Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.001
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Bakti Saraswati KERTHA WICAKSANA JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Analisis Hukum Lumbung Inovasi: Journal of Community Service Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
PUTU SEKARWANGI SARASWATI
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Saraswati

 1 
KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN PIDANA PENJARA TERBATAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the efforts to tackle crime is to use criminal law with criminal sanctions. The type of criminal sanction that is most often used to tackle crime problems is imprisonment. Meanwhile, in its development, imprisonment is a type of criminal sanction that is currently receiving sharp scrutiny from experts. Many sharp criticisms have been directed at this type of criminal deprivation of independence, both in terms of its effectiveness and in terms of the other negative consequences that accompany it. In the new Penal Code Concept Book I in 1982 proposed a type of "new" criminal in the form of "criminal supervision" as an alternative to imprisonment. Prison convicts and criminal supervision actually are two philosophically contradictory concepts, because on the one hand imprisonment requires the convicted to carry out his crime within the institution, and on the other hand the criminal oversight requires the convicted to undergo his crime outside the institution (in the community), but still under supervision. Keywords: , ,
PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTARA TRANSPORTASI ONLINE DAN TRANSPORTASI TRADISIONAL Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan jaman semakin maju dan hampir semua berbasis online, seperti salah satunya adalah transportasi onine dimana banyak orang yang membutuhkannya dengan cepat. Kehadiran transportasi online membawa konflik tersendiri yang dimana terjadi pergesekan antara transportasi konvensional atau tradisional yang semakin lama akan tergeser dengan adanya transportasi online. Dalam makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persaingan usaha transportasi tradisional dengan transportasi modern dalam perspektif etika bisnis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari sudut pandang etika bisnis dalam dunia bisnis mulai dari sistem zonasi, keberadaan transportasi konvensional, perbandingan transportasi modern atau online, dll. Bagian terpenting adalah bagaimana persaingan bisnis dalam yang baik dan sehat antara transportasi online dan tradisional
KONSEP LANGKAH SISTEMIK HARMONISASI DAN REGISTRASI PARAREM SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM ADAT DALAM MEMILIH PEMIMPIN ADAT DI DESA PEMINGE Putu Sekarwangi Saraswati; Gede Agus Wardana; Ni Nyoman Listia Vergiana
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Adat Termasuk Desa Adat Peminge Wajib membuat perangkat hukum adat yang disebut dengan Pararem untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Prajuru Desa Adat dan melakukan registrasi ke Majelis Desa Adat guna mendapat validasi legalitas secara hukum positif. Maka berdasarkan hal tersebut munculah pertanyaan yang harus dikaji yaitu : 1.Bagaimanakah Konsep Langkah Sistemik harmonisasi Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam memilih pemimpin adat di Desa Peminge ? dan 2. Bagaimanakah Langkah Meregistrasi Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Ke Pemerintah Daerah ? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapat yaitu pengharmonisasian suatu Pararem di wilayah DesaAdat Peminge mencari hasil akhir berupa pembentukan hukum yang harmonis, selaras, dan seimbang. Alur meregistrasi Pararem sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
Co-Authors A.A. KT Sudiana Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Dewa Gede Edi Praditha Gede Agus Angga Wijaya Gede Agus Wardana I Gst Ngurah Nangga Jaya D I Gusti Ngurah Alit Wiswasta I Gusti Ngurah Made Wiratama I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa I Ketut Widnyana I Made Budiasa I Made Gede Paris Wiranta Putra I Made Wahyu Wijaya I Made Wena I Nengah Susrama I Putu Dede Karyadi I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira I Wayan Wisadnya Ida Bagus Gede Subawa Ida Bagus Gede Subawa Ngurah Galang Jayadhifa Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Nyoman Listia Vergiana Putu Eka Pasmidi Ariati Vijayantera, I Wayan Agus