Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

5.731

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Hukum Respublica Jurnal Sains Sosio Humaniora Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pustaka Mitra : Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat Jurnal Karya Abdi Masyarakat Limbago: Journal of Constitutional Law Joong-Ki

Meri Yarni

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Author-ID : 3276364

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

ANALISIS PENGATURAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Shelly Winda Puspita Sari; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Tujuan penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemekaran daerah kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 23 thun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum apabila persyaratan dasar kewilayahan dipenuhi tetapi persyaratan dasar kapasitas daerah tidak memenuhi. Permasalahan penelitian ini adalah 1.) Bagaimana pengaturan pemekaran daerah kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 23 thun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2.) Bagaimana menganalisis implikasi hukum apabila persyaratan dasar kewilayahan dipenuhi tetapi persyaratan dasar kapasitas daerah tidak memenuhi. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Pengaturan pemekaran daerah kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap kriteria maupun ukuran tentang standar minimal persyaratan dasar kapasitas daerah terkait potensi ekonomi, keuangan daerah dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagai persyaratan pemekaran daerah, tidak diatur secara jelas dan tegas. Terkait pengaturan pembentukan kabupaten di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur secara spesifik dan hingga saat ini Pemerintah Pusat belum mengeluarkan pedoman/ ketentuan lebih lanjut sebagai turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP); 2.) Implikasi hukum apabila persyaratan dasar kewilayahan dipenuhi tetapi persyaratan dasar kapasitas daerah tidak memenuhi, yaitu pada daerah yang baru mekar justru produk hukum daerah masih stagnan sehingga sering terjadi kekosongan produk hukum daerah di daerah pemekaran.

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Dina Lorenza; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstrak Adanya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2019, untuk mengetahui apa saja konsekuensi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terhadap partai politik calon peserta pemilihan umum yang tidak mengikuti verifikasi. Manfaat penelitian ini adalah Untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan penalaran, menambah wawasan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum tata negara khususnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Apa konsekuensi peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi. Metode yang digunakan pada penelitian penulis adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji kesesuaian aturan dengan pelaksanaan atau penerapan dilapangan. Hasil penelitian ini adalah verifikasi admnistrasi dan verifikasi faktual peserta Pemilu di Provinsi Jambi dan Konsekuensi partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu tahun 2019. Adapun kesimpulannya Kegiatan verifikasi partai politik bertujuan untuk memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

FUNGSI BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 Bima Wahyu; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganilisis fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Provinsi Jambi. Dikarenakan membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim jika semua orang muslim khususnya di kota jambi membayar zakat maka akan menjadi masalahyang tidak wajar ketika mendengar penduduk Kota Jambi anaknya tidak merasakan bangku pendidikan dan masih ada yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penelitian ini juga ingin mengetahui pebgelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin di Kota Jambi, sehingga diketahui pelaksanaan maupun langkah-langkah strategis yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah dalam memberdayakan masyarakat fakir miskin dan fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kota Jambi, dan ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS daqlam pengelolaan zakat serta dalam program pemberdayaan fakir miskin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskripsi kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan peran bazda dalam pemberdayaan masyarakat fakir miskin di kota jambi sangat efektif, semua program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan bantuan usaha dan bantuan-bantuan lainnya guna melakukan pemberdayaan Pengelolaan dana zakat yang dilakukan bazda Kota Jambi mengikuti prosedur yang tertera Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Studi Komparatif Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Gemmy Anugerah Prasetya; Meri Yarni; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Presiden dalam mengangkat Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tahapan mekanisme pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum yang berhubungan dengan permasalahan pengaturan kewenangan Presiden dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aturan mengenai mekanisme pengankatan Kepala kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bedasarkan hasil pembahasan, bahwa setelah bergulirnya masa order baru dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Presiden harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu sebagai cerminan dari sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan Presidensil dengan prinsip check and balances. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak terdapat aturan mengenai bagaimana calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan DPR tetapi tidak ditetapkan oleh Presiden. Adapun mekanisme yang seharusnya, bahwa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan fit and poper test dan telah mendapat persetujuan dari DPR haruslah dilantik/ditetapkan oleh Presiden.

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012 Pebi Ramadian; Meri yarni; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kewenangan Wakil Menteri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. 2) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian.Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 terlihat jelas kewenangan dari Wakil Menteri, namun mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 hal ini terlihat bertentangan. dimana dijelaskan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”. Hal ini berarti Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara apa yang membutuhkan pengangkatan Wakil Menteri. 2) Ada 2 mekanisme pertanggungjawaban Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri dalam Kementerian Negara yang pertama pertanggungjawaban terhadap Presiden dan kedua pertanggungjawaban terhadap Menteri.

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN KEBEBASAN HUKUM BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET Etika Dwi Hardiyaningsi; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims to: 1) To find out how the legal protection of the regulation of freedom of expression through the internet media, 2) To find out how the form of the Indonesian state's obligation to protect the right to freedom of expression on the internet media. The method used in this stkebebudy is the normative juridical method, which is a legal research that is prescriptive not descriptive as in social and natural sciences, the approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and regulations. legislation. The results obtained are: 1). Freedom of expression in Indonesia, both orally and in writing, has been guaranteed and has been regulated in the rules contained in the 1945 Constitution until it is contained in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant On Civil And Political Rights (International Covenant on Civil and Political Rights), 2) The rights and obligations of the state (government) and citizens are regulated in law - The 1945 Constitution is in the fourth paragraph. and Article 281 paragraphs (4) and (5). The fourth paragraph contains the goals and obligations of the state that must be carried out by every government, namely protecting the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia, advancing public welfare, educating the nation's life, and implementing world order based on independence, eternal peace, and social justice. Keywords; Freedom of Opinion, Internet.

PERANAN LURAH DALAM MENDISTRIBUSIKAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS DI KELURAHAN PAYO LEBAR KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI) Pinki Anzasmara; Meri Yarni
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20006

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan lurah dalam mendistribusikan bantuan social terhadap masyarakat terdampak covid-19 di kelurahan payo lebar kecamatan jelutung kota jambi. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 dan Kendala Apa Saja Yang di Hadapi Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa Peran Lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial paket sembako sudah bagus dalam hal ini Lurah berusaha adil semaksimal mungkin dan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Lurah yaitu “masyarakat yang kurang mampu karena melihat dari sisi kehidupannya bergantung mungkin hanya berjualan pecal, jual gorengan, supir angkot, kuli bangunan sebatas itu saja yang kita anggap kurang mampu padahal banyak juga masyarakat yang dirumahkan dari perusahaan, pemutusan hubungan kerja ini juga termasuk masyarakat yang terdampak covid-19 tetapi prioritas utama itu masyarakat yang kurang mampu dan berusaha adil semaksimal mungkin.

EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA SUMBERSARI KECAMATAN RIMBO ULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA Niken Arum Sari; Meri Yarni; Irwandi Irwandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i2.22188

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahu bagaimana keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo di tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kendala yang dihadapi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Tata cara dalam pengambilan sempel yaitu Purposive Sampling. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pemanfaatan potensi alam yang ada di Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dengan BUMDES ini mendirikan unit usaha baru yang lebih memanfaatkan potensi Desa dan banyak nya kendala yang dihadapi BUMDES Sumbersari ini membuat macetnya beberapa unit usaha yang sudah berjalan. Hal ini tentunya akan menjadi penghalang dalam memajukan dan berkembangnya unit usaha BUMDES.

Co-Authors Alissa, Evalina Amin Nasution, Muhammad Andrizal Andrizal Arfa, Nyimas Bima Wahyu Dhil's Noviades Diana Amir Dina Lorenza Dwi Suryahartati Etika Dwi Hardiyaningsi Faizah Bafadhal Gemmy Anugerah Prasetya Irwandi Irwandi Irwandi Irwandi Irwandi Iswandi Iswandi Kosariza Kosariza Kosariza Kosariza, Kosariza Muhammad Amin Nasution Muhammad Eriton Nazifah Nazifah Nazifah Nazifah, Nazifah Netty Netty Netty Netty Netty Netty,, Netty, Niken Arum Sari Nys. Arfa Nys. Arfa Pebi Ramadian Pinki Anzasmara Prasna, Adeb Davega Priskap, Ridham Ridham Priskap Rifqi Febrian Rifqi Febrian Shelly Winda Puspita Sari Suhermi Suhermi Suhermi, Suhermi Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Taufan Dyusandra Putra Tito Kharfia Valen

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Limbago: Journal of Constitutional Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Limbago: Journal of Constitutional Law