Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
6.837
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Pelangi Ilmu Lentera, Jurnal Studi Perempuan WAHANA Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi
Indah Prabawati
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk ANIS NUR FADHILAH; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n4.p%p

Abstract

Abstrak Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui satu sistem yaitu Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sistem layanan perizinan yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah serta memberi kepastian. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Nganjuk yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu sebagai instansi dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara mendalam dan menganalisis Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk sudah dijalankan, akan tetapi masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi yang tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Penggunaan sistem perizinan berusaha melalui OSS mengakibatkan masyarakat takut salah input data terkait berkas-berkas yang dibutuhkan sehingga masih banyak masyarakat Nganjuk sebagai calon pelaku usaha perseorangan yang langsung mendatangi DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dalam mengurus perizinan berusaha. Sumber daya manusia ditingkat dinas sudah cukup memadai dalam pelaksanaanya. Fasilitas pendukung pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk cukup baik yaitu terdiri dari komputer, printer dan jaringan internet, namun selama pelaksanaan pelayanan terkadang jaringan internet mengalami eror atau koneksi buruk. Pada aspek disposisi, pengangkatan birokrasi dilakukan berdasarkan surat tugas Kepala Dinas. Tidak ada insentif yang didapatkan oleh pelaksana Pelayanan Perizinan Berusaha OSS di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk. Struktur birokrasi sudah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Melalui pelayanan OSS, manfaat yang diberikan yaitu DPMPTSP dapat dengan mudah mengakses perizinan berusaha langsung dalam satu hari selesai. Kata Kunci: Implementasi, Online Single Submission (OSS) Abstract In the context of accelerating and increasing investment and business, a Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Business Licensing Services is Integrated Electronically. Based on this policy, all business licensing services become integrated by the center through one system, Online Single Submission (OSS).OSS is a licensing service system that aims to simplify business licensing and create a model of integrated licensing services that is fast, inexpensive and provides certainty.Nganjuk Regencys One-Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPTSP) is one of the regional government apparatus in Nganjuk Regency that implements a one-stop service system as a service agency that is specifically tasked with providing licensing services that directly intersect with the community, one of which is Business Licensing Services through OSS.The purpose of this study is to describe in depth and analyze the Implementation of Electronic Single Submission (OSS) Integrated Business Licensing Services in Nganjuk Regency DPMPTSP. This type of research is descriptive with a qualitative approach.The results of the Integrated Electronic Business Licensing Services Implementation Online Single Submission (OSS) at Nganjuk Regency DPMPTSP have been implemented, but there are still obstacles in the delivery of information that is not fully acceptable to the community.The use of a business licensing system through OSS resulted in the public being afraid of inputting data related to the files needed so that there were still many Nganjuk people as potential individuals who went directly to DPMPTSP Nganjuk Regency in managing business permits.Human resources at the service level are sufficient in their implementation.Supporting facilities for the implementation of licensing services through OSS in Nganjuk Regency DPMPTSP are quite good, which consists of computers, printers and internet networks, but during the implementation of services sometimes the internet network experiences errors or bad connections.In the aspect of disposition, the appointment of bureaucracy is carried out based on the letter of assignment of the Head of Service.There was no incentive obtained by the executor of the OSS Business Licensing Service in Nganjuk Regency DPMPTSP.The bureaucratic structure has been carried out in accordance with the main tasks and functions that exist. Through OSS services, the benefits provided, namely DPMPTSP, can easily access licensing, trying to directly complete one day. Keywords: Implementation, Online Single Submission (OSS)
EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAMPUNG ANAK NEGERI DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA SILVIA AYU ARIYANTI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

Abstract

AbstrakKeberadaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di negara ini menjadi permasalahan yang komplek. Jumlahnya yang setiap tahun mengalami peningkatan, patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah kota Surabaya membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yang berada dalam naungan Dinas Sosial Kota Surabaya yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan bagi anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pembinaan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian terdiri dari Kepala UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, tenaga pembina, tenaga pendamping, tenaga administrasi , dan beberapa anak asuh UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber data sekunder sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, pertama, pendekatan yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yaitu dengan melalui pendekatan kekeluargaan. Artinya, dalam pendekatan ini seorang petugas di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya bersikap bahwa anak-anak ini telah menjadi ikatan keluarga yang harus dibina dan dibimbing oleh semua pengurus UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Kedua, bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya antara lain bimbingan mental spiritual, kedisiplinan, jasmani, sosial, minat, dan kognitif. Ketiga, dengan adanya pembinaan ini nampak sekali perubahan yang terjadi pada kepribadian mereka. Perubahan ini dapat dilihat dari mereka yang sudah mempunyai arah dan tujuan hidup, mulai hidup mandiri, hidup bersih, rapi, dan mulai mengatur cara berbicara. Keempat, dampak positif yang diterima oleh anak asuh di UPTD Kampung Anak Negeri sejauh ini adalah timbulnya kesadaran anak-anak dalam perilaku seperti lebih mandiri dan selain itu juga memberikan masa depan setara dengan anak-anak lainnya. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya sudah mencapai target yang di harapkan. Kata Kunci: Evaluasi, Program, Kesejahteraan Sosial
IMPLEMENTASI PROGRAM SEHAT DENGAN LAYANAN WELAS ASIH (SELASIH) (STUDI PADA RUANG RAWAT INAP RSUD DR. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO BOJONEGORO) SUCI NURUL ALLIFAH; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n5.p%p

Abstract

Abstrak RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro membuat inovasi pelayanan di bidang kesehatan yaitu melalui Program Sehat Dengan Layanan Welas Asih (SELASIH). Ini merupakan sebuah program inovasi peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan kasih sayang terhadap sesama dan pelayanan yang tulus ikhlas untuk meringankan penderitaan orang lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward dalam Agustino (2008:149) yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:246) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Program SELASIH telah dijalankan oleh RSUD Bojonegoro, akan tetapi masih terdapat kendala terkait pemahaman masyarakat akan pentingnya program tersebut. Indikator sumberdaya telah dipenuhi namun masih terdapat kendala, ditunjukkan melalui kualitas sumberdaya yang baik meskipun jumlah perawatnya kurang. Fasilitas pendukung pelaksanaan program sebagain besar telah terpenuhi, tetapi masih ditemui penggunaan kantong sampah yang tidak sesuai karen persediannya habis. Kemudian indikator disposisi atau sikap pegawai terkait komitmen dalam melaksanakan program. Pegawai memiliki komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan karena semua pegawai telah mendapatkan diklat khusus untuk merubah mind set pegawai agar memberikan pelayanan secara maksimal dengan berlandaskan kasih sayang. Indikator terakhir yaitu struktur birokrasi, upaya peyebaran tanggung jawab kegitan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja dilakukan dengan menentukan pembagian tanggung jawab kepada pelaksana kemudian terdapat tim yang akan memeriksa kinerja pelaksana. Kata kunci : Implementasi, Program SELASIH.
Implementasi Desa Adat Osing Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi KHOLID MABRURI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Abstrak Pariwisata menjadi leading sector dalam pembangunan nasional, pariwisata juga berperan penting dalam penggerak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, insfrastruktur dan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semakin gencar untuk mensosialisasikan pengelolaan wisata terutama yang ada di desa mengingat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi setiap tahun mengalami kenaikan. Salah satu desa yang tanggap yaitu desa yang terletak di Kabupaten Banyuwangi adalah Desa Adat Osing Kemiren Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Desa Adat Osing Kemiren dalam mengembangkan potensi pariwisata Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi Desa Adat Osing dalam mengembangkan potensi pariwisata Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau berdasarkan teori implementasi Bottom Up menurut Elmore, Lipsky, Hjern & David O’Porter (dalam Tahir 2011:136). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Desa Adat Osing Kemiren telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Ketua POKDARWIS, Wakil Ketua POKDARWIS, Sekretaris POKDARWIS, Bendahara POKDARWIS, dan anggota POKDARWIS. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pengelola dan masyarakat. Namun dalam pengelolaannya masih terdapat hambatan-hambatan seperti kurang SDM pengelola, kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan wisatawan, dan belum adanya papan informasi mengenai sumber daya wisata yang dimiliki Desa Kemiren. Adapun saran yang diajukan adalah Pemerintah Desa Kemiren bersama-sama dengan POKDARWIS merintis pembuatan pusat data Desa Kemiren, yang berisi informasi dan dokumentasi kekayaan seni, tradisi, dan budaya osing sebagai bentuk konservasi budaya dan daya tarik wisata khusus pendidikan. Karena secara riil pengunjung yang paling banyak berkunjung ke Desa Kemiren adalah wisatawan yang ingin mempelajari budaya osing. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Desa Adat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) TULUNGAGUNG (STUDI PADA PENCEGAHAN P4GN) HIMMA FARIDATUL HUSNA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Abstrak Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan. Perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba telah menunjukkan bahwa narkoba telah mengancam kelangsungan masa depan para generasi muda. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah kebijakan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah dalam melakukan upaya memerangi bahaya narkoba. Dalam melaksanakan kebijakan P4GN, pemerintah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 6 tahun 2018 tentang pelaksanaan P4GN. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan P4GN yang ada di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan implementasi kebijakan P4GN. Fokus penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar pelaksana, dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba yang ada di kabupaten Tulungagung. Dilihat dari implementasi kebijakan P4GN telah sesuai dengan indikator teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar pelaksana, dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan P4GN. BNNK selaku pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan bekerjasama dengan banyak pihak, antara lain OPD yang ada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung, LSM, Ormas dan beberapa pihak lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, BNNK Tulungagung diharapkan untuk menambah penyuluh agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal dan diharapkan pelaksana harus bisa mengatur waktu pelaksanaan, koordinasi, komunikasi serta komitmen harus berjalan dengan baik agar tujuan kebijakan bisa berjalan dengan semestinya. Kata Kunci: Implementasi, Pencegahan, P4GN
Implementasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik IKE PENILITA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi MBR yaitu dengan pembangunan Rusunawa. Pengelolaan Rusunawa di Kabupaten Gresik diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 89 Tahun 2018. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan Rusunawa, agar dilaksanakan dengan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pengelolaan Rusunawa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan triagulasi. Teknis analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan ketepatan kebijakan sudah tepat, terbukti dengan kebijakan pengelolaan Rusunawa telah berisi dasar hukum yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan juga terdapat tujuan dari kebijakan pengelolaan Rusunawa. Pada ketepatan pelaksanaan, aktor yang terlibat sudah tepat dan sesuai dengan tupoksi. Ketepatan target kurang sesuai, hal ini terbukti dengan banyaknya penghuni Rusunawa Bambe yang berasal dari luar Gresik. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sosialisasi kepada masyarakat Gresik bahwa terdapat Rusunawa yang siap huni dengan harga terjangkau dan layak huni, selain itu fasilitas Rusunawa perlu diperbaiki yaitu akses masuk Rusunawa yang masih berupa tanah seharusnya diperbaiki dengan jalan paving atau aspal.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Rusunawa
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KERENTANAN KEMISKINAN (PK2) DI DESA NGALE KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI NUR AHMED; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Abstrak Kemiskinnan merupakan masalah utama yang sering menjadi sorotan publik, dimana masyarakat belum bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah ini terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah mencpai 4.332,59 ribu jiwa. Dengan adanya masalah kemiskinan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Program ini bertujuan untuk membantu agar masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan desil 3 tidak terperosok pada desil 1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori implementasi bottom up menurut Elmore, Lipsky, Hjern & O’Porter (Tahir, 2015:136) yang terdiri dari Identifikasi Jaringan Aktor yang Terlibat, Jenis Kebijakan, Kebijakan Sesuai Harapan, dan Prakarsa Masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Ngale telah memenuhi keempat komponen implementasi kebijakan. Aktor implementasi kebijakan saling bersinergi dalam melaksanakan program, seluruh tahapan program PK2 telah terlaksana, target sasaran sudah sesuai dengan data PPLS 2015, tujuan dari program sudah sesuai dengan pedoman meskipun masih terdapat beberapa kendala. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, PK2 Abstract Poorness is a major problem that is often a public spotlight, where people cannot yet meet their daily needs. This problem occurred in East Java Province with a total of 4,332.59 thousand people. With the existence of the poverty problem, the East Java Provincial Government launched a Poverty Program Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). This program aims to help vulnerable people in decile 2 and decile 3 not fall into decile 1. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the study uses the theory of bottom up implementation according to Elmore, Lipsky, Hjern & O’Porter (Tahir, 2015: 136) which consists of Identifying the Network of Actors Involved, Types of Policies, Policies According to Expectations, and Community Initiatives. Data collection techniques through interview techniques, observation, and documentation were analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman which included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that Ngale Village has fulfilled the four components of policy implementation. Actors implementing policies work together in implementing the program, all stages of the PK2 program have been implemented, the target has been in accordance with the 2015 PPLS data, the objectives of the program are in accordance with the guidelines although there are still some obstacles. Keywords: Policy Implementation, Poverty, PK2
Implementasi Penyelenggaraan Rumah Kos Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo RASHIF GHANI HARVIANTO; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Perkembangan Rumah Kos yang kian pesat di Kecamatan Waru membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Kebijakan Penyelenggaraan rumah kos di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan masih memiliki kekurangan dalam proses implementasinya, dari indikator sumber daya masih ditemukan kekurangan sumberdaya manusia dari pelaksana kebijakan tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, namun sumber dana dan fasilitas yang diberikan DPMPTSP sudah cukup baik. Salah satu indikator yang sudah berjalan sangat baik yaitu dari sikap atau kecenderungan pelaksana, dimana pelaksana sangat memahami kebijakan tersebut sehingga dalam proses implementasinya diciptakan sistem yang mempermudah untuk perizinan dan memberikan pelayanan yang maksimal. Saran dalam penelitian ini yaitu penambahan sumber daya manusia untuk meningkatkan sosialisasi yang masih kurang dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Sidoarjo. Cara-cara dalam sosialisasi yang perlu dirubah seperti menggunakan media sosial dan media massa sehingga masyarakat dapat mengetahui kebijakan tersebut secara menyeluruh.Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Rumah Kos
IMPLEMENTASI SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM RANGKA PENJARINGAN PERANGKAT DESA DI KEDUNGPELUK KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO MOHAMMAD ANDRE DJORGHY; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

ABSTRAK Sektor sumber daya manusia merupakan sektor yang paling penting untuk menggerakan roda pemerintahan. Tak terkecuali di tingkat paling bawah yaitu di tingkat Desa, di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat banyak kekosongan jabatan perangkat Desa. Hal tersebut tentunya membuat roda pemerintahan di tingkat Desa tidak bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Langkah pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan kekosongan jabatan di tingkat Desa tersebut disambut positif oleh kelompok sasaran, mulai dari pemerintah Desa hingga Lembaga Desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Dengan adanya peraturan tersebut terjadi percepatan pengisian jabatan perangkat Desa, apalagi dengan penggunaan mekanisme baru dalam penjaringannya yaitu dengan Computer Assisted Test. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitais. Lokasi penelitian yaitu di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, purposive sampling dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 55 tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Kedungpeluk Kecamatan Candi sudah baik namun belum maksimal. Karena masih kurangnya pemerataan persebaran informasi tentang adanya kegiatan penjaringan perangkat Desa di Desa Kedungpeluk. Menurut George C. Edward ada 4 variabel implementasi kebijakan publik, antara lain : 1) Komunikasi, Panitia penjaringan perangkat Desa di Kedungpeluk telah melakukan komunikasi yang intens dengan pihak pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penjaringan perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. 2) Ketersediaan sumber daya, pada variabel ini semua ketersediaan sumber daya disiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan jadi waktu pelaksanaan tidak ada kendala dalam hal sumber daya. 3) Sikap dan komitmen pelaksana program (Disposition), seluruh pihak yang berkepentingan dalam program ini memiliki komitmen karena adanya legalitas dan dasar hukum yang jelas. 4) Struktur Birokrasi, Dalam implementasinya tidak ada kerancuan dalam pelaksanaan kegiatan penjaringan perangkat Desa di Kedungpeluk, karena persebaran komitmen dan aturan yang jelas. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Computer Assisted Test.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU JOMBANG SEHAT (KJS) NON-DATABASE STUDI PADA PASIEN RAWAT INAP DI RSUD KABUPATEN JOMBANG DINA HARDIYANTI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Abstrak Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengeluarkan program jaminan kesehatan berupa Kartu Jombang Sehat (KJS). Hal ini tercantum dalam Peraturan Bupati No 1 Tahun 2017. Tujuan dari adanya Kartu Jombang Sehat sebagai wujud salah satu program prioritas pemerintah yaitu Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan kegiatan perlindungan dan Jaminan Sosial Layanan Kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi program Kartu Jombang Sehat (KJS) Non-Database di RSUD Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Masih terdapat beberapa hal yang belum maksimal ada indikator kondisi lingkungan masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat Kabupaten akan kesulitan dalam hal transportasi. Selain itu, faktor ekonomi maupun pendidikan juga sangat berpengaruh untuk respon masyarakat terhadap adanya perubahan kebijakan pemerintah. Pada indikator sumberdaya organisasi terjadi Pendanaan KJS beberapa tahun terakhir ini ditanggung oleh pihak RSUD karena biaya sudah melampaui anggaran APBD. Hal ini menyebabkan sarana prasarana kurang maksimal. Pada Indikator karakteristik dan kemampuan agen pelaksana salah satunya yaitu kurangnya kedisiplinan di beberapa kantor desa. Selain itu dalam hal prosedur pengurusan Kartu Jombang Sehat ini masih terlalu panjang dan rumit sehingga kurang efisien. Saran dalam penelitian ini yaitu pihak pelaksana program sebaiknya lebih maksimal dalam hal sosialisasi yaitu memperbanyak media sosialisasi. Selain itu dalam hal prosedur permohonan KJS Non-Database sebaiknya bisa disederhanakan agar lebih efektif dan efisien. Selain itu diharapkan pihak RSUD Kabupaten Jombang menambah jumlah ruangan rawat inap untuk mengatasi permasalahan ketika jumlah pasien rawat inap semakin banyak. Kata Kunci: Kata Kunci: Implementasi, Program, Kartu Jombang Sehat.
Co-Authors ACHMAD IRGI RIZA ARTANDI Achmad Nabil Nurul Haq AIMATUSH SHOLIHAH AINUN KUSUDUR Ajeng Kusuma Alfian Fauzi Ardiyanto ALJARREAU MAHMUD SUTRISNO ANIS NUR FADHILAH ANUGRAH ARY KURNIAWAN Arik Susanti Ayu Octafia Azhari BAMBANG SIGIT WIDODO BERIL ISDITYO NADIS Christina Yovanka Christina Yovanka Cindy Dwi Antika DELDHA EQY ARTAMALIA Delia Fahriana Sahira DIAN ARLUPI UTAMI Dian Dwi Kustatiria DIAZ ASTIZA DINA HARDIYANTI DINA SRI ANITA DINDA PLAWINDRI NOVIANTARI ELYSA PUSPITA SARI Eny Sulistyowati Eva Hany Fanida FANDI EKA SETYAWAN PUTRA FINA ANGGRAENI Firda Aprilian Putri firdanada ristriannisa FITRI NILAM SARI FITROTUN NISWAH FLORIDA SYAKILA SEPTIANTI Galih W. Pradana HENDRO ADI WIBOWO HIMMA FARIDATUL HUSNA IKE PENILITA Imelda Melina Sari Intan Ismariana KHANIN KHOLID MABRURI Linda Wahyuni M AINUDIN AL AFGHONI MAHENDRA GITA NILASARI Mariya Ulfa Meirinawati MOHAMMAD ANDRE DJORGHY Mohammad Rizqi Haji Ega Firnanda Muhammad Akbar Muhammad Turhan Yani Nafa Nabilla Dwi Eriana NOVIA MUQTI YUNISIA AINUR HAQIQI NUR AHMED NUR ENGGAR IRIANI NUR MUFIDAH Oktavia Putri Mandasari RAHMAT SUKRON ARDI HIDAYAT RAKA AMYRUL SURYA RASHIF GHANI HARVIANTO REZA RAHMAD KURNIAWAN RIA PITRIANI RISKHA LAILA FITRIANA Rizki Wahyu Amanta Ruli Ani Siregar RUNGKY LECESNAWATI SATRIA BUDI SETIAWAN SHERYN WIJAYANTI Shofiyatun Nuzuliyah SILVIA AYU ARIYANTI Siska Wulandari SUCI NURUL ALLIFAH Tjitjik Rahayu Trenda Aktiva Oktariyanda Via Mega Arista Wana Eka Listiani WINDIANY PUTRI EFFENDY Yazid Dwi Kurniawan Yeni Wulansari YULI YANA WULANSARI YUNITA EKA RIZKI LESTARI Zafrul Dedy Setyawan ZULIA SAIDAH