Articles
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging ]]>
<![CDATA[Hasrul Hasrul]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.432 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.334
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging. Dalam pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak /akibat dari tindak pidana illegal logging ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata tertib. The research objective is to analyze criminal acts in the forestry sector which are regulated and formulated in article 50 and article 78 of Law No. 41 of 1999, however the definition of what is meant by illegal logging is not formulated in a limitative manner so that many legal practitioners interpret illegal logging individually. Legal subjects of illegal logging according to Law no. 41 of 1999 is a person in the sense of either a person, a legal entity or a business entity, regulated in the same article, no different articles concerning individuals or corporations so that the corporation is subject to the same threat of sanctions as individuals. Regarding officials who have the authority in the forestry sector who have the potential to increase the intensity of illegal logging crimes. In the imposition of criminal sanctions in addition to being punished cumulatively, considering the impact / consequences of this illegal logging crime is detrimental to state finances, economics and social, the punishment should not only be a punishment / criminal sanction to the perpetrator with the heaviest sanctions losses to the state by imposing sanctions "disciplinary action.]]>
<![CDATA[Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan: Studi Pada Pengadilan Agama Se- Wilayah Sulawesi Barat ]]>
<![CDATA[Mushlih Mushlih]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.66 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.337
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis frekuensi dispensasi kawin anak dibawah umur pada Pengadilan Agama wilayah Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptik-analitik. Hasil penelitian bahwa frekuensi dispensasi kawin di wilayah Sulawesi Barat pada 4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah Sulawesi Barat yaitu Pengadilan Agama Polewali, Pengadilan Agama Majene, Pengadilan Agama Mamuju dan Pengadilan Agama Pasangkayu mengalami peningkatan yang tinggi di tahun 2020, hal ini sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi maraknya perkara dispensasi kawin di wilayah Sulawesi Barat adalah faktor agama, faktor telah hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor adat (budaya). Dari kelima faktor tersebut didominasi oleh faktor agama. The research objective was to analyze the frequency of dispensation of underage marriages at the West Sulawesi Religious Courts and the factors that influence it. The method used by researchers is descriptive-analytic research. The results showed that the frequency of dispensation of marriage in West Sulawesi in 4 (four) Religious Courts in West Sulawesi, namely the Polewali Religious Court, the Majene Religious Court, the Mamuju Religious Court and the Pasangkayu Religious Court experienced a high increase in 2020, this has been since the issuance of the Law. -Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. As for the factors behind the rampant cases of dispensation of marriage in West Sulawesi are religious factors, factors having been pregnant outside of marriage, educational factors, economic factors and cultural factors. Of the five factors, religious factors are dominated.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa ]]>
<![CDATA[Viky Vinola]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.942 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.351
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta untuk mengetahui bagaimana BPOM mengawasi beredaarnya makanan yang mengandung zat berbahaya. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kosumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta peranan BPOM dan pemerintah diperlukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan membuat suatu kebijakan dalam upaya pegendalian , pengawasan , pembinaan , dan penyuluhan termasuk juga dalam hal pemberian informasi bagi pelaku usaha agar tidak menyesatkan konsumen. The research objective was to analyze the consumer's legal protection against foods containing hazardous substances and to find out how BPOM supervises the distribution of foods containing hazardous substances. The research method is a type of empirical legal research. The results showed that in order to realize legal protection for consumers, every food product, especially food products, must meet food safety and quality standards, and the role of BPOM and the government is needed to provide protection to consumers by making a policy in an effort to control, supervise, foster, and counsel. including the provision of information for business actors so as not to mislead consumers.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Suami Yang Melangsungkan Perkawinan Kedua Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Ahmad Jamil]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.205 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.360
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa; bahwa akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dapat dibatalkan perkawinannya, sehingga hubungan perkawinan antara suami dan istri kedua dianggap tidak sah sejak saat berlangsungnya perkawinan antara para pihak karena putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan itu berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan (2)Bahwa upaya hukum yang ditempuh pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri, sehingga istri pertama mendapat perlindungan hukum atau haknya terlindungi. The research objective is to analyze the legal consequences of the marriage of both husbands without permission from the Religious Court. and analyzing legal remedies by the wife against the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court. This type of research is legal research with the type of empirical legal research or (Socio Legal Study Research). The results of this study indicate that; whereas the legal consequence of the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is that the marriage can be canceled, so that the marriage relationship between the husband and the second wife is considered invalid since the time the marriage took place between the parties because the Court's decision regarding the cancellation of the marriage was retroactive since the marriage took place (2 ) Whereas the legal action taken by the wife towards the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is by submitting an application to cancel the marriage to the Religious Court, whose jurisdiction includes the place where the marriage took place, or where the two husband and wife live, so that the first wife gets legal protection or rights are protected.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros ]]>
<![CDATA[Ayu Isfany Fachry Azis]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.63 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.365
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, Hasil penelitian bahwa; Tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak dan Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua adalah Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi. The research objective is to analyze the responsibility of parents towards children after divorce and the judges' considerations in deciding on the responsibility of parents to children after divorce or the rights of those who have been divorced by both parents. The research method uses empirical normative legal research. The results of the study are; The responsibility of parents to children after divorce is as stipulated in Article 41 of Law Number 1 Year 1974 that as a result of a divorce both parents are still obliged to care for and educate their children solely on the basis of the child's merit and other rights attached to the child. including the obligations of parents for children also contained in Article 4 of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge's consideration in deciding on the responsibility of the parents towards the child after the divorce or the rights of the child who has been divorced by both parents is the judge in determining his decision also based on witness testimony.]]>
<![CDATA[Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Beritikad Baik ]]>
<![CDATA[Ahmad Farid Saputra]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.36 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.377
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum trehadap pembeli beridtikad baik di PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari tata cara pembelian tanah yang dilakukan di PT. Indonesia Mitra Bersama Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik Masih kurang efektif dikarenakan beberapa dari oknum pemerintahan yang dengan mudahnya mengeluarkan surat keterangan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu apakah sipenjual yang menyerahkan legalitas kepemilikannya kepada pembeli benar adanya sehingga pembeli dikemudian hari tidak mengalami masalah yang tidak diinginkan. The research objective was to analyze the effectiveness of legal protection against good faith buyers at PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. This type of research uses empirical legal research. The data source of this research comes from primary and secondary legal materials. This research is classified as a type of qualitative research, namely by managing primary data sourced from the procedures for land purchases carried out at PT. Indonesia Partners with Makassar. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection against buyers with good intentions is still ineffective because some government officials easily issue certificates without first checking whether the seller who submitted the legality of ownership to the buyer is correct so that the buyer in the future does not experience problems undesirable.]]>
<![CDATA[Implementasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Studi Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional ]]>
<![CDATA[Muhammad Ahsan]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.702 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.379
<![CDATA[Tujuan penelitan menganalisis implementasi penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar dan faktor-faktor implementasi penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa Implementasi Penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Makassar, yaitu Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), Melalui reconditioning (persyaratan kembali), Melalui restructuring (penataan kembali), Faktor-faktor implementasi penyelesaian kredit yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. The research objective was to analyze the implementation of the settlement of bad credit which is tied to a mortgage at PT. Makassar National Pensiunan Savings Bank and the implementation factors of bad credit settlement at PT. Makassar National Pension Savings Bank. This research was conducted using an empirical juridical approach. The results showed that the implementation of the settlement of bad credit with mortgage rights at PT. National Pension Savings Bank in Makassar, namely through rescheduling, through reconditioning, through restructuring, credit settlement implementation factors, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors and factors. culture.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peran Mediator Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi ]]>
<![CDATA[Syamsul Zainal Siddiq]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.569 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i3.383
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara perdata tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 juncto Perma No.1 Tahun 2016, sekaligus mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian ini terfokus di Kota Makassar dan pelaksanaan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menggambarkan pelaksanaan proses mediasi sudah efektif, tetapi hasilnya masih minim yakni sebesar 1.07%. Tidak efektifnya Lembaga mediasi dalam hal ini mediator dalam menyelesaikan persengketaan khususnya sengketa tanah disebabkan adanya pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, kemampuan SDM dan sarana dan fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing civil procedural law norms or rules regarding mediation as regulated in Perma No.1 of 2008 in conjunction with Perma No.1 of 2016, as well as to find out the factors that influence it. The location of this research is focused on the city of Makassar and the implementation of research at the Special Class IA Makassar District Court uses descriptive research methods through normative and empirical approaches. The results showed that the implementation of the mediation process was effective, but the results were still minimal, namely 1.07%. The ineffectiveness of the mediation institution, in this case the mediator in resolving disputes, especially land disputes, is due to the influence of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, human resource capacity and facilities and facilities.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausul Baku Dalam Suatu Perjanjian Oleh Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang ]]>
<![CDATA[Rika Hardiana]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.998 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan klausul eksonerasi dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian menggunaka penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pencantuman klausula baku atau klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian merupakan hal yang wajar yang dibuat oleh pelaku usaha sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan aturan mengenai klausula baku/klausul eksonerasi dalam perundang-undangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha dibidang jasa pengiriman barang sebab pada dasarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen. The research objective is to analyze the legal protection of consumers for the inclusion of an exonation clause in an agreement and to find out and analyze the arrangement of the exonation clause in statutory regulations. The research method uses normative juridical research. The results of this study indicate that the inclusion of standard clauses or exoneration clauses in an agreement is a natural thing made by business actors as long as these rules do not contradict Article 18 paragraphs (1), (2), (3), (4) and The rules regarding standard clauses / exoneration clauses in legislation are things that need to be considered by every business actor in this case business actors in the field of goods delivery services because basically the Consumer Protection Law regulates the rights and obligations of business actors and consumers.]]>
<![CDATA[Sinkronisasi Perjanjian Hukum Perkawinan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Meli Angriyani]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilyas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.261 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian terhadap perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkn bahwa apabila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan terdapat persaman-persamaan, yaitu : Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata dan Akibat hukum perceraian terhadap perjanjian kawin, yaitu: Akibat hukum terhadap pihak yang membuatnya mengikat bagi suami istri yang sepakat membuat perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung, akibat hukum terhadap harta benda yang meliputi pemisahan harta kekayaan, pemisahan hutang, akibat hukum terhadap pihak ketiga yang terlibat dari pembuatan perjanjian kawin. The research objectives are to determine and analyze the synchronization of marriage agreement law in Indonesia and to find out and analyze the consequences of divorce law on marriage agreements. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study show that when viewed from the procedure or process of making a marriage agreement regulated in the Civil Code and the Marriage Law, there are similarities, namely: Article 29 of the Marriage Law and Article 147 of the Civil Code and the legal consequences of divorce on the marriage agreement, namely: Legal consequences for parties that make it binding on husband and wife who agree to make a marriage agreement during the marriage, legal consequences for property which include separation of assets, separation of debts, legal consequences for third parties involved in making the marriage agreement.]]>
