Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

5.729

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Arena Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Ilmu Hukum The Juris Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal IBLAM Law Review Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Gerechtigheid Law Journal

Sufirman Rahman

Faculty Of Law, Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564164

Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Tindakan Medis Yang Dilakukan Oleh Tenaga Keperawatan Di Luar Kewenangannya Muh. Zulkifli Bakhtiar; Sufirman Rahman; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.43 KB)

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi pasien atas tindakan medis yang dilakukan tenaga keperawatan diluar wewenangnya; dan bentuk pertanggung jawaban Perlindungan hukum bagi pasien atas Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan diluar wewenangnya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan perawat yang ada di RSUD La Palaloi Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan diluar kewenangannya yaitu perlindungan yang dapat dilakukan terhadap pasien bisa berdasarkan kepada Undang – Undang tersebut ialah UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit untuk melindungi pasien tersebut dengan melakukan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan melindungi dengan menjatuhkan sanksi untuk perawat yang melakukan tindakan tersebut sanksi yang diberikan bisa berupa secara lisan terlebih dahulu tetapi jika hal tersebut terjadi lagi untuk kesekian kali nya pihak Rumah Sakit akan melakukan tindakan lebih untuk perawat tersebut. (2) bentuk Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pasien yaitu pihak Rumah Sakit akan bertanggung jawab secara hukum atas apa saja bentuk kelalaian yang dilakukan oleh tenaga keperawatan baik itu berupa ganti rugi pengobatan. The research objective to analyze the legal protection for patients for medical actions carried out by nursing staff outside their authority; and forms of responsibility Legal protection for patients for medical actions carried out by nursing personnel outside their authority. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with nurses in La Palaloi Maros Hospital. The results of this study indicate that: (1) legal protection of patients for medical actions carried out by nursing personnel outside their authority, namely the protection that can be carried out on patients can be based on the Act, namely Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals Article 32. Actions that can be taken by the hospital to protect the patient by taking responsibility for what has been done and protecting by imposing sanctions for nurses who take these actions the sanctions given can be in the form of verbal first but if this happens again for the umpteenth time The hospital will take more action for the nurse. (2) the form of the Hospital's responsibility to the patient, namely the Hospital will be legally responsible for any form of negligence committed by the nursing staff, whether in the form of medical compensation.

Tinjauan Viktimologi Terhadap Penganiayaan Antar Anak Studi Kasus Polsek Mandai Andi Nurfitri Ismail; Sufirman Rahman; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.011 KB)

Tujuan penelitian menganalisis factor-faktor penganiayaan antar anak di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari pelaku yang menganiaya atau saksi penganiayaan dan korban penganiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penganiayaan antar anak masih sering terjadi dimasa sekarang ini. Salah satunya ialah ketiadaan norma (anomie), karena anak belum memahami dengan baik norma-norma yang harus ditaati. Peran orang tua untuk menanamkan norma-norma kepada anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dilingkungannya dimana menciptakan pertemanan dan pergaulan anak menjadi baik, (2) Pihak kepolisian mengupayakan pencegahan (preventif) dengan melakukan sosialisasi ke lingkungan, sekolah, dan beberapa instansi untuk memberikan pemahan kepada anak tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Dan memberikan tindakan (represif) dalam proses Tindak penganiayaan antar anak ini dengan pendekatan restorative justice dimana prosesnya diselesaikan secara mediasi. The research objective to analyze the factors of child abuse in Mandai District, Maros Regency and the efforts to overcome it. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from perpetrators who persecute or witnesses of persecution and victims of persecution. The results of this study indicate that: (1) Child abuse is still common nowadays. One of them is the absence of norms (anomie), because children do not understand well the norms that must be obeyed. The role of parents in instilling norms in children is very influential on the development of children in their environment which creates good friendships and relationships between children, (2) The police seek prevention (preventive) by conducting socialization to the environment, schools, and several agencies to provide understanding to children. children about the Crime of Persecution. And provide (repressive) action in the process of abuse between children with a restorative justice approach where the process is resolved through mediation.

Penerapan Doktrin Kelalaian (Criminal Negligence) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Dokter Reza Ahda Kadir; Sufirman Rahman; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.886 KB)

Tujuan penelitian Menganalisis doktrin kelalaian (criminal negligence) yang dapat melibatkan dokter. Penelitian ini Penelitian ini mempergunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Doktrin kelalaian (criminal negligence) dapat melibatkan dokter terhadap tindak pidana apabila memenuhi syarat melakukan perbuatan aktif atau gagal melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan dokter yang justru memicu elemen yang terdapat dalam undang-undang pidana. (2) Penerapan doktrin kelalaian (criminal negligence) terhadap tindak pidana pembunuhan yang melibatkan dokter ditinjau dari jenis sikap batin yang ditentukan dan dikehendaki dalam tiap rumusan tindak pidana terkait pembunuhan. Jika tindak pidana pembunuhan merumuskan sikap batin dengan menegaskan kesengajaan, maka untuk membuktikan adanya kelalaian adalah ketika kesengajaan yang dilakukan dokter dirasa tidak kompatibel dengan totalitas fakta saat perbuatan dilakukan. The research objective to analyze the doctrine of criminal negligence that can involve doctors. This Research This research uses literature study. The results of this study indicate that: (1) The doctrine of criminal negligence can involve a doctor in a criminal act if he fulfills the requirements to carry out an active act or fails to do an act that should be done by a doctor which actually triggers the elements contained in the criminal law. (2) The application of the doctrine of criminal negligence to the crime of murder involving a doctor in terms of the type of mental attitude that is determined and desired in each formulation of a crime related to murder. If the crime of murder formulates an inner attitude by affirming intentionality, then to prove the existence of negligence is when the doctor's intention is not compatible with the totality of the facts when the act was committed.

Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia Resa Wira Nata; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.801 KB)

Tujuan dari penelitian menganalisis kedudukan kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, wasiat menurut Islam adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Pembagian harta warisan dalam Islam harus dibagikan secara adil dan berdasarkan syariat Islam, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di lingkungan keluarga. Kedua, bahwa wasiat atau surat wasiat itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembagian harta warisan menurut Islam, karena untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjaga agar harta warisan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti judi, mabuk, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. This research objective to analyze the position of wills in the inheritance distribution system according to Islamic law in Indonesia. The type of research used is normative law research. The results of the study can be concluded that First, a will according to Islam is the act of someone giving the right to another person to own something either in the form of objects or benefits voluntarily (tabarru') whose implementation is suspended after the death of the person who gave the will. The division of inheritance in Islam must be distributed fairly and based on Islamic law, which in this case has been listed in the Compilation of Islamic Law, this is intended to prevent division and bloodshed in the family environment. Second, that the will or will has a very important position in the distribution of inheritance according to Islam, because it is to protect the benefit of the people and keep the inheritance from being used for bad things, such as gambling, drunkenness, drinking. , and so forth.

Pelaksanaan Usaha Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan Makassar Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero)aha Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal di Pelabuhan Makassar Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Perusahaan Bongkar Muat Swasta Sprita Tiurdina; Sufirman Rahman; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.907 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Perusahaan Bongkar Muat Swasta di Pelabuhan Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survei sebanyak 10 PBM Swasta sebagai sampel dari seluruh jumlah PBM Swasta sebanyak 13 perusahaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku BUMN sekaligus BUP yang memperoleh Konsesi dari Pemerintah melakukan penguasaan pangsa pasar bongkar muat mencapai ± 59% dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021): (2) Terdapat ketidakselarasan dan/atau pertentangan pada substansi dari hukum persaingan usaha dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur pelaksanaan usaha bongkar muat di bidang kepelabuhanan. This research objective to analyze the implementation of the loading and unloading of goods from and to ships between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and a Private Loading and Unloading Company at Makassar Port. This study uses primary data through a survey of 10 private PBM as a sample of the total number of private PBM as many as 13 companies. The results of this study indicate that: (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as a BUMN as well as a BUP that obtains a concession from the Government controls the loading and unloading market share reaching ± 59% in the last 3 (three) years (2019-2021): ( 2) There is a discrepancy and/or conflict in the substance of the business competition law with other laws and regulations governing the implementation of loading and unloading business in the port sector.

Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sidenrengrappang Bersama Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2018 Asmawati Salam; Syahruddin Nawi; Sufirman Rahman
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.345 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fungsi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bersama masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta untuk menjelaskan dan menganalisis upaya Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang dalam menangani tindak pidana politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan bahan hokum primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), analisi bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Fungsi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bersama masyarakat sipil dengan melakukan pengawasan partisipatif bersama masyarakat, melakukan pencegahan berupa sosialisasi tentang dampak hukum dan Sosialisasi sanksi terhadap praktik politik uang, dan Melakukan penindakan. Adapun Upaya Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang dalam menangani tindak pidana politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dengan menindaklanjuti laporan tindak pidana politik uang dengan melakukan klarifikasi kepada pelaku, pelapor ataupun saksi tindak pidana politik uang, dan Selanjutnya dilakukan rapat-rapat pembahasan guna mengetahui terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana politik uang tersebut. This study aims to explain and analyze the function of the Sidenreng Rappang Regency Bawaslu together with civil society in supervising the practice of money politics in the 2018 Regional Head Election in Sidenreng Rappang Regency, as well as to explain and analyze the efforts of the Sidenreng Rappang Integrated Law Enforcement (Gakkumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang in dealing with money politics crime that occurred in the 2018 Regional Head Election in Sidenreng Rappang Regency. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from library research. The analysis of legal materials uses qualitative analysis methods. The results of the study show that the function of the Bawaslu of Sidenreng Rappang Regency together with civil society is to carry out participatory supervision with the community, carry out prevention in the form of socializing the impact of the law and socializing sanctions on money politics practices, and taking action. As for the Integrated Law Enforcement Efforts (Gakkumdu) of the Sidenreng Rappang Bawaslu in dealing with money politics crimes that occurred in the 2018 Regional Head Elections in Sidenreng Rappang Regency, namely by following up on reports of money politics crimes by clarifying to the perpetrators, reporters or witnesses of money politics. , and further discussion meetings are held to determine whether or not the elements of the money politics crime have been fulfilled.

Efektivitas Penyelidikan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet Di Polrestabes Makassar Abdul Rahim R; Sufirman Rahman; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.891 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder, data primer diperoleh langsung dengan pihak kepolisian yang menangani perkara tindak pidana penipuan online melalui internet sedangkan data skunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penyelidikan tindak pidana penipuan online yang ditangani Polrestabes Makassar kurang efektif, dengan demikian kurang efektifnya penyelidikan tersebut mengakibatkan banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dengan baik. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Polrestabes Makassar adalah substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum. This research objective to analyze the effectiveness of online fraud investigations at Polrestabes Makassar and the factors that influence it. This study uses primary data and secondary data, primary data is obtained directly from the police who handle online fraud cases via the internet, while secondary data is obtained through library research. The results showed that: (1) the investigation of online fraud crimes handled by the Makassar Police was less effective, thus the ineffectiveness of the investigation resulted in many cases that were not resolved properly. (2) The factors that influence the effectiveness of online fraud investigations at Polrestabes Makassar are legal substance, law enforcement officers factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors, legal culture factors.

Keabsahan Digital Signature/Tanda tangan Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE Eka Wahyuni; Sufirman Rahman; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.658 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis keabsahan digital signature dan kekuatan pembuktian digital signature sebagai alat bukti. Tipe penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kekuatan pembuktian digital signature sebagai alat bukti yakni berdasarkan Pasal 5 UU ITE maka kekuatan penggunaan alat bukti digital signature dalam hukum perdata memiliki kekuatan hukum dan merupakan perluasan dari alat bukti berlaku sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. (2) keabsahan suatu digital signature yang tercantum dalam suatu dokumen eletronik terkait legalitasnya dalam hukum positif Indonesia dinilai sah dalam perspektif hukum perdata adalah berdasarkan pada syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. This research objective to analyze the validity of digital signatures and the strength of proof of digital signatures as evidence. The type of research is normative juridical. This research approach uses a statutory approach. The results of this study indicate that (1) The strength of digital signature evidence as evidence, namely based on Article 5 of the ITE Law, the power of using digital signature evidence in civil law has legal force and is an extension of valid evidence in accordance with the applicable procedural law in Indonesia. (2) the validity of a digital signature contained in an electronic document related to its legality in Indonesian positive law is considered valid in the perspective of civil law based on the terms of the agreement as contained in Article 1320 of the Civil Code and the enactment of Law Number 19 of 2016 Amendment on Law Number 11 of 2008 and Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dikota Makassar: Studi Putusan No. 96/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Mks Niran Nuang Ambo; Sufirman Rahman; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.036 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada putusan perkara No. 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan serta diperoleh dari media atau secara tidak langsung berupa buku, serta bukti yang telah ada. Data dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan dan IRAC (Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus ini sudah tepat ditinjau berdasarkan hukum pidana materilnya, Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan (2) Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Kasus ini menurut penulis juga sudah tepat, berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh serta pendapat dan saran-saran dari petugas Lapas Makasar dan juga mempertimbangkan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif, Majelis hakim telah tepat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa. Hal ini menurut penulis berarti bahwa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar sudah sesuai dengan aturan aturan yang berlaku. The research objective to analyze the judge's legal considerations in making a decision on narcotics abuse committed by children in the decision of case no. 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks. This study uses primary and secondary data obtained from field research and obtained from the media or indirectly in the form of books, as well as existing evidence. The data were analyzed using the comparison method and IRAC (Issue, Rule, Analysis, and Conclusion). The results of this study indicate that: (1) Criminal liability for this case has been properly reviewed based on the material criminal law, where the actions and elements of the Article match each other. And (2) Legal considerations by the Panel of Judges in this case according to the author are also appropriate, based on the evidence of witness statements, statements of the defendant and the evidence obtained as well as opinions and suggestions from Makassar prison officers and also considering that the child is still an active student. The panel of judges has rightly granted leniency to the defendant. This, according to the author, means that criminal liability for narcotics abuse committed by children in the city of Makassar is in accordance with the applicable regulations.

The Effectiveness of Implementing Law Number 23 of 2004 on Elimination of Violence in Household: Case Study in Makassar City A. Dewi Vitasari; Hambali Thalib; Sufirman Rahman
Sovereign: International Journal of Law Vol 2 No 3 (2020): Juli – September
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

This study aims to determine the effectiveness of implementing Law Number 23 of 2004 on Elimination of Violence in Household, as well as the factors that influence its enforcement. This type of research is empirical legal research with a quantitative descriptive in nature. This research was conducted in Makassar City to be precise at the Makassar City Police. The data collection techniques used in this study were questionnaires, documentation, and literature study. The data analysis technique used is quantitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of Law No. 23 of 2004 in Makassar City is still considered less effective. Factors affecting the effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004 in Makassar City consists of several factors, namely: legal factors; law enforcement factors; supporting facility factors; environmental factors; and cultural factors. in addition, environmental factors are the biggest factor affecting the effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004. It is hoped that the police will further strengthen environmental factors in order to increase the effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004 in the future.

Co-Authors A Muhajir A Muin Fahmal A Muin Fahmal A. Astri Surya Ramadani A. Dewi Vitasari A. Risal A.Dini Hardina Ilham Abdul Haris Semendawai Abdul Qahar Abdul Rahim R Ahmad Fitra Ahmad Ridha Ahyuni Yunus Alam Syah BP Andi Nurfitri Ismail Andi Risma Andi Risma Andika Prawira Buana Anggreany Arief Ashadi Ashadi Asmawati Salam Ayesha Haiqa Nurlette Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Baharuddin Baharu Baharudin Badaru Dachran S. Busthami Eka Wahyuni Erwin Barabba Futri Patrisia Habibi Habibi Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hamzah Pai’pin Hardianto Djanggih Hardjoko Hardjoko Helvira Helvira Ilham Abbas Imam Mujahidin Indha Auliya Rayahu Irma Irma Irwan Romo Iskandar Iskandar Kamri Ahmad Krisfian Fatahilla La Ode Husen M. Basir AS Ma'ruf Hafidz Muh Rijal Muh. Zulkifli Bakhtiar Muhammad Ahsan Muhammad Hidayat Muhammad Kamran Muhammad Rifky Santosa Muhammad Sabir Mushlih Mushlih Nasrullah Nasrullah Niran Nuang Ambo Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurmiati Nurmiati Nurul Qamar Resa Wira Nata Reza Ahda Kadir Rezki Fitrah Ramadhan Sahban Sahban Salle Salle Salma Salma Sprita Tiurdina Sri Lestari Poernomo Sutrisno Syarifuddin Syahruddin Nawi Syamsuddin Pasamai Widya Dwi Oktavia

Title

Found 46 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 46 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 46 Documents
Search