Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.132
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA) JURNAL EKSEKUTIF
T. A. M. Ronny Gosal
Sam Ratulangi University
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KINERJA LURAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MANENTE KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Bingku, Andini Eliesy Margaretha; Gosal, Ronny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah Kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah, sebagai salah satu unsur pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tidak luput dari sorotan dan kritikan yang berkaitan dengan pelayanan publik, dimana harus dilakukan dengan cepat, benar dan aman, karena menyangkut kebutuhan masyarakat, sehingga aparat di kelurahan harus dapat meningkatkan profesionalisme, kompetensi, pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja lurah dalam meningkatkan pelayanan publik di kelurahan Manente Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimaksudkan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian secara paripurna, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja lurah dalam memberikan pelayanan masih perlu ditingkatkan hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap lurah yang masih membedakan, kemampuan aparat juga yang belum maksimal, dan semangat kerja lurah yang masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan profesionalisme lurah atau aparatnya dalam pelayanan publikKata Kunci : Kinerja Lurah dalam meningkatkan pelayanan publik
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA ATOGA TIMUR KECAMATAN MOTONGKAD Sineke, Afdullah; Gosal, Ronny; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKeberhasilan suatu organisasi dalam mencapat tujuan tidak lepas dari peran kepemimpinan, termasuk organisasi pemerintahan di tingkat desa. Kepemimpinan kepala desa turut menentukan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga penelitian ini dibuat untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam pelayanan publik di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad, dengan metode kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kepemimpinannya kepala desa sebagai katalisator sudah baik menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di kantor desa, hal ini dapat dilihat dari cara Kepala Desa dalam memberikan arahan serta motivasi bagi parah pegawainya serta memacuh semangat kerja parah pegawainya untuk lebih maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.
PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR DESA (STUDI DI DESA GAMSIDA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT) Jobe, Iandrus; Gosal, T.A.M.Ronny; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat Desa dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat.Pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar desa sesuai hasil penelitian dikatakan cukup baik dimana dengan munculnya jawaban responden yang menyatakan bahwa kepala desa di Desa Gamsida mampu meyelenggarakan tugas dan peran kepemimpinannya dalam mengelola pasar desa.Kata kunci: Kepala Desa, Pengelolaan Pasar Desa, Peran Kepala Desa.
PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2009-2015 Likuajang, Rafli; Gosal, T.A.M.Ronny; Nayoan, Herman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 107 dikatakan bahwa Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak : mengajukan Rancangan Perda Provinsi. Ini berarti bahwa DPRD memiliki hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan, dituntut memiliki kualitas yang baik untuk dapat menunjang berjalannya suatu pemerintahan, dengan hak-hak yang dimiliki serta fungsi-fungsi yang diembankan kepada mereka, maka sepatutnya kualifikasi seorang anggota harus berkualitas baik. Sejauh ini dari beberapa fenomena, banyak anggota dewan yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai anggota dewan. Penelitian ini mencoba mengkaji mengenai pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan dalam pembuatan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan provinsi Sulawesi Utara periode 2009-2015 belum berjalan secara efektif.Kata Kunci : Hak Inisiatif, DPRD, Perda
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI (Suatu Studi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud) Maga, Briet; Gosal, Ronny; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSistem administrasi masyarakat di tingkat desa di Indonesia sudah memiliki tata struktur yang baik dari mulai adanya kepala desa sampai staff-staff pembantu kepala desa, di seluruh desa dalam wilayah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desa yang sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dan antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga tatanan pemerintahan di tingkat desa seharusnya bisa berjalan dengan baik dan tersistem. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan administrasi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi di Desa Ammat Selatan belum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan inprosedural, hal ini terlihat dari peran perangkat desa tidak berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti sekretaris desa yang kebanyakan hanya bertugas di kecamatan, padahal tugas pokok seorang sekretaris desa sesuai amanat undang-undang tentang desa sekretaris desa membantu kepala desa dalam hal administrasi desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi aparat dalam penyelenggaraan tertib administrasi adalah kemampuan aparat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana, di Desa Ammat Selatan kemampuan aparat dapat dikatakan belum mampu menyelenggarakan tertib administrasi secara maksimal, salah satu penyebab adalah pendidikan para aparat, hal yang sama juga adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Administrasi.
PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA KALI OKI KECAMATAN TOMBATU Pondaag, Alfira; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengawasan dilakukan dalam upaya menjamin agar semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pengawasan masyarakat yang sangat berperan menentukan keberhasilan program kerja pemerintahan desa sebagai satuan organisasi pemerintahan terkecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pengawasan oleh masyarakat di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu belum maksimal seperti yang diharapkan, terlihat masyarakat memiliki perasaan sungkan untuk memberikan masukkan kepada pemerintah mengenai program yang sementara dijalankan, meskipun begitu masyarakat mengetahui mengenai program-program pemerintah khususnya dalam pembangunan terlihat dari hasil wawancara serta masyarakat juga terlibat dalam perencanaan program kerja, lain halnya dengan perencanaan program kerja pemerintah, dari hasil penelitian sudah termasuk baik karena pemerintah telah mengikuti mekanisme yang berlaku oleh kementerian terkait, namun dari pengamatan penulis, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan, hal ini terlihat tidak adanya papan proyek ataupun papan informasi mengenai program yang sedang dijalankan.Kata Kunci: Pengawasan Masyarakat, Pelaksanaan, Program Kerja.
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Pontoh, Mar'ie Moh.; Lumolos, Johny; Gosal, T.A.M.Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik merupakan unsur penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, selain itu diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 2009 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kebutuhan akan legalitas administrasi mendorong, pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya kecamatan hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri mengingat kecamatan adalah SKPD yang mendapat legitimasi dari kabupaten, sehingga semakin menambah beban bagi aparat. Penelitian ini melihat bagaimana peran dari pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil yang didapat dilapangan dapat dilihat dari beberapa indicator yang digunakan dalam melihat pelayanan yang diberikan dapat disimpulkan pelayanan dikantor Kecamatan Bolangitang barat belum berjalan maksimal.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kecamatan, Pelayanan Publik
KINERJA PANWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua) Wenda, Olenus; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang aparatur pemerintahan maupun non pemerintahan dalam melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, bidang pengawas pemilu khususnya di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja namun demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu sistem formal dan teristruktur yang mengukur, menilai dan menpergaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan hasil termasuk ketidakhadiran. Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karjawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif dimasa yang akan datang. Mencermati perubahan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik koridor prinsip-prinsip good governance, maka lembaga penyelengara pemilu harus mampu berapdatasi dengan perubahan dimaksud. Pada aspek kelembagaan, perlu dikaji kembali guna mewujudkan kelembagaan yang efektif efisien, termasuk juga perlu dicermati lagi keberadaan lembaga penyelengara pemilu di kabupaten/kota dan tingkat distrik sifatnya permanen, mengigat sistem pemilu legislatif kita mengunakan sistem proporsional bukan system distrik, Disampin itu kedepan ada kemungkinan besar pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Lembaga penyelengara pemilu di tingkat kabupaten/provinsi perlu ditinjau kembali terkait besaran kelembagaan berikut. Bagi lembaga penyelengara pemilu, perlu memastikan bahwa rekrutmen pengawas pemilu akan diisi oleh sarjana-sarjana yang memahami soal kepemiluan, disamping itu, tentu memenuhi kualifikasi disiplin ilmu tertentu sebagaimana kebutuhan dalam lembaga penyelengara pemilu melayani secara adil seluruh peserta pemilu dan warga Negara yang sudah memiliki hak memilih dan dipilih. Selanjutnya, pada asfek tata laksana, perlu dipastikan terwujud mekanisme, system, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efektif, dan efisien, baik sifatnya internal maupun eksternal.Kata Kunci: Kinerja, Panwaslu, Pemilu Legislatif
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 (Studi di Kecamatan Tahuna Barat) Masambe, Ireine Marcelia; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Kepala Daerah selalu menjadi perbincangan menarik hampir disemua kalangan, hal ini merupakan suatu hal yang lazim mengingat pemilihan kepala daerah menuntuk peran dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaran pemilihan kepala daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 di Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode kualitatif dimaksudkan untuk dapat menggali informasi secara obyektif terhadap permasalahan yang diteliti, dimana informan berasal dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangihe, Panwas Kabupaten, Ketua PPK, Ketua Panwas Kecamatan, Anggota KPPS, Masyarakat yang menggunakan hak pilih, PPS, Ketua Partai politik, dan Anggota Partai Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tahuna Barat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 cukup tinggi, hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara, masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilukada. tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpartisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah
PARTISIPASI GENERASI MUDA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud) Pinilas, Rifaldi; Gosal, Ronny; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena pemuda sebagai penerus cita-cita bangsa. tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa partisipasi generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud dari hasil penelitian bahwa yang menjadi kendala dalam partisipasi yaitu kurangnya pembinaan dan motivasi dari aparat desa, kurangnya kemampuan dan keahlian para pemuda, kurangnya kesadaran pemuda tentang pembangunan, dan kurangnya pendidikan, selanjtnya partisipasi generasi muda dalam pengawasan menunjukan tingkat partisipasi generasi muda belum ikut terlibat dalam proses pengawasan pembangunan tersebut. Dikalangan generasi muda lebih cenderung melakukan aktifitasnya masing-masing. Yang seharusnya generasi muda ikut serta melakukan pengawasan di dalamnya.Kata Kunci: Partisipasi, Generasi Muda, Pembangunan.
Co-Authors Albari, Adam H. Amar, Krisma Verselina Anggreini, Lidia Anthonie, Fenny W. Asri Nur Endah, Asri Nur Bahihi, Reza Ricard Bingku, Andini Eliesy Margaretha Bogar, Romi Bosman, Keisen Chalim, Dewi Mustika Coloay, Friska Anjelita Dapla, Nalis Daud Liando, Daud Daud M Liando, Daud M Dogowini, Rinaldo Christianto Dolongseda, Edmon Dolosi, Leurison Edison, Fernando Alva Frans Singkoh, Frans Gaghana, Meilany Treisy Saverini Gahung, Ersas A Gurumias, Marcylia Jacobus, Lucky Jamin Potabuga Jawali, Risno Jegiftha, Lumettu Jobe, Iandrus Johny Lumolos Josef Kairupan, Josef Kaaro, Stefan Brian Kalalo, Riken Kasenda, Patricia N.F. Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Kindangen, Ronaldo Ruland Kogoya, Temiton Koterisa, Randy Ladja, Firmansya Lamber, Dui Andayani Lambey, Trintje Langi, Aristo Christian Lapian, Marlien Lengkey, Fendi F. F. Lengkong, John Likuajang, Rafli Loda, Thomy Loho, Gelnata M. Lomboan, Wiklif Lukas Lucky Mamile, Lukas Lucky Lumendek, Chaynel Maga, Briet Mahmud, Yulianti Mailantang, Armando Maindoka, Militya C. Makagansa, Tommy Makaminan, Henderson Christian Makatumpias, Steffany Mamonto, Nazlina Mamoto, Gabriella G Mangolo, Endra Mantiri, Michael Marampa, Madonna Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Masambe, Ireine Marcelia Michael Mamentu, Michael Michael Stepanus Mantiri, Michael Stepanus Mokalu, Ersi Erlita Mongilala, Mestita Monintja, Donald Monintja, Donald Monintja, Donald K Musa, Arifin Nayoan, Herman Ngantung, Vinaldi Onibala, David Paendong, Ekaristi Junaidi Paisa, Liva Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pangumpia, Parlan Paparang, Boyke Richard Pasuhuk, Friend Jeinold Pelenkahu, Micel George Pinilas, Rifaldi Pinoke, Retno Poluan, Indra Pondaag, Alfira Pontoh, Mar'ie Moh. Pontolowokan, Arly Agung Porajow, Roy Cipta Rachman, Ismail Rantelore, Marwan Rinaldy Raspaty, Dana Rintjap, Gerry Henly Robot, Hengki Rolos, Readel Rompas, Romario Vernando Ruata, Ferlando Saleh, Linda Sangki, Adianto Asdi Sangkoy, Rifaldy Sarah Sambiran, Sarah Sasauw, Chindy Sasuang, Andreas Sembel, Rifo Sembel, Tesyalom Sendow, Yurnie Siburian, Ester Sylviana Sikome, Jorildo Sineke, Afdullah Sitepu, Andre Sondakh, Effendy Sondakh, Gerard Stefanus Sampe, Stefanus Sumampouw, Ismail Sumilat, Delvis Suyatman, Angga R.P Talumedun, Gryfid Joysman Tamameu, Yohanis Tamasiro, Ceria Tampake, Regynald Prasatya Tampongangoy, Deborah Claudia Tamuntuan, Nikai Taroreh, Gleydi Natalia Tiwa, Juita Lidya Tombokan, Romario Tryadmadja, Didda Erwin Tryadmadja Tuerah, Anita Debora Tulandi, Amelia Elfirra Tuwing, Oktavin Yudit Undap, Gustaf Wanembo, Tundeki Wangka, Afner Son Waworundeng, Welly Wenda, Olenus Wowor, Angga B.