Articles
<![CDATA[EKSISTENSI TINDAKAN RESELLER BERBASIS ONLINE SHOP DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Patrecia Marthavira]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.96 KB)
<![CDATA[Perdagangan elektronik menjadi sarana toko daring yang mencakup aktivitas pengecer. Tindakan tersebut tidaklah aman sebab masih memiliki beberapa kelemahan sehingga penelitian ini mencoba untuk merumuskan dan menjawab beberapa permasalahan yang tujuannya ialah memaparkan konsekuensi yang timbul dari aktivitas perdagangan elektronik melalui toko daring serta menggambarkan parameter sahnya sebuah tindakan pengecer berbasis toko daring sebagai bagian dari perdagangan elektronik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan perdagangan elektronik belum sepenuhnya aman sebab masih terdapat kelemahan yang mana tidak semua penjual tervalidasi oleh otoritas sertifikat serta belum sepenuhnya menjamin keamanan pembeli. Syarat sahnya tindakan pengecer di Indonesia meliputi beberapa tahap mulai dari pendaftaran penjual dalam INATRADE untuk mendapatkan Surat Ijin Pelayanan Terpadu (SIPT) hingga pertanggungjawaban produk melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kata Kunci : perdagangan elektronik, toko daring, pengecer, otoritas sertifikasi, pelaku usaha]]>
<![CDATA[PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK MELALUI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH PROPINSI BALI ]]>
<![CDATA[Kadek Desta Yusa Diantara]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>;
<![CDATA[I Ketut Sandhi Sudarsana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (92.977 KB)
<![CDATA[The brand is one part of the IPR (Intellectual Property Rights), Which has aprotective law to its rightful owners. Validity of an ownership brand because thebrand owner has registered the brand to gain legal protection to be used for theirintended purpose and to prevent abuse of the registered trademark by anotherparty. Registration of brands held by the Indonesian goverment througt yhe pf lawand human rights in the respective province called decentralized authority.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Made Bagoes Wiranegara Wesna]]>;
<![CDATA[Ngakan Ketut Dunia]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (54.68 KB)
<![CDATA[In the business world, both individuals and businesses with legal status does notalways go smoothly, there are times when the company is losing money and can’t payits debts to creditors. The company are not able to pay its debts may be petitioned forbankruptcy by its creditors or its own pleading for bankruptcy. Following the decisionof the Commercial Court decided by the company (debtor) can’t manage his owncompany property hereinafter called the bankruptcy estate, but by the Curator who didthe management responsibility and settlement of the bankruptcy estate pursuant to ActNo. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension Debt obligations.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT DELINA ]]>
<![CDATA[Wayan Wiryantara]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (43.074 KB)
<![CDATA[Tulisan yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada PT Delina bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT Delina. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan tenik analisi data dengan teknik deskriptif kualitatif maka di peroleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT Delina telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Minoritas, Perseroan Terbatas.]]>
<![CDATA[DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN UPAYA HUKUM DEBITOR PAILIT TERKAIT PENGGUNAAN PAKSA BADAN DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Ernes Gabriel Sihotang]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.119 KB)
<![CDATA[Penggunaan dari upaya paksa badan sebagai salah satu cara penyelesaian putusan kepailitan yang dimohonkan oleh kurator dalam melakukan tugas pemberesan atas harta kepailitan. Masalah terdapat dalam menentukan dasar pertimbangan dari hakim dalam memutuskan perintah paksa badan serta mengenai bentuk upaya yang dapat dilakukan debitor untuk melakukan perlawanan paksa badan. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan penggunaan paksa badan dan upaya debitor dalam melakukan perlawanan atas paksa badan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dasar hukum pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan paksa badan terhadap debitor pailit merupakan alasan bagi kurator sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan dan upaya hukum yang dapat dilakukan debitor pailit untuk melawan dari upaya paksa badan dapat berupa surat pernyataan dan uang jaminan. Kata kunci : Paksa badan, Pertimbangan Hakim, Debitor, Kurator, Kepailitan,.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN OJEK BERBASIS APLIKASI ONLINE TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKUTAN ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Bella Marasanthi]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (545.773 KB)
<![CDATA[Berkembangnya jasa pengangkutan berbasis aplikasi online yang menawarkan jasa angkutan orang dan/atau barang yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2015. Kemudahan transportasi berbasis aplikasi online ini juga tidak lepas dari timbulnya permasalahan. Penulisan jurnal ini bertujuan agar mengetahui kedudukan hukum, keberadaan dan tanggung jawab perusahaan ojek berbasis aplikasi online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengemukakan Ojek online bukan merupakan perusahaan angkutan umum yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena kendaraan roda dua tidak termasuk dalam kendaraan bermotor umum yang dimaksud pasal tersebut. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 merupakan landasan ojek online dapat beroperasi. Tanggung jawab antara perusahaan penyedia aplikasi ojek online di bidang transportasi tidak dapat disamakan dengan tanggung jawab perusahaan transportasi umum. Tanggung jawab antara perusahaan penyedia aplikasi dengan penyedia jasa yaitu sejajar dan bertanggung jawab secara bersama-sama. Kata Kunci : Ojek Online, Kedudukan Hukum, Tanggung Jawab.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR OLEH TOKO BEACH BOY DI DENPASAR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 101/Pid.B/2001/PN.Dps) ]]>
<![CDATA[A. A. Ngr Gede Krisnadinatha]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.652 KB)
<![CDATA[Development of the technology at this point is expanded so greatly facilitate theperson in carrying out its work and in its development activities there are manyillegalities that occurred in the community so it is very easy to forge a brand alreadyregistered. One case that occurred in Denpasar is the counterfeiting registeredtrademarks held by beach boy, of an offence the Denpasar District Court hasestablished the award number :101/Pid.B2001/PN.Dps.]]>
<![CDATA[BENTUK PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH TOKO (RUKO) ANTARA PENYEWA RUKO DENGAN PEMILIK RUKO DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[A. A. Gde Pradantya Adhi Wibawa]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>;
<![CDATA[A. A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.762 KB)
<![CDATA[Leasing agreement is an agreement by which the party adhered himself to provide acontentment of goods to other party in certain time, with payment of a price afforded by thelatter party. In the cities as the center of government activities, tourism, trade as well aseconomy which led to the growth of diverse businesses and construction of buildings forbusiness place. The building for the place of business must not deviate from the regionalmaster plan and not disturb the environmental preservation. Therefore this paper explainsthe form of the leasing agreement of the store-house between the tenant and the owner. Inaddition, this paper also discusses . The effect of the legal agreement of the store-house(Ruko) made by authentic act and “under hand” act]]>
<![CDATA[PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN TUNTUTAN GANTI RUGI MENGENAI HAK CIPTA LOGO DARI PENCIPTA ]]>
<![CDATA[A A Ngr Tian Marlionsa]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.004 KB)
<![CDATA[Logo merupakan seni rupa dan bagian yang penting, karena dapat menunjukkankeberadaan sesuatu atau sebagai identitas dan yang membedakan dengan kelompok lainnya.Di Indonesia sendiri, pendaftaran ciptaan tersebut bukan merupakan suatu kewajiban bagipemegang Hak Cipta atau Penciptanya, yang dimana berarti tidak wajib untuk didaftarkan.Adanya perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu telah ada atauterwujud dan bukan karena pendaftaran ciptaan tersebut kepada instansi yang ditunjukuntuk itu. Ketidakharusan inilah yang seringkali menimbulkan kerugian sehubungandengan karya cipta logo band dari kelompok band itu sendiri. Adapun permasalahan yangdihadapi yaitu: Apa bentuk pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan karya kelompok band di bidang Hak Cipta atas karya logo band? Dan apakah BandSebagai Pemegang Hak Cipta Atas logo tersebut dapat menuntut ganti rugi atas tindakanpelanggaran dari karya cipta logo tersebut? Dalam penulisan ini adapun metode yangdigunakan yaitu dengan metode penelitian hukum normatif, yang dimana adanya kekaburandalam norma/asas hukum. Dari hasil penelitian bentuk pelanggaran yang dilakukan dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan karya kelompok band di bidang HakCipta atas karya logo adalah berupa perbuatan yang tanpa hak dan atau izin pencipta ataupemegang hak ciptanya dilakukan dalam bentuk pembajakan. Pencipta atau pemegang HakCipta atas logo tersebut dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran dari karya cipta ataslogo yang telah dibuat. Dimana ada dua alternatif dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta,yaitu dapat dilakukan melalui arbitrase, atau pengadilan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN KEMBALI DARI DEBITUR YANG WANPRESTASI JIKA PENJAMIN TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA PADA BANK BNI CABANG DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Gede Krisna Adi Yasa]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.181 KB)
<![CDATA[This study aimed to describe the execution of the credit agreement with a guarantee. Particularly in the case of bail bonding and how the protection of the law against the guarantor in case the debtor defaults. This research is an empirical juridical is to study the behavior of the parties directly involved in the work activity of users kreditdengan deposit guarantees to third parties. This study was conducted at a branch of Bank BNI denpasar]]>
