Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
6.145
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Menara Ilmu Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jejaring Administrasi Publik (JAP) PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ekonomi Aktual Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Education, Cultural, and Politics Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy Publicness: Journal of Public Administration Studies Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Adabi: Journal Of Public Administration And Business
Lince Magriasti
Universitas Negeri Padang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

 1 
EFEKTIVITAS PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG Fobi Habibillah; Lince Magriasti
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3009

Abstract

Penelitian membahas tentang efektivitasi peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Peneltian ini didasarkan pada banyaknya jumlah laporan masyarakat yang masuk kepada Ombudsman Sumatera Barat terkait dugaan maladministrasi yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Untuk itu diperlukan pengawasan oleh Ombudsman untuk mengelola pengaduan masyarakat serta mencegah terjadinya maladministrasi yang berulang di Kantor Pertanahan Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif semu/ quasi qualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, serta studi dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan uji keabsahaan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penelitian ini menggunakan teori Sondang P. Siagian (1978) yang terdiri dari lima indikator. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan menggunakan indikator tersebut, peran pengawasan Ombudsman Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Padang sudah bisa dikatakan efektif dan berjalan dengan baik sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1978).
Inovasi Pelayanan Publik E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo Dalam Mengatasi Masalah Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo Yuda Tri putra; Lince Magriasti
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v6i1.2799

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan inovasi pelayanan publik E-Pendampingan Halo Jaksa Kejaksaan Negeri Tebo dalam mengatasi masalah pembangunan  gedung poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo. Latar belakang penelitian ini karena adanya permasalahan pembangunan di Kabupaten Tebo khusunya pembangunan infrastruktur salah satunya yaitu pembangunan gedung poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Kabupaten Tebo dikarenakan pekerja yang terpapar covid serta adanya pembatasan peregerakan kegiatan masyarakat (PPKM) di masa pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuasi kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan data hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Pemilihan infoman menggunakan teknik purposive sampling dengan uji keabsahaan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana E-Pendampingan Halo Jaksa tersbut digunakan sebagai media penyampaian informas progres pembangunan serta sebagai media komunikasi untuk bantuan p endampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tebo dalam membantu mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Tebo tentunya juga permasalahan pembangunan gedung poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Tebo. Selanjutnya melihat bagaimana dampak yang dihasilkan dari adanya E-Pendampingan Halo Jaksa tersebut dalam pembangunan gedung poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Syaifudin Tebo
IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI NAGARI BATIPUAH ATEH KECAMATAN BATIPUH Robbi Rifani; Lince Magriasti
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3016

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the Program Sembako in Nagari Batipuah Ateh and to find out the obstacles in its implementation. Determination of informants using purposive sampling technique and the form of checking the validity of the data with triangulation techniques. Techniques and data collection through interviews and documentation. This research is a quasi-qualitative. This research uses Richard E. Matland's implementation model. The results of this study indicate that the implementation of the Program Sembako is quite optimal. However, there are still some obstacles that occur in the process of implementing the basic food program in Nagari Batipuah Ateh.
PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELESAIAN LAPORAN MALADMINISTRASI BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA PADANG TAHUN 2020 Farah Fadila; Lince Magriasti
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3376

Abstract

Peneltian ini berdasarkan pada banyaknya jumlah laporan masyarakat yang masuk kepada Ombudsman Sumatera Barat terkait dugaan maladministrasi yang terjadi pada bidang pendidikan khusus PPDB di  Kota Padang. Permasalahan tersebut diperlukan penyelesaian oleh Ombudsman untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat serta mencegah terjadinya maladministrasi yang berulang di bidang pendidikan khusus PPDB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan maladministrasi bidang pendidikan di Kota Padang. Dalam mengukur peran tersebut, peneliti menggunakan teori peran Dedi Mulyadi (2016)), indikator tersebut terdiri dari tingkat pekerjaan dari kualitas dan kuantitas, penyelesaian sesuai target dan waktu, inisiatif dan daya kreatifitas, dan proses komunikasi, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan maladministrasi bidang pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan Kota Padang. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Peran Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan bidang pendidikan Kota Padang secara keseluruhan sudah berjalan walaupun belum maksimal. Dari kualitas Ombudsman sudah menjalankan salah satu tugasnya yaitu dengan menindaklanjuti laporan maladministrasi dan dari kuantitas sudah melebihi target yang sudah diterapkan. Ini berarti masih banyak ditemukan maladministrasi bidang pendidikan. Dari target sudah baik karena melebihi target yang sudah ditentukan dan dari waktu penyelesaian terkait PPDB cepat, inisiatif sudah baik dengan menjalankan aturan yang sudah dibuat pemerintah terkait PPDB dan daya kreatifitas sudah punya yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan, dan proses komunikasi dilakukan sudah berjalan baik antar Ombudsman maupun Dinas Pendidikan. Sedangkan kendala yang dihadapi Ombudsman Sumatera Barat dalam penyelesaian laporan maladministrasi bidang pendidikan adalah factor internal yang terdiri dari regulasi sudah ada akan tetapi apabila tidak ada Ombudsman harus mencari aturan terkait bidang pendidikan, kendala lainnya sarana dan prasarana dimana dari sarana kekurangan dana dan prasarana bidang PVL kekurangan spesifikasi dan penyelesaian alat rekam serta dari Dinas Pendidikan Kota Padang kekurangan penyebaran sekolah di kelurahan, lainnya dari kendala yaitu SDM yang membuat Ombudsman meminta bantuan pada bidang lain. Selain diatas terdapat faktor eksternal dimana dilihat dari masyarakatnya yang tidak paham tugas Ombudsman dan mereka tidak membaca regulasi yang terkait khusus pendidikan.
Peran Dinas Pertanian dalam Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Organik di Kabupaten Agam Nada Hayati; Lince Magriasti
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3757

Abstract

Pertanian organik merupakan sistem pertanian berkelajutan dengan menggunakan bahan organik. Untuk mendukung pertanian organik di Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan agar  mengetahui peran Dinas Pertanian Kabupaten Agam dalam menigkatkan pemberdayaan kelompok padi organik di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitaif semu atau quasi kualitatif. Teknik dan pengumpulan data didapatkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori menurut Musa, penulis meneliti tentang peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok tani organik di Nagari Kamang Mudiak dilihat dari tiga peran yaitu 1) peran pemerintah sebagai regulator, 2) peran pemerintah sebagai dinamisator, dan 3) peran pemerintah sebagai fasilitator. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam dalam memberdayakan kelompok tani padi organik di Nagari Kamang Mudiak belum optimal. Kata kunci: Peran Dinas Pertanian, Pemberdayaan Kelompok Tani, Pertanian OrganikKata kunci: Peran Dinas Pertanian, Pemberdayaan Kelompok Tani, Pertanian Organik 
Analisis Komparatif Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Kota Padang Elvia Siskha Sari; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5401

Abstract

Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang. Berbagai cara dan strategi pemerintah menarik perhatian masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Salah satunya adalah kota Padang yang pada tahun 2018 hanya terdaftar 75% dari jumlah pendudukan dalam jangka waktu 4 tahun yaitu pada tahun 2022 jumlah peserta JKN meningkat menjadi 95,38%. Dibandingkan dengan kota di Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan UHC, dan beberapa kota lainnya, pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan pelayanan dan sosialisasi mengenai Jaminan kesehatan Kepada warganya. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal, dokumen, dan data pendukung lainnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa kota Padang masih perlu melakukan pembenahan dalam meningkatkan pelayanan kesehatannya seperti kesuksesan JKN di kota Bandung dengan kebijakan Satlak Jamkes, kota Bekasi dengan program Kartu Bekasi sehatnya dan Jakarta Utara dengan kualitas pelayanan yang memuaskan pasiennya.
Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik M Fernanda; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5423

Abstract

Regional autonomy as a form of decentralization of government policies is aimed at bringing the government closer to providing services to the community as a whole. Thus, the services provided tend to be more evenly distributed and in accordance with the needs of the community in the area concerned. Decentralization and regional autonomy can be said to be successful if government services to the community become better and the community becomes more involved in improving shared welfare. Delegation of authority from the central government to regional governments is carried out by taking into account the capacity and ability of local governments to organize and manage the interests of the local community. The implementation of good government is the main prerequisite for realizing the aspirations of the people in achieving the goals and ideals of the nation and state. The parameters of good regional government are in the form of service to the community and empowerment of community members in every development. In order for good local government to become a reality and run as it should, it requires commitment and active involvement of the local government and the community. Therefore, in the administration of regional government leadership is needed for regional heads who have the ability, are creative, responsive, honest, trustworthy, democratic, and obedient to principles and have leadership insights that are characterized by local wisdom. Thus, the wheel of regional government which is run on the principle of broadest autonomy is able to create good and accountable regional government.
Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Kartika Shara Ningsih; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5389

Abstract

Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian ini  yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara lex specialis mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala.
Co-Authors Adil Mubarak Afda Liza Fitri Afdila Afdila Afifah Asriati Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi S Andri Yeska Saputra Ashilah Puti Salsabila Arfi Aviva Amalda Azmil Fadhli Beta Santria Sholehah Citra Rosika Dana Mulanda Dana Mulanda Dasman Lanin Dwi Finna Syolendra Dwi Putri Ela Mayasari Elvia Siskha Sari Endah Kurnia Farah Fadila Febri Nola Distra Feby Hidayat Fenni Hasanah Fifi Febriandiela Fifi Febriandiela Fobi Habibillah Hari Suriadi Hasbullah Malau Hilda Mayang Sari Ira Haira Zulfia Jumiati kartika shara ningsih Kelvin Ramadhan Lara Yandri M Fernanda Meidi Kosandi, Meidi Muhammad Nasrullah Muhammad Nasrullah Nada Hayati Nancy Sofiani Nanda Rahmatul Putra Nora Eka Putri Nur Iman Subono, Nur Iman Revi Oktafiola Ridwan Kurnia Rahim Rima Arfa Solia Robbi Rifani Saputra, Boni Sindi Oktavira Syafira Nadia Varizka Yanti Vika Yvanka Wilda Sawitri Yona Niko Putri Yuda Tri putra Yulhendri Yulhendri Yulia Septi Wahyuni Yuliarti Yuliarti Yustika Permata Sari Zaickullah Syefrizal Zikra Putri Irmalinda Zulkenedi Zulkenedi