cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Nurul Fatimah
Contact Email
nurul.tarimana@gmail.com
Phone
+6282193269384
Journal Mail Official
alqadau@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hukum Keluarga Islam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 24078115     EISSN : 26223945     DOI : https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The subject of Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2020)" : 10 Documents clear
Pertanggung Jawaban Camat Sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kabupaten Jeneponto Ibnu Izzah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.18143

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui praktek pembuatan akta jual beli yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT sementara dan memahami tanggung jawab camat sebagai PPAT sementara terhadap akta jual beli yang dibuatnya jika terjadi kesalahan substansi dan prosedural dalam pembuatannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) camat sebagai PPAT sementara di kabupaten Jenepoto masih melakukan banyak kesalahan dalam pembuatan akta jual beli, slah satunya pada proses penandatanganan akta. (2) Tanggung jawb camat sebagai PPAT sementara jika melakukan kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat dikenakan tanggung jawab pidana, perdata, dan juga administrasi (kode etik).Kesalahan yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Jeneponto tidak terlepas dari minimnya pendidikan dan pelatihan ke-PPATan yang dilakukan oleh pihak BPN Jeneponto sebagai pembina dan pengawas PPAT. Oleh karena itu diharapkan pihak BPN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembina dan pengawas PPAT dapat dengan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh PP Nomor 37 tahun 1998.    Kata Kunci : Camat, PPAT sementara, Akta Jual Beli
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam Tarmizi Tarmizi; Supardin Supardin; Kurniati Kurniati
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.15330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan selanjutnya dikaji dalam pandangan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah field research deskriptif kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu teologis normatif (syar’i), yuridis formal dan sosiologi. Sumber data utama yaitu wawancara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge. Selanjutnya data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Data kemudian diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone ada dua yaitu mendahulukan kesepakatan daripada penentuan mutlak seperti dalam hukum kewarisan Islam dan mendahulukan ahli waris yang membutuhkan daripada hak-hak yang mutlak diperoleh dari ahli waris yang lain kemudian prinsip ini belaku melalui kesepakatan bersama antara ahli waris. Kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone tidak sesuai menurut hukum Islam terutama dalam fikih mawāriṡ, namun karena kaidah pembagiannya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (islah) dan saling membantu, sedang hal tersebut dibolehkan dalam Islam, maka hal itu dibolehkan dengan catatan selama hak-hak setiap ahli waris diperhatikan dan tidak terjadi konflik dalam pembagian harta warisan.
Penjatuhan Sanksi Pidana Anak oleh Hakim: Idealitas dan Realitas Andi Nur Rahmah; syamsuddin Muchtar; wiwie heryani
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.14901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi pidana yang diterapkan kepada anak pelaku terhadap anak korban yang tidak sesuai dikarenakan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak, sanksi yang diterapkan belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris, yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar, Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban yang telah menanggung akibat dari perbuatan Anak pelaku, namun bukanlah wujud pembalasan dendam kepada Anak pelaku tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak pelaku adalah melanggar suatu ketentuan Undang-undang. Dalam penjatuhan sanksi pada Undang-undang sampai sekarang belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang sebagaimana mestinya. Maka, hakim menjatuhkan putusan sanksi melihat 3 (tiga) perspektif yaitu aspek Filosofis, aspek Yuridis, dan aspek Sosiologis selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Usia pertanggungjawaban pidana anak dan Berat atau ringannya tindak pidana.
PERAN IMAN DALAM ETIKA PROFESI HUKUM DI INDONESIA Hisbullah Hisbullah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.17972

Abstract

Profesi hukum dijalankan dengan dua acuan pokok yaitu perangkat peraturan perundang-undangan dan kode etik. sebagai dasar prilaku pengembang profesi hukum. penelitian ini berupaya menginterpretasi hal tersebut dalam perspektif fungsi dan peran dalam mejaga prilaku profesi hukum agar tidak melampau batas dan menyalagunakan wewenang dengan teknik library research. Berdasarkan hasil penelitian, perangkat hukum maupun kode etik tidak memadai dalam melindungi kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Karena cakupan  terbatas hanya berkaitan dengan tindakan tindakan manusia yang nyata dan pendorong eksternal. sedangkan perilaku penegak hukum sangat dipengaruhi oleh factor internal yaitu budi pekerti, sifat, karakter kejiwaan. Prinsip etika Islam membentuk nilai  kemanusiaan berdasarkan iman sebagi pondasi. yang akan melahirkan  karakter kejiwaan yang siap mengembang profesi hukum atas dasar profesionalisme dan bertanggunjawab
(قضية امتناع إجبار النكاح (دراسة مقارنة بين قانون الأحوال الشخصيّة بإندونيسيا وماليزيا في نظرية المصلحة المرسلة Siti Nurul Fatimah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.18165

Abstract

 Praktek kawin paksa sampai saat ini masih sering terjadi, khususnya di Negara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga pokok masalah penting yakni tentang keadaan kawin paksa di Indonesia dan di Malaysia, serta tentang segala dampak hokum kawin paksa yang terjadi di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari segi maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konsep. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak kesamaan dalam peraturan perkawinannya. Akan tetapi dalam ketentuan kawin paksa di Indonesia dan Malaysia itu berbeda. Di Indonesia, tidak ada sangsi bagi siapa saja yang memaksa seseorang untuk melakukuan perkawinan hanya saja memberikan hak kepada seseorang yang dipaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinannya. Sedangkan di Malaysia, terdapat sangsi bagi siapa saja yang memaksa seseorang untuk menikah maka dia akan mendapatkan sangsi yaitu hukuman denda maksimal 1000 ringgit atau dipenjara maksimal 6 bulan atau keduanya. Ketentuan hokum tersebut, adalah semata-mata untuk mencegah terjadinya kawin paksa dalam masyarakat demi kemaslahatan dalam perkawinan yang akan dibina.
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz al Nafs) Muh Fachrur Razy Mahka
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.15012

Abstract

Penelitian ini membahas tentang eksistensi lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kab. Gowa dengan submasalah, yaitu 1) Bagaimana peranan lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan anak sebagai korban kekerasan; 2.Bagaimana upaya pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap anak sebagai korban kekerasan; dan 3.Bagaimana analisis hifzul al-nafs terhadap eksistensi lembaga (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan.Dalam penyusunan Tesis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (field research). Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan, yaitu: pendekatan Teologis Normatif (Syar’i), pendekatan Yuridis Formal, dan pendekatan Sosiologis. Metode pengumpulan data yaitu, dengan cara mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder. Adapun langkah-langkah dalam pengelolahan data yaitu identifikasi data dan analisis data.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan dilaksanakan oleh Lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan anak korban kekerasan dengan cara penerimaan laporan, pendataan kasus, pelayanan hukum, pelayanankesehatanataumedis, pelayananpsikososial, pemulangan, reintegrasi dan pelayanan rumah aman. Upaya pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A Kab. Gowa melalui melakukan pelatihan atau diskusi dan studi kasus, mengundang pihak-pihak terkait seperti kepolisian, pengadilan agama, rutan, yang berkenaan dengan anak dan perempuan serta workshop kesekolah-sekolah. Membentuk satgas yang berfungsi setiap kecamatan atau desa seperti rumah singgah yang memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Eksistensi lembaga (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan memiliki nilai kesamaan semangat memelihara jiwa (Hifzul al-Nafs), bahwa ketika anak mengalami penindasan sejak dini akan mengancam keberlansungan masa depan anak itu sendiri dan mengalami trauma yang sangat mendalam.Implikasi dari penelitian ini bahwa P2TP2A bertujuan tidak hanya untuk menangani kasus kekerasan tetapi juga untuk pemberdayaan perempuan dan anak dalam arti yang luas, seperti pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, kesehatan, bencana, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sebagai pusat Informasi P2TP2A berfungsi untuk menghimpun, mengembangkan, memanfaatkan serta menyediakan data, informasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep Farahdiba Bachtiar; Patimah Patimah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.18167

Abstract

Penelitian ini berfokus kepada kerjasama Program Studi dengan Sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sinergitas antara prodi HKI dan sekolah di kabupaten terkait pencegahan pernikahan anak dan mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan isu pernikahan anak. Penelitian ini mengambil data siswa perempuan di SMPN 2 Balocci. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian participatory action research (PAR). Data yang diperoleh berasal dari instrumen angket. Selain itu penelitian ini membuat focus group dicsussion (FGD) dan penyuluhan guna membangun kesadaran siswa dan pandangannya mengenai pernikahan. Hasilnya kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan memetakan kecenderungan siswa dalam memahami pernikahan anak. Hasilnya adalah siswa-siswa perempuan SMPN 2 Balocci telah memiliki kesadaran awal yang tinggi terkait dengan hak-haknya sebagai manusia merdeka dan di saat yang sama mengenai pentingnya mereka berpendidikan dan berkeinginan untuk mengenyam pendidikan tinggi di masa depan. Meski demikian mereka belum memahami dengan jelas terkait pernikahan anak dan dampaknya meskipun kasus pernikahan anak terjadi di daerah tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini berupa pembentukan peer group untuk membangun lingkungan yang supportif bagi anak-anak dengan teman sebayanya.
Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam) Ihsan Musafir; Usman Jafar; Supardin Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.16176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan rumah sebagai bagian anak perempuan dalam tradisi pembagian harta warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dan selanjutnya ditelaah menurut hukum waris Islam. Jenis penelitian ini adalah field research deskriptif kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu teologis normatif (Syar’i/‘Urf), sosiologi dan yuridis formal. Sumber data utama yaitu masyarakat yang terlibat langsung serta pihak-pihak yang dianggap berkompeten untuk memberikan informasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi rumah sebagai bagian anak perempuan, secara eksplisit tidak sesuai dengan hukum farāiḍ dan secara tekstual bertentangan dengan nash, tetapi berkaitan dengan hukum kewarisan Islam karena secara kontekstual tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan. Kemudian rumah diperuntukkan kepada anak perempuan karena beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan, yakni (1) Karena tinggal bersama orang tua (2) Mengikuti tradisi (3) Tidak mampu membikin rumah sendiri (4) Pertimbangan orang tua yang disepakati para ahli waris (5) Ahli waris lain telah mapan (6) Karena belum menikah (7) Ahli waris laki-laki telah mengambil bagiannya. Adapun bentuk keadilannya, yaitu (1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan (2) Bagian yang diperoleh sewajarnya (3) Tradisi kewarisan yang dianggap baik (4) Anak perempuan lebih banyak berperan dalam merawat orang tua (5) Memberikan peluang yang sama bagi para ahli waris untuk mewarisi rumah. Selain itu, dalam pelaksanaannya mengutamakan prinsip assitujungeng, asitinajang, assisompungeng lolo untuk mewujudkan rasa keadilan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Ema Suhaema; syamsuddin Muchtar; Abd Asis
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.14899

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak  saksi. Dalam  Sisem peradilan pidana seringkali melibatkan anak  saksi, Aparat penegak hukum yang menangani kasus tentang anak harus berupaya dengan sebaik-baiknya untuk menemukan kebenaran materil dari setiap perkara yang diadili. Sama dengan kesaksian pada umumnya, saksi anak juga harus mendapatkan perlindungan dan jaminan agar hak-haknya dalam rangka memberikan kesaksian di persidangan tidak dilanggar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan menegaskan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan haknya seperti jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam penerapannya, dalam hal kemudahan mendapatkan informasi telah terimplementasi dengan baik, sedangkan mengenai pelaksanaan jaminan keselamatan fisik, mental dan psikis sesuai dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan masih perlu dimaksimalkan khususnya pada tahap penyidikan.
Kekuatan Eksekusi Putusan Peradilan Agama terhadap Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian. Tri Suhendra Arbani
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.16515

Abstract

"This study aims to examine two important issues, namely to examine all the related rules and legal basis for the obligation of a father to provide for a child after divorce and the power of the execution of the religious court to respect the livelihoods of a child after divorce. The research method used is normative legal research. The approach used is the statute approach. From the results of the study it can be concluded that the regulations regarding the obligation to support children by the father after divorce do not provide strict sanctions so that there are many cases where the father does not fulfill this obligation. the need for a system or mechanism after the ruling of a religious court where the obligations of a father can be fulfilled such as automatically deducting wages every month, taking part of his father's assets which are then paid at once at the beginning, taking collateral for assets so that he can fulfill his father's obligations every month, and giving sanctions that are assertive".

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau Vol 2 No 1 (2015): al-qadau Vol 1 No 1 (2014): al-qadau Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan Vol 1, No 1 (2014): al-qadau More Issue