Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Muh. Reza Zulfikar; Ahyuni Yunus; Anzar Anzar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah di Kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian Hukum empiris yang dikonsepkan sebagai suatu pranata-pranata sosial secara nyata dikaitkan dengan variable-variable sosial lainnya. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan kuesioner sedangkan data sekunder bahan yang relevan dengan penelitian, buku-buku literatul dan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penanganan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah kurang efektif karena lemahnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah meliputi faktor internal penyelenggaraan pendaftaran tanah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengharapakan imbalan dari klien seperti uang, jasa, dengan kelancaran pelayanan sedangkan faktor eksternal kesadaran masyarakat pemohon yang ingin mendaftarkan tanah membawa berkas/dokumen yang tidak lengkap selain itu kekurang pahaman masyarakat terhadap prosedur dan peraturan pertanahan yang berlaku juga turut mempengaruhi. This study aims to determine the effectiveness of land registration in order to ensure legal certainty of land rights in Makassar City. The research method used is an empirical legal research that is conceptualized as social institutions which are actually associated with other social variables. Primary data collection techniques used interviews and questionnaires while secondary data were materials relevant to research, literary books and statutory regulations. The results of the study show that the handling of land registration in order to ensure legal certainty of land rights is less effective because of the weak factors that affect the effectiveness of land registration in order to ensure legal certainty of land rights including internal factors in the implementation of land registration and providing services to people who expect rewards from clients. such as money, services, with smooth service, while the external factor of public awareness of the applicant who wants to register land brings incomplete files / documents besides that the community's lack of understanding of applicable land procedures and regulations also affects.

Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Nurantiana Nurantiana; Ahyuni Yunus; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penulisan ini bertujuan menganalisa dan memahami fenomena sewa rahim atau surrogate mother melalui pandangan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan dilandasi dengan pendekatan yuridis perundang-undangan, serta pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis konten terhadap bahan-bahan hukum yang primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian didapat penganalisaaan pandangan hukum bervariatif dan komlikatif dari pandangan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam,bahwa; KUHPerdata menyamakan kedudukan status anak hasil surogasi dengan anak sah,menurut KHI anak hasil sewa Rahim adalah anak kandung diluar kawin sedangkan segi hak kewarisan menurut KUHPerdata anak hasil sewa Rahim tidak melebihi 1/3 bagian dari pewaris bagiana naksah sedangkan menurut KHI hanya boleh mendapat kewarisan dari garis turunan ibunya. This writing aims to analyze and understand the phenomenon of surrogate mother rent through the perspective of the applicable law in Indonesia, especially according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. This type of research is normative based on a statutory juridical approach, as well as a descriptive qualitative approach using content analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is that the analysis of the varied and comlicative views of law from the view of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, that; The Civil Code and KHI equalize the status of a child resulting from surrogation with a child outside of marriage, whereas in terms of the inheritance rights according to the Civil Code, the child who leases the uterus does not exceed 1/3 of the inheritance of the legal part of the child, while according to KHI only inheritance is allowed from the line of the mother'sdescent.

Perkawinan Anak Dibawah Umur Sebagai Upaya Menutup Malu (Massampo Siri’) Akibat Hamil Diluar Nikah Helvira Helvira; Sufirman Rahman; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengajuan permohonan dispensasi nikah setelah berlakukan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menangani perkara tersebut khususnya permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah dalam upaya menutup malu (massampo siri) di Pengadilan Agama Sengkang. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari dua tipe, yaitu penelitian normative dan penelitian empiris. Berdasarkan penelitian atau hasil pengolahan data menunjukkan bahwa (1) Pengadilan Agama Sengkang telah menerapkan prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019. (2) Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin cenderung akan selalu mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin karena alasan hamil di luar nikah dengan pertimbangan yang bersandar pada prinsip kemaslahatan dan living law yakni konsep adat siri yang dianut oleh masyarakat Bugis Wajo. This study aims to determine the implementation of regarding guidelines for the Marriage Dispensation case after the enactment of The Republic of Indonesia’s Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and to analize the consideration of judges in determining the dispensation of an early marriage particularly the one due to the illegal pregnancy as an effort to cover up the embarrassment (Massampo Siri) at Religious Court in Sengkang. The research metodh used is a combination of two types, namely normative and empirical research studies.Based on research or data processing results show that : (1) Religious Court in Sengkang has implemented the regarding guidelines for the Marriage Dispensation in accordance with The Republic of Indonesia’s Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 (2) The judges of Religious court in Sengkang when adjudicating the Marriage Dispensation case tend to grant the applicant of The Marrtiage Dispensation due to the illegal pregnancy in consideration which are based on the common good dan living law is the Bugis consept namely siri

Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Muhammad Richwan Hamid; Ahyuni Yunus; Muhhamad Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian betujuan untuk mengkaji Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A). Jenis penelitian ini yaitu penelitian field research. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupayah semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak. Mediasi kurang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan, selain itu ketersedian prosedur yang memadai bagi proses perdamaian bagi para yang berperkara. Sementara efektivitas dari tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah. The research aims to examine the Effectiveness of the Implementation of the Mediation Process in Inheritance Disputes according to Perma No.1 of 2008 (Study at the Class 1A Makassar Religious Court). This type of research is field research. The results of this study indicate that the role of the mediator in the mediation efforts at the Class 1A Makassar Religious Court has attempted to optimize the mediation process by making every effort to achieve a peace agreement between the parties. Mediation is not carried out in accordance with the procedures in the Supreme Court Regulation No.1 of 2008 concerning mediation in court. What hinders the mediation process is the weak participation of the parties in the peace process offered, in addition to the availability of adequate procedures for the peace process for those who litigate. Meanwhile, the effectiveness of the success rate of mediation in court is still very low.

Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-Undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat Hasmia Wahyunisa; Syahruddin Nawi; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan mengetahui Efektivitas Wakaf uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan wakaf uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perundang-undangan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf itu hanya sebatas benda tidak bergerak saja dan peruntukannya pun hanya sebagai tempat ibadah (masjid), sekolah/pesantren ataupun lahan kuburan, padahal potensi wakaf uang sangat besar. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum); penegak hukum (struktur hukum); sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. This research aims to look at the effectiveness of cash waqf according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Laws on Encouraging the Economic Empowerment of the Ummah and the factors that influence it. This research is an empirical legal research. The results of the research show that the implementation of cash waqf according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the law in its implementation is not appropriate according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This is considered by the public's understanding that waqf is only limited to immovable objects and its allotment is only as a place of worship (mosque), school / pesantren or grave land, even though the potential for cash waqf is very large. The implementation of Law Number 41 Year 2004 instructs several factors, including: the legal factor itself (legal substance); law enforcement (legal structure); facilities and infrastructure or facilities that support law enforcement; public legal awareness and legal culture

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang Andi Vickariaz Tabriah; Said Sampara; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang, dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang kurang efektif dikarenakan Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang seringkali menemukan anak sebagai pelaku tindak pidana berulang dengan ancaman pidananya diancam tujuh tahun keatas, sehingga penegakan hukum oleh jaksa penuntut umum tidaklah efektif dikarenakan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against children as perpetrators of recurring criminal acts, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research found that: The effectiveness of law enforcement against children as repeat offenders is less effective because the Public Prosecutor as an enforcer in handling children as repeat offenders often finds children as perpetrators of recurrent criminal offenses with the threat of punishment being threatened with seven years and above. , so that law enforcement by the public prosecutor is not effective due to the condition of the child as the perpetrator of the crime. Factors that influence law enforcement against children as perpetrators of recurring criminal acts include: legal substance, legal structure and legal culture.

Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal Sudirman Sudirman; Ahyuni Yunus; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis nilai-nilai hukum adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum kearifan lokal di Kabupaten Wajo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang mempengaruhi nilai-nilai hukum adat sebagai sumber hukum kearifan lokal. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Rekomendasi yaitu nilai-nilai hukum adat yang dilestarikan dan dikembangkan menjadi sumber motivasi pemerintah Kabupaten Wajo yang dijadikan kearifan lokal. The research objective is to analyze the values of customary law as a source of local wisdom law in Wajo Regency and the factors that influence it. This research is a normative legal research. The results of research that affect the values of customary law as a source of local wisdom law. The legal factor itself (law). Law enforcement factors, namely the parties who form or apply the law, factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors, namely the environment in which the law applies and is applied, cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in in social life. Recommendations, namely customary law values that are preserved and developed become a source of motivation for the Wajo Regency government which is used as local wisdom.

Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Nahdiyanti Nahdiyanti; Ahyuni Yunus; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan pasca diberlakukannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala implikasinya yang terjadi di masyarakat serta sejauh mana perubahan kebijakan terkait ketentuan batas usia menikah dapat berakibat terhadap fluktuasi jumlah angka perkawinan di bawah umur juga terhadap kesadaran masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskripti. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diimplementasikan dengan baik oleh implementor kebijakan, beberapa kendala yang muncul digarisbawahi sebagai persoalan lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan hingga adat & budaya. The research objective is to analyze the implementation of policy changes related to the age limit of marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with all its implications that occur in society and the extent to which policy changes related to the provisions on the age limit for marriage can result in fluctuations the number of underage marriages also affects public awareness. This research is a descriptive empirical legal research. Based on the results of the study, it shows that the implementation of changes in the policy on the age limit for marriage to underage marriages according to Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has been well implemented by policy implementers, several obstacles that have emerged are highlighted as problems of the social environment such as poverty, education to customs & culture.

Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar Ditinjau dari Aspek Kriminologi Muh. Hafiluddin; Ahyuni Yunus; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor menyebabkan anak melakukan pengulangan (residivis) di kota makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak penegak hukum dalam hal ini POLRESTABES Makassar, Kejaksaan dan Lembaga Khusus Pembinaan. Hasil penelitian bahwa faktor yang menjadi penyebab anak menjadi residivis di Kota Makassar yang pertama faktor ekonomi (kemiskinan), kedua lingkungan tempat bersosialisasi (tempat bergaul), yang ketiga adalah rendahnya pendidikan (Intelegensi). Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan penegak hukum seperti POLRESTABES Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan LPKA Maros (Khusus tahanan/narapidana anak Kota Makassar menjalankan masa pidana dan pembinaannya di LPKA Maros) adalah upaya Pre-Emtif (upaya pecegahan untuk pertamakali) dengan membentuk Babinkabtibmas yang melakukan pengawasan di lingkup masayarakat terkecil, upaya Represif (upaya menghambat) dengan membuat regulasi secara khusus, upaya Preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan, serta upaya pembinaan mental dan keterampilan oleh LPKA Maros. The research objective is to analyze the factors that cause children to do repetition (recidivist) in the city of Makassar and the countermeasures made by law enforcement, in this case the Makassar POLRESTABES, the Attorney General's Office and the Special Development Institute. The results showed that the factors that cause children to become recidivists in Makassar City are the first economic factor (poverty), the second is the environment where they socialize (a place to hang out), the third is the low level of education (intelligence). The countermeasures carried out by law enforcers such as the Makassar Police, Makassar District Prosecutor's Office and LPKA Maros (specifically for prisoners / prisoners for children in Makassar City carry out a criminal period and their guidance at LPKA Maros) is a Pre-Emtive effort (first prevention effort) by establishing Babinkabtibmas supervising in the smallest community, repressive efforts (efforts to inhibit) by making specific regulations, preventive efforts (prevention) by providing counseling, as well as mental and skills development efforts by LPKA Maros.

Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi Farids Dhestarastra Musa; Hambali Thalib; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat kurang efektif, dikarenakan terjadi permasalahan yang muncul ketika eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali terhadap kasus yg sama, berbeda dengan putusan kasasi yang telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum maka seharusnya dibentuk regulasi baru dimana eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi harus menunggu adanya upaya Peninjauan Kembali dan Putusan Peninjauan Kembali yg tentunya memiliki batasan waktu demi terciptanya kepastian hukum, tentunya regulasi tersebut diatas harus didukung pengaturan upaya Peninjauan Kembali yang berkepastian hukum yakni jelas batas waktu dan pengajuannya atas upaya hukum Peninjauan Kembali. Faktor yang mempengaruhi upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the public prosecutor's cassation legal remedies against the acquittal of corruption, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research show that: The effectiveness of the public prosecutor's cassation legal efforts against the acquittal of the criminal act of corruption at the West Seram District Prosecutor's Office is less effective, due to problems that arise when the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision after the Judgment of Review For the same case, in contrast to the cassation decision which has been executed by the Public Prosecutor, a new regulation should be established whereby the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision must wait for an attempt to reconsider and decide on a case review which of course has a time limit to create certainty law, of course, the aforementioned regulation must be supported by a legal certainty for a judicial review effort, namely a clear time limit and its filing for a legal reconsideration effort. Factors that influence the prosecutor's cassation legal action against the acquittal of corruption include: legal substance, legal structure and legal culture.

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search