cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
pahlefi
Contact Email
zaaken@unja.ac.id
Phone
+6282274756007
Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id
Editorial Address
zaaken@unja.ac.id
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27218759     EISSN : 27215318     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2022): Juni" : 10 Documents clear
Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok Ilham Satria; Diana Amir
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.12564

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the agreement between the parties in the case decision No.71/Pdt.G/2017/PN.JMB based on the bribe agreement and reciprocal agreement. The research method used is a normative juridical research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to the Civil Case Decision Number 71/Pdt.G/2017/PN.JMB. The research result of this thesis shows that the judge in his consideration stated that the agreement in this case was a reciprocal agreement to carry out the management of civil servants. Based on Article 1320 regarding the terms of the validity of the agreement in relation to the reciprocal agreement to carry out the management of this PNS, this agreement does not fulfill the legal requirements of the agreement, namely the objective conditions of a cause that is not prohibited, so this agreement of reciprocity is null and void by law. Judging from the efforts to fulfill the bribery agreement in this case, this case did not happen because the Defendant was unable to fulfill his promise to enroll the Plaintiff's younger brother as a civil servant and did not know the authorized official who received the bribe in this agreement. In this case the judge held the view that there was a legal consequence arising from a reciprocal agreement to administer civil servants by stating in his consideration that the Defendant did not have good faith. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian antara para Pihak dalam Putusan Perkara No.71/Pdt.G/2017/PN.JMB Berdasarkan Perjanjian Sogok-Menyogok dan Perjanjian Timbal Balik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.JMB. Hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya menyatakan perjanjian pada perkara ini merupakan perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS. Berdasarkan Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian dikaitkan dengan perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS ini, maka perjanjian ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif suatu sebab yang tidak terlarang, sehingga perjanjian tibal balik ini batal demi hukum. Dilihat dari upaya pemenuhan terhadap perjanjian sogok-menyogok pada perkara ini tidak terlaksana karena Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya untuk memasukan adik Pengugat menjadi PNS dan tidak diketahuinya Pejabat yang berwenang yang menerima uang sogok pada hubungan perjanjian ini. Pada perkara ini hakim memiliki pandangan mengenai adanya suatu akibat hukum yang timbul dari perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Tergugat tidak mempunyai etikad baik.  
Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan Eka Saputri; Raffles Raffles
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.14708

Abstract

The purpose of the study is to determine and analyze the legal responsibilities of the parties in the construction contract for the failure of the building and to identify and analyze the legal protection for the aggrieved party in the event of a building failure. building?, secondly, how is the legal protection for the aggrieved party in the event of a building failure?. The research method used in this study uses normative legal research methods, with a conceptual approach, legislation. Results and Discussion: Based on Article 63 of the Construction Services Law, service providers are required to replace or repair building failures caused by the fault of the service provider. The period of responsibility of the service provider for building failure is determined in accordance with the construction age plan. If the planned construction age is more than 10 years, the service provider must be responsible for building failure within a maximum period of 10 years from the date of final delivery, as for building failure. that occurs after that period, the person who is responsible is the service user. The protection given to the aggrieved party in the event of a construction failure is related to the type of coverage that can be agreed upon in the construction work contract which includes a down payment guarantee, performance guarantee, guarantee for the quality of the work, insurance coverage against building failure, and guarantee against construction work failure. including job, material and equipment insurance, labor insurance, and third party claim insurance.  Abstrak Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak pelaksanaan konstruksi terhadap kegagalan bangunan dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya kegagalan bangunan Adapun rumusan masalah pertama bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak pelaksanaan konstruksi terhadap kegagalan bangunan?, kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya kegagalan bangunan?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan. Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan Pasal 63 UU Jasa Konstruksi, penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan penyedia jasa. Jangka waktu pertanggungjawaban ipenyedia jasa atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.Apabila rencana umur konstruksi sebagaimana lebih dari 10 itahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir, adapun untuk kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu tersebut, yang bertanggung jawab adalah pengguna jasa. Perlindungan yangidiberikan terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya kegagalan konstruksi ialah terkait jenis pertanggungan  yang dapat diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi yang mencakup jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan, dan jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi, antara lain asuransi pekerjaan, bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihak ketiga.  
Pelaksanaan Hak Ekslusif Bagi Pencipta Terkait Lagu Yang Dipublikasikan Pada Akun Youtube : (Studi Pada Studio Angkasa Nada Record) Wannike Manalu; Dwi Suryahartati; Windarto Windarto
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.14718

Abstract

This study aims to find out how the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account (a case study on the space music studio nada record) and what are the factors that become obstacles in the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account. (a case study on a space music studio tones record). This research is an empirical juridical research which is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the exclusive rights of creators related to song copyrights in the city of Jambi has not been carried out optimally. This is because there are still many violations of the exclusive rights of creators related to song copyrights in Jambi City. Where this is caused by (1) a lack of knowledge and understanding of the law and copyright, (2) economic factors that require paying a certain amount of money which according to some people is quite burdensome and the process according to them is quite complicated, (3) social and cultural factors. pre-existing conditions and their lack of access to contact the creator or copyright holder.    Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube (studi kasus pada studio musik angkasa nada record) serta apa saja yang menjadi faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube (studi kasus pada studio musik angkasa nada record). Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan terhadap hak eksklusif pencipta terkait hak cipta lagu di kota Jambi belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya pelanggaran terhadap hak ekskluisf pencipta terkait hak cipta lagu di Kota Jambi. Dimana hal tersebut disebabkan oleh (1) faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dan hak cipta, (2) faktor ekonomi yang mengharuskan membayar sejumlah uang yang menurut sebagain orang cukup memberatkan serta proses yang menurut mereka cukup rumit, (3) faktor sosial dan kebiasaan yang telah ada sebelumnya serta tidak adanya akses mereka untuk dapat menghubungi pencipta atau pemegang hak cipta. Kata kunci: hak eksklusif, faktor penghambat
Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dinda Ediningsih Dwi Utami; Taufik Yahya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.14767

Abstract

The aims of this study are to: 1) find out and analyze how the responsibility of parents towards children from unregistered marriages is seen from the Compilation of Islamic Law; 2) find out and analyze the legal consequences of the rights of children and wives from unregistered marriage in terms of the Compilation of Islamic Law. Research methods. This type of research is normative juridical. The research approach, namely, the Legislative Approach (Statute approach) and the Conceptual Approach (Conceptual Approach). Research result. 1) Parental Responsibilities Towards Children of Siri Marriage in Review From the Compilation of Islamic Law. a) Responsibility for the birth certificate, because it is a certificate resulting from the civil registration of a person's birth. b) Responsibility for Inheritance Rights. Children born from unregistered marriages or in civil law are called children out of wedlock, because their mothers cannot prove their marriage certificates. 2) The legal consequences of the rights of children and wives from unregistered marriages are reviewed from the Compilation of Islamic Law. As a result of the child being unable to obtain a birth certificate, it can be seen from the request for a birth certificate submitted to the civil registry office. Meanwhile, due to the law of unregistered marriage for the wife, the wife is not considered a legal wife. ABSTRAK Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk: 1) mengetahui dan menganalisis bagaimanakah tanggung jawab orang tua terhadap anak dari nikah siri di ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam; 2) mengetahui dan menganalisis bagaimanakah  akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Metode Penelitian. Tipe penelitian dalam ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian, yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian. 1) Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dari Nikah siri di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. a) Tanggung jawab terhadap akta kelahiran, karena adalah akta hasil pencatatan sipil dari hasil peristiwa kelahiran seseorang. b) Tanggung Jawab Terhadap Hak Warisan. Anak yang lahir dari hasil nikah siri atau dalam hukum perdata disebut dengan anak diluar nikah, karena ibunya tidak dapat membuktikan akta pernikahannya. 2)  Akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Akibat terhadap anak adalah anak tidak dapat  mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Sedangkan akibat hukum perkawinan siri bagi isteri, Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah.
Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja : (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah) Gita Rahmani; M Amin Qodri; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.16009

Abstract

This study aims to determine the responsibilities of the Provider/PT.Gunung Reduk to workers who experience work accidents who have not been registered in the BPJS Employment program, as well as to find out the constraints that the Provider/PT.Gunung Reduk have in giving responsibility to workers who experience work accidents. . The research method used is empirical juridical, namely researching in terms of labor protection in terms of social security which should be based on applicable laws and regulations and how it is implemented at PT.Gunung Reduk. Based on the results of the research and discussion, it was found that, in carrying out the responsibility of Provider/PT. Gunung Reduk to workers who had work accidents, they had carried out their responsibilities, namely by providing treatment and care costs and transportation costs to the hospital when an accident occurred, but this is not in accordance with the applicable law, because the provider does not register its workers in the BPJS Employment program. The provider/PT.Gunung Reduk should immediately register their workers into the BPJS Employment program, because workers have the right to get protection in the form of Social Security provided by the Social Security Administering Body (BPJS) which has been stipulated by Law Number 24 of 2011. The obstacles The provider/PT.Gunung Reduk in giving responsibility to workers who experience work accidents in the form of administrative obstacles, namely BPJS registration which is considered so complicated, workers who are only contracted for 3 months, BPJS is considered not so important, and the provider's lack of legal awareness of how important it is. BPJS of Employment. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk mengetahui kendala-kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu meneliti dalam hal perlindungan tenaga kerja dari segi jaminan sosial yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya pada PT.Gunung Reduk. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan hasil bahwa, pada pelaksanaan tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sudah melaksanakan tanggung jawab yaitu dengan memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit pada saat terjadi kecelakaan saja, namun hal ini belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena penyedia tidak mendaftarkan pekerjanya  dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hendaknya pihak Penyedia/PT.Gunung Reduk segera mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Sosial yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Adapun kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berupa kendala administrasi yaitu pendaftaran BPJS yang dinilai begitu rumit, pekerja yang hanya dikontrak 3 bulan saja, BPJS dinilai tidak begitu penting, dan kurangnya kesadaran hukum penyedia terhadap betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.   Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja
Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dusun Sioma-Oma Dalam Zona Hijau Kehutanan Di Kecamatan Garoga Tapanuli Utara Sarihot Lubis; Isran Idris; Herlina Manik
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17499

Abstract

This study aims to find out how the existence of the customary law community in Sioma-oma hamlet in the forestry green zone in the Garoga district, North Tapanuli, as well as efforts to protect the law on the customary rights of the Batak customary law community in Sioma-oma hamlet, Garoga district, North Tapanuli. This research is an empirical juridical research which is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the existence of the customary law community in the Sioma-oma hamlet is still developing to this day but in terms of obtaining recognition of the forest or customary land it is not carried out properly, especially the existence of the customary law community is still well implemented and is still carrying out various activities. be their customary rights. However, there is still a lack of recognition and protection from the government in the form of laws and regulations governing the existence of the customary law community itself so that the community cannot fully control their customary forest. Efforts made by the customary law community of Sioma-Oma hamlet, Garoga District, North Tapanuli, are to mediate with the government and continue to cultivate their customary land which is one of the routines as the implementation of customary rights. Abstrak Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tahan ulayat masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma dalam zona hijau kehutanan di kecamatan Garoga Tapanuli Utara, serta upaya perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat batak dusun Sioma-oma kecamatan garoga Tapanuli Utara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma masih berkembang eksis hingga saat ini tetapi dalam hal memperoleh pengakuan atas hutan atau tanah adatnya tidak terlaksana dengan baik, terlebih eksistensi mayarakat hukum adat tersebut masih terlaksana dengan baik dan masih melakukan kegiatan yang menjadi hak ulayat mereka. Tetapi masih kurangya pengakuan serta perlindungan dari pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri sehingga masyarakat tidak dapat menguasai atas hutan adatnya dengan sepenuhnya. Upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat dusun Sioma-Oma Kecamatan Garoga Tapanuli Utara adalah dengan cara melakukan mediasi kepada pemerintah dan tetap mengolah tanah adat miliki mereka yang merupakan salah satu rutinitas sebagai pelaksanaan hak ulayat.
Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen Aprilia Pitri NR; Umar Hasan; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17573

Abstract

Protection of consumers in buying and selling agreements is very necessary, but recently there has been a lot of consumer behavior that does not have good intentions by consumers by unilateral cancellation without explaining the reason, resulting in losses for online shop business actors and is included in acts against the law because consumers violate their obligations to always in good faith in the agreement. The problem in this research is how to regulate the protection of the rights of online shop business actors regarding unilateral cancellations by consumers of the ius constitutum and ius constituendum. The method used in this research is the normative juridical method by conducting a literature study of the applicable laws and regulations. The results of this study indicate that the cancellation conditions are contained in Article 1266 of the Civil Code which states that cancellations can be made if there are 3 conditions, namely a reciprocal agreement, there must be a default and the cancellation must be asked to the judge (court). However, unilateral cancellation of the agreement without a good reason is included in an unlawful act, does not meet the conditions specified in Article 1266 of the Civil Code, it is necessary to reform civil law to prevent unilateral cancellation of the agreement. Abstrak Perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sangat diperlukan namun belakangan ini banyak terjadi perilaku konsumen yang tidak beriktikad baik yang dilakukan konsumen dengan cara pembatalan sepihak tanpa menjelaskan alasanya, mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha online shop dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena konsumen melanggar kewajibannya untuk selalu beriktikad baik dalam perjanjian. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen ius constitutum dan ius constituendum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan syarat batal terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan pembatalan dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (pengadilan). Namun pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdata, maka perlu adanya pembaharuan hukum perdata untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak dalam perjanjian.
PENGUASAAN TANAH TANPA HAK DI KOTA JAMBI : (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013) Kelvin Alfarisi Alkap
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17668

Abstract

This study aims to determine and analyze the factors that cause land tenure without rights in Jambi City in the case of the Supreme Court Decision Number 1935 K/Pdt/2013 and the legal consequences of land tenure without rights in Jambi City in the case of the Supreme Court Decision Number 1935 K/Pdt. /2013. The formulation of the problems raised are 1) what are the factors that cause land tenure without rights in Jambi City in the case of the Supreme Court Decision Number 1935 K/Pdt/2013; 2). what are the legal consequences of land tenure without rights in Jambi City in the case of the Supreme Court's Decision Number 1935 K/Pdt/2013. The method used is the type of empirical juridical research. The results of the study show that 1) the factors that can cause land tenure without rights in the case of the Supreme Court Decision Number 1935 K/Pdt/2013 is an error in object. Farida Wan Hamid and the other defendants own the object of the case based on a grant from Defendant II as proof of ownership, namely Certificate of Ownership Number 511 dated July 11, 1972, issued by Defendant III, Jambi City Land Office; 2) land tenure without rights in the case of the Supreme Court's Decision Number 1935 K/Pdt/2013, is classified as an act against the law so that the actions of the party who did it can be filed in a civil lawsuit to ask for a sum of money for compensation. ABSTRAK Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah tanpa hak di Kota Jambi pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013 dan akibat hukum penguasaan tanah tanpa hak di Kota Jambi pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013.Perumusan masalah yang diangkat yaitu 1) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah tanpa hak di Kota Jambi pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013; 2). bagaimanaakibat hukum penguasaan tanah tanpa hak di Kota Jambi pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penguasaan tanah tanpa hak pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013 adalah keinginan untuk memiliki yang tinggi, disertai dengan adanya niat dan kesempatan untuk menguasai tanah yang jelas bukan miliknya; 2) penguasaan tanah tanpa hak pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2013, digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tindakan pihak yang melakukannya dapat dilakukan gugatan secara pidana, pihak keluarga juga dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta sejumlah uang ganti rugi.
Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Dengan Anggotanya Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia Ari Annisa Fitri; Sasmiar Sasmiar; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17710

Abstract

Cooperatives are one or part of the wheels of the economy in Indonesia, with the principle of kinship arranged as a cooperative effort as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph 1 states that the economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship. This study aims to identify and analyze the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative in terms of the Law of Engagement, then also to identify and analyze the legal consequences of the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative Loan Agreement. The type of research used is a juridical normative research. This study uses data analysis techniques with deductive logic, deductive logic or processing legal materials in a deductive way, namely explaining something general and then drawing it into more specific conclusions. From the results of the study, it was concluded that there were deficiencies in the structure and anatomy of the agreement as well as the legal consequences that arose in the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative.   Abstrak Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum Perikatan, kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum Perikatan, kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.
Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam ERMA NOVITA VERANITA; Indriya Fathni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.18683

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of inheritance distribution in the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village and to find out what factors influence the non-implementation of Islamic inheritance law in full in Tangkit Baru Village. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research that analyzes and examines the workings of law in society. Based on the research, that in the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village there was a transition (change) in the distribution of inheritance contained in the Bugis traditional seloko "oroane mallempa makunraie majjujung". Whereas in the distribution of customary inheritance which has undergone changes, the share of a son is part of two daughters leads to Islamic inheritance law. However, the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village has not fully adhered to Islamic inheritance law. The non-implementation of Islamic inheritance law in full is influenced by the level of knowledge and understanding of the community towards Islamic inheritance law. With the changes that have occurred in the Inheritance Law in the Bugis Wajo community, it is hoped that a written rule regarding inheritance law applies to the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village, Sungai Gelam District. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terlaksannya hukum kewarisan Islam secara penuh di Desa Tangkit Baru. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru terjadi transisi (perubahan) dalam pembagian harta waris yang terdapat dalam seloko adat Bugis “oroane mallempa makunraie majjujung” artinya laki-laki memikul dan perempuan menjunjung. Bahwa dalam pembagian waris adat yang telah mengalami perubahan bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan mengarah ke hukum kewarisan Islam. Tetapi mayarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam. Tidak terlaksana nya hukum kewarisan Islam secara penuh  dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam Hukum Waris  pada masyarakat Bugis Wajo tersebut, diharapkan suatu aturan yang dibentuk secara tertulis tentang Hukum kewarisan yang berlaku pada mayarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober Vol. 3 No. 2 (2022): Juni Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober Vol. 2 No. 2 (2021): Juni Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober Vol. 1 No. 2 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue