Jurnal Kajian Komunikasi
JKK aims to encourage research in communication studies. Topics addressed within the journal include but not limited to: -Political communication is a communication that employs message and political actor or related to power, government, and policy. -Cross-cultural communication is a communication between people with different culture (for instance race, ethnic, or socio-economic) -Business communication is an idea or opinion exchange, information, instruction among people (personal or non-personal) through a various symbol to achieve company goal. -Organizational communication discusses organizational behavior and explained about interactions between people within the organization. -Health communication discusses communication strategy to distribute health information within community or society. The aim of health communication is persuading individual or society in making decision about health activity
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 2 (2019): December 2019"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Mengembangkan instrumen pengukuran kekerasan komunikasi pada kelompok WhatsApp di lingkungan kerja dosen ]]>
<![CDATA[Ira Mirawati]]>;
<![CDATA[Asep Suryana]]>;
<![CDATA[Herlina Agustin]]>;
<![CDATA[Mien Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Komunikasi Vol 7, No 2 (2019): December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.382 KB)
|
DOI: 10.24198/jkk.v7i2.23357
<![CDATA[Berkembang pesatnya media sosial telah memberikan ruang bagi para penggunanya untuk melakukan sekaligus mendapatkan kekerasan komunikasi. Kekerasan komunikasi melalui media sosial dapat terjadi pada berbagai kalangan, termasuk di lingkungan kerja dosen. Perilaku ini terjadi baik disengaja ataupun tidak, serta hadir dalam beragam bentuk bukan semata-mata pesan yang berisi caci maki, kebencian, atau perendahan. Pengalaman kekerasan komunikasi di tempat kerja, baik sebagai pengirim maupun penerima, dapat memiliki konsekuensi bagi emosi dan perilaku kerja seseorang. Berkaitan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah instrumen pengukuran kekerasan komunikasi yang dialami dosen termasuk emosi yang dirasakan dan perilaku kerja yang dapat dipengaruhinya. Pengembangan instrumen dilakukan dengan mengelaborasi komponen-komponen kekerasan komunikasi, emosi, dan perilaku kerja dengan Affective Events Theory. Pengujian instrumen dilakukan terhadap sampel penelitian yang diambil dengan menggunakan teknik stratified random sampling terhadap dosen perguruan tinggi di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 dimensi yang terdiri dari 22 pertanyaan pada variabel kekerasan komunikasi, 2 dimensi yang terdiri dari 14 pertanyaan pada variabel emosi, dan 8 dimensi yang terdiri dari 25 pertanyaan pada variabel perilaku kerja dosen yang valid untuk diukur. Simpulannya adalah bahwa instrument yang dikembangkan pada penelitian ini dapat digunakan dalam penelitian yang mengukur pengaruh kekerasan komunikasi di lingkungan kerja dosen. Penelitian dengan instrumen ini disarankan menggunakan structural equation modelling dengan confirmatory factor analysis.]]>
<![CDATA[Kepemimpinan efektif melalui kompetensi komunikasi di Media Nusantara Citra Group ]]>
<![CDATA[Ahmad Mulyana]]>;
<![CDATA[Farid Hamid]]>;
<![CDATA[Suraya Mansur]]>;
<![CDATA[Susilawati Susilawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Komunikasi Vol 7, No 2 (2019): December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.291 KB)
|
DOI: 10.24198/jkk.v7i2.23853
<![CDATA[Keberhasilan komunikasi dalam organisasi sangat bergantung pada kemampuan komunikasi pemimpinnya. Terkait dengan hal itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh core communication skills, managerial communication skills, dan corporate communication skills yang dilakukan oleh Hary Tanoesoedibjo di Media Nusantara Citra Group (MNC Group) terhadap komunikasi kepemimpinan. Dasar pemikiran penelitian ini adalah perspektif struktural fungsional. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan populasinya adalah karyawan tetap MNC Group mulai manajer ke atas, berjumlah 1088 orang. Jumlah sampel dihitung dengan rumus Taro Yamane didapat hasil sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik simple random sampling. Teknik analisis data dengan product moment Pearson dan melakukan analisis uji hipotesis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan ketiga variabel independen yaitu core communication skills, managerial communication skills, dan corporate communication skills secara parsial maupun simultan memengaruhi effective leadership communication, karena indikator-indikator dalam ketiga variabel independen dapat mendukung terjadinya komunikasi internal perusahaan secara efektif. Simpulannya, tanpa memenuhi indikator-indikator dalam communication skills, maka seorang pemimpin akan cenderung gagal dalam melakukan komunikasi secara internal dalam perusahaan, baik dengan jajaran direksi atau komisaris maupun para pegawai secara keseluruhan. Kesemua indikator dalam penelitian ini, setelah disesuaikan dengan visi, misi, program dan kondisi perusahaan, disarankan untuk dijadikan sebagai standar keterampilan yang harus dimiliki oleh Chairman MNC terutama di masa depan.]]>
<![CDATA[Peran jurnalisme warga dalam pemberdayaan masyarakat desa ]]>
<![CDATA[Edi Santoso]]>;
<![CDATA[Imam Prawoto Jati]]>;
<![CDATA[Dian Bestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Komunikasi Vol 7, No 2 (2019): December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (435.505 KB)
|
DOI: 10.24198/jkk.v7i2.19601
<![CDATA[Kemudahan akses Internet bagi masyarakat belum diikuti dengan kemampuan untuk memanfaatkannya secara konstruktif. Program jurnalisme warga bisa menjadi salah satu sarana untuk memanfaatkan Internet, khususnya melalui media sosial, untuk program-program pemberdayaan sosial di pedesaan. Keberadaan Internet telah mendorong gairah baru praktik jurnalisme warga. Penelitian ini menelaah praktik jurnalisme warga di Kabupaten Brebes yang memanfaatkan Blog dan Facebook untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan model pemanfaatan media sosial sebagai praktik jurnalisme warga untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengambilan data berupa analisis isi media, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agenda jurnalisme warga paralel dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Para jurnalis warga menggunakan istilah “Story of Change” sebagai indikator kinerja mereka dalam memberdayakan masyarakat. Perubahan ini didorong oleh opini publik yang mereka ciptakan, melalui strategi publikasi yang mencakup tiga agenda, yakni to inform, to promote, dan to advocate. Perubahan diciptakan dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara umum, baik melalui kebijakan resmi pihak yang berwenang ataupun dukungan dana dari masyarakat (crowd funding). Simpulan penelitian ini keberdayaan masyarakat ditunjukkan secara individual maupun sosial. Secara individual, para jurnalis warga merasa lebih percaya diri dan bertumbuh secara pengetahuan.]]>
<![CDATA[Komunikasi sosial pemerintah dalam penyebaran informasi perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste ]]>
<![CDATA[Kristin Engjelima Julwinda Nomleni]]>;
<![CDATA[Suwandi Sumartias]]>;
<![CDATA[Wawan Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Komunikasi Vol 7, No 2 (2019): December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.847 KB)
|
DOI: 10.24198/jkk.v7i2.21348
<![CDATA[Tindakan pelanggaran perjanjian bilateral tahun 2005 oleh masyarakat Timor Leste memasuki lahan Naktuka sebagai area netral di antara perbatasan kedua negara, menimbulkan kecemasan dan mendorong masyarakat Netemnanu Utara (Indonesia) untuk mengambil tindakan anarkis. Sebagai antisipasi, diperlukan peran pemerintah Indonesia untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat perbatasan melalui lembaga terkait, khususnya Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Kupang yang bertanggung jawab mengurus wilayah perbatasan negara di wilayah Kabupaten Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi sosial antara pihak BPP Kabupaten Kupang dengan masyarakat Netemnanu Utara berdasarkan jenis, proses, tahapan penerimaan informasi oleh masyarakat, dan karakteristik masyarakat Netemnanu Utara dalam mengadopsi informasi mengenai persoalan tersebut. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sosial antara masyarakat dan pihak pemerintah daerah dengan pendekatan sosial budaya, selain itu adanya keputusan pemerintah pusat sebelumnya yang menyetujui penerapan perjanjian traktat 1904 bersama pihak Timor Leste menjadikan komunikasi sosial pemerintah gagal dan menimbulkan penolakan masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan sejarah hidup masyarakat Netemnanu Utara. Penelitian ini menyimpulkan, pemerintah menggunakan beragam jenis dan proses komunikasi sesuai situasi dan karakter masyarakat Netemnanu Utara. Penerimaan masyarakat atas inovasi atau kebaruan informasi terjadi dalam 3 tahap yaitu pengetahuan, persuasi dan tahap pengambilan keputusan. Tahap implementasi dan konfirmasi tidak berlanjut, karena masyarakat menilai minimnya pengetahuan pemerintah, tidak pernah dilibatkan, dan kesepakatan tersebut bertentangan dengan unsur budaya masyarakat perbatasan. Saran, pemerintah pusat maupun daerah sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan batas wilayah antara kedua negara, sebelum melakukan kesepakatan untuk menghindari kegagalan komunikasi dan meminimalisir konflik.]]>
<![CDATA[Pemberitaan dugaan suap anggota Komisi Pemilihan Umum Garut pada harian Pikiran Rakyat ]]>
<![CDATA[Zikri Fachrul Nurhadi]]>;
<![CDATA[Leadya Raturahmi]]>;
<![CDATA[Astri Rayna]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Komunikasi Vol 7, No 2 (2019): December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.538 KB)
|
DOI: 10.24198/jkk.v7i2.18155
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi beragamnya kebijakan media massa dalam mengaplikasikan asas praduga tak bersalah. Perbedaan redaksi media dalam mempraktekkan asas ini harus diperbaiki sesuai dengan kode etik jurnalistik agar tidak ada jurang perbedaan antar media. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemberitaan dugaan suap anggota Komisi Pemilihan Umum Garut yang dimuat pada harian Pikiran Rakyat, 2 Maret 2018. menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan mempengaruhi level individu wartawan dalam menulis berita dugaan suap tersebut. Individu yang mempelajari kode etik jurnalistik memiliki cara sendiri dalam mempraktekkan asas praduga tak bersalah. Level rutinitas media berkaitan dengan kebiasaan media dalam mengemas suatu berita. Level organisasi berkaitan dengan kebijakan media dalam mengemas berita dimana hal inilah yang menjadi sumber dari ragam kebijakan media dalam mempraktekkan kode etik jurnalistik bahwa surat kabar Pikiran Rakyat menempatkan pemberitaan suap dengan menetapkan asas praduga tidak bersalah melalui penggunaan kata dugaan pada judul berita. Pada level ekstramedia, isi media dipengaruhi oleh Dewan Pers, organisasi pers, pemerintah dan penegak hukum. Pada level ideologi, pemimpin redaksi surat kabar Pikiran Rakyat menafsirkan bahwa penulisan nama tersangka tidak berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.]]>
<![CDATA[Pengembangan hubungan interpersonal remaja dalam penggunaan media sosial di Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Cecep Darmawan]]>;
<![CDATA[Hana Silvana]]>;
<![CDATA[Heni Nuraeni Zaenudin]]>;
<![CDATA[Ridwan Effendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Komunikasi Vol 7, No 2 (2019): December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.565 KB)
|
DOI: 10.24198/jkk.v7i2.21163
<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi Internet, membuat remaja menjadi kelompok digital native karena mereka tidak perlu diajari cara menggunakan teknologi tersebut. Kelompok remaja ini menjadi sasaran utama dalam literasi digital karena (1) dianggap paling rentan, dan (2) diharapkan menjadi agen perubahan untuk mengatasi berbagai problem masyarakat digital. Interaksi di dunia maya biasanya lebih mempererat hubungan juga dapat pula merenggangkan hubungan yang sudah terjalin. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan pengembangan hubungan interpersonal remaja dalam penggunaan media sosial menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap remaja mempunyai banyak identitas atau akun di media sosial, baik pada akun asli maupun akun palsu. Pada kenyataannya terdapat perbedaan antara pribadi di dunia nyata dengan pribadi di dunia maya. Efektivitas komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh seberapa besar keterbukaan dari remaja yang sedang berinteraksi, sehingga dapat meningkatkan hubungan antar personal remaja tersebut, menjadi lebih dekat dan erat walaupun mereka berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Sikap remaja pada saat beriteraksi dengan orang lain dipengaruhi faktor eksternal dan faktor internal berupa kecerdasan emosional dan kepercayaan diri. Remaja membutuhkan pengembangan hubungan antar personal dalam berkomunikasi menggunakan media sosial.]]>
<![CDATA[Media informasi kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas tunagrahita di Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Yanti Setianti]]>;
<![CDATA[Hanny Hafiar]]>;
<![CDATA[Trie Damayanti]]>;
<![CDATA[Aat Ruchiat Nugraha]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Komunikasi Vol 7, No 2 (2019): December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.937 KB)
|
DOI: 10.24198/jkk.v7i2.22655
<![CDATA[Sudah selayaknya kelompok disabilitas diberikan ruang kesetaraan dalam mendapatkan berbagai layanan publik secara optimal, baik kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Dalam hal pendidikan khususnya, kelompok disabilitas memperoleh jenjang pendidikan pada jalur sekolah luar biasa (SLB) yang terpisah dari pendidikan formal biasa. Kondisi kelompok disabilitas seringkali dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk dieksploitasi menjadi objek kriminalisasi, seperti tindak penipuan dan tindak kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan mendapatkan hasil pelaksanaan komunikasi pendidikan berbasis kesehatan reproduksi bagi kelompok disabilitas (tunagrahita) dalam upaya meminimalisir tindak kekerasan seksual bagi remaja tunagrahita di Jawa Barat melalui media komunikasi komik yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif dengan jenis studi deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket, observasi, dan studi literatur. Responden penelitian ini melibatkan tokoh pendidikan bidang disabilitas dan orang tua siswa disabilitas di wilayah Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan media komunikasi berupa komik yang dijadikan panduan bagi guru dan orang tua yang memiliki anak disabilitas tunagrahita dapat dipahami karena mengandung informasi mengenai langkah-langkah mengantisipasi penyalahgunaan seksual pada anak-anak disabilitas melalui isi cerita yang warna-warni dan bergambar. Media komik merupakan sarana yang cukup baik sebagai metode penyampaian pesan mengenai kesehatan reproduksi khususnya dalam dunia pendidikan insklusif. Media komunikasi selain komik yang terdapat di kalangan para orang tua dan sekolah sebaiknya perlu ditingkatkan dari sisi kualitas penyampaian informasi yang berupa media audio visual dalam bentuk film.]]>
<![CDATA[Komunikasi kebencanaan Radio Bunut sebagai radio komunitas di Sukabumi ]]>
<![CDATA[Dian Wardiana Sjuchro]]>;
<![CDATA[Ute Lies Siti Khadijah]]>;
<![CDATA[Mohamad Sapari Dwi Hardian]]>;
<![CDATA[Evi Nursanti Rukmana]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Komunikasi Vol 7, No 2 (2019): December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.734 KB)
|
DOI: 10.24198/jkk.v7i2.20737
<![CDATA[Sukabumi merupakan salah satu kota rawan bencana. Masyarakat yang tinggal di sekitar kota Sukabumi memerlukan informasi kebencanaan untuk membantu masyarakat menghadapi bencana. Salah satunya ialah lingkungan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin yang menggunakan informasi seputar bencana dari siaran program Radio Bunut. Radio ini memiliki program kebencanaan bagi pasien dan staf rumah sakit. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan hasil analisis terhadap program kebencanaan bagi pasien dan staf RSUD R. Syamsudin di Radio Bunut yang terbagi menjadi tiga tahap; tahap pra bencana, saat bencana dan tahap pasca bencana. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan tinjauan literatur. Berdasarkan hasil penelitian, Radio Bunut melakukan tiga tahap kegiatan kebencanaan yaitu, pra bencana (pre-event), saat bencana (event), dan tahap pasca bencana (post-event). Pada tahap pra bencana, radio melakukan edukasi, sosialisasi dan simulasi bencana. Kegiatan edukasi berupa pengenalan potensi bencana, sedangkan sosialisasi yaitu informasi pra bencana, dan simulasi bencana berupa pelatihan langsung menghadapi bencana. Dalam kegiatan saat bencana, Radio Bunut melakukan tanggap darurat berupa pengarahan dan praktik Standar Operasional Prosedur (SOP) siaga bencana, dan pengenalan informasi jalur evakuasi. Kegiatan pasca bencana, radio melakukan pemulihan kembali (recovery) dan evaluasi. Program pemulihan kembali dalam bentuk kegiatan siaran on air dan off air untuk menghibur korban bencana. Pada kegiatan evaluasi, radio menganalisis tujuan, target, dan keberhasilan program pasca bencana dan saat bencana yang dilakukan. Radio Bunut sebagai media komunikasi kebencanaan telah konsisten menyiarkan informasi bencana pada pasien dan staf rumah sakit.]]>
<![CDATA[Jaringan komunikasi dalam pengelolaan perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat ]]>
<![CDATA[Erwin Rasyid]]>;
<![CDATA[Partini Partini]]>;
<![CDATA[Fransiskus Trisakti Haryadi]]>;
<![CDATA[Achmad Zulfikar]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Komunikasi Vol 7, No 2 (2019): December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (649.636 KB)
|
DOI: 10.24198/jkk.v7i2.19574
<![CDATA[Wacana desentralisasi pembangunan berkembang seiring dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Fenomena desentralisasi pembangunan yang diwujudkan dengan kebijakan pemekaran wilayah, saat ini masih menyisahkan berbagai macam persoalan. Kemiskinan menjadi persoalan fundamental yang banyak dihadapi oleh beberapa Daerah Otonomi Baru. Sebagai upaya untuk menanggulangi persoalan kemiskinan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan program strategis yang diberi nama Program Marasa. Perencanaan Program Marasa melibatkan koordinasi lintas sektor, sehingga berdampak pada adanya persoalan ego sektoral antarinstansi dalam upaya komunikasi yang terjadi di antara unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sosiogram atau struktur jaringan komunikasi OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam merencanakan Program Marasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis jaringan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua titik sentral dalam jaringan komunikasi antar OPD Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Bappeda berperan sebagai opinion leader yang berpengaruh dalam menentukan program yang dapat diintegrasikan ke dalam Desa Marasa. Bappeda juga berperan sebagai broker yang menyampaikan informasi terkait penyusunan Program Marasa ke OPD lainnya. Berbeda dengan Bappeda, DPMD berperan sebagai gate keepers dengan jaringan ego jauh lebih kompleks dibandingkan dengan jaringan ego Bappeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mendesain strategi komunikasi yang mampu meningkatkan efektivitas proses koordinasi antarlembaga pemerintahan.]]>
<![CDATA[Model strategi komunikasi politik sosialisasi kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Bandung Barat ]]>
<![CDATA[Benazir Bona Pratamawaty]]>;
<![CDATA[Evie Ariadne Shinta Dewi]]>;
<![CDATA[Putri Trulline]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Komunikasi Vol 7, No 2 (2019): December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.121 KB)
|
DOI: 10.24198/jkk.v7i2.23362
<![CDATA[Sejak tahun 2016, Indonesia memasuki fase baru tatanan kehidupan bermasyarakat dalam lingkup kawasan ASEAN yakni dengan mulai efektifnya ASEAN Economic Community (AEC) atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Konsekuensinya, Indonesia harus membuka perdagangan barang, jasa, dan pasar tenaga kerja dengan negara ASEAN lainnya. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menyosialisasikan kebijakan terkait MEA kepada seluruh stakeholders termasuk kepada masyarakat luas guna menyiapkan masyarakat menghadapi fase baru kehidupan perekonomian nasional akibat pemberlakuan MEA. Studi ini bertujuan untuk mengetahui model ideal strategi komunikasi politik bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyiapkan masyarakat menghadapi pemberlakuan MEA. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam dan studi literatur. Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena peneliti ingin mengkaji dan menganalisis secara mendalam strategi komunikasi politik pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyiapkan masyarakatnya menghadapi MEA. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model strategi komunikasi politik yang ideal bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengkomunikasikan kebijakan terkait MEA harus dimulai dari komunikasi politik internal pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menyamakan persepsi dan menciptakan kesepahaman akan visi pemerintah terkait kebijakan-kebijakan MEA. Dengan demikian, komunikasi politik pemerintah kepada masyarakat pun dapat dilakukan secara lebih terarah dan terprogram melalui koordinasi dan kerjasama dinas-dinas dan badan-badan terkait pemerintah Kabupaten Bandung Barat.]]>
