Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.872
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Law and Justice UIR LAW REVIEW Widya Yuridika DE'RECHTSSTAAT JURNAL PengaMAS Res Judicata JURNAL ILMIAH LIVING LAW JURNAL MERCATORIA Jurnal Jatiswara Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum University Of Bengkulu Law Journal Progressive Law Review Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Civic Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Yustisiabel Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Wina : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS Jurnal Pengabdian Barelang
Fransiska Novita Eleanora
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
DIVERSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Fransiska Novita Eleanora; Nina Zainab
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL HUKUM "DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.229 KB) | DOI: 10.30997/jhd.v6i1.2222

Abstract

Anak sebagai bagian dalam kehidupan bangsa dan negara dan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dilindungi dari segala hambatan dan gangguan apapun juga dan kebutuhan akan sandang pangan dan papan diberikan kepadanya. Termasuk jika anak yang melakukan atau dianggap melakukan tindak pidana atau kejahatan, tetap harus diberikan perlindungan akan hak-haknya selama berada dalam tingkat penyidikan, bahkan perlu dilakukan upaya diversi atau perdamaian juga di antara para pihak yakni  korban dan pelaku dimana harus ada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikannya di luar jalur pengadilan. Tujuan dari penulisan ini mengetahui diveris sebagai upaya perdamaian diantara para pihak pelaku dan korban dapat menghilangkan stigma/cap yang melekat kepada pelaku, serta memikul tanggungjawab masing-masing, Metode yang digunakan adalah metode pustaka, dengan menggunakan literatur dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan satu dengan lainnya, dimana hasilnya ternyata penerapan diversi terhadap seseorang anak memang dianggap berhadapan dengan hukum masih menimbulkan berbagai kendala atau hambatan yakni ada pengecualian pemberian diversi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami diversi serta ketidaktahuan dan ketidaksiapan dari masyarakat mengenai upaya perdamaian terhadap anak
PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI ANAK DALAM PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KOTA BEKASI Octo Iskandar; Jantarda Mauli Hutagalung; Fransiska Novita Eleanora
JURNAL PengaMAS Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : UNIVERSITAS KHAIRUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/pengamas.v3i1.1463

Abstract

Narkoba disingkat narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya sudah beredar luas di kalangan masyarakat, dan bukan itu saja bahkan sampai juga kepada anak-anak yang masih duduk atau berada dibangku sekolah. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada siswa dan siswi di Sekolah SMA Taman Harapan 2 Harapan Baru Bekasi, mengenai pentingnya pendidikan dalam pecegahan, serta pemberantasan dan penyalahgunaan akan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kota Bekasi. Harapannya setelah pelaksanaan pengabdian kegiatan masyarakat ini diharapkan adanya kesadaran serta pemahaman akan dampak dan pengaruh akan narkoba yang meningkat dan kesadaran akan adanyapendidikan mengenai P4GN bagi anak khususnya dalam lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai tahap, yakni pengisian kuesioner, pemaparan atau presentasi narasumber, dan juga dilaksanakan tanya jawab dari setiap peserta. Kata Kunci ; narkoba, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran  
PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA Fransiska Novita Eleanora; Clara Ignatia Tobing
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2178

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap perempuan di Indonesia beserta pelaksanaannya baik dalam bidang sosial budaya, juga lingkungan, hukum, dalam perkawinan dan kekeluargaan dalam bidang politik, dan terpenuhinya akan hak-haknya dan tidak adanya tindakan diskriminasi ataupun adanya kesetaraan gender sehingga seringkali perempuan mengalami tindakan kekerasan baik itu secara fisik, juga psikis, seksual dan ekonomi atau penelantaran dari rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana mengkaji dari teori-teori, asas-asas, serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasilnya adalah pelaksanaan akan perlindungan perempuan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemenuhan akan keberadaan hak perempuan dan masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.
EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL Fransiska Novita Eleanora; Andang Sari
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.458 KB) | DOI: 10.33369/jsh.28.2.153-163

Abstract

This study aims to analyze the existence of witness and victim protection institutions in providing protecting child victims of sexual exploitation. By using empirical legal research methods, will see the existence of a real state of law and examine or know the law at work in society and the environment. The results of the study show that Indonesia has regulations regarding the protection of witnesses and victims as well as institutions that can play an active role in the responsibility of providing protection and various other rights to witnesses and/or victims. However, due to the victim's ignorance of restitution, the victim does not want to present her rights and prefers forced efforts to the offender with a criminal offense, that is a serious criminal threat.Keywords: Children; Institution; Protection; Victim; Witness; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dari lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan kepada anak korban eksploitasi seksual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, akan melihat adanya hukum keadaan nyata serta meneliti atau mengetahui hukum bekerja di dalam masyarakat dan lingkungannya. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah memiliki peraturan tersendiri mengenai perlindungan akan saksi dan korban serta Lembaga yang dapat berperan aktif dalam menggawangi tanggung jawab memberikan perlindungan dan berbagai hak lainnya kepada saksi dan/atau korban. Namun karena ketidaktahuan korban akan restitusi, korban tidak mau menyajikan haknya dan lebih memilih upaya paksa kepada pelaku dengan pidana badan, yaitu menghukum pelaku dengan ancaman pidana berat.  Kata Kunci: Anak; Lembaga; Perlindungan; Korban; Saksi;
IMPLEMENTATION OF PROVISIONS ARTICLE 7 PARAGRAPH 2 OF LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING CHILDREN CRIMINAL JUSTICE Fransiska Novita Eleanora; Sri Wahyuni
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 12 No. 1 (2020): Jurnal ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.217 KB) | DOI: 10.30997/jill.v12i1.2277

Abstract

Children as successors to the ideals of the struggle of the nation must always be protected by the existence of their rights, including children who have legal obligations, meaning that the child if possible is not sentenced but is resolved by way of deliberation for consensus and a familial nature commonly referred to as diversion. . Settling this diversion so that children can be held responsible, remove the stamp or stigma attached to the child, and there is no sense of revenge between the perpetrator and the victim. But the obstacle in diversion is a crime committed by a child no more than 7 (seven) years and is not a repetition or recidivist, so the provisions of article 7 paragraph 2 are considered not to provide justice to children who have problems with the law, because the diversion must also ask the victim's agreement. , exceptions to the nature of minor criminal offenses, no victims, and losses suffered not exceeding the local minimum wage. The research method is normative juridical by reviewing literature and legislation relating to the problem under study, and the result is diversion prioritizing the best interests of children as perpetrators and victims in accordance with restorative justice and prioritizing children's rights to get justice in accordance with the protection of rights of childKeywords: children, law, criminal, justice
Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen Fransiska Novita Eleanora; Aliya Sandra Dewi
JURNAL MERCATORIA Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6812

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian baku dan akibat hukumnya bagi perlindungan konsumen, dikarenakan dalam praktiknya ada perjanjian yang tidak ada kata sepakatnya dan dibuat secara sepihak. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang membuat isi perjanjian dan pihak lainnya harus menyepakatinya tanpa persetujuan yang biasanya disebut dengan klausula baku. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai penjanjian yang di dalamnya memuat klausula baku, Klausula baku jika diterapkan akan merugikan konsumen sebagai pembeli barang dan jasa serta tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga dalam penerapannya perjanjian yang memuat klausula ini secara sepihak akan bertentangan dengan aturan. Hasilnya adalah penerapan perjanjian sepihak ini banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen dikarenakan hanya memberikan keuntungan bagi para penjual atau pelaku usaha saja dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku dapat menimbulkan sengketa atau kerugian bagi pembeli sebagai konsumen yang hanya menerima saja jika ada sengketa yang timbul dan dalam hukum perjanjian tidak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan itikad baik antara ke dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Ika Dewi Sartika Saimima; Fransiska Novita Eleanora
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v4i2.2374

Abstract

ABSTRACT Children are trustworthy and entrusted by God Almighty, so they need to be given protection, and guarded and cared for to maturity, guarded and cared for in the sense of being given protection against themselves both protection from their parents, or others who are obliged to look after it or also from society, so as not to become a victim of the abuse of the narcotics. Narcotics itself is defined as a substance or drug that comes from plants or not from plants, whether it is also synthesis or not that harms anyone and if consumed in excessive amounts can cause death. If the child as a victim of abuse of narcotics resulting from mistreatment by ordering or forcing the child to consume it, is a violation of the child's rights, which will have an impact that the child is increasingly addicted to get these items, as well as efforts to escape from depression and stress, but with inviting children or involving or also telling children to consume them is unlawful, and includes damaging their lives. Protection of children is not only limited to providing drugs, and health services but also to get restitution as stipulated in Government Regulation Number 43 Year 2017 Regarding Provision of Restitution for child victims of crime, giving restitution to children because the effect of the child as a victim greatly affects the physical and psychic to grow and develop children. Research Method, this study uses normative juridical by referring to existing laws, concepts and principles, where the result is that the implementation of restitution of children can be submitted during the investigation stage and those who can submit are victims of children, parents or guardians of the victims themselves . Keywords ; restitution, children, victims, narcotics
RELEVANSI PENDIDKAN PANCASILA DAN POTRET MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI Fransiska Novita Eleanora; Andang Sari
Jurnal Civic Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): November 2019
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v4i2.9950

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa wujud nyata dari implementasi pendidikan pancasila dan nila-nilai dari setiap sila-sila didalamnya dapat disosialisasikan dengan mengikutsertakan dan melibatkan mahasiswa dalam keikutsertaan tri dharma perguruan tinggi dalam mengembangkan wawasan, pengetahuan bahkan juga keahlian yang sudah didapatkan atau diperoleh selama berada di bangku perkuliahan serta mempraktekkan keahliannya dalam kehidupan ataupun juga terjuan dan ikut serta dala masyarakat, yang sesuai dengan nila-nilai kehidupan dan juga kemanusiaan juga moral dan norma dalam pancasila. Relevansinya dalam mengimplemantasikan  khususnya dalam bidan pennelitian dan juga pengabdian masyarakat, Dengan mendapatkan dan juga memperoleh  ilmu di universitas maka mahasiswa tersebut dapat juga mengamalkan dan mengabdikan dalam di lingkungan tempat tinggalnya, sesuai dengan bidang keahliannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan mengkaji buku-buku dan literatur-literatur. Hasilnya adalah Pengamalan Pancasila yang didapatkan atau diterima mahasiswa di perguruan tinggi dapat diterapkan bukan hanya sebatas dilingkungan tempat, tinggalnya saja tetapi juga kepada implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi itu sendiri, dan hal ini akan berdampak luas kepada mahasiswa itu sendiri dalam lingkungan kerjanya nanti yang akan terlihat jika mahasiswa tersebut sudah lulus dan mendapatkan pekerjaannya, sesuai dengan bidang skili dan pengalamannya selama terjun dan mengabdikan dirinya dalam rangka mengimplementasikan Tri Dharma dari Perguruan Tinggi tersebut.
PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Fransiska Novita Eleanora
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v12i2.26

Abstract

Barang/jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, tentunya dapat memberikan kepuasan terhadap barang/jasa yang dinikmatinya, sehingga konsumen dapat mengetahui, bahwa rasa kepuasan tersebut, memberikan manfaat dan faedah baginya. Namun, dalam mengkonsumsi barang/jasa, sering menimbulkan ketidakpuasan terhadap konsumen, dikarenakan barang/jasa itu rusak/cacat, dikemudian hari. Tetapi pelaku usaha tidak mau bertanggungjawab untuk mengganti kerugian kepada konsumen, padahal upaya perlindungan konsumen adalah prinsip perlindungan atas barang dan jasa, artinya konsumen harus mendapatkan barang dengan kualitas yang baik, sesuai dengan harga yang dibayarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (yuridis normatif). Tujuannya adalah Bagaimanakah prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha terhadap ketentuan pasal 27 menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bagaimakah upaya perlindungan terhadap konsumen. Hasilnya adalah pelaku usaha harus bertanggungjawab kepada konsumen, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.
Domestic Violence in The Perspective of Law and Human Rights Melanie Pita Lestari; Zulkifli Ismail; Fransiska Novita Eleanora
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 1 (2022): JUNE 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v16i1.959

Abstract

Domestic violence is more and more happening and increasing and sometimes experienced by women in the household so that they become victims. The perception of violence here is in the physical sense of the body and full of wounds or bruises. At the same time, psychologically, it is caused by fear due to the perpetrator's treatment of their mental State and violence due to sexual harassment in marriage or frequent sexual intercourse that is excessive than usual without seeing the partner's readiness. The problem studied is how the implications of domestic violence are viewed from the Law and human rights, especially for victims in fulfilling their rights. The purpose of this paper is to find out how domestic violence is related to Law and human rights. The method used is normative juridical research because it examines or examines from the literature or literature or laws and regulations relating to existing problems, where the result is that domestic violence is also a legal aspect and is also a violation of human rights related to it human rights, so that it is not only problems or domestic disputes, but the perpetrators can be punished for violating the rights of the victims themselves.
Co-Authors Aidy, Widya Romasindah Aimee Malca Luwinanda Alif Fadillah Harahap Aliya Sandra Dewi Amalia Syauket Andang Sari Anggreany Haryani Putri Chika Dwi Imelia Clara Ignatia Tobing Dian Andriani Diana Fitriana Dwi Seno Wijanarko Edy Supriyanto Endang Hadrian Evira Zahara Fanny Afifah Hilmy Adya Laksana Ina Heliany Indra Lorenly Nainggolan Kevin Louis Kristin Dorina Simanjuntak Lenny Utama Afriyenti Lusia Sulastri Marvelus Sacci Manek Masrida, Reni Maulana Fahrul Hidayat Melanie Pita Lestari Muhamad Riyanto Nur Taufik Muhammad Aliframadhan Muhammad Alvin Alviansyah Muhammad Daviq Mutiah Nur Syifa Nina Zainab Nursolihi Insani Octo Iskandar Poetry Rofifah Pramesty Anindya Putri Priska Laurensia Rabiah Al Adawiah Rachmat Kurniawan Siregar Rona Apriana Fajarwati Saimima, Ika Dewi Sartika Salma Salsabila Sarton Sinambela Sony Ryan Pradana Sri Wahyuni Sulistiawati Sulistiawati Teta Maulidina Putri Atsas Yapiter Marpi Zulkifli Ismail