Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah Mega Tunjung Hapsari; Tjahjanulin Domai; Firda Hidayati
Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol 19, No 01 (2018): Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 19, No. 01, Juli 2018
Publisher : ITB AAS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.785 KB) | DOI: 10.29040/jap.v19i1.197

Abstract

The aims of this research to analyze the assessment of intensification on rural and urban land and building tax (PBB P2) in Tulungagung Regency in order to increase PBB P2 revenue through Davey Analysis based on four criteria of local tax assessment, namely: sufficiency and elasticity, justice, administrative ability, and influence of incentive. This research is classified as descriptive research through qualitative approach. Data analysis used interactive models by Miles, Huberman, and Saldana (2014). The research result based on empirical data, theoretical study, and normative study showed that intensification in the forms of technical guidance and SISMIOP data base maintenance are give negative implication on administrative ability assessment due to lack of quality and quantity of human resources. While, monitoring and delivery of SPPT can give positive implication on judgment of justice. Then, presence of socialization on regional regulation and reward giving and sanction imposition, are give positive implication on assessment of elasticity and influence of incentive.
Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo Dina Trisiana Iskandar; Sumartono Sumartono; Tjahjanulin Domai
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.336 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i1.273

Abstract

This research is part of thesis that aims to evaluate the impact of the implementation program of development of small and medium industries in Ponorogo Regency, such as the impact of increasing the skills and improving the welfare of SMEs. The method used is descriptive qualitative evaluation. The evaluation results show that the program’s goals include increased skills not optimum. It is evident from the interviews that output of this program to increase the knowledge of SMES. But, because this knowledge is only basic level, where after joining the training, SMEs will find new information and knowledge, so the technical and management skills of SME entrepreneurs not increase properly. However, it should be noted that through the impact evaluation there is improvement of SME’s skills in the product quality. On the other hand, through impact evaluation the welfare improvement is not maximal yet in order to upgrade sales turnover. From the result of this evaluation, the lack of monitoring and evaluation causing the program has not been successful in achieving target. The monitoring and evaluation process are needed to analyze the problems and make some alternative solutions, so the regional development planning can be effective and efficient.Keywords: Impact evaluation, SME development, welfarePenelitian ini merupakan bagian dari tesis yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten Ponorogo, berupa dampak peningkatan keterampilan danpeningkatan kesejahteraan IKM. Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi kualitatif deskriptif. Evaluasi hasil menunjukkan bahwa tujuan program berupa peningkatan keterampilan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa output program ini berwujud terhadap peningkatan pengetahuan pengrajin IKM, yang merupakan tahap permulaan, dimana setelah mengikuti pelatihan menjadikan pengrajin IKM mendapatkan informasi dan pengetahuan baru, dan belum menunjukkan peningkatan keterampilan teknis maupun manajerial. Selanjutnya melalui evaluasi dampak terlihat adanya peningkatan keterampilan IKM berupa perbaikan kualitas dan mutu produk yang dihasilkan. Sedangkan melalui evaluasi dampak peningkatan kesejahteraan masih belum maksimal dalam upaya meningkatkan omzet penjualan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, minimnya monitoring dan evaluasi menyebabkanprogram belum berhasil optimal dalam mencapai target. Perlunya proses monitoring dan evaluasi tersebut agar dapat dianalisis permasalahan dan menghasilkan alternatif solusi, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.Kata Kunci: evaluasi dampak, pengembangan IKM, kesejahteraan
Evaluasi Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban) Soni Kurniawan; Andy Fefta Wijaya; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.686 KB)

Abstract

Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Konsep dasar program ini adalah pemberdayaan usaha ekonomi produkif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan dan Mitra Usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari Pokmas (Pasar).  Pokmas  mendapatkan bantuan yang bersifat hibah, selanjutnya menjadi aset Pokmas untuk dimanfaatkan oleh anggota dan diwajibkan untuk melakukan perguliran dengan mekanisme sesuai dengan kesepakatan anggota. Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  melalui  observasi, wawancara,  dokumentasi.  Berdasarkan hasil penelitian  memperlihatkan,  bahwa  Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian secara signifikan belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada kinerja input SDM Pokmas dan Tenaga Pendamping Pokmas dinilai masih kurang memadai. Rata-rata pendidikan anggota Pokmas sangat rendah, dimana hampir 81,28% sampai dengan lulusan SD  dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian sawah sebanyak 71,02 % kurang dari 0,5 hektar. Dilihat dari indikator kinerja proses, tahap  pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan dan realisasi pencairan bantuan masih kurang optimal. Realisasi   bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian khususnya melalui APBD Provinsi Jawa Timur, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (pada saat awal musim tanam).  Pada kinerja output dan outcome, secara umum sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran.  Secara kualitas, Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Pertanian dapat menangani Gakin sebanyak 593 orang, meningkatkan pendapatan anggota Pokmas rata-rata sebesar 16,16 % dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 625 orang. Kata Kunci : Evaluasi, Evaluasi Kinerja, Kemiskinan
Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Muhammad Latif; Andy Fefta Wijaya; Tjahjanulin Domai
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 17 No. 2 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.861 KB)

Abstract

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja. Kata kunci: belanja bantuan sosial, perencanaan strategis, anggaran berbasis kinerja, tolok ukur kinerja.
Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Baiq Diana Amalia Murty; Tjahjanulin Domai; Riyanto Riyanto
Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Graduate Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.153 KB)

Abstract

Pembangunan di Kecamatan Sembalun dengan potensi di bidang pertanian yang jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kawasan perkotaan, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menginisiasi pengembangan program kawasan agropolitan Sembalun melalui Peraturan Daerah No. 2/2012 tentang RTRW hal ini sebagai upaya pemerataan pembangunan. Berdasarkan permasalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan kawasan agropolitan dan mengetahui respon masyarakat terhadap implementasi program Agropolitan di Sembalun. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman and Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) Pengembangan kawasan agropolitan Sembalun telah memiliki masterplan pengembangan kawasan Agropolitan sebagai acuan untuk pengembangan, (2) lemahnya koordinasi dan komunikasi antar anggota tim koordinasi sehingga tujuan dan sasaran pengembangan program kurang diketahui oleh anggota tim koordinasi serta belum tersusunnya SOP pengembangan kawasan sehingga masih terlihat egosektoral dalam penentuan program pengembangan, (3) pengembangan kawasan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik yang disebabkan kurangnya sosialisasi program sehingga menyebabkan sikap resisten petani terhadap beberapa program pengembangan, tidak dilibatkannya petani dalam perumusan program sehingga petani kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan program pengembangan. Agar pengembangan kawasan agropolitan Sembalun dapat berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kecamatan Sembalun perlu dibagun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar anggota tim koordinasi dan petani, sesegera mungkin menyusun SOP pengembangan kawasan, menggalakan sosialisasi program, serta melibatkan petani dalam penyusunan program pengembangan. Kata kunci: Agropolitan, Implementasi program, Sikap implementor 
PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Blitar) Yogi Hertanto; Tjahjanulin Domai; Fadillah Amin
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No 1: April 2017
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.616 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v2i1.1424

Abstract

The presence of SIMDA of Finance is expected to be contribute towards the process of financial management, particularly at the stage of financial reporting should be able to running better. The ideal management information system is able providing a support to the process of planning, control and decision making. In addition the effectiveness of financial reporting has to fullfil several criteria, which is reliable, accuracy / accurate, timely and report forms. This study was conducted to analyze the role of SIMDA towards the effectiveness of the financial reporting process, and the factors that influence it. This study uses qualitative data to describe and analyze objectives: Implementation of Regional Management Information System (SIMDA) of Finance toward the Effectiveness of Financial Reporting In Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah of Blitar Distric. Data was collected by using an interview, observation and documentation. Results from this study indicate that the SIMDA of Finance Aplication in the process of financial management, especially the financial reporting work better but still could not said to be fully effective, this is because of the presence of various obstacles are still fundamentally highly influential in the implementation SIMDA of Finance AplicationDOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1424
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Cancio da Costa Sina; Tjahjanulin Domai; Hermawan .
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.403 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.108

Abstract

Penelitian ini dengan mengunakan metode kualitattif dan bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan realitas tentang Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Administraçào Municipio Ainaro, Timor Leste.’ Persoalan yang sungguh mendasar dalam program perencanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terutama di Administraçào Municipio Ainaro, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur agar dalam menjalankan tugas dan tangungjawab sebagai pelayanan pada masyarakat, sebab pendidikan dan pelatihan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap aparatur atau pegawai negeri sipil, karena dengan adanya program pengembangan sumber daya aparatur maka terlaksana pula kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh Institut Nasional da AdministraçàoPublik (INAP) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan kompetensi untuk memprogramkan dan serta implementasi kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan amanat peraturan atau Decreto Lei No. 38/2012, tentang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di Negara Republik Demokrat de Timor Leste. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program perencanaan pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan di administraçào Municipio Ainaro belum terlaksana secara optimal atau belum efisien dan efektif. Kata Kunci: Pengembangan, Sumber Daya Aparatur, Pendidikan danPelatihan
IMPLEMENTASI PROYEK PEMBANGUNAN DESENTRALISASI I DAN II UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DI DISTRIK BOBONARO – TIMOR LESTE Martinho Pereira; Agus Suryono; Tjahjanulin Domai
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.327 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i1.92

Abstract

Implementasi proyek PDD di Distrik Bobonaro untuk memperkuat institusi dan menyediakan insfrastruktur dasar serta peningkatan pemberdayaan pengusaha lokal di Distrik Bobonaro. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisis implementasi proyek PDD untuk memperkuat perekonomian di Distrik Bobonaro metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia pelaku implementasi kebijakan yang masih terbatas dan perusahaan sebagai pelaksana proyek yang masih minim sumber daya baik sumber daya manusia, finansial dan material; Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan sudah berjalan maksimal; CDD sebagai badan pelaksana telah memaksimalkan seluruh unit kerja yang ada di struktur CDD; Dalam Implementasi proyek PDD ini dengan anggaran yang terbatas sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat; Kecenderungan Pelaksana (Implementors) dalam pelaksanaan proyek PDD ini CDD secara konsisten dengan kesediaan, mendukung dan berkomitmen serta menjunjung tinggi fungsi tugas dan tanggung jawab yang diberikan; Keterlambatan pembayaran anggaran proyek menyebabkan implementasi proyek selesai tidak sesuai kalender; koordinasi antara pimpinan CDD dan Para kepala desa kurang maksimal. Untuk itu Perlu menata kembali sistem perencanaan anggaran dan tinjauan lokasi serta memperbaiki sistem koordinasi dalam jajaran CDD. Kata kunci: Perencanaan Pembangunan , Implementasi proyek, dan pembangunan desentralisasi
SOCIAL MAPPING TINGKAT LITERASI INFORMASI MASYARAKAT DESA PASEBAN, KECAMATAN KENCONG, KABUPATEN JEMBER Tjahjanulin Domai; Ratih Nur Pratiwi; Niken Lastiti V; Anita Tri Widiyawati
JPM PAMBUDI Vol 1 No 1 (2017): JPM Pambudi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) IKIP Budi Utomo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.901 KB) | DOI: 10.33503/pambudi.v1i1.8

Abstract

Information literacy includes a person's knowledge relating to information needs and the ability to identify, locate, evaluate, process, and create and use information to solve existing problems effectively. The type of research used is survey research with qualitative approach. The result of research indicate that based on IDM value, Paseban Village is classified as developing village with value 0,603. The information literacy level of Paseban villagers is still moderate, that is 62,25% of people understand information access, information evaluation is 52,875% and information usage is 40 , 87%. Potential Paseban village is quite diverse ranging from agriculture, livestock and tourism. Suggested recommendation is Improvement of information literacy of Paseban villagers through training and development of information center that provides access to information for the community. Meanwhile, based on data on village potential and IDM indicator, several recommendations are improvement of water drainage to Sadar times, normalization of irrigation channels, provision of public toilets for coastal areas, agricultural training and tool assistance, greening of mangrov, training of SMEs, establishing cooperatives for fishermen and farmers and improvements village Road.
PELATIHAN PENGOLAHAN KOLEKSI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA Tjahjanulin Domai; Niken Lastiti V.A.; Anita Tri Widiyawati; Aulia Puspaning Galih
JPM PAMBUDI Vol 2 No 1 (2018): JPM Pambudi
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) IKIP Budi Utomo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.845 KB) | DOI: 10.33503/pambudi.v2i1.273

Abstract

Community empowerment through the Village Library is a very important tool in increasing the information literacy of rural communities. In the management of the library, the collection is the main thing and human resources are very important in maintaining the existence of the library itself. Subdistrict Junrejo not yet has people who are able to give responsibility for developing and managing the village. Related to these things this dedication to providing training and assistance in processing library collection. The output targets of this devotion are: a) to enrich and add to the repertoire of concepts and theories about the processing of printed and non-printed materials; 2) developing models and strategies on collection management in the development of a village library; c) subdistrict officials and village offices have knowledge of development and have the ability to carry out library material processing activities; and d) communities with sub-districts that can be used to develop education, reading interest, and information literacy. Training in this task is the employees of village and sub-district offices and kindergarten teachers in Junrejo Subdistrict. The implementation method used is theory and practice. Based on the realization and problem solving that has been implemented shows that the overall activity of this devotion has been run in accordance with the objectives, targets, and benefits that have been planned. So that the employees of the sub-district office, village office, and kindergarten teachers in Junrejo Subdistrict, Batu City get provisions to apply knowledge about community empowerment through village libraries and village library management.