Notary Law Research
Notary Law Research memuat artikel penelitian, laporan kasus dan artikel review di bidang Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memberikan peluang yang baik bagi para peneliti hukum, dosen, mahasiswa, praktisi yang datang dari Indonesia dan luar negeri untuk mengekspresikan ide tentang teknologi dan pembaruan dalam hukum. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan terutama di bidang hukum.
Articles
32 Documents
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERALIHAN JAMINAN FIDUSIA TANPA SEIJIN KREDITURNYA ]]>
<![CDATA[Ruth Kristalintan Dwiwijaya]]>;
<![CDATA[Liliana Tedjosaputro]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol 1, No 1 (2019): NOTARY LAW RESEARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Law Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1548.03 KB)
<![CDATA[Lembaga jaminan fidusia dapat dikatakan menjadi lembaga yang cukup diminati oleh masyarakat. Karena ketika melakukan pinjaman dengan lembaga jaminan fidusia yang berpindah kepada kreditur hanya hak kepemilikannya saja, sedangkan bendanya masih dapat dimanfaatkan oleh debitur. Karena benda yang menjadi objek jaminan berada di tangan debitur maka tidak menutup kemungkinan timbul masalah dikemudian hari, dimana debitur dapat mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa seijin kreditur. Akibat hukum peralihan jaminan fidusia tanpa seijin kreditur adalah debitur dapat dikenai sanksi pidana, namun sanksi pidana hanya dapat dilakukan ketika kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran ini mengakibatkan kreditur akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim. Pendaftaran ini juga akan mengakibatkan kreditur mendapat perlindungan hukum berupa, benda yang menjadi objek jaminan fidusia memiliki sifat droit de suite dan menempatkan kreditur sebagai kreditur yang diutamakan. Berbeda halnya jika objek jaminan tidak didaftarkan dimana yang dapat diterapkan pada debitur yang melakukan wanprestasi hanya berdasarkan ketentuan perdata berkaitan dengan wanprestasi dalam suatu perjanjian]]>
<![CDATA[PELARANGAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA SUKU TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[M. Jamil]]>;
<![CDATA[Widyarini Indriasti Wardani]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol 2, No 2 (2021): NOTARY LAW RESEARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (462.28 KB)
|
DOI: 10.56444/nlr.v2i2.2566
<![CDATA[Tanah merupakan satu hal terpenting yang perlu dimiliki oleh masyarakat Indonesia (manusia) untukmemenuhi salah satu kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya, baik itu statusnya sebagai hak milik, hakpakai, hak sewa, dan hak-hak lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. RumusanMasalahnya adalah: Apa latar belakang pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negaraIndonesia suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta?; Mengapa pelarangan pemberianhak milik atastanah kepada warga negara Indonesia suku Tionghoa masih tetap diberlakukan di Daerah IstimewaYogyakarta? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dandidukung menggunakan penelitian yuridis empiris (emperical legal research). Kesimpulannya adalah:Kondisi ini di latar belakang sejarah masa lampau, zaman dulu menjadi pilihan kebijakan kratonYogyakarta yang dikeluarkan melalu Instruksi Wagub DIY 1975 untuk melindungi tanah orang asliYogyakarta di DIY. Awalnya, dulu orang-orang WNI Keturunan Tionghoa mempunyai kekuatan ekonomiyang lebih bagus dibandingkan orang asli DIY. Sehingga Instruksi Wagub DIY 1975 hadir untukmelindungi hak-hak masyarakat DIY. Alasannya karena semata-mata menghormati kearifan lokal yanghidup dan mengakar di DIY. Selain itu, Adanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor132/Pdt.G/2017/PN.YK, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.51/PDT/2018/PT.YYK, dan PutusanMA No. 565K/PDT/2019 menjadi alasan semakin memantapkan keyakinan Pemda DIY untukmempertahankan keberlakuan Instruksi Wagub 1975, sehingga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakartamenyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionatDaerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Nomor 593/02194 tertanggal 3 Agustus 2020, PerihalPelaksaanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/PDT/2019. Seiring berjalannyawaktu, ada kemungkinan juga Instruksi ini akan direvisi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE/GUNTAI BERDASARKAN KETENTUAN PP NOMOR 41 TAHUN 1964 ]]>
<![CDATA[Rinaldo Parrulian Sianturi]]>;
<![CDATA[Edy Lisdiyono]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol 1, No 1 (2019): NOTARY LAW RESEARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Law Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1747.078 KB)
<![CDATA[Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat,baik sebagai media tumbuh tanam maupun sebagai ruang untuk melakukan berbagai kegiatan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Prp Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP Nomor 221 Tahun 1961 jo Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1964 diatur adanya Larangan Pemilikan Tanah Absentee,yang menyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang atau badan hukum yang bertempat tinggal diluar tempat tanahnya dilarang, yaitu agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga produktivitasnya bisa lebih optimal. Dalam kenyataannya masih terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee di Kabupaten Semarang, sehingga dalam prakteknya peraturan mengenai larangan pemilikan tanah absentee belum bisa diterapkan secara efektif.Penegakan hukum terhadap pelanggaran mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kabupaten Semarang masih kurang tegas dan masih sedikit persoalan yang muncul kepermukaan mengenai kepemilikan tanah absentee, namun Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sudah melakukan pencegahan terhadap terjadinya kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Semarang. Faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Semarang adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat,faktor aparat penegak hukum,faktor sarana dan prasarana dan faktor ekonomi. Selain itu, ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah absentee yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Khafidz Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Setiyowati Setiyowati]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol 2, No 2 (2021): NOTARY LAW RESEARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (448.391 KB)
|
DOI: 10.56444/nlr.v2i2.2567
<![CDATA[Pembagian harta bersama di Indonesia saat ini masih memiliki banyak permasalahan, saat ini banyakdijumpai kasus-kasus tentang pembagian harta bersama yang masih diangap tidak jelas/masih menimbulkanmasalah dalam pembagiannya dan tidak memiliki keadilan khususnya terhadap wanita, atas dasarpermasalahan tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu Untuk mengetahui dan menganalisistentang faktor-faktor yang menyebabkan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian tidakmelindungi wanita, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh para pihak (mantan suami dan isteri)dalam mengatasi permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian, setelah menganalisis tujuanpenelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan masukan tentang Bagaimanabentuk perlindungan hukum terhadap wanita dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitianini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitupendekatan perundangundangan, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. data yang digunakan adalah data sekunder yangdidukung oleh data primer, atas data yang digunakan, diperoleh dengan cara studi kepustakaan besertawawancara, data-data yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta bersama yang tidak berkeadilan terhadapwanita disebabkan karena dua faktor yaitu, faktor adanya peleburan harta bersama dan juga adanyapembagian yang didasarkan pada hukum adat. Sejatinya atas faktor tersebut dapat diminimalisir dengancara menmbuat perjanjian perkawinan, yang mengatur tentang pembagian harta bersama setelah adanyaperceraian perlu dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu dibagiseperdua.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN SEWA MENYEWA TERHADAP TANAH YANG HAK GUNA BANGUNANNYA TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA ]]>
<![CDATA[Citra Kristinna]]>;
<![CDATA[Yulies Tiena Masriani]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol 1, No 1 (2019): NOTARY LAW RESEARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Law Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1523.337 KB)
<![CDATA[HGB dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan badan hukum yangdidirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia danmemiliki jangka waktu pemberian HGB paling lama 30 tahun dan dapatdiperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Masyarakat atau badanhukum baik privat maupun hukum yang memiliki Hak Guna Bangunan di atastanah Hak Pengeleloaan kerapkali mendapatkan permasalahan di masaberakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut. Perjanjian sewa menyewa tanahyang hak guna bangunannya telah habis masa berlakunya dapat diperolehkembali HGBnya dengan mengajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelumberakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut. Hak Guna Bangunan dapat beralihdan dialihkan kepada pihak lain. Faktor yang melatar belakangi terjadinyasengketa antara pihak penggugat dan tergugat dalam perjanjian sewa menyewatanah dan bangunan yaitu tidak adanya itikad baik dari pihak penyewa dengantidak mengembalikan objek yang disewanya setelah perjanjian sewa menyewaberakhir. Pertimbangan hakim pada putusan MA Nomor 3806 K/Pdt/2016yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sudahtepat karena majelis hakim MA telah melaksanakan kewenangannya sesuaiyang diatur oleh undang-undang yaitu sebagai judex facti.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS YANG IKUT SERTA DALAM PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK ]]>
<![CDATA[Yunita Rahmawati]]>;
<![CDATA[Yulies Tiena Masriani]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol 2, No 2 (2021): NOTARY LAW RESEARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.428 KB)
|
DOI: 10.56444/nlr.v2i2.2568
<![CDATA[Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus dapatmempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah.Masalah yang timbul apakah akibat kesalahan dari para pihak yang menghadap atau kesalahan yang Notaristersebut lakukan yang melanggar kaidah hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 Perubahan atas Undang UndangNomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkanbahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memilikikewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Permasalahanya adalah apakah faktorfaktor yang menyebabkan Notaris ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik,bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumendalam pembuatan akta otentik, dan bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris yang ikutserta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik dengan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yangbersifat yuridis normatif, metode pengumpulan data ini menggunakan penelitian kepustakaan (LibraryResearch) alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder,dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa. Hasil penelitian menunjukkanbahwa, Notaris terbukti secara sah, meyakinkan melahkukan tindakan pemalsuan dokumen dalampembuatan akta otentik dan harus mempertanggung jawabkan perbuatanya. Pertanggung jawaban yangdimaksud adalah, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana. Bahwa sesuai dengan Putusan hakimtelah menjatuhkan pidana kepada Notaris yaitu; Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 264 Ayat (2) jo Pasal55 Ayat (1) ke 1 KUHP.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN LISENSI DI BIDANG KARYA MUSIK ]]>
<![CDATA[Cherly Michelly Lelomali]]>;
<![CDATA[Sigit Irianto]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol 1, No 1 (2019): NOTARY LAW RESEARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Law Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (723.253 KB)
<![CDATA[Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan Undang Undang Hak Cipta No 28 tahun 2014. Undang undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 lebih Komperensif dibandingkan Undang Undang Hak Cipta Sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002. Bentuk perjanjian Lisensi yang dikeluarkan pemegang hak cipta dan pengguna hak cipta adalah perjanjian lisensi umum. Perjanjian lisensi umum sendiri adalah lisensi yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian lisensinya dimulai dari Pendaftaran Anggota KCI, Pemberian Kuasa, Perjanjian Kerjasama KCI dengan Pencipta, Pemberian Lisensi/ Izin dari KCI (Pemegang Hak Cipta) ke Pengguna Hak cipta dalam Hal ini adalah pelaku usaha, sampai pada Advokasi masalah pelanggaran Hak cipta. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dan pengguna hak cipta: Kurangnya Pengetahuan tentang Hukum dari pencipta, kurangnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Undang Undang Hak Cipta sehingga banyak sekali pelanggaran hak cipta yang terjadi, kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemegang hak cipta dalam melindungi hak dari pencipta sehingga pengawasan dirasa belum maksimal, kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat sehingga mengabaikan kewajiban kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagi contoh user yang tidak membayar royalt]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG ATAS PUTUSAN PEMBATALAN PELAKSANAAN LELANG OLEH PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Raditya Sri Krisnha Wardhana]]>;
<![CDATA[Agus Nuruddin]]>;
<![CDATA[Suroto Suroto]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol 2, No 2 (2021): NOTARY LAW RESEARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (492.173 KB)
|
DOI: 10.56444/nlr.v2i2.2565
<![CDATA[Lelang dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tergolong sebagai suatu penjualan khususyang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya dan telah menjadi alternatif penjualan yangefektif dan efisien. Akan tetapi dalam praktiknya tidak selalu berfungsi dengan baik karena adanya kendalakendala dalam pelaksanaannya. Pemenang lelang adalah peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenangoleh Pejabat lelang karena memberikan penawaran harga tertinggi. Pemenang lelang seharusnyamendapatkan perlindungan terhadap hak kepemilikan atas objek lelang. Namun seringkali Pembeli lelangjustru mejadi pihak yang tergugat dalam gugatan lelang sehingga pembeli lelang mengalami kerugian.Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana perlindungan hukum pembeli lelang atas putusanpembatalan pelaksanaan lelang oleh Pengadilan, (2) bagaimana upaya hukum pembeli lelang terhadapresiko-resiko yang timbul setelah pelaksanaan lelang serta (3) bagaimana analisis pertimbangan hukumHakim atas Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Dmk. Penelitian inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris, spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data primerdan sekunder. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisa secarakualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) perlindungan hukum Pembeli Lelang dilakukan secarapreventif dan represif. (2) Terhadap resiko-resiko yang timbul setelah pelaksanaan lelang, pembeli lelangdapat melakukan upaya hukum verzet, deden verzet serta mengajukan gugatan ganti kerugian pembelilelang kepada penjual atau kreditur ke Pengadilan. (3) Pertimbangan hakim dalam putusan nomor11/Pdt.G/2020/PN.Dmk bertentangan dengan asas lelang khususnya yang berkaitan dengan asas kepastianterhadap pembeli lelang serta tidak berpihak pada pembeli lelang.]]>
<![CDATA[PERALIHAN HAK ATAS TANAH PADA ANAK DI BAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Etik Rahmawati]]>;
<![CDATA[Widyarini Indriasti Wardani]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol 2, No 2 (2021): NOTARY LAW RESEARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (461.427 KB)
|
DOI: 10.56444/nlr.v2i2.2569
<![CDATA[Kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya peralihan hak atas tanah yang dilakukan olehseorang wali tanpa ada penetapan dari pengadilan negeri setempat terlebih dahulu. Permasalahan dalampenelitian ini adalah: (1) Bagaimana peralihan hak atas tanah oleh anak di bawah umur yang dilakukantanpa ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri? (2) Apa akibat hukum jika peralihan hak atas tanahanak di bawah umur dilakukan tanpa ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri?Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (normativelegal research) danbersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah datasekunder yang merupakan data utama dan data primer yang merupakan data pendukung. Teknikpengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatifdalam bentuk deduktif.Hasil Penelitian,peralihan hak atas tanah oleh anak di bawah umur harus memenuhi syarat, yaitu Syaratmateriil dan syarat formil.Peralihan hak atas tanah oleh anak di bawah umur yang dilakukan tanpa adapenetapan perwalian dari Pengadilan Negeri adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Pihak keluargaanak yang masih di bawah umur dapat mengajukan tuntutan pembatalan peralihan hak atas tanah sematamata atas dasar kebelumdewasaan anak yang masih di bawah umur.Saran yang bisa diberikan yaitu perlu dibuat peraturan yang secara tegas mewajibkan seorang wali untukmengajukan permohonan penetapan perwalian jika ingin mengalihkan hak atas tanah milik anak di bawahumur dan perlu penegakan sanksi disiplin oleh Pemerintah kepada PPAT yang tidak mengindahkan syaratpenyertaan penetapan perwalian dari pengadilan karena ketidakcermatan dalam membuat akta jual beliyang dapat merugikan kepentingan hukum anak di bawah umur.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN MULTIFINANCE ]]>
<![CDATA[Edy Hermanto]]>;
<![CDATA[Sigit Irianto]]>
<![CDATA[ Notary Law Research Vol 1, No 1 (2019): NOTARY LAW RESEARCH ]]>
Publisher : <![CDATA[Notary Law Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1589.201 KB)
<![CDATA[Banyak perjanjian pembiayaan yang tidak didaftarkan oleh perusahaan finance dengan jaminana fidusia, hal ini bertentangan dengan UUJF yang mewajibkan pendaftaran fidusia. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perusahaan multifinance meskipun dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan jaminan fidusia tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUJF, terutama ketentuan pendaftaran fidusia dan pembuatan akta tidak dengan akta notaris. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah kreditur tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen atau hak didahulukan, dan apabila ada seorang debitur yang melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia namun harus melakukan atau mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Bentuk dan isi/kontruksi dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perusahaan multifinance berbentuk perjanjian standar yang dibuat/ disiapkan oleh pihak perusahaan multifinance. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Multifinance adalah masalah keterlambatan pembayaran. Apabila keterlambatan pembayaran sudah mencapai customer over due (lebih dari 180 hari), maka dilakukan penyitaan sepeda motor, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita. Penanganan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada perusahaan multifinance yang bermasalah dilakukan dengan cara apabila terjadi objek fidusia tersebut ternyata dijual pada pihak ketiga atau dialihkan tanpa sepengetahuan finance, sedangkan pihak debitor maupun pihak ketiga mengakuinya, maka finance dengan dasar akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian]]>
