cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 17, No 1 (2022)" : 16 Documents clear
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BIKAMERAL BERDASARKAN PRINSIP CHECK AND BALANCES Muhammad Akbal; Muhammad Amin; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.32626

Abstract

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sistem Bikameral Berdasarkan Prinsip Check and Balances. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem bikameral yang ideal dengan mempertimbangkan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian hukum ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Hasil penelitian menemukan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 telah sesuai dengan prinsip check and balances. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan DPD yang sifatnya terbatas merupakan pilihan yang tepat untuk mewakili kepentingan politik daerah demi menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. The Authority of the Regional Representative Council of the Bicameral System Based on the Principle of Checks and Balances. This study aims to examine how the authority of the Regional Representative Council institutions in the ideal bicameral system by considering the principle of checks and balances in the Indonesian constitutional system. This legal research method uses a literature study with a statutory approach, a case approach and a historical approach. The results of the study found that the authority of DPD as stipulated in Article 22D of the 1945 NRI Constitution was in accordance with the principle of checks and balances. The results showed that the limited authority of the DPD was the right choice to represent regional political interests in order to maintain the integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA ORANG KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar) Muh. Sudirman; Mustaring Mustaring; Imam Suyitno
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33237

Abstract

ABSTRAK: tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga di Pengadilan Agama kelas IA Makassar tahun 2020. Dan  untuk mengetahui dan menganalisis isi putusan hakim Pengadilan Agama kelas IA Makassar mengenai perkara perceraian yang disebabkan orang ketiga.Penelitianini merupakan studiputusandenganmenggunakan pendekatan kasus (case approach) yang mengkaji ratio decidendi ataureasoningyaitupertimbanganputusanPengadilanAgamaKelas IA MakassarNomor1672/Pdt.G/2021/PA.Mks,Nomor.1644/Pdt.G/2021/PA.Mks, Nomor.1667/Pdt.G/ 2021/PA. Mks. Adapun pengolahan data sebagai berikut yaitu melalui reduksi  data,sajiandata,dianalisisdandisimpulkanatauverifikasi.Datayangterkumpuldianalisisdengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diperoleh data bahwa 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskanperkaraperceraiankarenaorangketigameliputi;pertimbanganfilosofis,pertimbanganyuridis,danpertimbangannonyuridis(meta yuridis)mencakupaspek psikologis, sosiologis, danetika, sehingga pada pokoknya pertimbangan hakim mengacu pada syiqaq sebagai alasanutamaperceraianyangdijadikansebagaipertimbanganhukumolehhakimdalammemutuskan cerai gugat. Setelah majelis hakim menggali dan menemukanfakta-faktahukum dalam persidangan kemudian memutuskan perkara. 2) Isi putusan PengadilanAgama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga dalam perkara 1, 2, dan 3 oleh   majelis hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan pertimbangan hakim melaluianalisis terhadap pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan nonyuridis(metayuridis)mencakupaspekpsikologis,sosiologis,danetika,munculnyasyiqaqdisebabkanoleh tergugatselakusuamisebagaipemimpinrumahtanggamelakukanperselingkuhandenganperempuanlainyangmengakibatkanperpecahandalamperkawinanPenggugatdanTergugat, demikian juga sebaliknya.
KESADARAN MAHASISWA TERHADAP PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME MELALUI MEDIA LITERASI ONLINE Muh. Zubair; Bagdawansyah Alqadri; Fitriah Artina
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran mahasiswa terhadap penyebaran radikalisme melalui media literasi online, dan literasi media online mahasiswa terhadap penyebaran radikalisme. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesatuan kesadaran, indikator pemahaman radikal dari Tahir (2020), dan kerangka literasi media baru Hen (2011). Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pemetaan kesadaran mahasiswa tentang penyebaran radikalisme melalui media literasi online. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis survei yang digunakan adalah survei cross sectional. Survei ini dilakukan di Universitas Mataram. Populasi adalah mahasiswa dari seluruh mahasiswa S1 yang sedang aktif kuliah di Universitas Mataram yang menjadi sasaran survei. Distribusi sampel untuk masing-masing program studi, untuk kebutuhan analisis berbasis variabel peneliti menggunakan purposive sampling agar setiap fakultas terdistribusi secara merata. Hasil Penelitian: (1) Media online mengambil porsi dan peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, diketahui semua mahasiswa memiliki akun media sosial, dan umumnya menggunakan dan memiliki tiga akun media sosial, dimana WhatsApp merupakan media sosial yang paling banyak digunakan, kemudian Instagram, facebook, youtube, Tiktok, twitter, line, block dan media sosial lainnya. Data lain yang mendukung bahwa semua siswa menggunakan akses internet sebagai sumber informasi; (2) media online berperan penting dalam menangkal dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang isu radikalisme sehingga masyarakat dapat mengambil langkah untuk mencegah berkembangnya gerakan ekstremis yang mengangkat tiga isu yang selalu disebarkan oleh kelompok radikal, yaitu intoleransi, anti-Pancasila, dan anti NKRI; (3) literasi literasi online merupakan solusi dan strategi dalam membentuk otonomi kritis yang diperlukan untuk berinteraksi dengan media secara sehat dan bertanggung jawab, mengurangi dampak negatif media dan memaksimalkan dampak positif.
PEMBELAJARAN PPKN KELAS INKLUSI DI SMKN 5 MATARAM Bagdawansyah Alqadri; Hariyanto Hariyanto; I Nengah Agus Tripayana; Mursini Jahiban
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.32021

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram, (2) Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram,, (3) Evaluasi Pembelajaran PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram, dan (4) Kesulitan yang dihadapi guru PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram dan Solusinya. Metode penelitian ini termasuk menggunakan pendekatan  kualitatif dengan Subyek Penelitian Guru PPKn kelas X dan XI. Sedangkan informan penelitian terdiri atas Kepala Sekolah, Wakase Bidang Kurikulum, dan perwakilan  siswa kelas X, XI. Teknik pengmumpulan data menggunakan observasi, interview, dokumen, dan focus group discussion. Selanjutnya data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan setelah data divalidasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn Kelas Iklusi SMKN 5 menggunakan  pendekatan scientific, model pembelajaran koperatif, problem based  learning, (2) Pelaksanaan pembelajaran  PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram Kelas X :  dilaksanakan dengan tahap diawali  pertanyaan pemantik,  penjelasan guru, diskusi kelompok, browsing literasi, identifikasi masalah, analisis masalah, pengumpulan data, analisi data, kesimpulan  yang hasilnya dipresentasikan dalam kelas. Sedangkan guru kelas XI melaksanakannya diawali dengan literasi mengamati video, diskusi kelompok, analisis masalah, pengumulan data, menalar, kesimpulan, dan  presentasi kelas, (3) Evaluasi pembelajaran  menggunakan test tulis atau lisan 50 %, observasi skala sikap 30 %, dan keterampilan produk 20 %. (4) Kesulitan guru PPKn Kelas Inklusi SMKN 5 Mataram  dan solusinya : Beberapa siswa malas solusinya himbauan persuasive untuk mengelola waktu, kesiapan belajaran siswa rendah  solusinya diberikan motivasi, monopoli pembicaraan oleh siswa pandai solusinya member kesempatan siswa lainnya, kesulitan menjawab pertanyaan HOTS solusinya dengan member arahan kata kunci, Siswa berkebutuhan khusus minder dan  menggangu temannya solusinya mengingatkaan agar saling menghargai dan melindungi dan meningkatkan rasa percaya diri, siswa berkebutuhan khusus menaglami kesulitan pewnjelasan lisan guru solusinya “speach to text”, budaya membaca rendah solusinya meningkatkan minat baca. Kesimpulan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn kelas inklusi telah menerapkan pembelajaran inovatif melalui pendekatan scientific, model pembelajaran koperatif, dan problem based learning. Pelaksanaan pembelajaran  menerapkan 5 M  (  Mengkaji masalah , Mengumpulkan data, Menalar melalui pembuktian, Menarik kesimpulan, dan Menyajikan  hasil diskusi di depan kelas ) dan juga meneraapkan L4C dan pertanyaan HOTS  sesuai tuntutan  revolusi industi 4.0 dan abad 21
UPAYA HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN KDRT TERHADAP ANAKNYA Supandi Darmawan; Margo Hadi Pura; Hana Faridah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.24598

Abstract

Penelitian ini bertujuan upaya hukum pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anaknya yang ditinjau dari UU No. 23/2004. Metode yuridis normatif diaplikasikan pada penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya peran dari aparat penegak hukum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta dibantu pihak lainnya seperti masyarakat untuk mengimplementasikan hukum pidana dan melindungi hak-hak daripada anak terhadap implementasi UU NO.23/2004 dan UU No. 35/2014 demi terwujudnya perlindungan anak yang benar-benar nyata dan terlaksana. This study aims to enforce criminal law against parents who commit domestic violence against their children, which is reviewed from Law No. 23/2004. Normative juridical methods are applied to the writing of this article. The results of the study showed that the need for the role of law enforcement officials and the Indonesian Child Protection Commission and assisted by other parties such as the community to implement criminal law and protect the rights of children against the implementation of Law No. 23/2004 and Law No. 35/2014 for the realization of real and implemented child protection.
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN POHUWATO Fatma Faisal; Halisma Amili; Rustam Rustam
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.25164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato serta untuk mengetahui hambatan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam mendukung kemajuan pengawasan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data-data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian sehingga diketahui apakah kondisi yang terjadi telah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sembilan rekomendasi yang disepakati Bawaslu bersama Satgas yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bumi Panua di Kantor Bawaslu Pohuwato, rekomendasi ini dibuat agar pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mengalami kendala meskipun di masa pandemi. Hambatan yang dialami Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 yaitu keterbatasan anggaran dalam pengadaan peralatan protokol kesehatan, petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas, tidak tersedianya rapid test, dan jaringan internet yang belum mendukung.
GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PERIODE 2019 – 2021 Tunggul Prasodjo; Harbani Pasolong; Epifania Datu Popang
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.32506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Camat Biringkanaya Kota Makassar periode 2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan tipe deskriptif dengan populasi yaitu seluruh pegawai Kantor Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar yang berjumlah 31 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan tabel distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan kepemimpinannya, Camat Biringkanaya dominan menggunakan gaya kepemimpinan paternalistik. Pengelolaan urusan pemerintahan kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik jika dalam tubuh organisasi kantor camat bersangkutan berlangsung mekanisme sistem manajemen yang efektif, efesien, dan inovatif. Dalam hal tersebut diperlukan pemimpin yang mampu menjalankan peranan kepemimpinannya di dalam mengembangkan organisasi. Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang pimpinannya dipegang oleh seorang Camat yang telah menjabat sejak tahun 2019. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Camat Biringkanaya ditengarai cenderung membuat keputusan secara langsung, yang kemudian diikuti dengan belum maksimalnya pelaksanaan tugas oleh aparat kecamatan beserta unsur-unsur pendukungnya. Hal ini tercermina dari hasil penelitian dimana camat menerapkan gaya kepemimpinan paternalistik.
ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBANKAN TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks) Muh. Rizal S; Andika Wahyudi Gani; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33202

Abstract

Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai ratio decidendi putusan terhadap penegakan hukum tindak pidana perbankan terkait perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks). Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Didasarkan pada kronologi kasus tersebut bahwa tindak pidana perbankan khususnya yang berkaitan dengan perizinan memiliki modus operandi yang cukup kompleks. Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif terhadap industri keuangan melainkan dapat pula berdampak negatif jika dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Alih-alih mendapatkan keuntungan 2% per harinya dengan cara investasi dalam bentuk trading system yang mengandalkan robotic, kehilangan dana yang disetor justru menjadi kompensasi atas risiko untuk meraih keuntungan secara instan. (2) Ratio decidendi pada putusan PN Makassar dalam perkara Nomor 222/Pid.B/2018 meliputi fakta-fakta materil. Fakta tersebut berupa orang dan korporasi yang melakukan penghimpunan dana di masyarakat dengan cara menawarkan program aplikasi trading system dengan keuntungan 2% per harinya. Pelaku terbukti menghimpun dana masyarakat tanpa izin sebagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh pelaku kemudian dapat dipersamakan sebagaimana tabungan yang di maksud oleh pasal 46 ayat (1). Hal tersebut merupakan penemuan hukum oleh hakim karena hakim menafsirkan bahwa meski tindakan menghimpun dana oleh pelaku bukan merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh sebagaimana lembaga perbankan melainkan dapat di persamakan dengan hal itu. Dari sini dilihat bahwa undang-undang perbankan khususnya pasal 46 masih memiliki sifat futuristik karena masih dapat menjangkau tindak pidana yang tergolong bersifat futuristik karena melibatkan teknologi di dalamnya.
IMPLIKASI YANG TIMBUL DALAM KEMUDAHAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Syarah Syam Amir; Harsanto Nursadi; Indah Mutiara Sari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.31731

Abstract

Penyederhanaan sistem perizinan dilakukan Pemerintah dengan menerapkan sistem perizinan berbasis elektronik Online Single Submission Risk Based Approach yang mengklasifikasikan tingkat usaha berdasarkan risiko. Data dari Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyebutkan bahwa dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, saat ini baru 116 Kabupaten/Kota yang telah menyusun Peraturan Daerah RDTR. Penelitian yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) juga memberikan gambaran bahwa sistem OSS RBA belum siap dilaksanakan, kendala masih sering dihadapi khususnya pada izin yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah, beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan sistem OSS RBA, hal tersebut kemudian menyebabkan implikasi beberapa daerah menerapkan sistem perizinan lama/manual, tidak berkesesuaiannya antara perizinan melalui OSS RBA dan perizinan di daerah, ketidaksiapan penerapan dalam aspek regulasi, aspek kelembagaan, serta aspek digitalisasi, menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS RBA.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA PENDIDIK DI UPTD SMPN 5 MANDAI KABUPATEN MAROS Mustari Mustari; Imam Suyitno; Andika Wahyudi Gani; Mudrikah Mudrikah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33769

Abstract

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005  dalam menjalankan tugas profesinya, (2) mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru, dan (3) mengetahui upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan persentase. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara dan angket.Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros sudah berjalan dengan baik dengan indikator bahwa tidak adanya permasalahan dan guru melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman, Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. secara umum  ditopang oleh 3 (tiga) pilar penegakan hukum yang baik antara lain; substansi hukum; Aparat penegak hukumnya; Budaya hukum masyarakat. faktor substansi hukum sudah cukup memadai. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum bagi guru adalah secara umum adalah  upaya hukum preventif yang tampak pada beberapa peraturan perundangan. Di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros, telah melakukan upaya untuk menghindari permasalahan hukum dengan menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dari polsekta Kecamatan Mandai yang setiap saat memberikan sosialisasi dalam lingkungan sekolah yang biasanya dihadiri oleh orang tua peserta didik, komite sekolah, guru, peserta didik dan pegawai.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue