Claim Missing Document
Check
Articles

PEREMPUAN DALAM POLITIK DI SULAWESI UTARA Leviane Jackelin Lotulung; Deddy Mulyana
Sosiohumaniora Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.316 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i2.14889

Abstract

Pasca reformasi, tren kenaikan angka partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Provinsi Sulawesi Utara semakin nyata. Hal itu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam segala sektor kehidupan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu faktor lainnya yang mendukung perempuan Sulawesi Utara bisa begitu mudah masuk dunia politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan wawancara mendalam, pengamatan lapangan, serta studi literatur. Informannya adalah sebelas legislator perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa. Hasilnya ditemukan beberapa faktor sehingga perempuan Sulawesi Utara masuk dunia politik. Faktor-faktor tersebut yakni dukungan perundang-undangan di bidang politik, faktor sosial budaya, bahkan agama dan kedekatan calon legislator perempuan dengan pimpinan partai dan penguasa. Nama keluarga yang melekat pada nama belakang perempuan sebagai salah satu ciri budaya patriarkhi, baik yang berasal dari nama ayah maupun suami yang popular secara politik, menjadi modal tersendiri guna memperlancar perempuan masuk dunia politik.
Cross-Cultural Health Communication Mulyana, Deddy
Mediator Vol 5, No 2 (2004)
Publisher : FIkom Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap kebudayaan memiliki pandangan yang beragam tentang kesehatan atau penyakit, kehidupan atau kematian. Ada masyarakat yang menganggap penyakit sebagai nasib yang harus diterima secara fatalistik. Ada pula masyarakat yang memandangnya sebagai cobaan dari Tuhan, dsb. Selain itu, terdapat juga perbedaan konsep untuk menamai jenis penyakit tertentu pada sejumlah pengguna bahasa yang berbeda. Nama suatu penyakit dalam suatu bahasa tidak bisa diterjemahkan langsung ke dalam bahasa lain. Dokter berkebangsaan Amerika, misalnya, akan kebingungan bila menangani pasien orang Indonesia yang berpenyakti “raja singa”, karena nama penyakit itu tak bisa diterjemahkan langsung menjadi “king lion”. Keragaman budaya ini berimplikasi pada para petugas kesehatan, perawat, dokter, untuk memahami budaya pasien, yang ditanganinya, yang berasal dari komunitas budaya berbeda. Kekeliruan memahami latar belakang budaya pasien dapat menimbulkan kesalahan dalam mendiagnosis penyakit, menangani pasien, atau menentukan resep obat.
Merancang Peran Baru Humas dalam Pengembangan Otonomi Daerah Mulyana, Deddy
Mediator Vol 2, No 1 (2001)
Publisher : FIkom Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Humas pemerintah daerah, dalam upaya pengembangan otonomi daerah, seyogianya tidak lagi sekadar corong yang melulu menginformasikan kegiatan-kegiatan pemerintah kepada masyarakat, juga bukan hanya membela dan menyembunyikan cela pemerintah dari kritik yang dilontarkan publik. Lembaga humas harus berperan sebagai jembatan antara berbagai kepentingan pemerintah dan rakyat. Untuk itu, perlu dibuka dialog antara kedua pihak tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih mengembangkan kemampuan mendengarkan rakyat, alih-alih berbicara terus dan hanya ingin didengarkan. Melalui keterbukaan, dialog, dan kepekaan mendengarkan suara berbagai pihak, iklim komunikasi kondusif dapat dikembangkan sebagai wahana bagi penyelesaian berbagai masalah di daerah.
Membangun TV Publik Mulyana, Deddy
Mediator Vol 2, No 2 (2001)
Publisher : FIkom Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran televisi swasta tidak lebih sebagai penggembira yang melanggengkan budaya hedonistik lewat peran mereka sebagai agen-agen metropolis. Padahal, sudah saatnya Indonesia memiliki TV publik yang difungsikan menjadi wahana bagi masyarakat memperdebatkan urgensi permasalahan sehari-hari. Dalam perspektif multibudaya, urgensi kehadiran TV publik di Indonesia terasa semakin penting mengingat banyaknya masalah konflik antaretnis yang diakibatkan oleh prasangka-prasangka dan perbedaan kultural antaretnis yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Sementara menanti kehadiran TV publik, TV swasta yang sudah ada hendaknya mengintensifkan peran mereka sebagai pemersatu bangsa, sembari runtuhnya mitos-mitos sentralistik yang melekatkan peran penting bangsa ini hanya pada satu suku saja.
Mempersiapkan Para Jurnalis Menyongsong Era Global Mulyana, Deddy
Mediator Vol 3, No 1 (2002)
Publisher : FIkom Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desentralisasi pendidikan komunikasi mutlak diberlakukan di negara kita, karena staf akademik di perguruan tinggi yang bersangkutanlah yang secara persis mengetahui lapangan, bukan para birokrat yang duduk di belakang meja. Keterikatan kepada pemerintah pusat hanya akan menghambat pengembangan program pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Jelas bahwa soal otonomi ini akan kian meningkatkan profesionalisme pengelolaan perguruan tinggi di samping kemandirian dapat dipertahankan.
Bridging Islam and the West: Toward the Development of Intercultural Understanding Mulyana, Deddy
Mediator Vol 4, No 2 (2003)
Publisher : FIkom Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak mudah bagi bangsa Indonesia, termasuk kaum Muslimnya, untuk menjalin hubungan yang selaras dan menguntungkan dengan bangsa-bangsa Barat. Usaha itu akan lebih mungkin terlaksanajika di Indonesia sendiri sudah terjalin hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok (etnik, ras, agama). Sayangnya, sepanjang sejarahnya Indonesia penuh dengan berbagai konflik antarkelompok, khususnya dalam beberapa tahun belakangan ini. Problem nasional ini harus diselesaikan terlebih dulu sebelum kita menyelesaikan problem intemasional. Setidaknya ada duafaktor yang menghambat terbentuknya Indonesia yang rukun dan makmur: pertama, faktor struktural yang mencakup perbedaan kaya-miskin dan keterbelakangan pendidikan kebanyakan rakyat hidonesia; dan kedua, faktor kultural, yakni, terdapat begitu banyaknya kelompok suku dengan bahasa masing-masing yang masih saling berprasangka dengan sesamanya, baik secara terbuka ataupun secara Laten. Dalam hubungannya dengan Barat, secara psikologis hangsa Indonesia masih menderita penyakit rendah-diri akut yang ditandai dengan kekagwnan pada Barat serta peniruan atas nitai dan gaya hidup Barat yang berlebihan. Sebagai .wlasi untuk mengatasi masalah-masalah di atas, Indonesia perlu merumuskan kembali identitas nasional dan budayanya yang terdiri dari nilainilai positifdari sejarah. budaya (termasuk nilai-nilai agama universal), serta dari sumber budaya manapun sejauh aspek-aspek budaya tersebut meningkatkan martabat manusia Indonesia. Implisit dalamll usaha itu adalah reorientasi pendidikan nasional yang ditandai dengan terselenggaranya pendidikan multibudaya di segala tingkatan pendidikan serta melalui media massa, disertai dengan llsaha untuk mengatasi kendala struktural yang ada.
Menimbang Iklan Politik di Media Massa Menjelang Pemilihan Presiden 2004 Mulyana, Deddy
Mediator Vol 5, No 1 (2004)
Publisher : FIkom Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai penelitian menunjukkan, pemberitaan kampanye politik tidak begitu berpengaruh untuk mengubah perilaku memilih, selain memperteguh kecenderungan yang sudah ada. Oleh karena itu, iklan politik di kita – yang mirip dengan iklan kecap yang selalu mengklaim sebagai nomor satu–paling banter sekadar mengekalkan memori khalayak bahwa para capres dan cawapres itu eksis dan dapat dipertimbangkan untuk dipilih. Berdasarkan Teori Penggolongan Sosial, kesetiaan khalayak kepada partai politik atau kandidat politik lebih bersifat primordial, alih-alih merupakan pilihan rasional. Keanggotaan orang-orang dalam suatu kelompok tertentu menimbulkan dampak yang penting atas perilaku mereka. Media massa mungkin berhasil mempengaruhi massa untuk mengubah pilihan bila komunikasi tatap-muka juga digunakan untuk memperteguh pesan-pesan media massa. Bila komunikasi tatap-muka tidak dilakukan, pilihan seseorang akan lebih dipengaruhi kelompok rujukannya. Dalam konteks demikian, kampanye politik –lewat media massa– akan berdampak penting terutama bagi khalayak yang belum punya pilihan. Dengan asumsi bahwa setiap pertambahan suara itu penting, maka kampanye politik, termasuk iklan politik, harus dirancang sungguh-sungguh untuk menciptakan citra kandidat sebaik mungkin. Dan, para tim sukses sebaiknya tidak menggunakan iklan sloganistik, melainkan yang dramatik, tetapi rasional, tidak jauh dari kenyataan para kandidat. Untuk itu, media yang tepat adalah televisi. Dalam media ini, komunikasi verbal dan nonverbal, termasuk penampilan, perlu diperhatikan untuk mengarahkan kandidat agar tampil prima di mata khalayak. Lewat acara debat di televisi, sang kandidat dapat menampilkan citra-dirinya semaksimal mungkin, mulai dari kepribadian, kecerdasan hingga daya tarik fisiknya.
Komunikasi Getok Tular Pengantar Popularitas Merek Harjanto, Rudy; Mulyana, Deddy
Mediator Vol 9, No 2 (2008): Dari “Starbucks’ hingga Pembebasan Biaya Kesehatan Dasar
Publisher : FIkom Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Word of mouth (WOM) is a self-spreading chained series of communication in a certain community. The term ‘mouth’ was derived from the fact that the mode of message delivery in WOM is mainly orally, informally, and personally—reflecting the ways we had been talking each other in daily conversation. Technological advance has broadening the scope of WOM. Through the Internet, WOM appears in many digital communication features such as website, online profile pages, personal blog postings, and of course, exchanging mails. WOM, in many ways, has enriched conversation content by exchanging information, knowledge, views, and so on. In a collectivist society like Indonesia, WOM melted—in fact integrated within families (family, clans, working class, etc.). Traditionally, WOM occured when people interested in certain topic. As a form of communication, WOM could be developed as reference channel to popularize a brand (product). This is due because audience believe more to message delivered by somebody they know or respected by them.
Indonesian postgraduate students’ intercultural communication experiences in the United Kingdom Sarah Aisha; Deddy Mulyana
Jurnal Kajian Komunikasi Vol 7, No 1 (2019): Accredited by Kemenristekdikti RI SK No. 48a/E/KPT/2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.737 KB) | DOI: 10.24198/jkk.v7i1.20901

Abstract

Despite the increasing number of Indonesian postgraduate students studying overseas, including in the United Kingdom, not many studies have been done on their intercultural communication experiences and academic engagement. This research aims to investigate Indonesian postgraduate students’ intercultural communication experiences and academic engagement in the United Kingdom. In this study, we address the following research question: What are the hindering factors and the facilitating factors of Indonesian postgraduate students’ academic engagement within their courses of study? A qualitative research method is used in this study, based on semi-structured interviews with 13 participants. The results of the study indicate that the students are more engaged in some areas, such applying deep learning strategies by connecting ideas, and less engaged in others, such as interacting with academic staff. Several interrelated factors were indicated as contributing to facilitating or hindering academic engagement which include sociocultural, institutional, and individual factors. The hindering factors consists of the transition to a new academic environment, intense academic workload, ‘expert’ or ‘boring tutors, linguistic barriers, and having feelings of uneasiness. Conversely, the facilitating factors consist of institutional support service, course design, caring and casual tutors, learning from prior experiences, having the initiative to ask, and realizing to make the most of the opportunity.
Bridging Islam and the West: Toward the Development of Intercultural Understanding Deddy Mulyana
MediaTor (Jurnal Komunikasi) Vol 4, No 2 (2003): Dari Politik, Media, sampai Lain-Lain
Publisher : Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mediator.v4i2.1028

Abstract

Tidak mudah bagi bangsa Indonesia, termasuk kaum Muslimnya, untuk menjalin hubungan yang selaras dan menguntungkan dengan bangsa-bangsa Barat. Usaha itu akan lebih mungkin terlaksanajika di Indonesia sendiri sudah terjalin hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok (etnik, ras, agama). Sayangnya, sepanjang sejarahnya Indonesia penuh dengan berbagai konflik antarkelompok, khususnya dalam beberapa tahun belakangan ini. Problem nasional ini harus diselesaikan terlebih dulu sebelum kita menyelesaikan problem intemasional. Setidaknya ada duafaktor yang menghambat terbentuknya Indonesia yang rukun dan makmur: pertama, faktor struktural yang mencakup perbedaan kaya-miskin dan keterbelakangan pendidikan kebanyakan rakyat hidonesia; dan kedua, faktor kultural, yakni, terdapat begitu banyaknya kelompok suku dengan bahasa masing-masing yang masih saling berprasangka dengan sesamanya, baik secara terbuka ataupun secara Laten. Dalam hubungannya dengan Barat, secara psikologis hangsa Indonesia masih menderita penyakit rendah-diri akut yang ditandai dengan kekagwnan pada Barat serta peniruan atas nitai dan gaya hidup Barat yang berlebihan. Sebagai .wlasi untuk mengatasi masalah-masalah di atas, Indonesia perlu merumuskan kembali identitas nasional dan budayanya yang terdiri dari nilainilai positifdari sejarah. budaya (termasuk nilai-nilai agama universal), serta dari sumber budaya manapun sejauh aspek-aspek budaya tersebut meningkatkan martabat manusia Indonesia. Implisit dalamll usaha itu adalah reorientasi pendidikan nasional yang ditandai dengan terselenggaranya pendidikan multibudaya di segala tingkatan pendidikan serta melalui media massa, disertai dengan llsaha untuk mengatasi kendala struktural yang ada.