Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.936

P-Index

This Author published in this journals

All Journal E-JOURNAL MANAJEMEN FE UNTAD Masalah-Masalah Hukum Paramita: Historical Studies Journal JURNAL FIAT JUSTISIA Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan AMANNA GAPPA Hasanuddin Law Review JURNAL CENDEKIA HUKUM Jambe Law Journal Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Media Iuris International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Jurist-Diction Balobe Law Journal PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah) Indonesia Law Review (ILREV)

Maskun

Unknown Affiliation

Author-ID : 317393

Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online Andi Pratiwi Yasni Putri; Ahmadi Miru; Maskun
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i2.12617

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna layanan belanja online berbasis aplikasi atas penyalahgunaan fitur paylater oleh pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Kota Makassar, yaitu Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 dan pada beberapa perusahaan aplikasi belanja online yang menyediakan layanan paylater, seperti PT. Trinusa Travelindo (Traveloka), PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), dan PT. Shopee International Indonesia (Shopee). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan fitur kredit (paylater) oleh pihak ketiga melalui aplikasi belanja online telah diterapkan oleh para penyedia jasa fitur paylater. Perlindungan hukum berorientasi pada upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan), seperti bekerja sama dengan lembaga tersertifikasi di dalam menyimpan dan menjaga keamanan data-data/informasi pengguna, menerapkan sistem keamanan berlapis, dan memberikan edukasi kepada para pengguna jasa. Terhadap kasus pembobolan akun paylater yang telah terjadi, pada umumnya penyedia jasa tidak bertanggung jawab sebagaimana telah ditegaskan di dalam kebijakan privasi penggunaan layanan, sehingga beban kerugian yang timbul akibat kasus pembobolan akun tetap dipikul oleh konsumen.

Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak Ariefulloh Ariefulloh; Abd. Asis; Maskun Maskun
Jambura Law Review Volume 1 No. 2 July 2019
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pelanggar lalu lintas oleh anak pasca penerapan e-tilang dan bentuk tindak lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical research). Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pelanggar lalu lintas oleh anak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak dan peraturan pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Penindakan terhadap pelanggar anak, dilakukan dengan meneruskan berkas pelanggaran anak yang bersangkutan ke Pengadilan dan dijatuhi sanksi berupa denda. Penindakan lanjutan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang ditilang di Kab, Konawe adalah dalam bentuk penjatuhan sanksi Pidana Denda. Aparat penegak hukum masih belum menerapkan UU SPPA khususnya dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Regulation and Protection of Cloud Computing: Literature Review Perspective Maskun Maskun; Rian Nugraha Anwar
Jambura Law Review VOLUME 3 NO. 2 jULY 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Cloud computing is one of the developments of the internet of things. It cansay that it is a new industry in era revolution 4.0. particular to store data,including customer data privacy. The research aims to determine someregulations and protection of cloud computing at either international ornational levels. The research methods are normative legal research whichapplies some regulations both international and national legalinstruments. The research results show that some internationalinstruments can be seen in general and specific international instruments.The general instruments are such as the Universal Declaration of HumanRights 1948 (UDHR) and International Covenant on Civil and PoliticalRights 1996; the specific instruments are such as OECD GuidelinesGoverning the Protection of Privacy and Transborder Flows of PersonalData, 1980, Council of Europe Convention for the Protection of Individualsconcerning the Processing of Personal Data, 1981, and United NationGeneral Assembly Resolution on the Right of Privacy in the Digital Age,2014. In the Indonesian context, the regulation of it can be seen such as TheLaw No. 39 of 1999 Concerning Human Rights, The Law No. 14 of 2008Concerning Public Information Disclosure, The Law No. 36 of 2009Concerning Health, the Law No. 19 of 2016 concerning amendment of theLaw No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactionand other sectoral regulation. Therefore, it can conclude that the need forregulation of cloud computing and its protection is needed to guaranteethat those data are protected.

Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser Hasbi Assidiq; Maskun; Siti Nurhaliza Bachril; Nurul Habaib Al-Mukarramah
Jurist-Diction Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i3.35782

AbstractOne of the decisions that can be used as a reference related to the restoration of peatlands is the verdict against the law by PT. Kalista Alam which was sued by the Ministry of Environment and Forestry. In this decision, the company was sentenced to carry out environmental restoration actions on burned peat land covering an area of approximately 1000 hectares. This paper aims to analyze the basis of judges' considerations for imposing sentences for reparations, and their relationship to corporate responsibility within the framework of legal arrangements related to guiding principles regarding business and human rights. This paper is a conceptual paper that analyzes the judge's considerations in making the decision normatively, and its relationship to the guiding principles regarding business and human rights. The findings show that the judge's decision is in line with the guiding principles regarding business and human rights which considers access to recovery from environmental damage that has occurred, and the impact on the surrounding community.Keywords: Corporate Responsibilities; Peatland Restoration; Environment. AbstrakSalah satu putusan yang dapat menjadi rujukan terkait dengan pemulihan lahan gambut, adalah putusan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Kalista Alam yang digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam putusan ini, perusahaan dihukum untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan gambut yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar. Tulisan ini hendak menganalisis dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman tindakan pemulihan, dan hubungannya dengan tanggung jawab korporasi dalam kerangka pengaturan hukum terkait dengan prinsip-prinsip panduan mengenai bisnis dan HAM. Tulisan ini merupakan tulisan konseptual yang menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut secara normatif, dan hubungannya dengan prinsip-prinsip panduan mengenai bisnis dan HAM. Hasil temuan menunjukkan bahwa putusan hakim telah sejalan dengan prinsip-prinsip panduan mengenai bisnis dan HAM yang mempertimbangkan akses pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat sekitar. Kata Kunci: Tanggung Jawab Korporasi; Pemulihan Lahan Gambut; Lingkungan Hidup.

Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika Muhammad Kamran; Maskun Maskun
Balobe Law Journal Vol 1, No 1 (2021): Volume 1 Nomor 1, April 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Introductioan: The current proliferation of online buying and selling is also followed by the high risk of online fraud.Purposes of the Research: Know and understand the legal effects of fraud in online buying and selling agreements in the Indonesian positive law.Methods of the Research: This research is a normative legal research. It applied some approaches such as a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, an analytical approach, and a theoretical approach. The legal materials used were qualified as a primary, secondary, and tertiary legal materials. They were then analysed with qualitatively with deductive and inductive methods.Results of the Research: The legal consequence of fraud in online buying and selling agreements in the Indonesian positive law creates responsibility for consumer losses in electronic transactions as regulated by those regulations. For losses of the consumer, the person, who due to his/her fault published the loss, should compensate the loss.

Legal Strength on the Minute of Meeting Made by a Notary to Shareholders Through the Online System (Teleconference) Widya Islamiyah; Maskun Maskun; Wiwie Heryani
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 5, No 1 (2022): Doktrina:Juornal of Law April 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i1.6115

This study aims to: 1) Assess the legal strength of the minutes of meetings made by a notary to shareholders through the online system (Teleconference); 2) To check that the deed of the minutes of the meeting made by a notary to the shareholders through the online system (teleconference) is in accordance with the principle of professionalism as regulated in Law no. 2 of 2014 in conjunction with Law no. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. This type of research is normative legal research, namely by reviewing materials from various laws and regulations and other supporting materials from various literatures related to the problem. Non-legal materials obtained using a conceptual approach carried out at Notary and/or PPAT offices in Makassar City through interviews. Then the legal and non-legal materials are analyzed using qualitative methods, namely analyzing legal materials related to the problem under study and the results obtained are described descriptively, namely by describing, explaining and describing according to the problems in this study, conclusions will then be drawn. The results of this study indicate that: 1) The legal force of the deed of minutes of the GMS by a notary through the online teleconference system can be seen in Article 77 of the Company Law which allows that the GMS can be held via teleconference. The implementation of the GMS through teleconference has binding legal force for all parties. However, the implementation of the GMS by teleconference has several drawbacks such as not having a quorum while the rules at the GMS must all be present, the network/internet connection is usually disrupted, the signature on the attendance list in the evidence can be denied, and then there can be forgery of faces or clothes. 2) In terms of conformity with the deed of minutes of the GMS via teleconference which is connected with the principle of professionalism, there are differences of opinion between the notaries, namely, in looking at articles such as Article 77 and Article 76 paragraph (4), namely if the GMS is present and/or represented by all shareholders and all shareholders agree to hold a GMS with a certain agenda, the GMS can be held anywhere with due observance of the provisions as referred to in paragraph (3 ). Based on these rules, it is possible to have conformity with the principles of professionalism of the UUJN.

Cyber-Attack: Its Definition, Regulation, and ASEAN Cooperation to Handle with it Maskun Maskun; Irwansyah Irwansyah; Ahsan Yunus; Armelia Safira; Siti Nurhalima Lubis
Jambe Law Journal Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.4.2.131-150

The development of technology brings changes in human life, and the shift of most human activities to cyberspace is now a challenge for every country in the world. Cyber-attacks are crimes that have developed rapidly with the development of information communication and technology (ICT). Due to its impact, cyber-attacks can be considered as a crime called a crime of aggression. The focus of this paper is to determine the urgency of regulating cyberattacks as a crime of aggression and to find out the extent to which the international community has made cybercrime the focus of contemporary crime research, which is referred to as a crime of aggression. This paper shows that international cooperation is needed to create an international regime that is respected and universally accepted by the international community in relation to cyber-attacks, which can also be referred to as crimes of aggression. It is because cyber-attacks in its nature are transnational crimes and need a cooperation such as the framework of ASEAN to deal with.

TINJAUAN NORMATIF PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM PENGATURAN TATA KELOLA SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA Maskun Maskun; Hasbi Assidiq; Siti Nurhaliza Bachril; Nurul Habaib Al Mukarramah
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v6i2.239

ABSTRAKMeningkatnya konsumsi dan penggunaan plastik di era modern menyisakan berbagai permasalahan terhadap lingkungan. Sampah plastik yang sulit terurai, ditambah dengan pengelolaannya yang kurang terintegrasi, berimplikasi pada pencemaran lingkungan di darat dan di laut. Salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah produsen dari produk yang menyisakan sampah plastik. Artikel ini hendak meninjau secara normatif berbagai aturan terkait pengelolaan sampah khususnya sampah plastik di Indonesia, termasuk dan terutama mengenai tanggung jawab produsen di dalam pengelolaan tersebut. Tinjauan dan analisis dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Temuan utama mengungkapkan, masih terdapat kekurangan dan tantangan implementasi pada aturan mengenai tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah. Lebih lanjut, artikel ini juga mencoba menguraikan skema tanggung jawab produsen yang dimungkinkan untuk mengupayakan tanggung jawab produsen dalam mengurangi timbulan sampah plastik dari produk yang mereka hasilkan.Kata kunci: pengelolaan sampah plastik; tanggung jawab produsen; peraturan perundang-undanganABSTRACTThe increasing number of consumption and use of plastic in the modern era leaves various environmental problems. Plastic waste that is difficult to decompose, added with less integrated management, has implications for environmental pollution on land and at sea. One of the parties that holds responsibility for this problem is the producer of products that generate plastic waste. This article aims to normatively review various regulations related to waste management, especially plastic waste in Indonesia, including and especially regarding the responsibility of producers in such management. The review and analysis are carried out using a normative legal research method by examining various relevant laws and regulations. The main findings reveal that there are shortcomings and challenges in implementing the rules regarding producer responsibility in waste management. Furthermore, this article also tries to outline a possible producer responsibility scheme to seek producer responsibility in reducing the generation of plastic waste from the products they produce.Keywords: plastic waste management; manufacturer's responsibility; laws and regulations.

Global Cooperation in Combating Sea Piracy: The Factors behind Global Piracy Trends Radillah Khaerany; Maskun Maskun
Hasanuddin Law Review VOLUME 2 ISSUE 2, AUGUST 2016
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

The rising number of sea travel is followed by the emerging number of sea crimes such as sea piracy and maritime terrorism. In recent two decades, the number of crimes on the sea have shown an alarming figure, where areas with a dense traffic of vessels such as the Gulf of Aden and Malacca Strait becomes the hot spots for piracy crime. The main reason behind the emerging of modern piracy is the increasing number of sea transported goods which create a significant opportunity to be a huge target of crime considering the drives behind piracy is financial reason. Some area of sea piracy took place commonly in Africa and Southeast Asia.

ONLINE SELLING AND BUYING FRAUD: THE LAW OF ELECTRONIC TRANSACTION PERSPECTIVE Muhammad Kamran; Ahmadi Miru; Maskun Maskun
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 2 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i2.304

The rapid development of buying and selling online today is also followed by a high number of online based frauds. This study aims to determine the legal protection for consumers due to online buying and selling fraud. This research is a normative legal research using a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, an analytical approach and a theoretical approach. The result of this study indicates that legal protection for consumers due to online buying and selling fraud creates responsibility for consumer losses in electronic transactions as regulated both in the ITE Law, Civil Code, Criminal Code and Consumer Protection Law. The consumer losses oblige the person who due to his fault published the loss has to compensate the loss. So the recommendation of the researcher is for the online buying and selling agreement is still prone to fraud, with this fraud, it issues legal consequences, the main cause of prone to the online buying and selling business fraud is because there are several parties who are not responsible for all the items sold.

Co-Authors Abd Asis Achmad Achmad Afandi, Khairul Afianingsih, Afida Afni Afni Ahmadi Miru Ahmadi Miru Ahsan Yunus Ali Imron Ali Imron Ali Alma Manuputty Alpina Damayanti, Alpina Amaliyah, Amaliyah Amerza Fransiska Andi Pratiwi Yasni Putri Anggun Puspawati, Anggun Anita Resianty, Anita Apriantoro, Beni Ariefulloh Ariefulloh Aristina, Aprilia Tri Armelia Safira As Syakir, Abdul Rahman Ayoe Diah Sukmawati Ayu Lukita Tiana Azhar Risaldy Rum Azizah Apriyani Azizah, Anni Bakti, Fauziah P. Dany Lapeba Deka Satriya Imanda, Deka Satriya Desri Juliandri Dian Amalia Chasanah Dian Nur Pertiwi Dora Arcella, Dora Dwi Oktavia Eben Ezer Simamora, Eben Ezer Edi Hartono Edi Makmur Elindriani, Asmawati Emilda Rani Endarliani, Agnes Titis Erlangga Andalas Sakti, Erlangga Andalas Ferdiana Haryani Firdayanti, Atika Ganira Octa Maria Amru Ghassani, Maretha Harsuno, Sudiro Hasbi As Siddiq Hasbi Assidiq Hasbi Assidiq Hendrawan, Carlos Hendri Wianingsih Herpratiwi Herpratiw Hesty Sapitry Ida Nuryani Ika Surya Widya Astuti, Ika Surya Ina Novianti Indah Sri Lestari, Indah Sri Indrawan, Gustian Agung Irwansyah Irwansyah Iskandar Syah Jayanti, Dwi Gesti Juajir Sumardi Judhariksawan Judhariksawan Junairi, Asep Khairiah Khairiah Khoirudin, Achmad Didik Lia Ratnawati Lian Pratama Lilis Suryana, Lilis Luhitadati, Ambika Lusia Dwi Indriati, Lusia Dwi Lusiana Lusiana Mastrianto, Agus Masyrifah, Ainun Mega Lestari Melisa Rifaie Miftahussa'adah, Miftahussa'adah Muhammad Aji Wira Wardhana, Muhammad Aji Wira Muhammad Basri Muhammad Kamran Muhammad Kamran Muhayat, Arif Rahman MYRISTICA IMANITA Nadiah Khaeriah Kadir Naswar, Naswar Nina Indayana, Nina Nita Noviani, Nita Nofria Yuliyanti Nova Indahyani, Nova Noviasari, Fifi Nugraha, Nandar Setya Nur Maimunah Nurul Habaib Al Mukarramah Nurul Habaib Al-Mukarramah Okta Viyanti Subing Pramudia Prastika Pratama, Rinaldo Adi Pratiwi, Surya Prihatanti Prihatanti Putri Chairia, Putri Putri, Amelia Qurrotuâ€™aini, Zahra Radillah Khaerany Rafika Nurul Hamdani Ramli Raisa Ayuningtyas, Raisa Reki Fahlevi Rena Prasesti Reza Andesta Rian Nugraha Rian Nugraha Anwar Riantimala Riantimala, Riantimala Rika Warda Julianti, Rika Warda Rini, Alidiya Mei Risma M Sinaga, Risma M Risma Margaretha Sinaga S.M. Noor saputra, Ryan cahya Saputra, Sidiq Sasea, Enny Martha Sepka Kurnia Wahyuningsih Sevia Andriliani, Sevia Shawalda, Yoga Prima Sisca Devita Aprilia Siti Nurhalima Lubis Siti Nurhaliza Bachril Siti Nurhaliza Bachril Siti Sopiah Arafah sumargono sumargono Sunaryo Sunaryo Suparman Arif Susi Susanti Syaiful M Sylvia Farantika Tabligh Setiawan, Tabligh Tila Paulina Valensy Rachmedita Vivi Hardiana Wakidi Wakidi Wardoyo, Antonius Joko Widi Indah Widya Islamiyah Wiranata, Adi WIWIE HERYANI Yesi Yuana Putri Yudha, Okta Darma Yulia, Efi Yuliza Sushanty Yuniar Wike Wulandari, Yuniar Wike Yunita Susilawati Yuresti Yuresti Yusti, Indah Nina Yustina Sri Ekwandari Zafran Febriadi

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search