Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.3
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Neni Kumayas, Neni
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Social Sciences

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENUNJANG PROMOSI JABATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Era Kepemimpinan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip, SE) Sumenda, Vencensius; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Promosi jabatan dilaksanakan dengan dasar untuk meningkatkan prestasi kerja, disiplin, loyalitas, daftar urut kepangkatan (DUK) yang dikategorikan baik dan pegawai yang akan dipromosi harus mempunyai perilaku yang tidak tercela, serta telah lulus dari diklat penjenjangan. Disamping itu juga pertimbangan dari baperjakat menjadi dasar bagi penunjukan seseorang pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prestasi kerja dalam menunjang promosi jabatan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa pelaksanaan promosi jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada umumnya berjalan cukup baik hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya walaupun sebenarnya masih ada sebagian yang merasa kurang sesuai dan bahkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini penting bahwa dalam teori manajemen sumberdaya manusia bahwa segala bentuk tugas atau pekerjaan haruslah diserahkan pada yang ahli dibidangnya disamping itu juga berkaitan dengan jabatan yang lowong belum sepenuhnya Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Kepulauan Talaud menempatkan orang sesuai dengan profesinya. Apabila terjadi kekosongan jabatan sehingga pelaksanaan promosi jabatan masih adanya pengakuan dari beberapa pegawai bahwa pelaksanaan promosi jabatan selama ini tingkat objektifitasnya belum optimal dalam arti masih kental adanya suasana kesukuan, hubungan kedekatan dan lain sebagainyaKata Kunci : Prestasi Kerja, ASN, Promosi Jabatan.
IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI SEHAT DAN CERDAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di UPK Kec. Manganitu Selatan) Rabuka, Everson Ridwan; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakImplementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan suatu kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau saran kebijakan itu sendiri (Agustino 2008 : 139). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kec. Manganitu selatan, Kab. Kep. Sangihe dengan menyelenggarakan atau mengimplementasikan program nasional, yaitu program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) di Kec. Mangantu Selatan, Kab. Kep. Sangihe. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menjukkan bahwa dalam pengimplementasian program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) di Kec. Manganitu Selatan. Kab. Kep. Sangihe dengan kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa SD/SMP cukup baik. Hal ini dilihat dari program atau kegiatan yang dilakukan sebagian besar dapat terlaksana. Namun dalam pelaksaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, karena itu dari pihak UPK yang sebagai pengelola kegiatan berusaha untuk mencari solusi dalam menanggulangi kendala yang ada.Kata Kunci : Implementasi, Kesejahteraan Masyarakat.
EFEKTIVITAS PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Manitik, Widya; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan administrasi desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa, dengan melihat kualitas, kuantitas, dan waktu dari aktivitas administrasi perkantoran. Oleh karena permasalahan tersebut, makanya penelitian ini akan mendalami Efektivitas Pemerintah dalam Penyelenggaraan Administrasi di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Dan metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mendapati pengelolaan Administrasi perkantoran dalam hal kualitas, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mutu pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam hal pelayanan yang memuaskan dan tepat guna, seperti pelayanan pendataan kependudukan dan proses pembuatan KTP dilakukan pendataan yang baik. Kemudian data-data kependudukan diarsipkan dengan benar pada buku-buku atau catatan kependudukan desa. Ini membutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Pelaksanaan administrasi perkantoran dalam hal kuantitas kerja, dimana pekerjaan administrasi perkantoran bagaimana, pemerintah desa dapat merangkum semua pekerjaan administrasi, karena keseluruhan buku-buku administrasi sangat diperlukan. Agar semua data administrasi dapat dilakukan, karane permasalahannya, pemerintah desa banyak yang tidak melengkapi semua administrasi, sehingga persoalan dalam pelayanan pemerintahan desa menjadi masalah selanjutnya. Kemudian melihat pelaksanan administrasi perkantoran dalam hal waktu, bahwa pelayanan administrasi perkantoran membutuhkan ketepatan waktu sesuai dengan kebutuhan, masalahnya banyak pelayanan administrasi perkantoran memakan waktu lama dan berbelit-belit, sehingga pelayanan tersebut menjadi tidak efektiv.Kata Kunci : Efektivitas, Pemerintah Desa, Administrasi Desa.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PEDESAAN DIPULAU KABARUAN (Studi dikantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud) Rembaen, Benedictus Zepto; Lumolos, Johny; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara integral dan menyeluruh untuk itu usaha-usaha pembangunan dalam tiap-tiap wilayah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai kesegala bidang. Peran sektor transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia tetapi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara baik melalui pembangunan jangka panjang. Peran transportasi dapat memberikan pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia, dan cukup tersedia secara baik serta terjangkau oleh daya beli masyarakat yang ada di Pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pengembangan trasportasi pedesaan di Pulau Kabaruan (Transportasi Laut). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan pelabuhan dan pengoperasiannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan di awasi oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud juga harus memperhatikan berbagai aspek sosial di lingkungan sekitar yang baik secara langsung atau tidak langsung akan terpengaruh dengan keberadaan pelabuhan nantinya. Sebagai contoh ketersediaan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, fasilitas air bersih yang masyarakat perlukan, serta aktivitas pelabuhan yang menimbulkan udara kotor, dan suara bising. Hal ini merupakan masalah yang kurang diperhatikan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemerintah cenderung memperhatikan aspek internal untuk menunjang pelabuhan tersebut, namun hal itu juga belum dilakukan secara maksimal, sehingga pelabuhan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peran pemerintah pusat dalam mengontrol pengeluaran alokasi dana dan pengawasan pembangunan pelabuhan, disertai dengan peran aktif pemerintah daerah dalam pengoperasiannya Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pengembangan, Transportasi, Pedesaan.
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI DESA MAHANGIANG KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN KEPULAUAN SITARO Puasa, Rafly Rilandi; Lumolos, Johny; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan diibaratkan sebagai penentu, apabila kewenangan yang diambil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat maka keputusan yang dibuat akan membawa hasil yang memuaskan, sedangkan kewenangan yang diambil tanpa melihat secara keseluruhan keberadaan masyarakat yang ada, kewenangan tersebut hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu bagaimana kewenangan itu dapat betul-betul dimanfaatkan salah satunya adalah siapa yang menjadi pemegang kewenangan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam peningkatan perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupataen Kepulauan Sitaro cukup baik, karena kewenangan pemerintah desa Mahangiang sudah terlaksana, seperti program Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang terjadi tetapi pemerintah desa Mahangiang sendiri berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat desa. Masyarakat serta desa dapat merasakan manfaat dari kewenangan tersebut seperti respon masyarakat yang baik dan merasa senang karena dapat mempermudah dan membantu mereka dalam peningkatan perekonomian.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Desa, Perekonomian.
PERANAN PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Suatu Studi Pembangunan Jalan di Desa Sawang Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud) Kumayas, Neni; Tumambo, Maria; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menggerakkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa di Desa Sawang Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahap alternatif program dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, karena tanpa adanya sosialisasi, maka kendati terdapat minat masyarakat dalam berpartisipasi akan tetap menyurutkan hal tersebut, dengan adanya sosialisasi yang baik, maka informasi yang didapatkan dari sosialisasi akan dapat menjadi pemicu terhadap timbulnya partisipasi, semangat gotong royong yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Sawang masih baik dan masyarakat desa sawang mendukung pemerintahan kepala desa yang sekarang dengan membantu setiap program pembangunan yang ada di desa.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan.
PATOLOGI BIROKRASI DALAM PROMOSI PEGAWAI DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA Tumbelaka, Ria Laurina; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana patologi birokrasi dalam promosi pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya Patologi Birokrasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa, yakni perilaku negatif atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam pelaksanaan promosi pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan syarat jabatan dan aturan-aturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan prinsip merit sistem dan prinsip the right man on the right place apabila dilihat dari latar belakang pendidikan dan golongan kepangkatan. Kedepannya, untuk dapat memperoleh pegawai yang memiliki kualitas baik yang dapat mendukung kinerja birokrasi sehingga lebih optimal dimasa mendatang, maka dalam promosi pegawai perlu mengedepankan aspek profesionalitas yang dicerminkan dengan penerapan pendekatan kompetensi, latar belakang pendidikan, prestasi kerja serta golongan kepangkatan dalam promosi pegawai. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, maka promosi pegawai akan terhindar dari Patologi Birokrasi.Kata Kunci :Patologi Birokrasi, Promosi.
KINERJA DINAS KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN MIMIKA Kobogau, Juvinus; Sumampow, Ismail; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSampah Sebagai hasil dari berbagai aktifitas kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan didunia. Permasalahan Sampah di berbagai Perkotaan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan Kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apa bila tidak ditangani secara baik. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan yang diatur baik menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan manfaat Kualitas Lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peran Dinas dalam kebersihan pengelolaan dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Strategi dan program pengelolaan sampah pada wilayah Kota mencakup beberapa aspek kegiatan yaitu perencanaan strategis, kerangka peraturan dan kebijakn, partisipasi masyarakat,manajen keuangan, pegembangan kapasitas institusi serta penelitian dan pengembangan terasuk di dalamnya pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Persampahan adalah unit kerja pada Dinas di lingkungan daerah yang di bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Peran Dinas dalam kebersihan pengelolaan dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. dinas kebersihan kebijakan undang-undang penetapan dan aturan kebijakan hukum yang jelas tentang pengelolaan sampah Sedangkan pelaksanaan pengelolaan sampah pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam menanggulangi sampah dalam lingkungan.Kata Kunci: Kinerja Dinas Kebersihan Pengelolaan Sampah.
EFEKTIVITAS KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN PT. CONCH NORTH SULAWESI CEMENT (CNSC) DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Lumintang, Mega; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow merupakan kabupaten yang kaya dengan sumber saya alam. Beberapa endapan bahan galian bisa ditemukan di daerah ini seperti emas, tembaga, gamping, pasir besi, mangan, andesit. Untuk mengelolah kekayaan alam di daerah kabupaten Bolaang Mongondow ini, maka pemerintah setempat dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor luar untuk berinvestasi di Bolaang Mongondow. Kekayaan alam Bolaang Mongondow salah satunya yakni Batu Gamping atau batu kapur, yang kemudian diolah menjadi semen menjadi salah satu daya tarik bagi investor luar untuk datang berinvestasi dengan kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan PT. Conch North Sulawesi Cement (CNSC) dan efektivitas yang terjadi dalam MoU tersebut, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian Kerjasama/MoU antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan PT. Conch sudah berjalan baik dan efektif karena delapan butir perjanjian dalam kerjasama telah dilakukan oleh pihak perusahaan, Hubungan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dan PT. Conch tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kemauan untuk membangun komunikasi yang baik sehingga menimbulkan berbagai konflik antara kedua pihak. Masalah yang dihadapi pada dasarnya hanya mengenai pengaturan hari kerja perusahaan yang tidak sesuai dengan apa yang berlaku di Indonesia, yaitu untuk menghormati mereka yang beragama Islam pada hari Jumat, dan mereka yang beraga Kristen pada hari Minggu, namun dari perusahaan sudah mulai membiasakan diri dengan semua sistem kerja yang berlaku.Kata Kunci : Efektivitas, Kerjasama, Pengelolaan SDA, Masyarakat, PT. CNSC.
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Mandey, Jurio; Sumampow, Ismail; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai suatu kota yang berkembang Kota Manado memiliki berbagai masalah sosial yang di hadapi oleh pemerintah, salah satunya adalah penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat, penelitian ini berutujan untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah dalam penanggulangan dan pengendalian peredaran minuman keras di Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah hanyalah sebatas pada memberikan sosialsiasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol dan memberikan himbauan dan pembinaan kepada penjual dan warga yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, sedangkan sosialiasi mengenai aturan seperti Peraturan Daerah tentang minuman keras nomor 4 tahun 2014 belum pernah dilakukan, sehingga pemerintah juga belum memiliki salinan dari peraturan daerah tersebut. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Daerah, Peredaran Minuman Keras.
Co-Authors Angkola, Arini V.T. Bella, Thalia Bleskadit, Hanna Marice Damuhu, Marlina Datalamon, Nelfiane Daud Liando, Daud Frans Singkoh, Frans Ganda, Diana Natalia Goni, Injilia Sherel Horopu, Caroline Betzy Indriana, Ika Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Eduard Johny Lumolos Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis Kalangie, Dorifina Kantohe, Yohana F. Kapoti, Rikvar A. Karsau, Marlos G. Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Kobogau, Juvinus Kogoya, Yosua Kojongian, Farell Komaling, Candy Pingky Kowaas, Agrio Scivo Lamia, Riana M.N Lantemona, Adventrio Gilbert Liando, Daud Markus Lumintang, Mega Mala, Juniati A Manangkoda, Fresly J. Mandey, Jurio Manitik, Widya Mantiri, Michael Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Masengi, Steren O. Mba’u, Adrian Sakti Michael Mamentu, Michael Mokodongan, Dadang Monintja, Donald K Munaiseche, Renaldo Joel Nayoan, Herman Nayoan, Herman Nikson Malimbulun, Nikson Novie pioh, Novie Ondang, Christofer Pagau, Raman Marpin Palit, Theodorus Pangalila, Yoshua Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pantow, Claudia Polii, Maria Lidia Pondaag, Elvirany V Pontoan, Mirillaraty E Puasa, Rafly Rilandi Punu, Christian Rabuka, Everson Ridwan Rachman, Ismail Rembaen, Benedictus Zepto Rumawas, Virginia V Rumengan, Vincent Kevin Sabaru, Herryanto Sambenga, Selina Sarah Sambiran, Sarah Silap, Christi Sondakh, Erlangga Y. Stefanus Sampe, Stefanus Suhing, Rico Sumampow, Ismail Sumartono, Aditya Marcello Sumenda, Vencensius Tamarengki, Alan Arnaldo Tamunu, Prichilia Thesia, Marchalino Genotri Tumadang, Meiatris Tumambo, Maria Tumbelaka, Ria Laurina Tumiwa, Julian Umbase, Aprelia Waworundeng, Welly Wenas, Erika Sisilia Wenda, Nusen Wulandari . Wurara, Citta N. C. Wuri, Dicky C.