto I Made Duvanda Martadinata I Made Sarjana I Made Wirjanta I Putu Adi Dana Pratama I Putu Bawa Wicaksana I Putu Hedy Murdianantha I Wayan Agus Pebri Paradiska I Wayan Wiryawan I.G.A.M.R. Jayantiari Ida Ayu Ketut Gita Widya Utami Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi Ida Ayu Sri Mas Prawreti Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Wedha Arisanthi Ida Bagus Gede Bayu Suryagara Ida Bagus Ngurah Wirabuwana Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Atmaja Ida Bagus Putu Sutama Ivana Bunga Wahyuni Josia Sedana Putra Kadek Ade Darma Putra Kadek Dwi Giovanni Kadek Feby Adhiyanti Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Indriyani Komang Githa Trisnasari Kresna Yoga Mahaputra Ledi Rufina Sinuhaji Marwanto Marwanto N.M. Aryani Nadya Elsa Putri Ni Kadek Yuwinda Dewi Ni Ketut Dewi Sri Murti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Manik Meira Setiarini Ni Made Dinda Meisya Saraswati Ni Nyoman Indah Pratiwi Ni Nyoman Ismayani Ni Putu Purwanti Nuly Patandung Pande I Putu Cahya Widyantara Pande Nyoman Yori Pratana Pio Salvator Ginting Suka Putu Arya Wiguna Putu Eka Tresna Ardiawan Putu Lingga Mahasaskara Suarta Putu Mas Anandasari Stiti Putu Sandimas Putu Sellya Dani Listiyanti Putu Shintya Dewi Putu Sindhu Harta Bratha Mukti Putu Yoga Utama Putra Raki Muthia' Rahmah Ratna Gozala, Ngurah Gede Manik Menawa Shinta Vinayanti Bumi Sukmana Putri, K. Lastrisa Maharani Viananda Pinatih, Ni Komang Vicky Meira W. Wiryawan Wulandari, Putu Dian Yulianingrum, Kadek Hennie