Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.001
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Bakti Saraswati KERTHA WICAKSANA JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Analisis Hukum Lumbung Inovasi: Journal of Community Service Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
PUTU SEKARWANGI SARASWATI
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
EFEKTIVITAS PASAL 34 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR I Made Yogi Adianggara Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.72 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2588

Abstract

Pasal 34 Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan bahwa setiap orang dilarang:memasukkan sampah ke dalam wilayah Denpasar, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka danmembakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.Dari larangan tersebut oleh Pemerintah melalui Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015, belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kendala yang dihadapi yaitu membangun kesadaran masyarakat sehingga dibutuh proses yang lama. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Simpulan penelitian ini Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar, belum berjalan efektif. Jika terjadi pelanggaran tidak membuang sampah pada tempatnya dikenai sanksi administrasi ataudiancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI UNIT (ARFF) BANDARA I GUSTI NGURAH RAI I Made Gede Paris Wiranta Putra; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.289 KB)

Abstract

Keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun oleh manajemen. Salah satu pekerjaan dengan resiko pekerjaan yang tinggi adalah petugas pemadam kebakaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum serta upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja di unit Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi tenaga kerja utamanya masih belum efektif dikarenakan masih banyak terdapat kendala-kendala yang dialami seperti birokrasi antar instansi. Upaya pencegahan masih belum dilakukan secara maksimal dimana belum adanya pemeliharaan alat yang dilakukan secara rutin agar bisa menghindari kecelakaan kerja secara teknis dan kejadian diluar kontrol.
PERANAN DISKRESI HAKIM DALAM KEWENANGAN MENGADILI I Putu Dede Karyadi; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.151 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara, serta bentuk-bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana peranan diskresi hakim dalam kewenangan mengadili dapat membantu hakim dalam mengambil suatu keputusan mulai dari pemeriksaan, penentuan alat bukti sampai pada penjatuhan sanksi pidana berdasarkan teori Kepastian Hukum dan teori Kewenangan serta bagaimana pengaturan tentang diskresi hakim. Adapun bentuk bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menembus kekakuan undang-undang yaitu, diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana, diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti.
Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar I Gst Ngurah Nangga Jaya D; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini yakni penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar. Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Terdapat beberapa faktor pemerkosaan anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satunya ialah kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat dan juga menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa pemerkosaan ataupun pelecehan seksual di negeri ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : yaitu, bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI INDONESIA Gede Agus Angga Wijaya; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the land registration process for the first time, it must go through several stages and mechanisms, one of which is the process of collecting and processing physical data and juridical data. Before taking physical data, namely in this case the measurement of land parcels, of course there must be an implementation of determining the boundaries of land parcels. The provisions regarding the determination of the boundaries of the land parcels are contained in Articles 17, 18, and 19 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The provisions regarding the determination of boundaries in the article, do not clearly state whether in the process of setting boundaries it is mandatory to obtain the approval of the holder of the rights to the bordering land or not. Because if the determination of boundaries without obtaining boundary agreement with neighbors, it will have an impact on the legal strength of the land certificate and the possibility of boundary disputes in the future. Therefore, to avoid potential boundary disputes, the determination of the boundaries of the land parcels must obtain a boundary agreement with the holder of the rights to the adjacent land.
Co-Authors A.A. KT Sudiana Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Dewa Gede Edi Praditha Gede Agus Angga Wijaya Gede Agus Wardana I Gst Ngurah Nangga Jaya D I Gusti Ngurah Alit Wiswasta I Gusti Ngurah Made Wiratama I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa I Ketut Widnyana I Made Budiasa I Made Gede Paris Wiranta Putra I Made Wahyu Wijaya I Made Wena I Nengah Susrama I Putu Dede Karyadi I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira I Wayan Wisadnya Ida Bagus Gede Subawa Ida Bagus Gede Subawa Ngurah Galang Jayadhifa Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Nyoman Listia Vergiana Putu Eka Pasmidi Ariati Vijayantera, I Wayan Agus