Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.3
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Neni Kumayas, Neni
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Social Sciences

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Fungsi Register Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan) Bella, Thalia; Nayoan, Herman; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional, yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia haruslah menjadi modal utama dalam membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Pengaturan dan pengelolaan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, adalah suatu kebijakan yang masuk dalam ranah adminsitrasi pertanahan. Administrasi Pertanahan adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelengaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tertib adminitrasi pertanahan diwujudkan dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah bukan hanya di area perkotaan namun juga harus sampai pada area pedesaan, sehingga setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya, yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap. Peranan register tanah dalam terwujudnya tujuan pemerintah dalam sektor agrarian demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan sangatlah strategis, dengan program Nawacita yang bersifat membangun dari pinggiran dibutuhkan kesiapan dari bawah yakni pemerintah desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan.Kata Kunci : Register Desa, Administrasi Pertanahan, Pendaftaran Tanah
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MINAHASA (SUATU STUDI DI DINAS KOPERASI DAN UKM) Ondang, Christofer; Singkoh, Frans; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak tehadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang professional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koprasi dan UKM Kabupaten Minahasa terhadap kemandirian UMKM di Minahasa. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Permberdayaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah
MERIT SISTEM DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Badan Kepegawaian Daerah) Tamarengki, Alan Arnaldo; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Merit Sistem Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud (studi di Badan Kepegawaian Daerah).Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai informan lima orang pegawai ASN sebagai informan pendukung. Penelitian ini menunjukkan Merit Sistem Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud (studi di Badan Kepegawaian Daerah) dinilai berdasarkan Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja, Penghasilan, Karir, dan Pelatihan. Berdasarkan (1) kebijakan penilaian prestasi kerja, bahwa seorang pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik biasnya pegawai tersebut akan mendapatkan penghargaan dan promosi jabatan namun harus memperhatikan unsur-unsur kepangkatan (2) Penghasilan atau kompensasi merupakan imbalan jasa berupa uang yang diberikan kepada para pegawai sebagai pengganti kontribusi jasa mereka. (3) Karir, keseluruhan jabatan yang dapat diduduki oleh seseorang selama kehidupan kerjanya. (4) pelatihan, suatu proses dalam mengubah perilaku karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tuuan organisasional.Kata kunci : Merit Sistem, Kinerja, Aparatur Sipil Negara.
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO Silap, Christi; Kasenda, Ventje; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak – hak asasi manusia baik laki – laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan unuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas – berkas untuk melanjutkan proses pendampingan, untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Peranan, Kekerasan, Perempuan
KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA DALAM MENANGGULANGI ECENG GONDOK DI DANAU TONDANO (studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa) Kojongian, Farell; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja organisasi atau lembaga akan baik kalau didukung dengan anggaran. Solusi untuk penanggulangan eceng gondok ialah salah satunya dengan memanfaatkan eceng gondok untuk dibuat kerajinan. Jadi perlu ada usaha dari pemerintah untuk menanggulangi eceng gondok di Danau Tondano. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa dalam menanggulangi eceng gondok di Danau Tondano. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, dengan teknik pengumpulan data Obsevasi, wawancara dan dokumentas. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualtatif. Dari hasil penelitian di lapangan peneliti mengamati adanya fenomena-fenomena dalam kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu, Terbatasnya anggaran penanggulangan eceng gondok sehingga dapat membuat kinerja tidak maksimal, Kurangnya fasilitas lapangan penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dapat membuat proses penanggulangan eceng gondok terhambat, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terbatasnya SDM dalam bidang Lingkungan Hidup yang akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar Danau Tondano.Kata Kunci: Kinerja, Penanggulangan
OTONOMI DESA DALAM PROSES PENGGALIAN POTENSI DESA, STUDI DI DESA KANONANG KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Kumayas, Neni; Tumiwa, Julian; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya penggalian potensi yang maksimal maka secara langsung suatu desa akan berkembang secara mandiri. Namun kenyataannya sampai saat ini upaya pemerintah desa dalam menggali potensi desa belum efektif.  Hal inilah yang menjadi alasan penulis/peneliti untuk mengangkat permasalahan penelitian ini dengan  menitikberatkan pada :  “ Otonomi Desa dalam proses penggalian Potensi Desa, Studi di Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Adapun potensi desa Kanonang yang digali sendiri oleh masyarakat adalah ; Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Wisata Religi Bukit Kasih Kanonang. Modal Kearifan Lokal. Profesi Fotografer. Bukit Kasih. Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Budaya mapalus/ Gotong-royong. Potensi-potensi yang tinggi ini baik dari alam maupun budaya, Telah menjadikan desa kanonang sebagai desa yang banyak menghasilkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang baik politik, akademisi, guru, dan lain sebagainya yang telah tersebar dimana-mana. Salah satu desa yakni Kanonang Dua menjadi desa terbaik nasional. Upaya menggali potensi desa di Kanonang menjadi sangat penting, untuk tetap membuat desa ini bisa eksis dan tetap unggul dalam pembangunan. Peran pemerintah desa untuk mengakomodir partisipasi warga, terus menggali dan mengembangkan potensi desa.Kata Kunci : Otonomi Desa, Penggalian, Potensi Desa.
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO Silap, Christi; Kasenda, Ventje; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak – hak asasi manusia baik laki – laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan unuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas – berkas untuk melanjutkan proses pendampingan, untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Peranan, Kekerasan, Perempuan
PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN Pontoan, Mirillaraty E; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku birokrasi merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. bahkan sampai staff loket pelayanan pun memiliki tanggungjawab yang besar terhadap publik, dan tentunya sikap dan perilaku mereka kepada publik juga merupakan penentu keberhasilan mereka kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan, karena selama ini jika mendengar kata “perilaku birokrasi” telah termindset dalam pikiran masyarakat bahwa mereka akan menghadapi perilaku pelayanan yang prosedurnya sangat rumit, cenderung berbelit-belit, tidak adanya kepastian waktu yang konsisten serta pemungutan biaya liar yang tidak sesuai dan selalunya mengatasnamakan “biaya administrasi” sedangkkan dalam undang –undang Nomor 25 tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat,mudah,pasti,murah dan akuntabel.Tujuan dari penelitian yaitu Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Kata kunci: Perilaku, Pemerintah.
PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE Kogoya, Yosua; Kasenda, Ventje; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintah di kecamatan nabire barat kurang berjalan dengan baik hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan camat baik didalam skil-skil kuhsus maupun yang semestinya dikuwasai sebagai tugas pokok camat tidak berjalan dengan baik. Tujian penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profesionalisme camat dalam penyelenggaraan permerintahan kususnya di kecamatan nabire barat kabupaten nabire. Hasil penelitian menujukan bahwa camat kurang mampu menjelankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan nabire barat dalam hal ini menyangkut pengurusan administrasi seringkali dilakukan diruma camat karena kurangnya kehadiran camat, penggunaan anggaran yang hanya habis dibelanja rutin kecamatan tanpa adanya melakukan pelatian-pelatian kusus buat ibu-ibu pkk dan kegiatan lainya yang sudah menjadi tugas pokok camat, secara terperinci kesimpulan mengenai aspek-aspek yang di kaji berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan camat kurang profesional kuhsusnya menjalankan tugas-tugas pokok sebagai camat.Kata Kunci : Profesionalisme, Camat, Dalam Pemerintahan.
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Wuri, Dicky C.; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya. Kedisiplinan salah fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang sangat penting karena semakin baik disiplin pegawai maka semakin tinggi juga prestasi kerja yang dicapainya dan akan menciptakan pegawai yang berkualitas. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, dimana digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Mengenai hal tersebut kedisiplinan pegawai perlu dilakukan penanganan secara jelas karena pada dasarnya mencerminkan prestasi kerja seorang pegawai itu sendiri. Karena begitu penting kedisiplinan saat ini Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara selalu berupaya agar pegawai selalu meningkatkan tingkat kedisiplinannya yang juga merupakan upaya peningkatan prestasi dari kinerja Aparatur Sipil Negara. Adapun disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakekatnya mencerminkan besarnya tanggung jawab Aparatur terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja bisa diartikan jika aparat selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu, melaksanakan perintah atasan, dan mematuhi semua peraturan instansi dan norma-norma yg berlaku. Untuk menghadapi persaingan bebas yang semakin ketat dituntut disiplin pegawai demi meningkatkan kinerja secara optimal, maksudnya setiap sumber daya manusia dituntut untuk dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin, bekerja dengan cepat, tepat pada harapan yang dituju.Kata Kunci : Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Kinerja
Co-Authors Angkola, Arini V.T. Bella, Thalia Bleskadit, Hanna Marice Damuhu, Marlina Datalamon, Nelfiane Daud Liando, Daud Frans Singkoh, Frans Ganda, Diana Natalia Goni, Injilia Sherel Horopu, Caroline Betzy Indriana, Ika Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Eduard Johny Lumolos Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis Kalangie, Dorifina Kantohe, Yohana F. Kapoti, Rikvar A. Karsau, Marlos G. Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Kobogau, Juvinus Kogoya, Yosua Kojongian, Farell Komaling, Candy Pingky Kowaas, Agrio Scivo Lamia, Riana M.N Lantemona, Adventrio Gilbert Liando, Daud Markus Lumintang, Mega Mala, Juniati A Manangkoda, Fresly J. Mandey, Jurio Manitik, Widya Mantiri, Michael Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Masengi, Steren O. Mba’u, Adrian Sakti Michael Mamentu, Michael Mokodongan, Dadang Monintja, Donald K Munaiseche, Renaldo Joel Nayoan, Herman Nayoan, Herman Nikson Malimbulun, Nikson Novie pioh, Novie Ondang, Christofer Pagau, Raman Marpin Palit, Theodorus Pangalila, Yoshua Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pantow, Claudia Polii, Maria Lidia Pondaag, Elvirany V Pontoan, Mirillaraty E Puasa, Rafly Rilandi Punu, Christian Rabuka, Everson Ridwan Rachman, Ismail Rembaen, Benedictus Zepto Rumawas, Virginia V Rumengan, Vincent Kevin Sabaru, Herryanto Sambenga, Selina Sarah Sambiran, Sarah Silap, Christi Sondakh, Erlangga Y. Stefanus Sampe, Stefanus Suhing, Rico Sumampow, Ismail Sumartono, Aditya Marcello Sumenda, Vencensius Tamarengki, Alan Arnaldo Tamunu, Prichilia Thesia, Marchalino Genotri Tumadang, Meiatris Tumambo, Maria Tumbelaka, Ria Laurina Tumiwa, Julian Umbase, Aprelia Waworundeng, Welly Wenas, Erika Sisilia Wenda, Nusen Wulandari . Wurara, Citta N. C. Wuri, Dicky C.