PUTU SEKARWANGI SARASWATI
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam pemilihan pemimpin adat di desa adat Peminge Putu Sekarwangi Saraswati; I Made Wena; Sukawati Lanang Putra Perbawa
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020222070

Abstract

Desa Adat Peminge adalah satu diantara 1493 Desa Adat di Bali. Desa  Adat Peminge terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Program Riset Keilmuan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat adat tentang urgensi memiliki pararem tertulis dan pemahaman kedudukan hukum antara hukum adat dan hukum negara, serta membantu pembuatan pararem desa adat tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Desa Adat. Metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan adalah melalui pendekatan pertemuan ilmiah dan pendekatan pendampingan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) mayoritas masyarakat (krama pengarep) memiliki pandangan bahwa penting (58,33%) memiliki  pararem tata cara pemilihan pemimpin agar dapat dipergunakan sebagai instrument hukum adat  dan acuan dasar dalam proses pemilihan, (2) mayoritas masyarakat (krama pengarep) setuju (50,00%) bahwa antara hukum negara dan hukum adat wajib saling menghormati dan menguatkan, dan (3) melalui program riset keilmuan telah berhasil disusun, ditetapkan, dan disahkan pararem Desa Adat Peminge Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Peminge.
Pengaturan Cyber Terrorism Ditinjau Dari Perspektif Organizational Transnational Crime Putu Sekarwangi Saraswati; I Nengah Susrama
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243153

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya kejahatan baru yang salah satunya adalah cyber terrorism. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis (1) pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime; dan (2) aksi global cyber terrorism. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait cyber terrorism dalam hukum internasional. Dalam situasi kekosongan hukum ini, ASEAN Convention on Counter Terrorism dan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings mulai dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mempidanakan pelaku cyber terrorism. ASEAN Convention on Counter Terrorism telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism; (2) Aksi global cyber terrorism seiring dengan kecanggihan teknologi era digital semakin menguat dan semakin beragam aksi yang bisa dilakukannya. Sejauh ini, aksi cyber-terrorism dilakukan mulai dengan mengintimidasi pemerintah dan masyarakat sipil dengan menganggu sistem jaringan infrastruktur; melakukan serangan, pembunuhan, dan propaganda dengan akurasi yang tinggi tanpa terdeteksi tempat dan media yang digunakan.