Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika
Ida Ayu Sukihana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA PADA DESA PAKRAMAN PADANGSAMBIAN DENPASAR A A Raka Ika Paramitha; A A Sagung Wiratni Darmadi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.758 KB)

Abstract

Its business banking or other business entities are generally more emphasis on lending activities, as it can provide profit interest. Lending activities undertaken or banking institutions and other business entities are not purely lending capital to its customers, but it is complex include the sources of credit funds, allocation of funds, the organization and credit management, credit policy, loan documentation and administration, supervision credit, as well as the settlement of problem loans because of the bad faith of the customer (debtor), the denial of credit in the fulfillment of payment obligations (wanprestasi). Lending activities are conducted throughout the banking institutions, including other business entity called the Village Credit Institutions (hereinafter LPD) owned Pakraman village in Bali.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DIPERDENGARKAN DI TEMPAT USAHA KOMERSIL DI KABUPATEN BADUNG Ni Putu Ayu Ersania Prami; Ida Ayu Sukihana; I Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Lagu Yang Lagunya Diperdengarkan di Tempat Usaha Komersil di Kabupaten Badung” dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pelanggaran – pelanggaran dalam pelaksanaan pembayaran royalti dan rendahnya kesadaran tempat – tempat usaha komersil terhadap hak ekonomi pencipta lagu. Hal ini terlihat dari masih terdapat tempat – tempat usaha komersil yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar royalti dan tidak mengetahui tentang adanya hak ekonomi pencipta.Metode penulisan yang digunakan adalah hukum emipiris. Berdasarkan hasil penelitian di Karya Cipta Indonesia bahwa masih terdapat kafe yang belum melaksanakan pembayaran royalti terhadap lagu yang digunakan untuk tujuan komersil sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
PENGATURAN PENETAPAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN PEER TO PEER LENDING I Made Dwi Rendra Hadi Pradnyana; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.447 KB)

Abstract

Munculnya inovasi dalam lembaga keuangan non bank seperti fintech yang salah satu keuntungannya yaitu memudahkan masyarakat Indonesia dalam hal melakukan kegiatan pinjam meminjam uang secara online. Dalam pengaturan penetapan suku bunga masih terdapat kekaburan norma yang mengakibatkan multitafsir.Tujuan daripada penulisan ini untuk mengetahui pengaturan penetapan suku bunga dalam perjanjian Peer to Peer Lending dan pertanggung jawaban pihak penyelenggara terhadap kreditur selaku penyalur dana apabila terjadi gagal bayar dalam perjanjian peer to peer lending. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun hasil yang diperoleh adalah Kredit yang diberikan oleh perusahaan fintech dalam pinjaman Peer To Peer tidak memiliki standarisasi yang pasti hanya menggunakan kata kewajaran. Dalam hal Terjadi Gagal Bayar Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending prinsip pertanggung jawaban pertanggung jawaban yang digunakan adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab dari penyelenggara peer to peer lending diatur dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 Kata Kunci : Suku Bunga, Pinjaman, Teknologi Finansial
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Ni Putu Cindy Lonanza Febriana Lofa; I Nyoman Darmadha; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.472 KB)

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ilmiah ini di latar belakangi oleh PP Nomor 21 Tahun 2015 dimana jaminan dengan obejek fidusia didaftarkan dengan cara manual sebelum berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2015. Pendaftaran secara manual tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan jaminan fidusia ke Kantor Fidusia. Berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2015 berakibat pada didaftarkannya fidusia secara elektronik. Adapun permasalaan dalam penulisan jurnal ilmiah: 1) Bagaimana kepastian hukum dari dilakukannya atau didaftarkannya fidusia dengan cara dan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. 2) Faktor apa yang menghambat serta mendukung pelaksanaan pendaftaran fidusia melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Jurnal ini memakai metode penelitian hukum empiris. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan science as a process (ilmu sebagai proses) tentang pengaturan implementasi pendaftaran jaminan fidusia secara online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dan untuk mengetahui dan memahami mengenai prosedur pendaftaran fidusia secara online serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang terjadi dalam proses pendaftaran fidusia online. Pendekatan perundangan dan pendekatanfakta digunakan pada penelitain ini. Jurnal ini menyimpulkan ini yaitu : Pendaftaran jaminan dengan objek fidusia melalui media computer dan internet telah memberikan jaminan kepastian hukum. Faktor penghambat didaftarkannya jaminan fidusia secara elektronik dan terhubung internet yaitu signal dalam mengakses jaringan internet yang lambat dan kadang mengalami gangguan signal. Faktor pendukungnya menghemat waktu dan transparasi data. Kata Kunci: Fidusia, Elektronik, Jaminan.
PENEGAKAN IZIN USAHA INDUSTRI KERAJINAN PATUNG KAYU DI KOTA DENPASAR ANAK AGUNG GEDE RUUD SURYA DIPUTERA; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki dan memperoleh suatuperizinan untuk dapat melakukan suatu kegiatan industri. Adapun permasalahanyang dihadapi yaitu : Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap adanya pelanggaranizin usaha industri dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambatpenegakan izin usaha industri .Sedangkan untuk metodenya , makalah inimenggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Aditya Pranabayu; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.35 KB)

Abstract

Seringkali perlindungan hukum dan penyelesaian hubungan industrial terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tidak terlaksana dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi ialah pihak pengusaha tidak memberi pemberitahuan terlebih dahulu mengenai pemutusan hubungan kerja kepada pihak pekerja. Permasalahan tersebut melatarbelakangi penulisan karya ilmiah ini guna mengetahui bentuk perlindungan hukum serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kasus pemutusan hubungan kerja ini. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara menganalisa dari berbagai asas hukum, sistem hukum, dan peraturan hukumnya. Hasil dari karya ilmiah ini, Pertama yaitu perlindungan hukum kepada pekerja mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menentukan bahwa pekerja diberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua yaitu tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase serta di Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Kata Kunci: Pekerja., Pengusaha., Pemutusan Hubungan Kerja
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI DISPUTE SETTLEMENT BODY (DSB) WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) (TINJAUAN TERHADAP GUGATAN INDONESIA KEPADA KOREA SELATAN DALAM PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING PRODUK KERTAS) Diah Ratnasari; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.369 KB)

Abstract

This writing shall be entitled as “Mechanism of Trade Dispute Settlementthrough World Trade Organization (WTO) Dispute Settlement Body (DSB) (Analysistowards Indonesia vs South Korea on Income Tarrif of Anti-dumping for Paper-relatedProduct Case)”. This writing shall apply normative legal research method combinedwith several approaches of regulatory, casuistic, and factual approach respectively.This writing shall illustrate the chronological order of dispute settlement sequences ofthe related case between Indonesia and South Korea. Conclusion drawn from thiswriting shall be illustrating the mechanism initiated by bilateral consultation whichshall be proceeded with the establishment of WTO DSB Panel which furtherrecommended that the South Korea to conduct a review regarding Anti-DumpingAgreement (ADA) provision of Indonesian paper-related product.
PENEGAKAN IZIN USAHA INDUSTRI KERAJINAN PATUNG KAYU DI KOTA DENPASAR ANAK AGUNG GEDE RUUD SURYA DIPUTERA; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki dan memperoleh suatuperizinan untuk dapat melakukan suatu kegiatan industri. Adapun permasalahanyang dihadapi yaitu : Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap adanya pelanggaranizin usaha industri dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambatpenegakan izin usaha industri .Sedangkan untuk metodenya , makalah inimenggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan.
PENEGAKAN YURISDIKSI TERITORIAL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCAPAIAN ASEAN PHYSICAL CONNECTIVITY Renfred Valdemar; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.006 KB)

Abstract

For the purpose of accelerating integration among ASEAN member countries in ASEAN Community, it has been agreed on “Master Plan on ASEAN Connectivity” in order to create connectedness of ASEAN region. There are three important elements for the implementation the program, one of which is the construction of facilities and infrastructure namely ASEAN Physical Connectivity. This development will have a major impact for the territory of Indonesia as a country that has a strategic area for the traffic ASEAN regional trade. It reminds about enforcement the territorial jurisdiction of Indonesia (Republic of Indonesia) as an absolute value for the Indonesian Nation. This paper will explain the consequences and remidies that can be done to uphold the sovereignty of the territorial jurisdiction of Indonesia.
Tanggung Jawab Perusahaan Dari Profit Menuju Stakeholders Oriented Studi Csr Di Tabanan Ida Ayu Sukihana; I Gede Agus Kurniawan
Kertha Patrika Vol 39 No 03 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i03.p04

Abstract

Konsep tanggung jawab perusahaan mengalami pergeseran dari profit oriented semata ke stakeholders oriented, dari voluntary ke mandatory, termasuk di Indonesia menganut model kewajiban hukum sebagaimana diatur melalui Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Tabanan Bali serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sudah menjalankan CSR yang berorientasi pada kepentingan stakeholders dalam bentuk kegiatan: sumbangan pembangunan desa, beasiswa pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan. Namun pelaksanaannya belum maksimal, disebabkan beberapa faktor: kegiatan CSR belum dianggarkan dalam perencanaan Anggaran Dasar perusahaan, kegiatan CSR belum berkesinambungan, kurang adanya kordinasi dengan instansi pemerintah terkait, masih ada peru-sahaan yang menganggap CSR bukan suatu kewajiban hukum, serta kurang adanya sosialisasi. Oleh karenanya, urgensi pemerintah maupun akademisi mensosialisasikan ketentuan CSR akan dapat memaksimalkan pemenuhan kewajiban perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab sosial, yang tidak hanya berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan, namun juga reputasi baik dan keberlangsungan perkembangan perusahaan untuk jangka Panjang.
Co-Authors A A Ngr Tian Marlionsa A A Raka Ika Paramitha A. A. Gde Pradantya Adhi Wibawa A. A. Gede Agung Dharmakusuma A. A. Ngr Gede Krisnadinatha A. A. Sri Indrawati A.A Ngr Bagus Indra Kusuma A.A Sri Indrawati A.A. Sri Indrawati Aditya Pranabayu Anak Agung Anom Dimas Wiraputra Anak Agung Eggy Brahmindra Satya ANAK AGUNG GEDE RUUD SURYA DIPUTERA Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sri Indrawati Anandewi, Made Martia Surya Asmari, Ida Ayu Indriya Barbarosa, Diego Bayu Wicaksana, Ida Bagus Gaga Desak Nyoman Alit Gunatri Dika Samiaji Gustoro Ernes Gabriel Sihotang Fredyan Priambodo Gayatri Rahmayanthi Gede Ryan Febrasio Wikora Herbert Petrus Wiro Simbolon I Dewa Agung Deandra Juniarta I Gede Agus Kurniawan I Gede Ivan Wiryana Aditya I Gede Krisna Adi Yasa I Gede Surya Septiawan I Gusti Agung Ayu Patrecia Marthavira I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Gusti Putu Andre Pratista I Ketut Markeling I Ketut Sandhi Sudarsana I Made Darma Adi Putra I Made Dwi Mei Anggara I Made Dwi Rendra Hadi Pradnyana I Made Dwija Di Putra I Made Febrian Surtiana I Made Gede Leonada I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Putu Adi Dana Pratama I Putu Endra Wijaya Negara I Wayan Agus Pebri Paradiska I Wayan Agus Satriya Wedhana Putra I Wayan Wiryawan Ida Ayu Bella Marasanthi Ida Ayu Ririn Pradnyandari Ida Ayu Wedha Arisanthi Ida Bagus Adi Wiradharma Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Wira Aditya Indah Permatasari Indira Trisdanadea Jamhari Jamhari Januriawan, I Gede Arya Raditya Kadek Desta Yusa Diantara Lutfi, Vira Fibrianti Made Bagoes Wiranegara Wesna Marwanto - Natanael S, Timothy Ngakan Ketut Dunia Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Napriza Ayudhani Pendit Ni Nyoman Sukeni Ni Putu Ayu Ersania Prami Ni Putu Cindy Lonanza Febriana Lofa Ni Putu Mella Manika Ni Putu Winda Pramesti Dewi Ni Wayan Indah Junyanitha Nugraha Pudja, Pande Gede Yudha Nyoman Santi Dewi Pradipta Suwardi, Muhammad Abyzar prasetya, wawan Purnama Sari, Made Devi Putu Edgar Tanaya Putu Hendra Pratama Putu Ngurah Wisnu Kurniawan Renfred Valdemar Sukma, I Made Agia Wayan Wiryantara Yeanis Nebula Ricisandhy