Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Arena Hukum Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Saryono Yohanes
Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pengaturan Pemilihan, Pemberhentian, Serta Konsekuensi Yuridis Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Mourest Aryanto Kolobani; Kotan Y. Stefanus; Saryono Yohanes
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 4 (2023): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu (INPRESS)
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the Arrangements for the Election and Dismissal of Village Heads, as well as the Juridical Consequences for the Results of Village Head Elections in East Flores Regency in the Village Head election which will be held in 2021. The research objective is to find out and analyze: 1). Arrangement of Procedures for Election and Dismissal of Village Heads in East Flores Regency, 2). To find out and analyze the juridical consequences of the results of the Village Head Election in 2021 in East Flores district. The research method used is normative research using various secondary legal materials by combining materials from books and laws and regulations, legal theory, and expert opinions. The results of the study that 1). The implementation of village head elections in East Flores Regency during the Covid-19 pandemic used Regional Regulation of East Flores Regency Number 3 of 2020 from the preparation stage, nomination stage, voting stage and determination stage without accommodating Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020, 2). In the village head election stage in East Flores Regency in 2021, it is not in line with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2020 which has resulted in the procedure for forming laws and accommodate regulations both philosophically, juridically and sociologically being formally flawed. Suggestions from the author, namely, in the preparation of Regional Regulations in the future it must the values ​​contained in the Minister of Home Affairs Regulations and the applicable laws and regulations so that in the preparation of Regional Regulations soyogia does not conflict with higher regulations.
Sosialisasi Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Aksi Sinurat; Saryono Yohanes; Dhesy Arisandielis Kase; Markus Yohanis Hage; Detji K. E. R Nuban; Hironimus Buyanaya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.1003

Abstract

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, merupakan upaya penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua anggota masyarakat. Beberapa langkah penting yang telah diambil atau bisa diambil dalam konteks ini adalah: 1. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Upaya awal dalam penghapusan KDRT adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye edukasi dan pelatihan dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan. 2. Pembentukan Layanan Dukungan: Masyarakat dapat membentuk pusat atau lembaga yang menyediakan dukungan psikologis, hukum, dan medis kepada korban KDRT. Ini mencakup konseling, perlindungan fisik, serta bantuan hukum. 3. Kerja Sama dengan Pihak Berwenang: Penting untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti polisi dan sistem peradilan, untuk memastikan bahwa pelaku KDRT ditindak secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan. 4. Undang-Undang dan Kebijakan: Mendukung penerapan undang-undang yang melindungi korban KDRT dan menghukum pelaku. Desa Oematnunu dapat mempromosikan dan mendukung perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan korban. 5. Peran Aktif Perempuan: Memotivasi perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka, serta memberdayakan mereka dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi KDRT. 6. Sosialisasi Positif: Memajukan sosialisasi positif dan mendukung hubungan sehat dalam rumah tangga melalui program-program komunitas, pelatihan keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang konflik. 7. Monitoring dan Pelaporan: Masyarakat Desa Oematnunu dapat membentuk mekanisme pemantauan dan pelaporan KDRT yang efektif untuk memastikan kasus-kasusnya teridentifikasi dan ditangani dengan cepat. 8. Pendanaan dan Sumber Daya: Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung semua inisiatif penghapusan KDRT, termasuk pelatihan, penyuluhan, dan layanan dukungan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Desa Oematnunu diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung bagi seluruh anggota masyarakatnya, serta mengurangi kasus KDRT secara signifikan.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang Apliana P. R. P. L. Zogara; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Oktober : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v1i4.1418

Abstract

Motor Vehicle Tax, hereinafter abbreviated as PKB, is Tax on ownership and/or control of motorized vehicles and Regional Tax, hereinafter referred to as Tax, is a mandatory contribution to the Region that is owed by an individual or body that is coercive based on the Law without receiving direct compensation and used for regional needs for the greatest prosperity of the people. This type of research is Empirical Juridical research. The types and sources of data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents and based on researcher observations. Secondary Data is data obtained from literature study. Data was analyzed descriptively qualitatively. The results of this research show that: (1) Factors that influence taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Kupang City are: (a) Taxpayer compliance, (b) Tax rates, (c) tax sanctions (d) service quality. (2) Efforts made by the government to increase taxpayer legal compliance in paying motor vehicle tax in Kupang City are: (a) Expansion of motor vehicle tax payment channels, (b) Service approach to the community, (c) motor vehicle tax relief policy.
Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Elisabeth Morib; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): DESEMBER : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v1i4.668

Abstract

The Village Head and the Village Consultative Body are two parties who are referred to as working partners in the process of implementing development programs in the village, this is because the BPD together with the Village Head determines the Village work program. In addition, the Village Head has the authority to lead the implementation of village government programs, while the BPD institutionally represents the village population and acts as a supervisor for the implementation of government programs in the village. Another function of the BPD is to accommodate and channel the aspirations of the village community. The village head and BPD must have the same thoughts in implementing village government, so that village government can be implemented in accordance with community expectations and demands. The problem formulation in this research is: (1) What is the working relationship between the Village Government and the Village Consultative Body? (2) What are the inhibiting factors in implementing development programs in Tribur village, South Abad District?The results of this research used empirical juridical research methods and the data was analyzed descriptively qualitatively where the focus of the research was planning, implementation, supervision and evaluation; namely research where the data was directly obtained from the research location for 15 people.
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Maria De Fatima Barros; Saryono Yohanes; Yoh. G. Tuba Helan
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Maret : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v2i1.1823

Abstract

The implementation of Government Regulation Number 94 concerning Civil Servant Discipline at the Belu Regency Education and Culture Office has not been fully effective where there are still violations of civil servant discipline including violations of time discipline and work discipline such as arriving late, leaving early, leaving the office and work for personal interests. The problems in this thesis are (1) How is the Effectiveness of the Implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at the Belu Regency Education and Culture Office? (2) What are the Factors that hinder the Effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at the Belu Regency Education and Culture Office? This research is a normative legal research supported by empirical legal research where the data is obtained directly from the research location by observation and interviews. to compare the applicable regulations with the reality that occurs in society and use qualitative descriptive juridical analysis. The results of this study indicate that (1) the local government of Belu Regency has provided TPP (Income Improvement Allowance) as an appreciation from the government, especially from the leader of the region related to work discipline. where employees who are absent are not in accordance with the provisions of working hours, the TPP of these employees is automatically deducted by the electronic attendance system, namely vinzer print, provisions like this, the local government has tried to maintain discipline within the scope of the State Civil Apparatus in carrying out its duties and obligations, but the system that has been implemented by this local government does not rule out the possibility of violations of discipline. These violations make the application of a provision or regulation in an agency not run effectively. (2) Factors inhibiting the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at the Education and Culture Office of Belu Regency, namely: civil servant awareness factors, and cultural factors.
Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Renaldo Lutu; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
Hakim Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1750

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal position of the Minister of Ttriumvirat in the Constitutional system of the Republic of Indonesia. This research method is normative law (library research), this research examines legal materials, books, and laws and regulations that are closely related to the legal issues studied. The results showed that the legal position of the triumvirate minister as the executor of the Presidential duties in the constitutional system of the Republic of Indonesia is specifically regulated in the constitution of the Republic of Indonesia, namely contained in article 8 paragraph 3 and also in the hierarchy of laws and regulations in MPR Decree Number VII / MPR / 1973, precisely article 5 as the basis for legitimacy and recommendations in terms of filling the vacancy of the office of president and vice president. The basis for considering the Triumvirate Minister as the executor of Presidential duties if the president and / or vice president quits in the middle of his term of office is because they are considered to understand the course of government and have responsibility for foreign policy, domestic government, and national defense.
Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya Martinus Bili; Saryono Yohanes; Cyrilius Lamataro
Hakim Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1807

Abstract

Law No. 6/2014 provides a legal basis for the allocation of village funds in Indonesia with the aim of improving the welfare of rural communities through infrastructure development, local economic empowerment, and improved quality of life. However, the use of village funds is often in the spotlight due to potential misuse, lack of transparency, and low accountability. This research aims to find out how far the village government functions and the obstacles in the use of village funds based on Law No. 6 of 2014 in Mandungo Village and Denduka Village, South Wewewa District, Southwest Sumba Regency. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and document analysis. The results showed that although both villages have relatively complete government structures in accordance with the Village Law, the functions of village government have not been fully optimized. Some village government functions, such as the preparation of village regulations, financial management, and public services still face significant challenges. In addition, barriers to the use of village funds were also found, including a lack of transparency, a lack of administrative capacity, and a lack of community understanding of village fund allocations. This study concludes that despite the existence of regulations governing village governance functions and the management of village funds, their implementation still faces significant challenges.
Fungsi Pemerintah Kelurahan Waso Dan Kelurahan Bangka Leda Dalam Mendukungpertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemic Albertus Tapuk Parus; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1071

Abstract

Penelitian ini berjudul: Fungsi Pemerintahan Kelurahan Waso Dan Bangka Leda Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dimasa Pandemik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai?,2) Apa saja upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19?. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan 1) Fungsi pemerintahan kelurahan dalam pembangunan daerah /kota pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, 2) Upaya dari pemerintah kelurahan Waso dan Kelurahan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan di era pandemi COVID-19. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio legal. Teknik pengumpulan data : wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dan Pembahasan : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan Daerah pada era Covid-19 di Kelurahan Waso dan Bangka Leda lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dari pemberdayaan masyarakat sedangkan pembangunan fisik selama masa pandemik untuk sementara dihentikan. Upaya dari Pemerintah Kelurahan Waso dan Bangka Leda dalam melaksanakan pembangunan Daerah di era Pandemic Virus Covid-19. Pada umumnya berfokus pada peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar khususnya dalam bidang kesehatan dan juga pengembangan ekonomi produktif.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengeketa Pemilihan Umum di Indonesia Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1095

Abstract

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu Dalam penyelenggaraan agenda pemilu tersebut seringkali muncul persoalan dari pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu atau sering disebut dengan sengketa pemilu (proses dan hasil). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta dampak kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) yang didukung oleh fakta empirik yang penulis dapatkan di lapangan, dengan menggunakan metode penelitian ini penulis mengkaji data-data,buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu yang penulis angkat. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu Pengaturan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fudamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi. Dampak Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Terhadap demokrasi di Indonesia, didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum.
Implikasi Hukum Pemekaran Kecamatan Elar terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Elar Selatan Modestus Rapin; Saryono Yohanes; Hernimuis Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1103

Abstract

Telah dilakukan studi dengan judul “Implikasi Hukum Pemekaran Kecamatan Elar Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Elar Selatan”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum pemekaran Kecamatan Elar terhadap pelayanan publik masyarakat Kecamatan Elar Selatan dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelayanan publik Di Kecamatan Elar Selatan. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris dengan menyelidiki kenyataan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak hukum pemekaran Kecamatan Elar terhadap pelayanan publik di Kecamatan Elar selatan adalah berdampak positif semakin dekatnya dengan pusat pelayanan publik dengan masyarakat desa dan kelurahan. Sehingga semakin mudahnya dalam pelayanan baik itu pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Selain itu, faktor yang menghambat dalam melakukan koordinasi dan pengawasan oleh kecamatan terhadap pelayanan publik oleh desa dan kelurahan adalah kondisi infrastruktur jalan, kondisi kualitas jaringan yang kurang mendukung, kurangnya tenaga kepegawaian, kurang memadainya transportasi, serta sarana dan prasarana kantor.
Co-Authors Albertus Tapuk Parus Aloysius Gonzaga T'ek Apliana P. R. P. L. Zogara Apolonius Mardi Pelealu Ariance Boboy Aryana Ruthstine Heo Bella Octavia Bole Padi Cyrilius Lamataro Detji K. E. R Nuban Dhesy Arisandielis Kase Ebu Kosmas Elisabeth Morib Herminus Ratu Udju Hernimuis Ratu Udju Hernimus Ratu Udju Hironimus Buyanaya Hyronimus Buyanaya Iriantini M.J Takalapeta Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Karolus Kopong Medan Klemens Ola Gelu Kotan Y. Stefanus Lidya Intan Taitoh Margareta Noviani Amus Maria Adventya Parnes Jani Maria De Fatima Barros Maria Esterisna Klau Markus Yohanis Hage Martina Paulina Manintamahu Martinus Bili Modestus Rapin Mourest Aryanto Kolobani Nuno Saldanha Da Silva Fatima Pello, Jimmy Rafael Rape Tupen Renaldo Lutu Roseno Napu Setiawan Rudepel Petrus Leo Samsida Ahmad Sinurat, Aksi Siti Ainul Kholipah Tegar Cakti Foes Theodorus Andreantoro Hamu Umbu L. Pekuwali Yanto Demetus Modu Yoh. G. Tuba Helan Yohanes G.Tubahelan Yosef Mario Monteiro